Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    Jakarta –

    BPOM menyampaikan apresiasi tinggi atas peresmian fasilitas produksi Radioisotop dan Radiofarmaka milik PT Global Onkolab Farma, anak perusahaan Kalber Group di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (15/12/2025).

    Kehadiran fasilitas ketiga di Indonesia ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya untuk menjamin ketersediaan produk vital bagi penanganan kanker yang aman, bermutu, dan berstandar internasional. Fasilitas produksi radiofarmaka tersebut mampu memproduksi radioisotop fluorodeoxyglucose (FDG) yang digunakan dalam pengoperasian Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT) Scan di rumah sakit.

    Adapun produk radiofarmaka yang dihasilkan berupa radionuklida F-18 fluorodeoxyglucose (FDG) yang telah resmi mengantongi nomor izin edar (NIE) pada 2 September 2025.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan bahwa fasilitas ini memperkuat ekosistem kemandirian farmasi. Menurutnya, hadirnya site di Sidoarjo ini secara signifikan memperluas cakupan pemenuhan radiofarmaka hingga ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan logistik yang selama ini menghambat layanan.

    Direktur PT Kalbe Farma, Mulia Lie mengugkapkan fokus bisnis serta urgensi pemilihan lokasi di Sidoarjo.

    “Global OnkoLab Farma fokus ke bisnis obat-obat kanker. Produk ini sendiri punya waktu paruh yang pendek sehingga memerlukan pengiriman yang cepat. Fasilitas di sini untuk meng-cover Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan juga untuk Indonesia bagian timur lainnya, seperti Makassar dan Sulawesi secara keseluruhan,” ujarnya.

    Taruna kemudian menyoroti urgensi fasilitas ini dalam konteks kasus kanker di Indonesia. Kanker merupakan penyabab kematian tertinggi ketiga di Indonesia.

    “Menurut Global Cancer Observatory (Globocan), pada tahun 2025, di Indonesia diperkirakan terdapat 433.966 kasus kanker dengan 260.511 kasus kematian (±60%) akibat penyakit tersebut,” ungkapnya.

    Urgensi tersebut semakin nyata mengingat produk radiofarmaka memiliki waktu paruh yang sangat singkat. Dalam kesempatan terpisah, Taruna menjelaskan bahwa percepatan perizinan dilakukan karena besarnya kebutuhan masyarakat.

    “Kalau diproduksi di Jakarta, penerbangan dari Jakarta ke Makassar saja 2 jam 10 menit. Namun, kalau dia diproduksi di Jawa Timur, tentu jaraknya ke Makassar cuma perlu waktu 1 jam. Jadi, masih spesifik untuk penggunaannya, lebih cepat dan efisien, serta efek yang lebih bagus,” terangnya.

    Untuk semakin memastikan akses penggunaan radiofarmaka dalam pelayanan kesehatan, BPOM berhasil memangkas drastis waktu penerbitan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Hal ini menunjukkan wujud sinergi antara regulatr dan industri untuk kepentingan publik.

    Dengan beroperasinya fasilitas radiofarmaka di Sidoarjo, kini Indonesia memiliki tiga industri farmasi produsen radiofarmaka yang telah tersertifikasi CPOB dan mengantongi nomor izin edar dari BPOM. Taruna berharap, ketiga site industri tersebut bisa bersinergi dan saling melengkapi.

    “Peresmian ini bukan sekadar simbol dimulainya operasional fasilitas baru, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” harap Taruna Ikrar.

    Ia mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan ketahanan kesehatan nasional, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    (elk/naf)

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Harga Cabai Naik Jelang Nataru, Bapanas Minta Suplai dari Sentra Produksi

    Harga Cabai Naik Jelang Nataru, Bapanas Minta Suplai dari Sentra Produksi

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyadari kenaikan harga cabai menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penambahan pasokan dari daerah sentra produksi pun diminta bisa menjadi solusi kenaikan harga cabai.

    Panel Harga Pangan Bapanas mencaiai, harga cabai rawit merah masih tinggi, Rp 94.667 per kilogram (kg) di DKI Jakarta. Padahal, harga acuan penjualan (HAP) ditetapkan Rp 40.000-57.000 per kg. Secara nasional, harga rata-rata cabai rawit merah Rp 73.119 per kg, baik jauh di atas HAP.

