provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Juni 2025

    Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Juni 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Mengenal KRIS, pengganti kelas BPJS kesehatan yang bakal berlaku mulai Juni 2025.

    Pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 pada program JKN KIS BPJS Kesehatan.

    Isu penghapusan kelas BPJS Kesehatan memang sudah berembus lama, namun Presiden ke-7 RI Jokowi secara resmi baru menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada Rabu (8/5/2024).

    Dalam aturan tersebut memuat tentang peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

    Berdasarkan pasa 103B ayat (1) Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS akan diterapkan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.

    Lantas, apa itu KRIS?

    Apa Itu KRIS BPJS Kesehatan

    Berdasarkan Pasal 1 ayat 4b Perpres Nomor 59 Tahun 2024, kelas rawat inap standar atau KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan.

    Penerapan KRIS menggantikan kelas BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta.

    Selain itu, KRIS juga memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan.

    Dengan begitu, pelaksanaan BPJS Kesehatan memenuhi ketentuan dan prinsip ekuitas atau keadilan.

    Penerapan KRIS juga sesuai dengan prinsip gotong royong yang diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

    Ilusrtasi Kartu BPJS Kesehatan. (play.google.com/store)

    Fasilitas KRIS

    Dalam penerapannya, KRIS BPJS Kesehatan harus memenuhi 12 kriteria fasilitas ruang perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46A Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

    Berikut 12 persyaratan mengenai fasilitas kelas rawat inap standar yang wajib dipenuhi:

    Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
    Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam.
    Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
    Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
    Ada nakas per tempat tidur.
    Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius.
    Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).
    Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
    Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
    Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
    Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
    Outlet oksigen.

    Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan KRIS akan diatur melalui peraturan menteri.

    Daftar RS Uji Coba KRIS

    Sebelumnya pada 2023, sebanyak 15 rumah sakit melakukan uji coba penerapan kelas rawat inap standar atau kris.

    Rumah sakit terpilih itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut rinciannya:

    RS Dr Tadjuddin Chalid Makassar
    RS Dr Johannes Leimena Ambon
    RSUP Surakarta (Kelas C)
    RS Dr Abdullah Palembang
    RSUP Kariadi Semarang
    RSUP Dr Sardjito Sleman
    RSUP Soedarso Pontianak
    RSUD Sidoarjo
    RSUD Sultan Syarif M. Alkadrie Pontianak
    RS Santosa Kopo Bandung
    RS Santosa Central Bandung
    RS Awal Bros Batam
    RS Al Islam Bandung
    RS Ananda Babelan Bekasi
    RS Edelweis Bandung.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, sebanyak 2.358 dari total 3.039 rumah sakit yang ditarget telah menyatakan siap mengimplementasikan 12 kriteria KRIS.

    Proporsi itu cukup besar karena mencapai 78 persen.

    Data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2024 menunjukkan, total rumah sakit yang terdaftar di Indonesia sebanyak 3.164 rumah sakit.

    2.358 rumah sakit menjadi target implementasi dari KRIS. Sementara 125 rumah sakit menyatakan bisa menerapkan kriteria KRIS dan 681 rumah sakit menyatakan belum siap menerapkan KRIS.

    Besaran Iuran KRIS BPJS Kesehatan

    Hingga aturan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 ditandatangani, belum ada besaran pasti berapa iuran yang akan dibayarkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat manfaat KRIS ini.

    Pengaturan berupa manfaat, tarif, dan iuran akan ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025.

    Untuk saat ini, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih tetap sama.

    Hal itu disampaikan disampaikan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga 2024.

    Khusus segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, berikut besaran iuran BPJS Kesehatan:

    Kelas I: Rp 150.000 per bulan
    Kelas II: Rp 100.000 per bulan
    Kelas III: Rp 42.000 per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 per orang, sehingga peserta hanya membayar Rp 35.000 per bulan.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jelang Debat Kedua Pilkada Bantaeng, KPU Harap Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    Jelang Debat Kedua Pilkada Bantaeng, KPU Harap Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng akan menggelar debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantaeng pada pukul 13.00 WITA, di Hotel Claro, Kota Makassar. Debat ini mengusung tema “Memajukan Daerah dengan Menyerasikan Pembangunan yang Inklusi dan Berbasis Kearifan Lokal.”

