Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Pengacara Bantah Hasto Beri Uang ke Wahyu Setiawan: Tak Tertuang dalam Putusan Eks Komisioner KPU – Halaman all

    Pengacara Bantah Hasto Beri Uang ke Wahyu Setiawan: Tak Tertuang dalam Putusan Eks Komisioner KPU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengacara Hasto Kristiyanto, Alvon Kurnia Palma membantah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut kliennya memberikan uang kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku.

    Alvon mengatakan hal tersebut tidak tertulis pada putusan vonis terhadap Wahyu Setiawan yang tertuang dalam putusan Nomor 28 Tahun 2020.

    Berdasarkan temuan tersebut, Alvon menilai penetapan tersangka terhadap Hasto terkesan dipaksakan oleh KPK.

    “Kami sebenarnya melihat beberapa indikasi bahwa ini (penetapan tersangka) dipaksakan.”

    “Pertama, di dalam putusan (vonis) Wahyu Setiawan Nomor 28 Tahun 2020, itu tidak ada bukti itu uang dari Hasto Kristiyanto. Itu dalam pertimbangan putusan halaman 160-161,” katanya dikutip dari YouTube Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

    Selain itu, Alvon juga menyoroti terkait penetapan tersangka terhadap Hasto yang menurutnya terkesan sangat cepat.

    Dia mengatakan seharusnya Surat Perintah Penyidikan (sprindik) diterima terlebih dahulu oleh Hasto sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

    “Mestinya, itu kan ada di sini penetapan tersangkanya. Dulu, sprindik dulu baru penetapan tersangka karena itu tidak ditemukan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Alvon menegaskan Hasto akan kooperatif untuk menjalani proses hukum usai ditetapkan menjadi tersangka oleh lembaga antirasuah.

    “Ya beliau akan kooperatif karena ini kan negara hukum kan, oleh sebab itu makanya prinsip-prinsip hukum seperti fair trial harus dikedepankan,” ucap Alvon.

    KPK Sebut Hasto Sediakan Uang untuk Suap Wahyu Setiawan

    Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto membeberkan peran Hasto dalam penyuapan terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

    Mulanya, Setyo menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu terkait Pileg 2019 lalu.

    Setyo mengatakan Hasto meminta agar Harun Masiku ditempatkan pada daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan meski yang bersangkutan berdomisili di Toraja, Sulawesi Selatan.

    Dalam raihan suara, Harun Masiku kalah dengan calon legislatif (caleg) PDIP lainnya yaitu, Riezky Aprilia.

    “Bahwa proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara 5.878. Sedangkan, caleg atas nama Riezky Aprilia memperoleh suara 44.402,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Setyo mengatakan seharusnya Riezky Aprilia menjadi sosok yang menggantikan caleg terpilih, Nazarudin Kiemas.

    Adapun Nazarudin Kiemas meninggal dunia pada 26 Maret 2019 yang lalu.

    Namun, kata Setyo, ada upaya dari Hasto untuk memenangkan Harun Masiku lewat beberapa upaya yang dilakukan.

    Pertama, Hasto melakukan pengujian konstitusional atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

    Setelah dikabulkan, ternyata KPU tidak melaksanakan terkait putusan judicial review Hasto yang dikabulkan oleh MA.

    Hasto, kata Setyo, lantas mengajukan permintaan fatwa kepada MA.

    “Kemudian menandatangani surat nomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review,” kata Setyo.

    “Setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA,” sambungnya.

    Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan memenuhi panggilan penyidik KPK untuk bersaksi di kasus suap yang menyeret buronan Harun Masiku, Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/12/2023). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Hasto juga berupaya dengan meminta Riezky mengundurkan diri dan diganti oleh Harun Masiku menggantikan Nazarudin yang meninggal dunia.

    Namun, kata Setyo, permintaan Hasto itu ditolak oleh Riezky.

    Kemudian, Hasto juga berupaya dengan memerintahkan kader PDIP, Saiful Bahri ke Singapura agar Riezky mau mundur tetapi berujung penolakan serupa.

    Upaya selanjutnya yang dilakukan Hasto adalah menahan surat undangan pelantikan anggota DPR yang ditujukan kepada Riezky.

    “Bahkan surat undangan pelantikan anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Riezky mundur setelah pelantikan,” jelas Setyo.

    Setyo menyebut upaya selanjutnya yang dilakukan Hasto adalah menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina.

    “Di mana Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU,” jelas Setyo.

    Setyo mengatakan lalu Hasto bertemu dengan Wahyu pada 31 Agustus 2019.

    Kemudian, berdasarkan penyelidikan, Setyo menyebut uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu dari Hasto.

    “Bahwa dalam proses perencanaan sampai proses penyerahan, uang tersebut Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan,” tuturnya.

    Hasto juga memiliki peran mengendalikan advokat, Dony Tri Istiqomah (DTI) untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat pelaksanaan fatwa MA kepada KPU.

    Selain itu, Hasto juga meminta Dony untuk melobi anggota KPU agar bisa menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

    “Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio,” tutur Setyo.

    “Kemudian, HK bersama-sama dengan HM, Saiful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya seperti pada kasus sebelumnya,” sambungnya.

    Atas perbuatannya ini, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • IPW sebut penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum

    IPW sebut penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum

    Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah murni penegakan hukum.

    “Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya,” kata Sugeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Sugeng juga memberikan apresiasi kepada KPK atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang diumumkan langsung oleh Setyo Budiyanto, Ketua KPK pada Selasa (24/12).

    KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan, yakni dugaan korupsi suap dengan Nomor Sprind.Dik/153/DIK.00/12/2024, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a. atau pasal 5 ayat (1) huruf b. atau pasal 13 UU Tipikor, dan perintangan penyidikan, sebagaimana Sprind.Dik/152/DIK.00/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, dengan pasal 21 UU Tipikor.

    ”Berdasarkan analisis IPW, bersamaan dengan penetapan Harun Masiku (HM) sebagai tersangka, sejatinya KPK sudah memiliki dua alat bukti untuk menjerat HK, ” ucap Sugeng.

    Akan tetapi menurut Sugeng sangat mungkin KPK sengaja menunggu Jokowi lengser terlebih dahulu, guna menghindari adanya kesan politis.

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aa.

    “Fakta menarik yang harus diungkap KPK, dan dijelaskan kepada publik, adalah soal uang suap yang ternyata bukan bersumber dari HM, melainkan milik HK, ” katanya.

    Padahal menurut Sugeng tujuan uang suap kepada Wahyu Setiawan (WS) yang saat itu berstatus Komisioner KPU untuk kepentingan meloloskan HM yang berasal dari Sulawesi Selatan itu menjadi calon pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari Sumatera Selatan.

    “Mengapa HK yang membiayai sebagian untuk kepentingan pribadi HM. Bagaimana historical background (latar belakang sejarah) yang logis, ini yang harus dijelaskan KPK,” ucap Sugeng.

    KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

    Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

    “Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024

    Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V)
    Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Saat ini berkiprah sebagai akademisi, peneliti, dan konsultan. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/
    PADA
    tulisan sebelumnya telah dijelaskan potensi
    Kalimantan Timur
    di sektor agro dan agroindustri.
    Sesuai dengan klasifikasi neraca ekonomi, sub-sektor yang mendukung agro-industri antara lain (1) industri pengolahan tembakau, (2) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari mambu, rotan dan sejenisnya, (3) industri furnitur, dan (4) industri karet, barang dari karet dan plastik.
    Selanjutnya, sektor industri pengolahan atau manufaktur lainnya juga perlu didorong untuk lebih berkembang. Hal ini penting karena struktur perekonomian perlu berubah untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Berdasarkan dari klasifikasi neraca perekonomian, jenis industri manufaktur adalah (1) industri pengolahan hasil pertambangan, (2) industri makanan dan minuman, (3) industri tekstil dan pakaian jadi, (4) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, (5) industri kertas dan barang dari kertas, (6) industri kimia, farmasi dan obat tradisional, (7) industri barang galian bukan logam, (8) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik, (9) industri mesin dan perlengkapan, (10) industri alat angkutan, dan (11) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
    Kelompok manufaktur tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 146 triliun atau 17,3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
    Jika digabungkan dengan industri manufaktur lain (yang lebih dekat ke agro-industri), maka kontribusi total menjadi Rp 150 triliun atau 17,7 persen terhadap PDRB.
    Dari seluruh industri manufaktur di Kalimantan Timur, sub-sektor pengolahan batu bara dan minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp 82 triliun atau 9,8 persen dari PDRB.
    Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kontribusi sektor manufaktur di provinsi ini berasal dari pengolahan batu bara dan migas.
    Selanjutnya, industri kimia menempati posisi penting, dengan kontribusi Rp 30 triliun atau 3,6 persen terhadap PDRB.
    Industri makanan minuman menyumbang Rp 24 triliun atau 2,8 persen terhadap PDRB. Selain itu, industri lain memiliki kontribusi yang cenderung lebih kecil.
    Hilirisasi sektor pertambangan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, asalkan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
    Saat ini, bauran energi masih didominasi energi fosil. Ke depan, penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan industri dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
    Ketersediaan energi yang memadai merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung berdirinya industri secara masif.
    Kalimantan Timur memiliki potensi produksi gas yang signifikan, meskipun produksi gas mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
    Gas alam bisa menjadi jembatan menuju energi terbarukan. Setidaknya, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi lain yang lebih polutif.
    Pengolahan hasil tambang di provinsi ini mencakup batu bara, minyak bumi, gas alam, serta berbagai hasil tambang lainnya, yang dapat mendukung pengembangan sektor industri secara lebih luas.
    Program hilirisasi batu bara secara besar-besaran perlu dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
    Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan untuk beberapa proyek hilirisasi batu bara yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan lahan operasional di Kalimantan Timur.
    Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah batu bara melalui berbagai inovasi. Contohnya, gasifikasi batu bara menjadi metanol yang berpotensi diolah lebih lanjut menjadi amonia.
    Selain itu, terdapat pengembangan produksi semi kokas, pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), serta teknologi underground coal gasification (USG).
    Upaya ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus menciptakan industri yang lebih bernilai tinggi.
    Kebijakan transisi energi secara bertahap bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan aspek sosial.
    Transisi energi penuh tetap menjadi tujuan utama, tapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor sosio-ekonomi, seperti keberlanjutan lapangan kerja dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Transformasi ini tetap harus dilakukan secara bertahap.
    Berdasarkan data geospasial dari Kementerian ESDM, selain batu bara, Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi tambang lainnya seperti emas, perak, bijih besi, intan, dan timah.
    Potensi emas tersebar di Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, sedangkan bijih besi banyak ditemukan di Paser dan Kutai Timur. Potensi seng terdapat di Berau, sementara platina berada di Kutai Timur.
    Hilirisasi untuk jenis barang tambang lain juga dapat dilakukan, termasuk memanfaatkan potensi dari provinsi tetangga.
    Sebagai contoh, Sulawesi Selatan memiliki mangan, kromit, bijih besi, dan perak, sementara Sulawesi Barat memiliki mangan, emas, dan timbal.
    Sulawesi Tengah dikenal dengan potensi kromit, bijih besi, dan nikel, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki emas dan bijih besi.
    Khusus untuk hilirisasi nikel, Kalimantan Timur telah memulai langkah strategis ini dengan pabrik yang berlokasi di Kutai Kartanegara.
    Hilirisasi nikel memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
    Selain nikel, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk hilirisasi hasil tambang lainnya. Keunggulan utama provinsi ini adalah kemampuan mendukung industri berbasis hasil tambang dan produk kimia, didukung oleh pasokan energi yang cukup, terutama dari gas alam.
    Saat ini industri yang sudah eksis adalah pengilangan minyak bumi dan gas, serta berbagai industri kimia, terutama di kawasan industri di wilayah timur.
    Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur membutuhkan langkah strategis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sektor industri yang sudah eksis secara optimal, serta tidak serta merta mematikan industri dan sektor perekonomian yang sudah ada.
    Prosesnya harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sosio-ekonomi.
    Hilirisasi sektor pertambangan, pengembangan energi terbarukan, dan diversifikasi industri manufaktur harus berjalan seiring untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
    Dengan dukungan potensi gas alam, sumber daya tambang yang beragam, serta lokasi strategis, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

    Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

    “Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

    Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

    “Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

    “Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

    Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

    “Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

    (Arya/Fajar)

  • Sosok Komjen Pol Setyo Budiyanto, Belum Seminggu Jadi Ketua KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka

    Sosok Komjen Pol Setyo Budiyanto, Belum Seminggu Jadi Ketua KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka

    loading…

    Komjen Pol Setyo Budianto yang belum seminggu jadi Ketua KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi tersangka suap dan perintangan kasus Harun Masiku. Foto/Dok.Kementan

    JAKARTA – Komjen Pol Setyo Budianto belum lama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengikuti agenda serah terima jabatan (sertijab) pada Jumat (20/12/2024) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang juga baru ditunjuk.

    Adapun sebelumnya Komjen Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Pada tugasnya, dia didampingi beberapa wakil ketua, seperti Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono.

    Belum genap seminggu menjabat, KPK di bawah pimpinan Setyo Budiyanto sudah membuat gebrakan besar.

    Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku.

    Sosok Komjen Setyo Budiyanto
    Komjen Pol Setyo Budiyanto dikenal luas sebagai seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang 3. Sebelum ditetapkan menjadi Ketua KPK.

    Ia terakhir kali mendapat penugasan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) RI.

    Sekelumit tentang Setyo Budiyanto. Polisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 1967 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

    Pada awal kariernya, Setyo tercatat pernah menduduki posisi Kepala Unit Harta Benda Satuan Serse Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang. Lalu, Kasat Serse Polres Jeneponto, Kasubbag Opsnal Bagian Sersetik, dan Kapolsekta Wajo Poltabes Ujung Pandang.

    Seiring waktu, kariernya beranjak naik secara perlahan. Tak hanya dari pangkat, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan untuk menempati berbagai posisi strategis.

  • Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

    “Kami memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan transparan. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12/2024).

    Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau 4.1 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun , dan Sumatera Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

    “Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional. dan fokus Pemerintah saat pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025,” ungkap Mentan Amran.

    Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp 4,1 Triliun

    Sebagai informasi untuk tahun 2025, Sulsel mendapat alokasi pupuk subsidi Rp. 4,1 Trilliun. Sama dengan tahun 2024 yang juga mendapat alokasi Rp.4.1 Trilliun. Diketahui Sulsel merupakan produsen padi terbesar ke 4 se-Indonesia,

  • Ringankan Beban Korban Banjir, PT Vale Salurkan Bantuan Sembako hingga Obat-obatan ke Korban Banjir di Barru dan Soppeng

    Ringankan Beban Korban Banjir, PT Vale Salurkan Bantuan Sembako hingga Obat-obatan ke Korban Banjir di Barru dan Soppeng

    Adapun bantuan yang disalurkan ke dua daerah tersebut berupa 100 Galon air mineral, 200 kardus mi instan, 100 kaleng ikan sarden, ratusan pcs obat obatan seperti Paracetamol, diatabs, minyak kayu putih, 150 dos susu bayi, 1.440 pcs popok bayi, 60 lembar sarung serta 60 lembar terpal.

    Supervisor Provincial Government Relations PT Vale, Esse Yuspianti, turun langsung menyerahkan bantuan ke salah satu titik yang terdampak, yakni di Perumahan BTN Ghina Sakinah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru.

    Esse menyebutkan, aksi ini merupakan bagian dari komitmen PT Vale dalam menjalankan nilai- nilai CARES, yakni Compassion, Accountability, Resilience, Excellence, dan Sustainability.
    “Di titik yang terdampak banjir ini, kita memberi fasilitas yang paling dibutuhkan warga, seperti susu formula untuk bayi, sarung, air mineral dan obat-obatan. Kita berharap semua pihak bisa saling membantu memitigasi dampak banjir ini,” ujarnya.

    Plh Sekda Barru, Andi Syarifuddin Andi Pasinringi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Vale atas bantuan tersebut.
    “Atas nama Pemkab Barru kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Vale. Ada beberapa item bantuan yang betul betul dibutuhkan korban yang disalurkan Vale. Seperti susu, popok bayi dan obat-obatan. Ini baru Vale yang memberikan,” ungkap Andi Syarifuddin usai menerima secara resmi bantuan dari PT Vale, didampingi Kepala BPBD Barru, Umar S.

    Salah satu korban bencana banjir di BTN Ghina Sakinah, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Hadawiyah, 47, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk PT Vale yang telah menyalurkan bantuan.

  • Rayakan Natal di Singapura Bersama Olivia Allan dan Gabriella, Denny Sumargo: Ingin Rehat Sejenak

    Rayakan Natal di Singapura Bersama Olivia Allan dan Gabriella, Denny Sumargo: Ingin Rehat Sejenak

    Jakarta, Beritasatu.com – Denny Sumargo merayakan Natal di Singapura bersama istrinya, Olivia Allan, dan putri pertama mereka, Gabriella Allan Sumargo. Perayaan pada tahun ini menurutnya sangat berarti karena merupakan Natal pertama sebagai keluarga kecil.

    Selain itu, pria yang  akrab disapa Densu itu juga berencana untuk mengenalkan putrinya kepada keluarga besar Olivia Allan. Maka, momen Natal pada tahun ini pun menjadi kesempatan yang tepat untuk mempererat hubungan keluarga pada akhir tahun.

    “Sebelumnya kan kami sudah berkumpul dengan keluarga besar di Makassar. Sekarang kami merayakan Natal ke Singapura,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

    Selain untuk mempererat tali silaturahmi, aktor tersebut juga ingin memperkenalkan Gabriella kepada sepupu-sepupunya yang banyak tinggal di Singapura.

    “Karena aku bilang, Natal kali ini Biel harus bertemu dengan keluarga Oliv. Biel punya sepupu-sepupu cowok semua, yang cewek cuma Biel, dan ada sepupunya yang sangat bule,” jelas Denny.

    Densu mengatakan, dirinya dan Olivia ingin memperkenalkan putrinya dengan sepupu-sepupunya yang berbeda budaya. Sehingga Gabriella sejak kecil sudah terbiasa dengan perbedaan, khususnya di lingkungan keluarganya.

    Selain itu, mantan pemain basket tersebut juga memanfaatkan kesempatan ini, yaitu merayakan Natal di Singapura untuk beristirahat sejenak dari berbagai aktivitas masalah yang belakangan dihadapinya.

    “Ke Singapura selain untuk bertemu keluarga, aku juga ingin rehat sejenak dari semua masalah yang sedang terjadi di Indonesia,” pungkas Densu yang memilih merayakan Natal di Singapura bersama Olivia dan putrinya.

  • BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini

    BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan mengguyur DKI Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia pada hari natal, 25 Desember 2024.

    Dilansir Antara, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan turun di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu pagi ini. Sekitar 13.00 WIB, seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan.

    Hujan disertai petir disebut akan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat pada 19.00 WIB. Sementara itu, Jakarta Timur akan diguyur hujan ringan.

    Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Pekanbaru diprediksi akan mengalami hujan disertai petir.

    “Masih di Pulau Sumatera, diprakirakan hujan ringan untuk Kota Jambi, hujan sedang diprakirakan di Kota Bandar Lampung. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir di Kota Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang,” kata BMKG, Rabu (25/12).

    Sementara itu, beberapa wilayah di Jawa diprediksi mengalami hujan intensitas ringan. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah Kota Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Kota Denpasar di Bali dan Kota Mataram di NTB diprakirakan hujan ringan. Kota Kupang di NTT akan mengalami hujan disertai petir.

    Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kota Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin disebut akan mengalami hujan disertai petir saat Natal.

    Prakiraan cuaca BMKG menyebut hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di Kota Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar. Kota Mamuju dan Manado akan mengalami hujan dan petir.

    Pada hari Natal tahun ini, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya.

    “Sementara hujan sedang diprakirakan di Kota Ternate dan Nabire. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir di Kota Jayapura dan Merauke,” kata BMKG.

    (dhf/end)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Apa? Nasional 25 Desember 2024

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Apa? Nasional 25 Desember 2024

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen
    PDIP
    )
    Hasto Kristiyanto
    sebagai tersangka dalam dua kasus terkait eks kader PDIP, Harun Masiku.
    Kedua kasus tersebut yakni penyuapan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama Harun Masiku. Serta, perintangan penyidikan yang dilakukan KPK ketika memburu Harun Masiku.
    Sejak diusut pada tahun 2019, kasus ini sudah cukup menyita publik. Pasalnya, Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai buronan sejak 2020, hingga kini tak kunjung berhasil ditangkap oleh KPK.
    Berikut penjelasan kasus yang menjerat
    Hasto
    Kristiyanto:
    KPK menduga Hasto terlibat dalam penyuapan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Padahal, perolehan suara Harun Masiku yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan saat itu, kalah jauh dari Riezky Aprilia.
    Dari penelusuran KPK, Harun Masiku merupakan warga Sulawesi Selatan (Sulsel), yang ditempatkan untuk maju di Sumsel.
    Saat KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019, Harun Masiku hanya berhasil mengantongi 5.878 suara, dan menempatkannya di urutan keenam caleg dengan suara terbanyak. Sementara Riezky Aprilia yang meraup 44.402 suara, berhasil berada di urutan kedua.
    Keduanya awalnya tidak lolos ke Senayan. Caleg PDIP asal Dapil 1 Sumsel yang semestinya lolos adalah Nazarudin Kiemas. Namun, Nazarudin meninggal dunia sebelum dilantik. Semestinya, Riezky Aprilia lah yang menggantikan Nazarudin.
    Hasto pun berakrobat dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2019 supaya Harun Masiku bisa melenggang ke DPR.
    Tak hanya itu, Hasto juga menerbitkan Surat Bernomor: 2576/ex/dpp/viii/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan judicial review.
    Hasto juga meminta Riezky Aprilia untuk mengundurkan diri, bahkan mengirim orang untuk menyusulnya ke Singapura untuk meminta hal yang sama. Namun, Riezky Aprilia kekeh menolak permintaan tersebut.
    Hasto kemudian menemui Wahyu Setiawan, pada 31 Agustus untuk melobi dua pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. Namun, nama Harun tidak lolos.
    Hasto akhirnya melalui bawahannya Saeful Bahri dan Dony Tri Istiqomah menyuap Wahyu dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dengan uang 19.000 dollar Singapura dan 38.2250 dollar Singapura.
    Menurut Setyo, sebagian uang suap itu bersumber dari kantong Hasto.
    “Agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil 1 Sumsel,” tutur Ketua KPK Setyo Budiyanto.
    Selain menyuap, Hasto juga diduga melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi jalannya penegakan hukum, termasuk membuat Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020.
    Ketika KPK menggelar OTT pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan penjaga Rumah Aspirasi, Nurhasan untuk menghubungi Harun Masiku.
    “(Memerintahkan) Harun Masiku supaya merendam Hp-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.
    Perintah yang sama juga Hasto sampaikan pada 6 Juni 2024 lalu, beberapa hari sebelum ia diperiksa KPK sebagai saksi Harun. Ia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi merendam Handphone.
    Selain itu, Hasto juga disebut mengumpulkan sejumlah saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan dengan jujur.
    Karena perbuatan itu, KPK juga menetapkan Hasto dan kawan-kawan sebagai tersangka perintangan penyidikan.
    “Dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan Harun Masiku bersama-sama Saeful Bahri,” ujar Setyo.
    Atas perbuatannya, Hasto kini diancam Komisi Antirasuah dengan pasal yang berbeda.
    Dalam perkara suap, Hasto disangka dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Secara rinci Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor berbunyi sebagai berikut:
    Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
    a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
    b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
    Sementara Pasal 13 UU Tipikor berbunyi sebagai berikut:
    Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
    Sedangkan terkait kasus perintangan penyidikan, Hasto dijerat KPK dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Adapun Pasal 21 UU Tipikor berbunyi:
    Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    Penetapan tersangka Hasto pada saat ini pun menimbulkan pertanyaan. Sebab, meski KPK telah mengusut kasus ini sejak 2019, dugaan keterlibatan Hasto baru diketahui saat ini.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kasus ini sudah ditangani sejak 2019. Namun demikian, baru saat ini muncul kembali karena kecukupan alat bukti yang telah dikumpulkan.
    “Jadi, kalau rekan-rekan melihat, kasus ini kan sudah dari 2019 sudah ditangani, tapi, kemudian baru (muncul lagi) sekarang ini, karena kecukupan alat buktinya,” kata Setyo.
    Setyo menambahkan, KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku. Namun demikian, Harun yang merupakan eks kader PDI-P melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui kasus ini. Mereka juga melakukan penyitaan barang-barang yang dapat memberikan petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut.
    “Di situlah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan tentu melalui proses, tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan,” jelas Setyo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.