Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • 10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
    Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di
    Morowali
    .
    “
    TNI
    bersikap aktif dan responsif terhadap arahan
    Menhan
    , TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
    Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
    “Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.
    Freddy menyampaikan, aspek ketentuan itu meliputi perizinan, pengawasan, dan keamanan.
    Terkait polemik ini, Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Juru Bicara IMIP Dedy Kurniawan menegaskan, secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
    “Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.
    Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
    Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
    Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
    Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
    Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
    Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
    Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Pelatih PSM Bernardo Tavares Mencuat Jadi Kandidat Pelatih Baru Persebaya

    Eks Pelatih PSM Bernardo Tavares Mencuat Jadi Kandidat Pelatih Baru Persebaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar panas berembus dari Kota Pahlawan. Mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Eduardo Perez sebagai juru taktik Persebaya Surabaya.

    Persebaya baru saja melakukan pergantian pelatih di tengah ketatnya persaingan Super League 2025/2026, tepatnya menjelang laga penting kontra Arema FC.

    Performa kurang meyakinkan di sejumlah pekan terakhir membuat manajemen tidak punya banyak waktu untuk menunda perubahan.

    Situasi tersebut membuat nama Tavares kembali mencuat ke permukaan. Pelatih asal Proença-a-Nova Portugal  itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan awal dengan manajemen Persebaya dan hanya menunggu proses finalisasi kontrak.

    Meski belum ada pengumuman resmi, tanda-tanda kehadirannya makin sulit dibantah.

    Salah satu pemicu mencuatnya kabar ini berasal dari unggahan akun Instagram @ownerwakanda.id pada Minggu (23/11/2025). Akun tersebut menuliskan kalimat singkat namun penuh kode keras: “HERE WE GO”, yang langsung memantik spekulasi bahwa Tavares sudah sangat dekat dengan kursi pelatih Persebaya.

    Unggahan itu seolah memberi sinyal bahwa manajemen Persebaya bergerak cepat setelah berpisah dengan Eduardo Perez dan kini tengah merampungkan tahapan akhir sebelum meresmikan pelatih baru.

    Jika benar Tavares merapat ke Surabaya, Green Force diperkirakan akan membawa wajah permainan baru untuk mengembalikan performa tim menuju jalur persaingan teratas musim ini. (way/ted)

  • 3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Vale saat ini tengah menjalankan tiga proyek strategis. Nilainya USD 10 miliar.

    Itu dikonfirmasi Chief Financial Officer PT Vale Rizky Andhika Putra. Tiga proyek itu berada di lokasi berbeda.

    Ada di Sorowako, Bahodopi (Sulawesi Tengah), dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara). Proyek itu, kata Rizky, untuk mendiversifikasi portofolio perusahaan ke produk nikel berkelanjutan dan rendah karbon.

    “Ini bukan hanya sekadar investasi, tetapi kontribusi besar bagi negeri,” kata Rizky saat menghadiri Analyst Gathering di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Sementara itu, Chief of Projects PT Vale Muhammad Asril menyampaikan bahwa setiap persen progres, setiap milestones yang tercapai, dan setiap ton kapasitas baru adalah bagian dari ambisi bersama untuk membangun ekosistem nikel energi bersih yang terintegrasi di Indonesia.

    Dia juga memaparkan proyek saat ini. Misalnya di Bahodopi (teknologi HPAL), saat ini telag mencapai penyelesaian 73 persen.

    Proyek ini ditargetkan commissioning pada Kuartal IV 2026, dengan kapasitas 73-75 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

    Sementara di Pomalaa (teknologi HPAL), diharapkan memulai konstruksi pada tahun 2026. Kapasitasnya 120 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk MHP.

    Selain itu, PT Vale juga mencatat diversifikasi bisnis melalui penjualan bijih nikel (limonite) kepada pihak ketiga, dengan volume 343.150 wmt, sebagai langkah optimalisasi aset.

    Untuk menjamin keberlanjutan pasokan nikel strategis, PT Vale menyiapkan rencana eksplorasi jangka panjang di lebih dari 118.000 hektare wilayah konsesi di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

  • Penilaian Mahfud MD ke MK Pasca Anwar Usman Paman Wapres Gibran Dipecat

    Penilaian Mahfud MD ke MK Pasca Anwar Usman Paman Wapres Gibran Dipecat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD menyebut putusan MK Nomor 114/2025 itu bersifat final dan berlaku seketika.

    “Putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, sejak palu diketokkan, itu berarti sudah mengikat. Anda suka atau tidak suka itu mengikat begitu diketok,” tegas Mahfud dikutip dari Podcast Terus Terang yang ditayangkan di Youtube, dikutip pada Rabu (26/11).

