Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 Pekan Ke-15, Catat Tanggalnya!

    Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 Pekan Ke-15, Catat Tanggalnya!

    JABAR EKSPRES – Pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 memiliki total 34 pertandingan, yang di mana masing-masing pekan pertandingan terdapat 9 pertandingan yang mempertemukan masing-masing 2 klub sepak bola.

    Diketahui bahwa pertandingan pekan ke-14 akan digelar terakhir pada hari  ini, Jumat, 13 Desember 2024, dan pertandingan pekan ke-15  akan mulai digelar pada Sabtu, 14 Desember sampai dengan 18 Desember 2024.

    Bagi kamu yang ingin mengetahui terkait jadwal pertandingan untuk pertandingan ke-15, kamu bisa simak jadwal lengkap yang tertera di bawah ini.

    BACA JUGA: Langsung Transfer Rp286.000 Cuma Nonton Video di Game Penghasil Uang Viral

    Jadwal BRI Liga 1 Pekan-15

    Jadwal Pertandingan ke-15 dari 34 Pertandingan BRI Liga 1 2024/2025

    Borneo FC vs Madura United yang diselenggarakan pada,  Sabtu, 14 Desember 2024, pukul 19:00Semen Padang vs Persebaya yang diselenggarakan pada, Minggu, 15 Desember 2024, pukul 15:30Bali United vs Persija Jakarta yang diselenggarakan pada, Minggu, 15 Desember 2024, pukul 19:00Persik vs Arema FC  yang diselenggarakan pada, Senin, 16 Desember 2024, pukul 15:30Persita vs Dewa United yang diselenggarakan pada, Senin, 16 Desember 2024, pukul 15:30Persis vs PSBS Biak yang diselenggarakan pada, Senin, 16 Desember 2024, pukul 19:00Malut United vs PSM Makassar yang diselenggarakan pada, Selasa, 17 Desember 2024, pukul 15:30PSS vs PSIS yang diselenggarakan pada, Selasa, 17 Desember 2024, pukul 19:00Barito Putera vs Persis Bandung yang diselenggarakan pada, Rabu, 18 Desember 2024, pukul 19:00

  • Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Ilustrasi – Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Sengketa Pilkada serentak kembali bertambah menjadi 11 pasangan calon kepala daerah yang mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan terhadap termohon KPU di Provinsi Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Informasi yang sudah diterima ada 11 pasangan calon (paslon) Pilkada yang mengajukan permohonan gugatan ke MK dan DKPP,” ujar Anggota KPU Sulsel Upi Hartati saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis.

    Kesebelas paslon tersebut masing-masing, satu Pilkada Gubernur Sulsel, tiga Pilkada Wali Kota, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Tujuh Pilkada Bupati yakni Kabupaten Bulukumba, Selayar, Takalar, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara dan terbaru Jeneponto,.

    Komisioner membidangi Koordinator Hukum KPU Sulsel ini menambahkan pihaknya sejauh ini masih mempelajari lokus gugatannya apa saja yang di gugat oleh tim hukum para paslon ke MK maupun DKPP. Meski demikian pihaknya sudah siap menghadapi gugatan.

    Data yang terbaru diterima dari KPU Sulsel, untuk PHP Pilgub Sulsel atas surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor: 260/PAN.MK/e-AP3/12/202 dimohonkan paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad melalui kuasa hukumnya Donal Fariz dkk.

    Selanjutnya, PHP Pilkada Wali Kota Makassar dengan surat akta APPP nomor: 220/PAN.MK/e-AP3/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi melalui kuasa hukumnya Donal Paris dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Palopo dengan surat akta APPP nomor: 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih melalui kuasa hukumnya Andi Syafrani dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Parepare surat akta APPP nomor: 18/PAN-MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 4 Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam melalui kuasa hukumnya Imran Eka Saputra dkk.

    Berikutnya, PHP Pilkada Kabupaten Bulukumba surat akta APPP nomor: 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jamaluddin M Syamsir-Tomy Satria Yulianto melalui kuasa hukum pemohon Kurniadi Nur dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar surat akta APPP nomor: 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 2 Ady Ansar-M Suwadi melaluui kuasa hukumnya Abdul Azis.