    Komisioner KPU Bantaeng, Aspar Ramli, menyatakan bahwa debat ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pasangan calon (Paslon) menyampaikan visi dan misi mereka secara komprehensif kepada masyarakat. 

    “Debat ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat setelah mendengar pemaparan visi misi dari Paslon sehingga tidak lagi Golput,” ujar Aspar.

    KPU telah bekerja sama dengan FAJAR TV untuk menyiarkan debat ini secara langsung. Setelah melalui proses negosiasi, FAJAR TV dipilih dari dua lembaga yang memenuhi syarat sebagai mitra penyiaran. Langkah ini diambil untuk memastikan jangkauan lebih luas kepada masyarakat Bantaeng.

    Aspar juga menegaskan pentingnya kedua pasangan calon memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. 

    “Melalui kampanye yang difasilitasi oleh KPU melalui debat, Paslon diharapkan dapat memengaruhi pemilih lewat visi, misi, dan program mereka,” ungkapnya. 

    Ia juga mengingatkan para kandidat untuk tetap saling menghargai selama debat berlangsung.

    Selain itu, KPU berharap masing-masing kubu pendukung dapat menjaga ketertiban selama proses debat berlangsung. 

    “Kalau ribut dalam ruangan, itu bisa mengganggu proses penyampaian visi misi yang sangat penting untuk didengarkan oleh masyarakat,” tambah Aspar.

  • Profil Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama Garuda Indonesia yang Baru

    Profil Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama Garuda Indonesia yang Baru

    Jakarta: Wamildan Tsani Panjaitan baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggantikan Irfan Setiaputra. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 15 November 2024.

    Sebelumnya, Wamildan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lion Air sejak tahun 2023. Artikel ini akan mengulas perjalanan karier Wamildan yang mengantarkannya menjadi orang nomor satu di maskapai penerbangan nasional Indonesia ini.
     
    Latar Belakang dan Pendidikan
    Wamildan Tsani Panjaitan merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, yang dikenal sebagai salah satu SMA terbaik di Indonesia untuk membentuk calon pemimpin.

    Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1998, Wamildan melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Udara (AAU) dan lulus pada tahun 2001.

    Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, terinspirasi oleh seringnya melihat pesawat Hercules di Papua tempat ia menghabiskan masa kecilnya.

    Pada tahun 2003, Wamildan resmi menjadi pilot dengan spesialisasi pada pesawat Boeing 737 Patrol Aircraft, yang ditempatkan di Makassar.
     
    Karier di Industri Penerbangan
    Setelah berkarier di TNI Angkatan Udara selama lebih dari satu dekade, Wamildan memutuskan untuk pindah ke sektor penerbangan sipil. Ia memulai kariernya di dunia penerbangan sipil dengan bergabung bersama Batik Air sebagai bagian dari manajemen operasional.

    Di Lion Group, Wamildan kemudian menjabat sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas, posisi yang mengantarkannya menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt.) Lion Air pada tahun 2023.

    Selama menjabat sebagai Plt. Direktur Utama di Lion Air, Wamildan dikenal karena dedikasinya dalam memastikan keselamatan dan kualitas layanan penerbangan. Pengalamannya di dunia penerbangan militer dan sipil menjadikannya sosok yang mampu memimpin maskapai dalam situasi yang penuh tantangan.
     
    Tantangan Baru di Garuda Indonesia
    Penunjukan Wamildan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia membawa harapan baru bagi maskapai penerbangan nasional ini.

    Garuda Indonesia, yang baru saja melewati masa sulit akibat krisis keuangan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola maskapai di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

    Dalam pidatonya setelah pengangkatan sebagai Direktur Utama, Wamildan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Irfan Setiaputra, pendahulunya, yang berhasil membawa Garuda Indonesia melewati masa sulit.

    Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Garuda Indonesia dan berusaha mengembalikan maskapai ini ke posisi yang lebih stabil dan kompetitif di tingkat internasional.

    Wamildan Tsani Panjaitan adalah sosok yang memiliki pengalaman luas di dunia penerbangan, baik militer maupun sipil.

    Dengan latar belakang sebagai pilot militer dan pengalaman manajemen di sektor penerbangan sipil, Wamildan diharapkan mampu membawa Garuda Indonesia kembali terbang tinggi di tengah tantangan industri penerbangan global.

    Penunjukan ini menjadi babak baru bagi Garuda Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi maskapai kebanggaan Indonesia.

    Jakarta: Wamildan Tsani Panjaitan baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggantikan Irfan Setiaputra. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 15 November 2024.
     
    Sebelumnya, Wamildan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lion Air sejak tahun 2023. Artikel ini akan mengulas perjalanan karier Wamildan yang mengantarkannya menjadi orang nomor satu di maskapai penerbangan nasional Indonesia ini.
     
    Latar Belakang dan Pendidikan
    Wamildan Tsani Panjaitan merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, yang dikenal sebagai salah satu SMA terbaik di Indonesia untuk membentuk calon pemimpin.
     
    Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1998, Wamildan melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Udara (AAU) dan lulus pada tahun 2001.
    Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, terinspirasi oleh seringnya melihat pesawat Hercules di Papua tempat ia menghabiskan masa kecilnya.
     
    Pada tahun 2003, Wamildan resmi menjadi pilot dengan spesialisasi pada pesawat Boeing 737 Patrol Aircraft, yang ditempatkan di Makassar.
     
    Karier di Industri Penerbangan
    Setelah berkarier di TNI Angkatan Udara selama lebih dari satu dekade, Wamildan memutuskan untuk pindah ke sektor penerbangan sipil. Ia memulai kariernya di dunia penerbangan sipil dengan bergabung bersama Batik Air sebagai bagian dari manajemen operasional.
     
    Di Lion Group, Wamildan kemudian menjabat sebagai Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas, posisi yang mengantarkannya menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt.) Lion Air pada tahun 2023.
     
    Selama menjabat sebagai Plt. Direktur Utama di Lion Air, Wamildan dikenal karena dedikasinya dalam memastikan keselamatan dan kualitas layanan penerbangan. Pengalamannya di dunia penerbangan militer dan sipil menjadikannya sosok yang mampu memimpin maskapai dalam situasi yang penuh tantangan.
     
    Tantangan Baru di Garuda Indonesia
    Penunjukan Wamildan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia membawa harapan baru bagi maskapai penerbangan nasional ini.
     
    Garuda Indonesia, yang baru saja melewati masa sulit akibat krisis keuangan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola maskapai di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.
     
    Dalam pidatonya setelah pengangkatan sebagai Direktur Utama, Wamildan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Irfan Setiaputra, pendahulunya, yang berhasil membawa Garuda Indonesia melewati masa sulit.
     
    Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Garuda Indonesia dan berusaha mengembalikan maskapai ini ke posisi yang lebih stabil dan kompetitif di tingkat internasional.
     
    Wamildan Tsani Panjaitan adalah sosok yang memiliki pengalaman luas di dunia penerbangan, baik militer maupun sipil.
     
    Dengan latar belakang sebagai pilot militer dan pengalaman manajemen di sektor penerbangan sipil, Wamildan diharapkan mampu membawa Garuda Indonesia kembali terbang tinggi di tengah tantangan industri penerbangan global.
     