    Karena itu, menurutnya, seluruh jabatan sipil yang diisi polisi aktif harus segera dikembalikan kepada pejabat sipil. Ketika Kapolri menyatakan ingin membuat pokja terlebih dahulu, Mahfud menilai hal itu tidak menjadi menghambat.

    “Kalau mau dibuat tidak memakan waktu, bisa. Gak perlu waktu seminggu untuk selesai. Ini teknis,” imbuhnya.

    Peristiwa yang dibahas ini terjadi terkait putusan MK pada 13 November 2025, serta rentetan putusan MK sejak polemik putusan Anwar Usman jelang perhelatan Pilpres.

    Mahfud menyinggung bagaimana dinamika MK berubah sejak Anwar Usman diberhentikan.

    “Sejak dia diberhentikan, MK mulai berani mengeluarkan putusan-putusan yang kembali ke zaman-zaman awal,” katanya.

    Putusan ini menjadi penting karena selama bertahun-tahun, frasa atau berdasarkan penugasan Kapolri menjadi dalih untuk menempatkan polisi aktif di berbagai jabatan sipil, bahkan sampai posisi dirjen, sekjen, deputi, dan lainnya.

    Mahfud menyebut ini sebagai “penyelundupan hukum” karena penjelasan undang-undang tidak boleh menambah norma. Ia menjelaskan keras bahwa penjelasan itu tidak boleh memuat norma baru.

  • Pemprov Sulsel Bakal Kirim Guru PPPK Baru ke Wilayah 3T untuk Pemerataan Regional 25 November 2025

    Pemprov Sulsel Bakal Kirim Guru PPPK Baru ke Wilayah 3T untuk Pemerataan Regional 25 November 2025

    Pemprov Sulsel Bakal Kirim Guru PPPK Baru ke Wilayah 3T untuk Pemerataan
    Tim Redaksi

    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal mendistribusikan guru PPPK yang baru dilantik ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk pemerataan pendidikan.
    “P3K yang baru saja diangkat, kami distribusi ke daerah-daerah 3T, untuk bagaimana
    pemerataan pendidikan
    di seluruh pelosok Sulawesi Selatan lebih khususnya,” kata Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, usai upacara Peringatan Hari Guru di Makassar, Selasa (25/11/2025).
    Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulsel, sebanyak 30 sekolah SMA se-derajat berada di
    wilayah 3T
    , di antaranya Kabupaten Luwu Utara, Pangkep bagian kepulauan, Kepulauan Selayar, dan Bone.
    Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nafjamuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan wilayah 3T yang akan menjadi lokasi pendistribusian
    guru PPPK
    .
    Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel ini sejalan dengan regulasi peraturan Menteri Pendidikan terkait dengan pendistribusian guru.
    “Insya Allah, PPPK itu, kemarin waktu di penentuan pendistribusian sudah dipetakan. Termasuk dengan sekolah-sekolah 3T,” jelasnya.
    Iqbal mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui pasti jumlah guru yang akan didistribusikan dan mata pelajaran yang dibutuhkan.
    Namun, mereka akan diusulkan melalui zonasi atau yang beralamat di wilayah 3T tersebut, begitupun dengan jabatan kepala sekolah, agar pembelajaran dapat lebih efektif.
    “Mungkin ada yang bekerja di luar sebagai guru, itu nanti kita akan undang, apakah dia mau kembali ke wilayah kampungnya sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa efektivitas pembelajaran guru ini memang ditentukan oleh guru-guru yang lokasi rumahnya dekat sekolah,” terangnya.
    Disdik Sulsel juga mengembangkan konsep regrouping pendidikan khususnya di daerah terpencil, sehingga model ini memungkinkan sekolah yang tidak memiliki jenjang tertentu untuk dapat bekerja sama dengan sekolah lain.
    Selain itu, pembelajaran jarak jauh diterapkan untuk siswa yang tidak memiliki akses ke sekolah menengah.
    Sistem ini memungkinkan siswa tetap terdaftar di sekolah induk dan mengikuti kelas secara online.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Yokohama, Jepang sepakat bekerja sama dalam hal pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melalui keterangannya diterima di Makassar, Selasa, mengatakan, Forum Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 di Yokohama, Jepang yang dihadirinya itu berlangsung selama lima hari yakni 25-29 November 2025.

    “Pertemuan ini menjadi momentum baru dalam hubungan Makassar–Yokohama, tidak hanya dalam bidang pengembangan kota berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang strategis di sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Yokohama, Takeharu Yamanaka sekaligus bertukar cinderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen kerja sama antar kedua kota.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas rencana kerja sama lanjutan, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja asal Makassar untuk bekerja di berbagai sektor di Yokohama, didukung oleh program pelatihan resmi dari Pemerintah Kota Yokohama.

    “Ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi warga Makassar sekaligus memperluas akses ekonomi dan peluang kerja di tingkat internasional,” harap Munafri.

    Tidak hanya itu, pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia.

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi kota yang dibangun Munafri kini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Munafri menuturkan, Yokohama sebagai kota yang penuh energi, kreativitas, dan semangat, sekaligus memberikan sambutan hangat terhadap kehadiran delegasi Makassar.

    “Saya merasa benar-benar diterima dan menemukan banyak kesamaan antara Yokohama dan Makassar karena keduanya merupakan kota pelabuhan utama dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, pelayaran, dan perniagaan di kawasan masing-masing,” tuturnya.

    Menurutnya, pengalaman dan keberhasilan Yokohama dapat menjadi contoh berharga bagi Makassar dalam memperkuat posisi strategisnya di Indonesia.

    “Yokohama berdiri sebagai contoh cemerlang dari inovasi, budaya, dan semangat komunitas. Saya sangat senang kesempatan bertukar pikiran dan memperkuat hubungan dengan Wali Kota Yamanaka,” jelasnya.

    Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat hubungan antara Makassar dan Yokohama dalam agenda pertukaran pengetahuan, inovasi perkotaan, dan penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

    “Saya berharap dapat belajar dari kepemimpinan beliau dan mengeksplorasi peluang kolaborasi demi kemajuan komunitas kita,” ucap Munafri.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang musim haji 2026, Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran keberangkatan Haji Furoda. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi dipastikan menutup pintu masuk bagi jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

    Kepala Bidang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, menegaskan bahwa pengetatan dari otoritas Saudi akan membuat semua jalur nonresmi mustahil tembus. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh janji manis keberangkatan instan.

    “Untuk Haji Furoda, saya tegaskan kepada warga Sulsel. Jangan mudah tergoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana,” ujar Ikbal kepada wartawan di Kantor Kemenag Sulsel, Selasa (25/11/2025).

    Ikbal mengatakan, ia menyaksikan langsung bagaimana pemerintah Arab Saudi memperketat pintu masuk serta melakukan penggeledahan di penginapan Mekkah dan Madinah untuk mencari jemaah tanpa visa resmi.

    “Kami saksikan langsung tahun 2025 kemarin, tidak ada yang bisa lolos di luar jemaah yang menggunakan visa haji,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menjadi korban penipuan berkedok Haji Furoda. Namun, para korban enggan melaporkan kejadian tersebut ke Kemenag.

    “Jadi saya harapkan banyak korban di luar sana, tapi mereka enggak mau melapor. Jangan sampai bapak ibu jadi korban selanjutnya,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenag Sulsel juga kini mulai membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 2026. Total BIPIH sekitar Rp 55 juta, namun jemaah hanya perlu melunasi Rp 30.893.179 setelah memotong setoran awal Rp 25 juta.

    “Jumlah Bipih yang Rp 55 jutaan tersebut, masih dikurangi dengan setoran awal Jemaah Haji yang berjumlah Rp 25 juta. Maka jemaah haji dari Embarkasi Makassar, khususnya Sulsel sisa membayar Rp 30,893,179 untuk pelunasan biaya hajinya,” tuturnya.

    Ikbal menjelaskan bahwa pelunasan tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah reguler yang tertunda, jemaah yang masuk kuota 2026, serta jemaah lansia prioritas. Ia menegaskan bahwa pelunasan hanya bisa dilakukan setelah jemaah dinyatakan sehat.

    “Pelunasan di bank hanya dilakukan setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan apakah itu kebijakan karena kasihan atau apapun,” tegasnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan akan diulang menjelang keberangkatan.

    “Walaupun hari ini dikatakan sehat dan bisa membayar pelunasan. Sebelum pemberangkatan pun akan dilaksanakan cek ulang untuk memastikan benar-benar layak berangkat,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Sulsel untuk tahun 2026 juga meningkat menjadi 9.667 orang, dari sebelumnya 7.272 orang pada 2025.

  • Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ia menilai, kenyataan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator fasilitas kesehatan dan mutu layanan dalam negeri masih harus dibenahi.

    Budi menyebut fenomena masyarakat berobat ke Malaysia, Singapura, atau Thailand bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi tenaga kesehatan di Indonesia dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

    “Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Ia mencontohkan prosedur seperti bone marrow transplant yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi sebagian pasien tetap memilih Thailand karena menganggap kualitasnya lebih meyakinkan.

    Budi menegaskan fenomena ini harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sesuatu yang perlu ditolak atau disangkal.

    “Kita harus menerima itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial,” katanya.

    Namun, Menkes juga melihat tren positif yang mulai muncul. Ia menyebut sejumlah warga negara asing sudah datang ke Indonesia untuk layanan tertentu.

    “Orang Singapura kalau beresin gigi datang ke Bali, orang Singapura kalau mau estetik datang ke Batam. Itu menunjukkan tren bagus,” ungkapnya.

    Budi berharap tren serupa dapat meluas ke layanan penyakit berat. Ia membayangkan suatu saat Indonesia mampu menjadi rujukan kesehatan untuk kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. “Kalau nanti pasien kanker dari negara tetangga memilih pengobatan di Indonesia, atau pasien jantung dari Filipina lebih memilih terbang ke Manado, itu baru bukti nyata kualitas kita diakui dunia.”

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dari proses yang lambat hingga pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit tanpa memperoleh perawatan optimal. Budi menilai ini adalah bukti bahwa pekerjaan rumah masih besar.

    “Kalau masih ada yang komplain sudah pindah empat rumah sakit dan tidak terlayani sampai meninggal, berarti kita masih harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.

    Menkes menutup dengan pesan bahwa pembenahan sistem kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penataan sistem pembiayaan harus dilakukan secara kolektif.

    “Artinya memang ada yang harus kita beresin. Dan kita harus beresin itu bersama-sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • DPR Desak Polri Lebih Cepat Tanggap Tangani Kasus Penculikan Anak

    DPR Desak Polri Lebih Cepat Tanggap Tangani Kasus Penculikan Anak

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR mendesak Polri untuk lebih gesit mencegah dan menangani kasus penculikan anak seiring dengan maraknya kasus tersebut. 

    Salah satu kasusnya adalah penculikan dan penjualan anak bernama Bilqis yang hilang di Makassar kemudian ditemukan di Jambi. 

    Selain itu, melansir laman Pusiknas.Polri.go.id, dalam rentang Januari hingga 12 November telah terjadi 50 kasus penculikan anak yang berumur di bawah 20 tahun.

    “Tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cakap tanggapan untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Saan turut meminta Komisi III bersama KPAI berkolaborasi dengan kepolisian guna menangani kasus tersebut. 

    Selain penculikan, DPR menginginkan angka kasus kekerasan terhadap anak di bawah menurun dan tidak lagi terjadi. Pasalnya, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan mencatat 14 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025.

    Terbaru, kematian bocah Alvaro tengah menjadi perbincangan publik karena sempat dinyatakan hilang 8 bulan berakhir meninggal dunia.

    Puan menegaskan, agar seluruh stakeholder bekerja sama menindaklanjuti kasus tersebut melalui langkah-langkah yang komprehensif. 

    Dirinya meminta agar komisi terkait memangil pihak-pihak yang bertanggungjawab menangani perkara itu.

    “Jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi,” pungkas Puan.

  • Danny Pomanto Segera Turun Gunung Menangkan PDIP di Sulsel

    Danny Pomanto Segera Turun Gunung Menangkan PDIP di Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Andi Ridwan Wittiri (ARW) kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Sulsel dalam Konferda VI, yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin, 24 November 2025.

    ARW ditetapkan kembali sebagai ketua formatur setelah mendapat amanah dari DPP, dan diumumkan langsung oleh Wakil Bendahara DPP PDIP, Yuke Yurike. Dia didampingi oleh dua formatur personalia, Mesakh Raymond Rantepadang dan Risfayanti Muin.

    Ketua SC Konferda, Rudy Pieter Goni (RPG) menyampaikan, ARW sudah resmi menjadi ketua DPD. Itu juga baru dibuka oleh DPP lewat lembar rahasia yang disaksikan oleh seluruh peserta.

    ”Tadi sudah dibuka oleh DPP lembar rahasianya, tersegel. Disaksikan oleh semua calon ketua DPD yang hadir dan yang muncul nama Andi Ridwan Wittiri (ARW) sebagai ketua, didampingi Mesakh Raymond Rantepadang dan Risfayanti Muin,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umun Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. ”Itu untuk satu periode kepengurusan lima tahun ke depan,” imbuhnya.

    Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyampaikan, sejak awal dirinya sudah menegaskan siap diberi amanah apa saja. Meski telah mengikuti fit and proper test, tetapi dirinya tidak mematok jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Sulsel.

    ”Saya kan bilang sama teman-teman media, bahwa apa pun perintah partai saya siap. Kan (saya) tidak ketua mi, kalau misalnya pengurus, saya siap apa saja,” tuturnya.

    Lebih lanjut mantan Wali Kota Makassar dua periode itu menyampaikan, pada intinya dirinya siap berkontribusi untuk partai. Baik itu dalam hal pemikiran mau pun pekerjaan lainnya.