    “Pada saat musim hujan di daerah-daerah sentra mungkin pemetikannya kurang, sehingga harga terkoreksi. Nah begitu nanti kondisi normal akan kembali ke normal,” ungkap Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Untuk itu, cabai dari daerah sentra produksi perlu untuk dikirimkan ke beberapa daerah yang kekurangan pasokan. Maino mendorong ada kesepaaktan bisnis yang dijalankan daerah tersebut untuk menstabilkan harga.

    Ada dua daerah yang dinilai bisa memasok cabai, yakni Aceh Tengah, yang pasokannya bakal membanjiri pasar-pasar di DKI Jakarta. Serta, Kabupaten Jeneponto, Enrekang, dan Wajo Sulawesi Selatan.

    “Memang ada tantangan distribusi karena faktor cuaca dan sebagainya, yang kemudian bisa menyebabkan terganggu pasokan dan ujungnya terkoreksi harga tadi. Nah tapi kita terus lihat perkembangannya day per day secara nasional,” sebut Maino.

     

  • PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    PT Vale: Kita Bisa Menghasilkan Nikel Tanpa Mengabaikan Lingkungan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale Indonesia menyebut pihaknya terus memacu prosuksi nikel. Meski begitu tak mengabaikan aspek lingkungan.

    Itu diungkapkan Director & Chief Project Officer PT. Vale Indonesia Tbk, Muhammad Asril. Saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Detik, Alfito Deanova Ginting.

    Perbincangan itu ditayangkan di kanal Detik melalui program Blak-blakan. Diunggah pada 11 Desember 2025.

    “Kita bisa menghasilkan prduk nikel atau ore dair tambang, tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan lingkungan,” kata Asril dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (13/12/2025).

    Dia memberi contoh, tiga danau disekitar area operasi di Luwu Timur, hingga hari ini diklaimnya masih bersih. Padahal Vale telah beroperasi di sana lebih dari 50 tahun.

    “Itulah tadi disampaikan bahwa, kalau melihat danau di sana, ada tiga danau yang besar disana, Matano, Mahalona, dan Towuti setelah lebih 50 tahun kami beroperasi itu airnya masih jernih dan kami gunakan,” ujarnya.

    Bahkan, air tersebut digunakan untuk air minum. Baik oleh perusahaan maupun warga sekitar.

    “Termasuk juga kami minum, kami gunakan untk sehari-hari. Bukan hanya dipabrik, tapi juga di masyarakat sekitar area operasi tadi,” jelasnya.

    Bagi Vale, kata dia, operasional perusahaan bukan hanya sekadar produksi.

    “Ini nilai yang dibangun sebenarnya sebagai perusahaan, bahwa untuk menghasilkan nikel itu bukan hanya semata-mata untuk produksi nikel,” paparnya.

    “Tapi kalau kita balik ke purpose perusahaan itu memperbaiki kehidupan, termasuk kehidupan di sekitar area PT. Vale, itulah nilai kehidupan yang kami bangun. Jadi betul-betul ‘mining yang bertanggung jawab’,” tambahnya.
    (Adv/Fajar)

  • Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

    Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

    Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

    Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Warga Madiun Ikuti Program Transmigrasi ke Sidrap Sulawesi Selatan

    Warga Madiun Ikuti Program Transmigrasi ke Sidrap Sulawesi Selatan

    Madiun (beritajatim.com) – Satu kepala keluarga asal Kabupaten Madiun diberangkatkan mengikuti Program Transmigrasi menuju Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan.

    Keberangkatan dilakukan pada Senin (15/12/2025) dari Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun.

    Calon transmigran tersebut adalah Ulfatun Nadhifah (28), warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, yang berangkat bersama suaminya, Anton Ribowo (35). Keduanya mengikuti program ini dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

    “Tujuannya ingin mengubah hidup menjadi lebih baik, sekaligus untuk bekal masa tua dan pendidikan anak-anak,” ujar Ulfatun sebelum keberangkatan.

    Ulfatun mengaku telah menyiapkan kesiapan mental untuk tinggal di wilayah baru yang jauh dari keluarga. Ia juga membawa benih tanaman sebagai langkah awal untuk bertani di lokasi tujuan.