    Penunjukan ini menjadi babak baru bagi Garuda Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi maskapai kebanggaan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Remaja Keroyok Polisi Ditangkap Seusai Konsumsi Tembakau Sintetis

    Remaja Keroyok Polisi Ditangkap Seusai Konsumsi Tembakau Sintetis

    Makassar, Beritasatu.com – Remaja pelaku pengeroyokan anggota polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap petugas dalam keadaan mabuk berat seusai mengonsumsi tembakau sintetis.

    Pelaku pengeroyokan bernama Aji (17 tahun) diringkus petugas Unit Jatanras Polrestabes Makassar dalam keadaan mabuk berat seusai mengonsumsi tembakau sintetis di rumahnya, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

    Polisi turut mendapati tembakau sintetis dari saku celana pelaku yang diakui dibeli melalui media sosial. Meski mabuk berat, tetapi interogasi polisi membuat pelaku mengakui tindakannya menganiaya korban secara bergiliran bersama rekan-rekannya.

    Aksi penganiayaan berawal saat pelaku dan tiga rekannya mendatangi temannya yang merupakan pedagang gorengan pinggir jalan untuk menagih utang.

    “Saya keroyok anggota (polisi) dalam pengaruh minuman. (Memukul) menggunakan tangan, awalnya mulanya karena utang piutang,” ujarnya, Jumat (15/11/2024).

    Keberadaan korban di lokasi yang menyaksikan cekcok antarkedua pihak itu, kemudian berusaha dilerai, tetapi korban yang merupakan anggota Polri malah menjadi sasaran amukan pelaku bersama rekannya yang emosi. Akibatnya korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh.

    Selain mengeroyok anggota polisi, pelaku juga kerap melakukan penipuan di aplikasi hijau dengan modus berpura-pura menjadi wanita PSK.

    “Saya juga melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi wanita open BO, pasang harga dari harga Rp 300.000 sampai Rp 500.000,” tuturnya.

    Penangkapan pelaku membuka jalan penangkapan pelaku lainnya, tetapi kedatangan petugas ke masing-masing rumah pelaku tidak membuahkan hasil, karena pelaku diketahui telah kabur lebih dulu. Kedatangan petugas membuat sejumlah orang tua masing-masing pelaku syok, bahkan satu di antaranya sempat pingsan.

    Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ipda Nasrullah Muntu yang dikonfirmasi membenarkan keterangan pelaku.

    “Pelaku melakukan aksinya dalam keadaan mabuk, korbannya adalah anggota Polri, mengalami luka lebam di bagian tubuh serta wajah. Motif pelaku salah paham,” katanya.

    Sementara tiga pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya kini masuk dalam daftar pengejaran pihak kepolisian.

    “Jumlah pelaku empat. Sementara yang kita tangkap satu dan kami akan melakukan pengembangan ke tersangka lain,” imbuhnya.

    Pelaku kini mendekam sementara waktu di rutan Polrestabes Makassar dan terancam dijerat Pasal 170 KUHP dengan hukuman penjara di atas 5 tahun.

  • KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api – Page 3

    KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api – Page 3

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KAProperti Manajemen Parjono (PAR).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Prabowo Dinilai Mampu Wujudkan Penegakan Hukum yang Adil, Begini Alasannya

    Prabowo Dinilai Mampu Wujudkan Penegakan Hukum yang Adil, Begini Alasannya

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Presiden kedelapan Indonesia itu diyakini bakal membuktikan ucapannya tersebut.

    Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi dialektika demokrasi KWP bertajuk Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum. Menurut dia, keyakinan tersebut terlihat dari sikap Prabowo yang selalu komitmen menjalankan ucapannya.

    “Itu terlihat betul dari sikap-sikapnya, dan itu satu. Yang kedua, saya senang Gerindra, khususnya Ketua Komisi III ini dari Gerindra dan yang di dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi III itu memberikan sikap yang memang diperlukan dan pantas untuk diambil seperti itu,” kata Margarito melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

    Margarito mengingatkan tidak semua hal bisa diurus Prabowo sebagai Kepala Negara. Dia menjelaskan seluruh organ di pemerintahan harus aktif menuuplai fakta dan informasi kepada Prabowo.

    “Sehingga Pak Prabowo dengan kewenangan presidensialnya itu dapat menerobos atau memberikan instruksi eksektif dalam the first time kepada pembantu-pembantunya untuk memecah persoalan-persoalan yang merusak peningkatan hukum dan merusak pemerintahan beliau itu,” kata Margarito.
     

    Pendapat serupa didukung anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Dia berharap jajaran lembaga penegak hukum bisa menerjemahkan arahan Prabowo dalam penegakan hukum di Tanah Air. Instruksi yang dimaksud yaitu penegakan hukum yang mengedepankan  moral yang berkeadilan.

    “Ini koreksi bersama kita apa yang salah gitu loh, nah ini kita harapkan karena arahan Presiden konsep pemberantasan kursi penegak hukum harusnya organ pembantunya menerjemahkan ini sebagai perintah sebagai sumber etis kebijakan sebagai panduan moral untuk sungguh-sungguh sekali lagi saya katakan untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum,” kata Rudianto. 

    Politikus Partai NasDem ini juga mengingatkan kembali soal pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang berulang-ulang kali ditekankan Prabowo dalam pidatonya. Menurutnya, pesan itu sebagai warning agar para pembantunya di pemerintahan, termasuk kepala daerah tidak mencoba terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya korupsi.

    “Tentunya reformasi hukum itu berkali-kali diucapkan di berbagai kesempatan, yang terakhir pada saat Pak Prabowo selaku Presiden mengumpulkan para menteri para gubernur pada forum pimpinan daerah itu kalau tidak salah, di situ juga Pak Prabowo menyampaikan instruksi arahan dalam pidatonya tentang pemberantasan korupsi,” ungkap dia.

    Atas hal tersebut, Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menekankan jika instruksi yang dikemas dalam pidato itu harus dianggap sebagai rujukan dalam menjalankan tugas. Terutama, lembaga penegakan hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas,” ujar dia.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Presiden kedelapan Indonesia itu diyakini bakal membuktikan ucapannya tersebut.
     
    Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi dialektika demokrasi KWP bertajuk Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum. Menurut dia, keyakinan tersebut terlihat dari sikap Prabowo yang selalu komitmen menjalankan ucapannya.
     
    “Itu terlihat betul dari sikap-sikapnya, dan itu satu. Yang kedua, saya senang Gerindra, khususnya Ketua Komisi III ini dari Gerindra dan yang di dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi III itu memberikan sikap yang memang diperlukan dan pantas untuk diambil seperti itu,” kata Margarito melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.
    Margarito mengingatkan tidak semua hal bisa diurus Prabowo sebagai Kepala Negara. Dia menjelaskan seluruh organ di pemerintahan harus aktif menuuplai fakta dan informasi kepada Prabowo.
     
    “Sehingga Pak Prabowo dengan kewenangan presidensialnya itu dapat menerobos atau memberikan instruksi eksektif dalam the first time kepada pembantu-pembantunya untuk memecah persoalan-persoalan yang merusak peningkatan hukum dan merusak pemerintahan beliau itu,” kata Margarito.
     

    Pendapat serupa didukung anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. Dia berharap jajaran lembaga penegak hukum bisa menerjemahkan arahan Prabowo dalam penegakan hukum di Tanah Air. Instruksi yang dimaksud yaitu penegakan hukum yang mengedepankan  moral yang berkeadilan.
     
    “Ini koreksi bersama kita apa yang salah gitu loh, nah ini kita harapkan karena arahan Presiden konsep pemberantasan kursi penegak hukum harusnya organ pembantunya menerjemahkan ini sebagai perintah sebagai sumber etis kebijakan sebagai panduan moral untuk sungguh-sungguh sekali lagi saya katakan untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum,” kata Rudianto. 
     
    Politikus Partai NasDem ini juga mengingatkan kembali soal pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang berulang-ulang kali ditekankan Prabowo dalam pidatonya. Menurutnya, pesan itu sebagai warning agar para pembantunya di pemerintahan, termasuk kepala daerah tidak mencoba terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya korupsi.
     
    “Tentunya reformasi hukum itu berkali-kali diucapkan di berbagai kesempatan, yang terakhir pada saat Pak Prabowo selaku Presiden mengumpulkan para menteri para gubernur pada forum pimpinan daerah itu kalau tidak salah, di situ juga Pak Prabowo menyampaikan instruksi arahan dalam pidatonya tentang pemberantasan korupsi,” ungkap dia.
     
    Atas hal tersebut, Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu menekankan jika instruksi yang dikemas dalam pidato itu harus dianggap sebagai rujukan dalam menjalankan tugas. Terutama, lembaga penegakan hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
     
    “Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Profil Dirut Baru Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan yang Punya Segudang Pengalaman di Dunia Penerbangan

    Profil Dirut Baru Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan yang Punya Segudang Pengalaman di Dunia Penerbangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wamildan Tsani Panjaitan mantan direktur utama (dirut) PT Lion Air diangkat menjadi dirut PT Garuda Indonesia (Persero). Pemilihan dilakukan oleh rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat (15/11/2024).

    Sebelumnya jabatan dirut diduduki oleh Irfan Setiaputra sejak periode 2020 hingga 2024. Ia dicopot dan digantikan oleh Wamildan. Siapakah sosok Wamildan Tsani Panjaitan sebenarnya? Berikut ini profilnya.

    Profil Wamildan Tsani Panjaitan
    Lahir pada 1981 di Wamena dari keluarga batak, Wamildan Tsani Panjaitan tumbuh dan menikmati masa kecilnya di Jayapura, Papua. Ia mengenyam pendidikan dasar di Jayapura dan berpindah ke Magelang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya.

    Wamildan yang memiliki minat dalam dunia penerbangan, masuk ke SMA Taruna Nusantara dan kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) lulus pada 2001 serta Air Force Flying School lulus pada 2003.

    Tidak berhenti di situ, Wamildan terus menggali keilmuan dengan mengikuti pelatihan Aviation Medicine Course di Republic of Singapore Air Force, Instructor Course di Royal Australian Air Force, dan Squadron Officer School di US Air Force.  

    Sebagai lulusan dari AAU, Wamildan memulai karier penerbangannya di Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU pada 2003 sebagai pilot dari pesawat patroli Boeing 737-200 yang bertugas untuk berpatroli di Skadron Udara 5 Intai Strategis di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar. Selain pilot patroli, dia pernah menjadi instruktur terbang di Lanud Adisucipto Yogyakarta.

    Karier Wamildan Tsani Panjaitan di dunia penerbangan dimulai di TNI, dengan berkarier hingga 2013. Setelah itu, dia beralih ke sektor penerbangan komersial dan bergabung dengan PT Lion Air sebagai direktur keselamatan, keamanan, dan kualitas.

    Selama 10 tahun, Wamildan berhasil menunjukkan dedikasinya, hingga akhirnya dipercaya untuk menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama PT Lion Air.

    Kini, Wamildan Tsani Panjaitan terpilih sebagai direktur utama PT Garuda Indonesia, perusahaan penerbangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi tantangan baru dalam perjalanan kariernya.

  • Dukungan Warga Mamajang Membludak, Seto-Rezki Kian Percaya Menangkan Pilwalkot Makassar

    Dukungan Warga Mamajang Membludak, Seto-Rezki Kian Percaya Menangkan Pilwalkot Makassar

    MAKASSAR – Gelombang dukungan besar kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi kembali datang dari masyarakat Kecamatan Mamajan jelang hari pencoblosan 27 November mendatang.

    Dukungan besar tersebut datang saat duet akronim SEHATI ini hadir langsung menemui warga di Jalan Baji Ateka, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Jumat (15/11/2024).

    Andi Seto Asapa menyampaikan rasa percaya dirinya setelah melihat tingginya dukungan dari ribuan warga yang hadir memadati di sepanjang jalan baji ateka.

    “Kalau saya lihat warga yang hadir ini, saya semakin yakin Kelurahan Baji Mappakasunggu bisa menang besar nanti di hari pencoblosan,” ujarnya di hadapan warga.

    Dalam kesempatan tersebut, Andi Seto juga menanyakan pendapat warga terkait performa mereka pada debat kedua Pilwalkot Makassar yang digelar KPU di Hotel Four Points Sheraton kemarin.

    “Bagaimana penampilan kami kemarin di debat kedua bersama Ibu Rezki?” tanyanya, yang langsung disambut dengan sorakan dukungan warga “mantap Sehati”.

    Selain menggalang dukungan, pasangan SEHATI juga mendengarkan keluhan warga terkait permasalahan sosial. Salah satunya adalah bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak merata.

    “Banyak laporan dari warga di sini bahwa bansos tidak merata. Insyaallah kami berkomitmen menghadirkan transparansi dan pembagian yang adil di masa mendatang,” tegas mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini.

    Tak hanya itu, Andi Seto juga memaparkan rencana kerja nyata untuk 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka, terutama terkait perbaikan infrastruktur.

  • KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    KPK Kejar Aliran Korupsi DJKA ke Sejumlah Pihak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pekerja memeriksa dan merawat rel kereta api di kawasan Stasiun Solo Balapan, Solo, Senin (18/12/2023). Perawatan dan pengecekan yang antara lain mencakup pemeriksaan pergeseran bantalan dan baut pada rel kereta api tersebut dilakukan secara rutin guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pembangunan infrastruktur transportasi termasuk perkeretaapian menjadi salah satu wujud investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar  aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Penyidik  memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran dana itu kepada sejumlah pihak.

    Promosi
    Program Pemberdayaan BRI Dorong Klaster Usaha Manggis di Bali Perluas Pemasaran

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat (15/11/2024), dilansir Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso.

    Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung pada Kamis (4/11/2024) bertempat di kantor BPKP Semarang. Pemeriksaan terhadap saksi adalah bagian dari penyidikan dugaan korupsi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Barat yang kemudian berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Bandung,

    Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Jawa Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

    Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

    Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

    Penyidikan perkara itu terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Jelang Debat Kedua Pilkada Bantaeng, KPU Harap Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    Debat Kedua Pilkada Bantaeng Disiarkan Langsung di FAJAR TV Sabtu Siang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng, bakal melaksanakan debat kedua Pilkada Bantaeng, di Hotel Claro, Kota Makassar, pukul 13.00 WITA.

    Debat kedua ini, dijadwalkan digelar pada Sabtu 16 November 2024, namun sebagai bahan evaluasi, KPU Bantaeng mempertimbangkan lembaga penyiaran di debat kedua ini.

    “Sesuai hasil aunising dengan dua lembaga penyiaran yang masuk penawarannya, yakni TVRI dan Fajar TV. 

    Oleh pimpinan bersama sekretariat KPU memilih Fajar TV. InsyaAllah kita akan berkontrak dengan Fajar TV pada proses giat debat ke II,” kata Aspar Ramli, Komisoner KPU Bantaeng, Jumat (15/11/2024).

    Tema dalam debat kedua ini, ialah memajukan daerah dengan menyerasikan pembangunan yang inklusi dan berbasis kearifan lokal.

    “Tema ini, sesuai petunjuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Memajukan daerah, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten,” kata Aspar.

    Untuk panelis, kata Aspar, jumlahnya masih panelis saat debat pertama, “Panelis jumlahnya sama dengan debat pertama, yakni tujuh orang, yang terdiri dari profesional, akademisi dan tokoh masyarakat,” kata dia.

    (Ikbal/fajar)