    PHP Pilkada Kabupaten Takalar surat akta APPP nomor: 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon Syamsari-M Natsir Ibrahim melalui tim kuasa hukumnya Ahmad Hafizu dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) surat akta APPP nomor: 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin melalui kuasa hukumnya Andi Surya Citra Lestari

    PHP Pilkada Pinrang surat akta APPP nomor: 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jaya Baramuli-Abdillah Natsir melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Toraja Utara surat akta APPP nomor: 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 1 Yohanis Bassang-Marthen Rante Tondok dengan kuasa hukum pemohonnya Mohd Hasrul Bin Sirajuddin

    Dan PHP Pilkada Kabupaten Jeneponto surat akta APPP nomor: 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    Persyaratan permohonan PHP yang diajukan untuk sengketa ke MK harus memenuhi syarat formil ambang batas suara 2 sampai 0,5 persen sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

    Sumber : Antara

  • Gugatan Sengketa Pilkada Palopo, Kubu FKJ-Nur Singgung Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, Minta PSU Regional 13 Desember 2024

    Gugatan Sengketa Pilkada Palopo, Kubu FKJ-Nur Singgung Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, Minta PSU Regional 13 Desember 2024

    Gugatan Sengketa Pilkada Palopo, Kubu FKJ-Nur Singgung Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, Minta PSU
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Kubu Pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih (FKJ-Nur) mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi (MK) terkait hasil
    Pilkada Palopo
    2024. 
    Kuasa hukum FKJ-Nur, Andi Syafrani mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan di MK beberapa hari lalu dengan beberapa poin gugatan. 
    “Poin gugatan kami ialah terkait status pencalonan Trisal Tahir yang seharusnya sejak awal dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Palopo,” kata Syafrani saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, Jumat (13/12/2024). 
    Adapun Trisal Tahir merupakan calon wali kota Palopo nomor urut 4.  
    Syafrani mengatakan, poin selanjutnya adalah terkait keabsahan ijazah Trisal yang digunakan saat mendaftar di KPU Kota Palopo. 
    “Dugaan ijazah palsunya yang digunakan saat pendaftaran ke KPU,” ucap Syafrani. 
    Syafrani mengungkapkan, gugatannya juga mengungkapkan adanya dugaan kesalahan yang dilakukan KPU Kota Palopo. Salah satunya rekomendasi Bawaslu soal tidak sahnya keikutsertaan Trisal Tahir. 
    “Kesalahan KPU Palopo dalam penerapan hukum dan pengabaian KPU terhadap putusan dan rekomendasi Bawaslu Palopo. Akibatnya Pilkada berjalan sejak awal setidaknya sesuai ketentuan, semestinya Pilkada tidak diikuti oleh Trisal Tahir,” ujar Syafrani. 
    Menurut Syafrani dengan seluruh persoalan yanga ada, pihaknya meminta MK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). 

    “Kami meminta MK memerintahkan KPU Kota Palopo melaksanakan PSU tanpa Trisal Tahir dan pasangannya,” tutur Syafrani.  
    “Secara ketentuan, permohonan kami memenuhi kriteria Pasal 158 Undang-undang Pilkada,” tambah Syafrani. 
    Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan, Hary Zulficar mengatakan pihaknya mempersilahkan pasangan calon yang menggugat ke MK. 
    “Siapapun yang menggugat silahkan karena semua orang mempunyai hak dan pandangan hukum dan berbeda-beda cara menyelesaikan permasalahan hukumnya yang dianggap itu permasalahan baik dalam proses hasil maupun dalam proses perjalanannya atau administrasi tahapan kemarin,” jelas Hary. 
    Hary mengatakan KPU Kota Palopo siap menghadapi gugatan di MK sesuai aturan yang berlaku. 
    “Itu adalah hak konstitusi beliau siapa pun dan kami KPU Kota Palopo siap untuk menghadapi gugatan itu dalam mengedepankan aturan-aturan main yang berlaku di KPU khususnya yang berlandaskan dengan Undang-undang, PKPU dan konstitusi pada umumnya,” terang Hary. 
    Sebelumnya diberitakan Farid-Nurhaenih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Tahun 2024. 
    Ketua Tim FKJ-Nur, Budi Sada mengatakan gugatan sudah masuk dengan Nomor 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 teregistrasi di MK pada 9 Desember 2024 dan sedang menunggu proses. 
    “Gugatannya sudah diajukan ke MK sejak Senin (9/12/2024) bisa juga dicek di portal MK itu bisa dilihat masuk atau tidak,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2024). 
    Menurut Budi, materi gugatan yang dilayangkan ke MK sepenuhnya diserahkan kepada kuasa hukum. 
    “Soal isi materi gugatan ke MK semua pengacara yang tahu,” ucap Budi.
    Sementara itu, calon Wakil Wali Kota nomor urut 4 yang juga pasangan Trisal Tahir, Akhmad Syarifuddin, menanggapi santai terkait gugatan tersebut.
    Menurutnya gugatan tersebut merupakan hak konstitusional.
    “Silakan saja. Pada prinsipnya kami menghargai dan menghormati hasil keputusan KPU Kota Palopo,” jelas Akhmad.
    Adapun Trisal-Akhmad merupakan pemenang Pilkada Palopo. Pasangan ini meraih 33.933 suara.
    Lalu disusul Kasim-Nurhaenih 33.338 suara. Kemudian pasangan nomor urut 3 Rahmat Masri Bandoso-Andi Tenri Kerta 19.484 suara dan pasangan nomor urut 1 Putri Dakka-Hadiri Basir 7.729 suara.
    Sebelumnya, Diberitakan, Trisal Tahir, calon wali kot Palopo nomor urut 4 ditetapkan tersangka kasus penggunaan ijazah palsu paket C untuk mendaftar Pilkada pada 17 Oktober 2024.
    Pasangan Akhmad Syarifuddin ini resmi ditetapkan tersangka setelah tim penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo, Sulawesi Selatan melakukan gelar perkara.
    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, Khaerana Parenrengi mengungkapkan, selain Trisal Tahir, tiga komisioner KPU Palopo juga ditetapkan tersangka.
    Saat pemanggilan, Trisal tak hadir. Sesuai aturan dalam UU Pilkada kalau dalam 14 hari tidak memenuhi panggilan maka dianggap kedaluwarsa.
    Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Trisal-Akhmad Mustahir Sidu menduga adanya upaya sistematis yang berusaha menghalangi niat baik Trisal untuk memimpin Kota Palopo.
    “Melihat rangkaian proses yang terjadi, kami menduga ada upaya yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk menggagalkan langkah Pak Trisal menuju Wali Kota,” kata dia.
    Saat itu, Ketua Tim Pemenangan Trisal-Akhmad Mustahir Sidu menduga adanya upaya sistematis yang berusaha menghalangi niat baik Trisal untuk memimpin Kota Palopo.
    “Melihat rangkaian proses yang terjadi, kami menduga ada upaya yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk menggagalkan langkah Pak Trisal menuju Wali Kota,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Induk Pare Pasok 60 Persen Kebutuhan Cabai Jabodetabek – Halaman all

    Pasar Induk Pare Pasok 60 Persen Kebutuhan Cabai Jabodetabek – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI – Wilayah DKI Jakarta kota-kota sekitarnya di Jabodetabek saat ini menjadi pasar terbesar yang menyerap panenan cabai rawit petani di Pulau Jawa. 

    Setiap harinya, Jawa Timur memasok 80 hingga 110 ton cabai rawit ke wilayah Jabotabek. Pasokan puluhan ton cabai untuk Jabodetabek setiap harinya dipasok dari Pasar Induk Sayur dan Buah Pare di Kabupaten Kediri.

    Pasokan cabai di Pasar Induk Pare berasal dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Blitar, Probolinggo, Nganjuk, Jombang, dan lain lain termasuk dari petani cabai dari Kediri sendiri. 

    “Saat panen raya pasar ini suplai 60 persen kebutuhan cabai di Jabodetabek,” ungkap Suyono, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri saat ditemui Kamis, 13 Desember 2024.

    Selama ini kita pasokan cabai ke Jabodetabek pembongkarannya dilakukan di Pasar Induk Kramatdjati, sampai Pasar Tanah Tinggi Tangerang.

    “Pasokan cabai dari Jawa Timur ke Jabodetabek antara 80 sampai 100 ton per hari. Sementara kebutuhan cabai untuk wilayah Kediri saja 8 sampai 10 ton per hari, sementara ke daerah lain di Jawa Timur 110 ton per hari dari sini,” ujarnya.

    “Kita sudah bekerja sama dengan salah satu Pemprov Papua dan sudah bikin MoU (nota kesepahaman) untuk pengiriman cabai ke sana. Tapi proses pengiriman selama ini ada kendala transportasi,” kata Suyono. 

    “Kalau kita kirim lewat kargo laut butuh seminggu. Sementara kalau menggunakan kargo udara yang lebih cepat biayanya Rp72 ribu per kilogram dengan transit di Makassar,” bebernya.

    Petani Cabai Kediri Butuh Dukungan Penerbangan

    Selain ke Jabodetabek, cabai di Pasar Induk Pare juga memasok kebutuhan daerah lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan hingga Papua. 

    Cabai dari Pasar Induk Pare juga memasok kebutuhan cabai di Batam dan Kepri dan selama ini dikirim via udara.

    “Kami sebenarnya berharap ada pesawat yang bisa suplay ke Kota Kota besar seperti Jakarta, Makassar, Batam hingga Papua, minimal sehari 2 kali sehingga dapat mendistribusikan hasil panen seperti cabe, bawang merah, bawang putih yang ada di Pasar Induk Pare, Kediri tepat waktu ” kata Suyono.

    Melalui Pasar Induk Pare ini asosiasinya juga berusaha mencegah terjadi over suplai maupun kekurangan pasokan.

    “Kebutuhan cabai setiap daerah beragam. Tapi apapun kebutuhannya dan jenis cabainya, kita siap memasok,” kata dia.

    Suyono mengatakan wilayah Kabupaten Kediri dan daerah lain di Jawa Timur saat ini sedang memasuki panen raya meski di tengah gangguan musim hujan dengan curah hujan cukup tinggi.

    Hal itu menyebabkan harga cabai sedikit turun dan proses pematangan cabai di pohon menjadi sedikit lama dari 5-6 hari sekali bisa dipanen menjadi 10 hari sekali.

    Gerbang masuk Pasar Induk Pare di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. (Tribunnews/Choirul Arifin)

    Varietas cabai yang dipasok dari petani melalui Pasar Induk Pare sangat beragam seperti untuk jenis cabai rawit merah antara lain Ori 212, Asmoro 043, Bhaskara, lokal Kediri, lokal Nganjuk dan lokal Jombang.

    Sementara untuk jenis cabai besar ada varietas Gada MK dan Imola. Sementara, untuk jenis cabai merah keriting varietas Boos Tavi dan Sibad.

    Sugik, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mengatakan, Pasar Induk Pare merupakan tradisional terbesar di Kabupaten Kediri dari total 17 pasar tradisional yang ada di wilayah ini.

    Transaksi cabai di Pasar Induk Pare di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri.

    Hevin Switerson, Kepala UPT Pasar Pemkab Kediri mengatakan, pedagang resmi yang bergabung di Pasar Induk Pare mencapai 450 pedagang, tidak termasuk pedagang musiman.

    Pasar induk ini sudah beroperasi sejak belasan tahun lalu pembangunannya didanai Pemkab Kediri sendiri.

    Lamiran, Koordinator Pasar Induk Pare menambahkan, selain pedagang besar dan grosiran, mereka yang banyak mengambil komoditas sayur mayur dari pasar ini adalah pengusaha restoran dan rumah makan termasuk usaha catering dari berbagai kota.

    “Yang beli ke sini dengan membawa kendaraan sendiri banyak dari luar kota bahkan dari luar provinsi seperti Solo, Madiun, Surabaya,” ujarnya.