    Meski demikian, ia menyadari tantangan hidup di daerah baru tidak ringan. Namun, keputusan mengikuti transmigrasi diambil setelah mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga.

    Anton Ribowo yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, juga memiliki pengalaman di bidang pertanian dan peternakan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal awal untuk beradaptasi di wilayah tujuan yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun, Soedjiono, mengatakan program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah, menekan angka pengangguran, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    “Peserta yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi serta pembekalan dari dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” kata Soedjiono.

    Menurutnya, Kabupaten Sidrap dipilih sebagai lokasi tujuan karena memiliki potensi di sektor pertanian. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program transmigrasi sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan peserta dalam beradaptasi dengan kondisi sosial maupun geografis setempat.

    “Transmigrasi adalah proses jangka panjang. Diperlukan kerja keras dan ketahanan untuk membangun kehidupan baru di tempat tujuan,” ujarnya.

    Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi berdasarkan kebijakan kementerian terkait. Pemerintah Kabupaten Madiun berperan dalam fasilitasi dan pendampingan sesuai kewenangan yang dimiliki. (rbr/ted)

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • 13,88 Juta Batang Rokok Ilegal Gagal Beredar di Sulbangsel, Akhirnya Dimusnahkan

    13,88 Juta Batang Rokok Ilegal Gagal Beredar di Sulbangsel, Akhirnya Dimusnahkan

    Liputan6.com, Jakarta – Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) memusnahkan 13,88 juta batang rokok ilegal bersama sejumlah barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai, Senin (15/12/2025). Kegiatan pemusnahan ini menjadi penegasan komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, sekaligus menutup rangkaian kinerja pengawasan sepanjang 2025.

    Selain rokok ilegal, Bea Cukai Sulbagsel juga memusnahkan 1.715 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, 215 buah kosmetik ilegal, serta 8 buah Ship Injector Cummins. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari Rp 21,6 miliar.

    Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan Djaka Kusmartata mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses penegakan hukum terhadap barang ilegal yang telah berkekuatan hukum tetap.

    “Pemusnahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Setiap barang ilegal yang sudah ditindak kami pastikan tidak kembali beredar dan membahayakan masyarakat,” ujar Djaka di Makassar, Senin (15/12/2025).

    Menurut Djaka, peredaran rokok ilegal dan MMEA ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

    “Rokok ilegal merusak sistem cukai dan mengganggu pelaku usaha yang patuh. MMEA ilegal juga berisiko tinggi karena tidak melalui pengawasan mutu. Karena itu, pengawasan dan penindakan akan terus kami perkuat,” tegasnya.

    Pemusnahan barang bukti tersebut melibatkan Bea Cukai Sulbagsel bersama empat KPPBC, yakni Bea Cukai Makassar, Parepare, Kendari, dan Malili. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang 2024 hingga 2025, dengan berbagai modus pelanggaran, mulai dari penggunaan pita cukai palsu hingga barang tanpa pita cukai.

    Djaka menambahkan, sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengawasan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan informasi dari masyarakat sangat membantu dalam memutus mata rantai peredaran barang ilegal,” katanya.

  • Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Aceh Utara Ismail  Jalil menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

    Ucapan tersebut disampaikan setelah bantuan dari Kementan diterima dan dipusatkan di Posko Makorem Lhokseumawe yang difungsikan sebagai Posko BNPB, sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah bantuan telah sampai dan saat ini telah disalurkan melalui posko kepada masyarakat terdampak,” ujar Bupati Ismail Jalil kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Ia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

    “Semoga amal kebaikan Pak Menteri dibalas Allah Swt,” tambahnya.

    Kementerian Pertanian terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.

    Saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III direncanakan akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian keluarga besar Kementerian Pertanian terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

    “Kementerian Pertanian berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini adalah amanah dan wujud gotong royong agar beban masyarakat dapat diringankan,” tegasnya.

    Seluruh bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

    Mentan Amran memastikan, pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.

    Setiap pengiriman bantuan juga disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

    Selain bantuan melalui program Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan APBN senilai Rp 1,2 triliun.

    Bantuan tersebut terbagi menjadi bantuan reguler, berupa dukungan pangan rutin, bantuan non-reguler, yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak

    Termasuk di antaranya tambahan beras dan minyak goreng untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara.