provinsi: SULAWESI SELATAN

BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melarang pabrik-pabrik besar terlibat dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
Wakil Kepala
Badan Gizi Nasional
(
BGN
)
Nanik S Deyang
menyebut, aturan itu nantinya bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program
MBG
.
Nanik mengatakan, nantinya seluruh penyediaan menu MBG akan diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian dan perikanan, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah setempat.
“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari
Antaranews
.
“Insya Allah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres antara lain itu, bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” katanya menjelaskan lagi.
Apalagi, dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
SPPG
).
Pemerintah akan menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional.
Selain susu sapi, menurut Nanik, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG.
Untuk sayur-mayur, dia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara untuk kedelai yang selama ini bergantung impor, akan mulai dibudidayakan secara masif.
Nanik mengungkapkan, kebutuhan kedelai sangat besar karena dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur.
Tak hanya melarang pabrik besar menjadi suplier MBG, Nanik mengatakan, BGN akan buat aturan terkait kepemilikan SPPG sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang.
Pasalnya, belakangan ramai informasi bahwa 41 dapur umum dimiliki oleh anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
“Yang, yang ke depan, yang ke depan nanti. Yang ke depan saya awasi, ya. Insha Allah (dibuat aturan),” kata Nanik.
Menurut dia, sejauh ini memang belum ada aturan yang spesifik mengatur hal tersebut. Kemudian, awalnya Presiden Prabowo ingin yayasan di bidang pendidikan dan sosial turut serta membangun dapur umum.
Namun, pembangunan akhirnya dipercepat untuk menuntaskan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir tahun 2025.
“Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘Oh kita kan targetnya harus’, anak-anak kan pada minta tuh. ‘Aduh, kita belum dapat nih MBG, MBG’. Akhirnya oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun ya membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat, ya,” ujarnya.
Adapun saat ini, banyak pihak yang berminat membangun dapur umum. Bahkan, pendaftaran harus ditutup karena kuota sudah terpenuhi.
“Banyak banget, sampai kan ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu kali ya yang ngantri. Enggak mestinya, enggak mestinya (enggak sama satu orang 20). Tapi waktu dulu kan enggak banyak,” kata Nanik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/11/2025 11:25
Tawuran Warga Pecah Lagi di Makassar, Pelajar Tewas Tertembak Senapan

Liputan6.com, Jakarta Tawuran antarwarga kembali pecah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (21/11/2025) dini hari. Kali ini perang kelompok itu terjadi antara warga Kelurahan Layang melawan warga Jalan Tinumbu.

“Iya betul pecah lagi tadi subuh, bukan lagi di Sapiria, tapi ini warga Layang dan Tinumbu. Saya tiba di TKP jam 5.30 (Wita) sudah bubar,” kata Kapolsek Tallo, Kompol Syamsuardi kepada Liputan6.com, Jumat (21/11/2025).

Mirisnya, dalam tawuran antarwarga itu, seorang pelajar berusia 16 tahun dilaporkan meninggal dunia usai terkena tembakan senapan angin rakitan. Ia dilaporkan tertembak di bagian dada sebelah kiri.

“Iya betul ada satu korban tewas atas nama Muhammad Deril karena terkena senapan angin,” sebutnya.

Syamsuardi mengaku masih menyelidiki lebih jauh apa pemicu tawuran antarwarga di dua wilayah itu kembali pecah.

“Kita belum tau, ini masih diselidiki,” jelasnya.

21/11/2025 10:17
Tawuran Warga Pecah Lagi di Makassar, Pelajar Tewas Tertembak Senapan

Liputan6.com, Jakarta Tawuran antarwarga kembali pecah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (21/11/2025) dini hari. Kali ini perang kelompok itu terjadi antara warga Kelurahan Layang melawan warga Jalan Tinumbu.

“Iya betul pecah lagi tadi subuh, bukan lagi di Sapiria, tapi ini warga Layang dan Tinumbu. Saya tiba di TKP jam 5.30 (Wita) sudah bubar,” kata Kapolsek Tallo, Kompol Syamsuardi kepada Liputan6.com, Jumat (21/11/2025).

Mirisnya, dalam tawuran antarwarga itu, seorang pelajar berusia 16 tahun dilaporkan meninggal dunia usai terkena tembakan senapan angin rakitan. Ia dilaporkan tertembak di bagian dada sebelah kiri.

“Iya betul ada satu korban tewas atas nama Muhammad Deril karena terkena senapan angin,” sebutnya.

Syamsuardi mengaku masih menyelidiki lebih jauh apa pemicu tawuran antarwarga di dua wilayah itu kembali pecah.

“Kita belum tau, ini masih diselidiki,” jelasnya.

21/11/2025 10:17
Alasan BGN Tak Hentikan 41 Dapur MBG Putri Waka DPRD Sulsel

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menghentikan operasional 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) milik Yasika Aulia Ramdhani (20), putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud yang viral di media sosial karena diduga ada praktik monopoli proyek makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati mengatakan keberadaan SPPG itu tetap memberikan manfaat langsung bagi penerima makan bergizi gratis.

“Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ujar Nanik saat menjawab pertanyaan wartawan terkait 41 SPPG milik anak wakil ketua DPRD Sulsel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Nanik menjelaskan secara sistem, seharusnya satu entitas hanya dapat mengelola maksimal 10 dapur MBG. Oleh karena itu, ia menduga Yasika menggunakan beberapa nama berbeda untuk mendaftarkan 41 SPPG tersebut.

Menurut Nanik, hal itu terjadi karena belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur pembatasan atau mekanisme verifikasi yang lebih ketat bagi pendaftar dapur MBG.

Nanik menegaskan jika dapur-dapur tersebut masih menjalankan tugas dengan baik, maka pemerintah tidak bisa menghentikannya karena tetap mengacu pada aturan sebelumnya sambil menyiapkan pembaruan regulasi.

Pengetatan aturan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG, khususnya dalam pendirian dan kepemilikan SPPG.

“Kita evaluasi ya. Kalau, kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik kan itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” tutur Nanik.

Terkait dugaan banyaknya dapur MBG yang disangkutpautkan dengan pejabat daerah, Nanik menyebut saat proses pendaftaran awal, pemerintah tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik yayasan yang mengajukan diri.

Ia mencontohkan nama sebuah yayasan tidak selalu mencerminkan identitas pemilik maupun keluarganya, sehingga potensi hubungan politik baru muncul setelah ada laporan atau informasi dari masyarakat.

Nanik menambahkan sejak awal Presiden Prabowo Subianto menginginkan keterlibatan banyak yayasan pendidikan dan sosial dalam pembangunan dapur MBG. Namun, meningkatnya permintaan dari masyarakat agar wilayah mereka segera mendapatkan layanan MBG membuat pemerintah mempercepat proses pembentukan SPPG.

Atas dasar itu, BGN membuka peluang bagi pihak-pihak lain yang mampu membangun fasilitas dapur MBG agar program dapat segera menjangkau lebih banyak anak.

“Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu ya, kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun, ya membangun dapur itu, begitu ya,” imbuh Nanik.

BGN memastikan akan memperbaiki aturan ke depan agar kepemilikan dan tata kelola dapur MBG dapat lebih ketat, sambil tetap memastikan pelayanan makan bergizi untuk anak-anak maupun ibu hamil tetap berjalan.

21/11/2025 06:53
Kembali Mengajar Usai Rehabilitasi, Abdul Muis Disambut Tangis Guru dan Siswa di SMA 1 Luwu Utara Regional 20 November 2025

Kembali Mengajar Usai Rehabilitasi, Abdul Muis Disambut Tangis Guru dan Siswa di SMA 1 Luwu Utara
Tim Redaksi
LUWU UTARA, KOMPAS.com
– Kamis 20 November 2025 menjadi hari yang tak pernah dibayangkan Abdul Muis, guru Sosiologi SMA Negeri 1 Luwu Utara.
Usai sempat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena kasus pungutan dana komite sekolah, ia akhirnya kembali masuk kelas sebagai guru fungsional.
Langkahnya pagi itu terasa berbeda: penuh syukur.
“Saya itu terharu. Sambutannya luar biasa sekali. Guru, siswa, banyak yang menangis,” ujar
Abdul Muis
, Kamis (29/11/2025).
“Saya pikir selama ini saya menghadapi kasus itu sendiri. Ternyata tidak. Dukungan teman-teman kompak sekali,” lanjutnya.
Meski menjalani proses hukum akibat pungutan Rp 20.000 per orangtua siswa untuk membantu guru honorer, Muis mengaku tidak pernah benar-benar berhenti mengajar.
Ia tetap masuk kelas dua kali seminggu untuk mata pelajaran Sosiologi, meski jumlah jamnya berkurang.
“Kalau ditanya bagaimana rasanya kembali mengajar, sebenarnya hampir tidak ada perbedaan, karena saya memang tetap mengajar terus,” ujarnya.
Ia hanya absen sekitar dua minggu ketika harus mengikuti rangkaian RDP di Makassar dan Jakarta terkait kasusnya.
Di hari yang sama, Muis menerima SK Pengangkatan Kembali sebagai tenaga fungsional dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, berlaku sejak 17 November 2025.
Abdul Muis kemudian kembali mengajar materi globalisasi untuk kelas XII. Namun karena ketidakhadiran sebelumnya, sebagian materi sempat tertinggal.
“Bayangkan, saya masuk dua kali seminggu, lima jam. Cuma ini kasihan banyak tertinggal,” katanya.
Momen paling membekas baginya adalah sambutan penuh haru dari rekan guru dan para siswa.
“Ada guru menangis, siswa menangis, saya merasa bahwa saya di SMA Negeri 1 ini masih diharapkan. Itu yang buat saya terharu sampai ikut menangis,” ungkapnya.
Baginya, kesetiaan keluarga besar sekolah adalah kekuatan yang membuatnya bertahan melalui proses hukum, pemberhentian, hingga akhirnya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
Muis mengatakan gaji pokok tetap ia terima selama menjalani proses hukum. Namun tunjangan sertifikasi dan TPP tertunda.
“Sertifikasi saya itu delapan bulan tidak dibayar. Kalau sertifikasi itu per triwulan, sekitar Rp12 juta lebih. Sedangkan TPP itu Rp1,6 juta per bulan, tertunda tujuh bulan,” jelasnya.
Meski demikian, ia tidak mengeluh. Yang terpenting baginya adalah kepastian kembali mengajar dan mengabdi.
Sebelum menutup percakapan, Muis menatap ruang kelas yang baru saja ia tinggalkan.
“Yang saya rasakan hari ini cuma satu: saya ternyata tidak sendiri. Ketulusan teman-teman guru, siswa, itu luar biasa. Itu yang membuat saya kuat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 22:09
Livin’ Fest 2025 Rumah Besar Bagi UMKM, Kreativitas, dan Harapan Baru Ekonomi Sulawesi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kamis jelang siang, 20 November 2025, Makassar kembali menunjukkan denyut kotanya, terang, padat, dan penuh harapan. Di halaman atrium Phinisi Point Mall, suara pengeras suara bertalu, bercampur riuh orang-orang yang berjejal ingin menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar festival.

Di balik lampu-lampu sorot dan panggung yang dibangun dengan presisi, Bank Mandiri membuka tirai Livin’ Fest 2025, sebuah perayaan yang pada akhirnya terasa seperti napas panjang bagi UMKM dan industri kreatif di timur Nusantara.

Livin’ Fest tahun ini bukan acara biasa. Ia adalah persembahan spesial di usia ke-27 Bank Mandiri—sebuah institusi yang lahir dari krisis, tumbuh bersama masyarakat, dan kini memilih merayakan kedewasaannya dengan mendekat ke akar ekonomi rakyat.

Tema “Sinergi Majukan Negeri” bukan sekadar jargon. Ia menggema dalam setiap sudut festival, terwujud dalam tawa pedagang kuliner, aroma kopi yang meruap dari sudut hall, hingga percakapan kecil antara pelaku kreatif yang akhirnya bertemu dalam satu ruang bernama kolaborasi.

Atta Alva Wanggai, Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku, berdiri di panggung dengan latar kuning yang hangat. Suaranya stabil, namun sorot matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit disembunyikan.

“Livin’ Fest adalah ruang kolaborasi tempat masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif bisa bertumbuh bersama,” katanya. Dan pada hari itu, kalimat itu terasa bukan sebagai retorika, melainkan janji.

Lebih dari 160 tenant UMKM hadir, membawa warna-warni usaha yang telah lama menjadi denyut nadi perekonomian Makassar. Dari kuliner tradisional yang mengingatkan pada dapur nenek hingga fesyen kontemporer yang lahir dari tangan kreatif anak muda, semuanya dipertemukan dalam satu ekosistem inklusif.

20/11/2025 21:22
Semua Pelaku Bakal Tidak Enak Tidurnya

Liputan6.com, Makassar – Plh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ridwan memastikan kondisi di Kampung Sapiria dan Lorong Borta, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kini berangsur kondusif setelah ketegangan memuncak akibat tewasnya ‘Panglima Perang’ bernama Civas beberapa waktu lalu.

“Untuk tawuran beberapa hari terakhir ini sudah tidak ada lagi, kami di sini lakukan kegiatan sweeping maupun penggeledahan di beberapa tempat,” kata Ridwan yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel, Kamis (20/11/2025).

Dalam patroli dan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu malam, aparat kepolisian berhasil menangkap delapan pemuda yang sedang asyik mengonsumsi narkoba. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti.

“Tadi malam kita melaksanakan kegiatan (penyisiran) di beberapa tempat dan kita mengamankan delapan orang sedang mengonsumsi narkoba dan sementara kembangkan. Beberapa barang bukti seperti sabu, tembakau sintesis, dan obat daftar G kami amankan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ridwan, pihak kepolisian juga telah mengantongi identitas 10 pelaku yang diduga sebagai provokator dan pelaku pembakaran 13 rumah di Lorong Borta saat tawuran Makassar. Pembakaran itu diduga dilakukan oleh pemuda asal Kampung Sapiria yang tak terima atas kematian Civas.

“10 DPO ini adalah pelaku (provokator) tawuran, baik itu menggunakan busur panah, baik melakukan pembakaran (rumah),” jelasnya.

“Kami konsisten, semua pelaku kejahatan bakal tidak enak tidurnya dan tidak enak hidupnya di Sulsel, ke mana pun larinya akan kami kejar,” tegas Ridwan.

Lebih jauh, Ridwan menjelaskan bahwa pihaknya kini telah mendirikan lima posko pengamanan sementara di sejumlah titik rawan di kawasan Kampung Sapiria dan Lorong Borta. Aparat gabungan TNI dan Polri juga disiagakan di setiap posko tersebut.

“Kita juga sudah bentuk posko, ada lima yang kita dirikan menggunakan tenda bergabung dengan TNI. Kekuatan yang bersiaga dari Polri 250 orang, dari TNI 100 orang,” ucapnya.

Terkait 13 rumah yang menjadi korban pembakaran, Ridwan menjelaskan bahwa seluruh rumah itu nantinya akan dibantu biaya perbaikannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Saat ini para korban juga telah mendapat bantuan makanan dari pemerintah setempat.

“Terkait (korban) pembakaran rumah, nantinya akan diperbaiki oleh pemerintah, kita sudah melakukan koordinasi juga dengan bapak Wali Kota,” ungkapnya.

20/11/2025 16:04
5 Kejaksaan Geledah Kantor Gubernur Sulsel, terkait Kasus Korupsi Bibit Nanas Makassar

Kejaksaan Geledah Kantor Gubernur Sulsel, terkait Kasus Korupsi Bibit Nanas
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (20/11/2025).
Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov
Sulsel
.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, penggeledahan berlangsung sekitar pukul 15.45 Wita dan dijaga ketat oleh aparat Pomdam XIV/Hasanuddin.
Penggeledahan di BKAD dilakukan di ruang Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh.
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar pada tahun anggaran 2024.
“Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar,” kata salah satu petugas kejaksaan.
Penggeledahan dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady.
Berdasarkan informasi, kantor Gubernur menjadi lokasi ketiga yang digeledah kejaksaan.
Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di salah satu rumah di Kabupaten Gowa, lalu di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel.
Di kantor TPHBun, penyidik menggeledah beberapa ruangan, mulai dari ruang Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, hingga Subbagian Keuangan.
Di lokasi itu, petugas membawa satu koper berwarna hitam yang diduga berisi laporan keuangan.
Kasus dugaan korupsi proyek penanaman bibit nanas senilai Rp60 miliar di Kabupaten Barru muncul setelah dilaporkan salah satu organisasi mahasiswa pada Oktober 2025.
Proyek hortikultura yang didanai APBD Sulsel Tahun Anggaran 2024 itu disebut sarat penyimpangan.
Dalam laporannya, mahasiswa menemukan indikasi mark-up anggaran, ketidaksesuaian jumlah bibit, serta distribusi yang tidak transparan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 15:33
Kepala BGN soal Anak Waka DPRD Sulsel Punya 41 Dapur MBG: Itu Investasi

Jakarta –

Nama Yasika Aulia Ramadhani, perempuan berusia 20 tahun di Sulawesi Selatan, dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Ia diketahui mengelola total 41 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Yasika merupakan putri sulung dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Ia menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group, yayasan yang diketahui menjadi pengelola puluhan dapur MBG itu.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik soal potensi monopoli pengelolaan SPPG di satu wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan tidak ada praktik monopoli dalam penetapan SPPG.

Menurut Dadan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan sepenuhnya melalui portal resmi.

“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” ujarnya saat dihubungi detikcom Kamis (20/11/2025).

BGN juga menegaskan lembaganya telah menerapkan pembatasan jumlah SPPG yang dapat dimiliki oleh satu yayasan.

Pembatasan ini dikecualikan hanya bagi SPPG yang melekat pada institusi tertentu, misalnya sekolah atau lembaga pemerintahan.

Dadan menyebut percepatan pembentukan SPPG merupakan langkah strategis untuk memastikan hak anak Indonesia dalam memperoleh akses gizi seimbang terpenuhi.

“BGN sangat terbantu dengan kecepatan pembentukan SPPG, seirama dengan percepatan untuk memenuhi hak anak Indonesia atas akses gizi dengan menu seimbang,” katanya.

Dadan juga menyampaikan apresiasi kepada siapa pun yang bersedia berinvestasi dan berpartisipasi dalam program MBG.

“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersedia berinvestasi. Itu kan investasi, itu bukan uang negara, dan menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat,” lanjut dia.

Meski demikian, sejumlah pihak masih meminta agar pemerintah memperkuat transparansi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas.

(naf/naf)

20/11/2025 11:43
Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com-
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Dia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
“Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita di Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Antara.
Ia menyebutkan, negara-negara Asia Tenggara telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
Sementara, Indonesia yang punya potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya, dia menilai Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
Menurut dia, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut
Sedangkan, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19.
Akibatnya, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia tercatat stagnan dibandingkan negara-negara tetangga setelah pandemi Covid-19.
Politikus PDI Perjuangan itu mencatat, kunjungan ke Malaysia itu pada delapan bulan pertama 2025 sudah mencapai 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025, sedangkan kunjunga ke Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini.
Sedangkan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Indonesia baru meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.
Data itu pun menunjukkan, kunjungn turis mancanegara didominasi di Bali, yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain terkesan sepi.
“Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya,” kata Evita.
Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan
visa Indonesia
masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional.
Padahal, ia yakin kebijakan bebas visa bakal mmeningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
Meskipun begitu, dia pun menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
“Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” kata Evita.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 11:17