     

  • 3,7 Juta Warga Sulsel Diperkirakan Mudik saat Libur Akhir Tahun

    3,7 Juta Warga Sulsel Diperkirakan Mudik saat Libur Akhir Tahun

    Makassar: Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkirakan 3,7 juta warga akan melakukan perjalanan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Erwin Tarwo, mengatakan selain kawasan Mamminasata, juga Tana Toraja jadi tujuan utama saat mudik Natal.

    “Berdasarkan data survei dari Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat secara nasional untuk libur akhir tahun ini mencapai 110,67 juta orang,” kata Erwin di Makassar, Rabu, 11 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 107 juta orang.

    Sementara di Sulsel diprediksi terjadi kenaikan penumpang angkutan jalan sebesar 39,30 persen dari tahun sebelumnya.

    Kenaikan ini didominasi oleh pengguna mobil pribadi 36,70 persen, motor 17,71 persen, bus 15 persen, kereta api 12,8 persen, dan yang memilih menggunakan pesawat 8,85 persen.

    “Puncak arus mudik Natal di Sulsel dimulai tanggal 19 Desember karena hari libur itu dimulai pada tanggal 18. Kemudian arus balik Natal itu puncaknya pada tanggal 26-27 Desember,” jelas Erwin.

    Untuk puncak arus mudik Tahun Baru diprediksi terjadi pada 31 Desember hingga 3 Januari 2025, sedangkan puncak arus balik diantisipasi terjadi pada 3-5 Januari 2025.

    “Libur panjang dan minatnya berwisata membuat pergerakan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

    Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan titik rawan kemacetan dan daerah rawan bencana saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Sesuai prediksi BMKG, hampir semua wilayah di Sulsel sedang memasuki puncak musim hujan.

    Dishub memetakan kemacetan akan terjadi di Sungguminasa-Takalar, Perintis Kemerdekaan-Urip Sumoharjo, Camba Maros, Bundaran Romang Polong-Hertasning, Sungguminasa-Malino dan Batas Maros Kantor Bupati Maros.

    Begitu pun untuk wilayah tujuan wisata seperti hutan Pinus Malino, Tanjung Bira, Toraja, Bantimurung, Rammang-rammang, Pantai Losari, Lego-lego, CPI, Pantai Galesong, dan semua mal.

     

    Makassar: Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkirakan 3,7 juta warga akan melakukan perjalanan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
     
    Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Erwin Tarwo, mengatakan selain kawasan Mamminasata, juga Tana Toraja jadi tujuan utama saat mudik Natal.
     
    “Berdasarkan data survei dari Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat secara nasional untuk libur akhir tahun ini mencapai 110,67 juta orang,” kata Erwin di Makassar, Rabu, 11 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 107 juta orang.
    Sementara di Sulsel diprediksi terjadi kenaikan penumpang angkutan jalan sebesar 39,30 persen dari tahun sebelumnya.
     
    Kenaikan ini didominasi oleh pengguna mobil pribadi 36,70 persen, motor 17,71 persen, bus 15 persen, kereta api 12,8 persen, dan yang memilih menggunakan pesawat 8,85 persen.
     
    “Puncak arus mudik Natal di Sulsel dimulai tanggal 19 Desember karena hari libur itu dimulai pada tanggal 18. Kemudian arus balik Natal itu puncaknya pada tanggal 26-27 Desember,” jelas Erwin.
     
    Untuk puncak arus mudik Tahun Baru diprediksi terjadi pada 31 Desember hingga 3 Januari 2025, sedangkan puncak arus balik diantisipasi terjadi pada 3-5 Januari 2025.
     
    “Libur panjang dan minatnya berwisata membuat pergerakan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.
     
    Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan titik rawan kemacetan dan daerah rawan bencana saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Sesuai prediksi BMKG, hampir semua wilayah di Sulsel sedang memasuki puncak musim hujan.
     
    Dishub memetakan kemacetan akan terjadi di Sungguminasa-Takalar, Perintis Kemerdekaan-Urip Sumoharjo, Camba Maros, Bundaran Romang Polong-Hertasning, Sungguminasa-Malino dan Batas Maros Kantor Bupati Maros.
     
    Begitu pun untuk wilayah tujuan wisata seperti hutan Pinus Malino, Tanjung Bira, Toraja, Bantimurung, Rammang-rammang, Pantai Losari, Lego-lego, CPI, Pantai Galesong, dan semua mal.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Mengintip Perkembangan SPKLU Asal Jepang di Indonesia – Page 3

    Mengintip Perkembangan SPKLU Asal Jepang di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Terra Charge menutup tahun ini sebagai pengisian kendaraan listrik (EV) dengan berbagai pencapaian besar. Diluncurkan pada Agustus 2024, Terra Charge, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Nomor 1 dari Jepang, mencapai tonggak penting dalam perjalanannya dengan melampaui 10% dari target ambisiusnya. Ini menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun ribuan  di seluruh Indonesia.

    Seperti diketahui, pemerintah Indonesia menargetkan penjualan 50 ribu mobil listrik pada 2024 dengan dukungan insentif pajak, seperti PPN 1% dan pembebasan PPnBM. Hasilnya, penjualan mobil listrik meningkat hingga 177% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Namun, salah satu tantangan utama adalah memastikan pertumbuhan ini didukung infrastruktur pengisian daya yang memadai. Terra Charge hadir sebagai solusi dengan menyediakan jaringan pengisian yang andal untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik.

    Managing Director Terra Charge Indonesia Go Suzuki menyampaikan dalam waktu empat bulan, Terra Charge berhasil bermitra dengan berbagai pihak, termasuk pengembang properti ternama dan komunitas seperti Plaza Mandiri, Chillax Sudirman, dan Sheraton Hotel.

    Bahkan, lokasi-lokasi properti yang strategis di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Bali kini dilengkapi dengan stasiun pengisian berstandar kualitas Jepang sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna EV di Indonesia.

    “Kami sangat bangga dengan perkembangan yang kami capai dalam waktu singkat. Ini menunjukkan dedikasi tim kami serta kepercayaan dari mitra dan pengguna EV yang terus bertambah.”

    “Ke depan, kami akan terus fokus menyediakan solusi pengisian daya yang mudah diakses, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung target energi bersih Indonesia,” kata Go Suzuki.

     

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat empat provinsi belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 hingga Kamis (12/12) malam ini.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025 seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Yang belum menentukan provinsi ada 4 provinsi yaitu: NTB, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMPN2025. Dari jumlah tersebut, 23 provinsi menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Sedangkan 11 provinsi tidak menetapkan UMSP 2025, yaitu Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ⁠Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/fby)

  • Pelaku Pelecehan Karyawati Toko Elektronik di Makassar Ditangkap, Terancam Hukuman 9 Tahun Penjara – Halaman all

    Pelaku Pelecehan Karyawati Toko Elektronik di Makassar Ditangkap, Terancam Hukuman 9 Tahun Penjara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Timur  Muslimin Emba

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Pria berinisial TA (45) itu, ditangkap Tim Jatanras Polrestabes Makassar di tempat kerjanya yang juga berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (12/12/2024).

    Ia diduga melakukan pelecehan terhadap karyawati toko elektronik di Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar.

    Pelaku kini diamankan dan terancam hukuman 9 tahun penjara.

    Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, pelaku diamankan usai polisi menerima laporan dari korban.

    Aksi pelecehan itu juga terekam CCTV toko dan viral di sosial media.

    Devi menjelaskan kronolagi kejadian bermula saat korban tengah mempromosikan alat-alat toko tempatnya bekerja. 

    “Kemudian pelaku datang dengan pura-pura ingin membeli stick game,” ujar Devi 

    Saat korban menanyakan alat elektronik yang dibutuhkan, pelaku tersebut meminta karyawati  itu untuk mengambilnya alat yang berada di bawah rak.

    “Namun pada saat korban sedang mencari stick game, tiba-tiba pelaku lewat di belakang korban lalu menempelkan kelaminnya ke pantat korban,” ujarnya. 

    Tidak terima dengan perlakuan pria tersebut, korban kemudian melaporkan hal itu ke pihak kepolisian.

    Mendapatkan informasi itu Tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung bergerak dan menangkap pelaku. 

    “Pelaku kita amankan ditempat kerjanya,” jelasnya. 

    Saat ini pelaku telah berada di Polrestabes Makassar guna menjalani proses pemeriksaan lebih  lanjut.

    Akibat perbuatannya pelaku diancam Pasal 64 Undang-Undang TPKS dan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan.

    Sebelumnya diberitakan, Viral di sosial media, seorang karyawati toko elektronik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban pelecehan seksual.

    Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban tampak dilecehkan oleh seorang pria berkunjung di toko elektronik yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Senin kemarin.

    Mulanya pria berkemeja biru muda tersebut hadir dengan mengendarai motor Honda Vario hitam.

    Ia lalu memarkir motornya dan berjalan masuk ke dalam toko sambil melihat sejumlah barang elektronik.

    Sebagai karyawati, korban pun mendampingi pengunjung tersebut untuk mencari barang yang diinginkan.

    Pelaku tampak menunjuk salah satu barang di etalase bagian bawah.

    Korban pun melihat lebih dekat barang itu sembari membungkuk.

    Dari arah belakang, pelaku tampak sengaja mendekati korban dan seolah menabrakkan diri ke korban.

    Aksi itu, beberapa kali dilakukan pelaku dan terekam CCTV.

    Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin yang ditemui, membenarkan adanya kejadian itu.

    “Kejadiannya di salah satu toko di wilayah Tanjung Bunga ada kasus pelecehan,” kata AKP Wahiduddin ditemui di Pos Lantas Fly Over, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (10/12/2024) sore.

    Korban kata Wahid telah melaporkan tindakan pelecehan yang dialami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar.

    “Kemudian saat ini korbannya sudah melapor di Polrestabes Makassar dan sementara ditindak lanjuti proses penyelidikan dan penyidikannya. Jadi masih di dalami,” ujarnya.

    Lebih lanjut Wahid menjelaskan, dalam rekaman CCTV, perbuatan tak senonoh pelaku begitu tampak terlihat.

    “Itukan sangat kentara sekali di CCTV kejadiannya. Berawal saat pelaku masuk ke toko kemudian melihat barang,” bebernya.

  • Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa hingga 12 Desember 2024, masih ada empat provinsi yang belum menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, keempat provinsi yang belum menetapkan UMP 2025 yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    “Yang belum menetapkan ada empat provinsi,” kata Indah kepada Bisnis, kamis (12/12/2024).

    Kemnaker mencatat sudah ada 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025. Dari total 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, sedangkan 11 provinsi lainnya tidak menetapkan UMSP 2025.

    Sebelas provinsi yang menetapkan UMSP 2025 yakni Bengkulu, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 mewajibkan Kepala Daerah untuk menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024. 

    Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024. Upah minimum mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi dan dapat menetapkan UMS kabupaten/kota. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK. 

    Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para gubernur seiring dengan terbitnya Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 pekan lalu. Pengaturan soal upah minimum sektoral sendiri tercantum dalam Bab III beleid itu. 

    “Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Senin (9/12/2024). 

  • Danamon Perkuat Solusi Investasi dengan Reksa Dana ETF – PowerFund Series

    Danamon Perkuat Solusi Investasi dengan Reksa Dana ETF – PowerFund Series

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”), berkolaborasi dengan Indo Premier Investment Management dan IPOT Fund, dengan bangga meluncurkan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series, yang ditawarkan melalui jaringan cabang Privilege Danamon.

    Kemitraan ini menegaskan komitmen Danamon dalam menyediakan solusi investasi yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, serta untuk memperkuat proposisi Wealth Management Danamon melalui diversifikasi produk Reksa Dana ETF yang ekonomis, likuid, dan transparan.

    Produk ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi Reksa Dana dengan harga realtime dan portofolio yang transparan. Kerja sama ini juga mencakup delapan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series, yang didistribusikan melalui 13 Kantor Cabang Danamon Privilege yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pekanbaru, Pontianak, dan Makassar.

    Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menyampaikan, “Danamon bangga dapat bekerja sama dengan IPIM dan IPOT Fund untuk menghadirkan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series. Melalui inisiatif ini, kami berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif. Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon dan grup perusahaan serta mitra strategisnya untuk menjadi mitra keuangan terpercaya yang senantiasa berorientasi pada nasabah, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh sehingga kita dapat tumbuh bersama.”