provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025). Agenda tersebut menjadi tahap verifikasi awal untuk memastikan kesiapan struktur partai di daerah menjelang verifikasi resmi KPU menghadapi Pemilu 2029.

    “Hari ini kan sebenarnya rakorwil ini adalah verifikasi awal. Verifikasi awal untuk memastikan kesiapan tiap-tiap wilayah untuk persiapan menghadapi verifikasi yang nanti akan dilakukan oleh KPU sekaligus persiapan untuk menghadapi rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan di Makassar tanggal 30 Januari 2026,” ucap Ahmad Ali kepada media.

    Ahmad Ali berharap struktur DPW PSI Sulut dapat terbentuk hingga tingkat kecamatan agar verifikasi faktual nanti berjalan lancar. Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan kesesuaian laporan yang masuk ke DPP dengan kondisi nyata di lapangan.

    “Nah, harapan kita kalau dari laporan yang sudah disampaikan kepada DPP. Insyaallah semua kecamatan sudah terbentuk pengurusannya, sehingga hari ini kita ingin memastikan secara faktual apakah laporan yang sudah disampaikan kepada kami itu sudah betul adanya, sesuai dengan nama dan orang-orangnya kita akan nanti verifikasi satu persatu berdasarkan NIK-nya dan orangnya,” ujarnya.

    Ia menyebut laporan kesiapan struktur sudah mencapai 100 persen, jauh di atas batas minimal 85 persen yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakerwil.

    Selain kesiapan organisasi, Ahmad Ali juga menargetkan DPW PSI Sulut dapat meraih capaian politik yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Ia berharap Sulut bisa menghadirkan keterwakilan di tingkat nasional serta membentuk fraksi penuh di semua tingkatan legislatif.

  • Bos Bulog Sidak Penyaluran Bantuan Pangan di Marunda, Ini Pesannya

    Bos Bulog Sidak Penyaluran Bantuan Pangan di Marunda, Ini Pesannya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan distribusi bantuan pangan untuk alokasi Oktober–November berjalan aman dan sesuai prosedur. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Dalam sidak tersebut, Rizal menjelaskan, setiap penerima bantuan wajib membawa surat undangan dari Dinas Sosial yang dilengkapi barcode serta KTP. Jika bantuan diambil oleh anggota keluarga, wajib membawa KK dan KTP pendamping untuk memastikan kecocokan data. Hal ini merupakan ketentuan resmi dari Bapanas.

    “Jadi setiap penerima bantuan pangan itu wajib membawa surat undangan dari dinas sosial yang sudah ada barcodenya kemudian juga membawa KTP apabila penerima bantuan pangan tersebut mengambil sendiri. Namun, apabila penerima bantuan pangan itu diambilkan oleh putranya atau saudaranya harus membawa KK dan KTP yang akan mengambil beras tersebut, sehingga bisa dicocokkan apakah masuk dalam keluarga atau tidak,” tutur Rizal, Kamis (27/11/2025).

    Penyaluran bantuan di Marunda dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini dengan jumlah 750 penerima, sedangkan sisanya dilakukan pada hari berikutnya. Total penerima manfaat di Marunda mencapai 1.512 orang.

    “Syukur Alhamdulillah hari ini dibagi dua gelombang gelombang pertama hari ini gelombang kedua keesokan harinya hari ini totalnya ada 750 penerima bantuan manfaat yaitu dengan total kampung atau desa Marunda ini ada sekitar 1.512 penerima bantuan manfaat Alhamdulillah ini terlaksana dengan aman tertib dan lancar,” ucap Rizal.

    Rizal mengapresiasi pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Dinas Sosial, Satpol PP, serta tim Bulog yang telah menjaga jalannya penyaluran hingga berlangsung tertib, aman, dan lancar.

    Ia menegaskan, pola pengawasan langsung ini akan terus dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan yang akan menjadi lokasi pengecekan berikutnya.

     

  • Bulog Kirim 48 Ton Beras Premium ke Batam, Penuhi Kebutuhan Natal dan Tahun Baru

    Bulog Kirim 48 Ton Beras Premium ke Batam, Penuhi Kebutuhan Natal dan Tahun Baru

    Rizal menegaskan, Bulog memiliki total 150 ribu ton cadangan beras premium yang tersebar di gudang-gudang besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Sebagian besar cadangan tersebut disiapkan untuk memperkuat pasokan ke Indonesia Timur.

    “Kami stand by di berbagai gudang wilayah besar. Seperti Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, termasuk di Sumatera Utara, termasuk di Sulawesi Selatan. Itu gudang-gudang besar kami hampir 150 ribu ton beras premium yang ready untuk bisa didorong untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru,” tegas Rizal.

    Beras premium juga akan dikirim ke wilayah timur, di mana pengiriman akan dilakukan dari Sulawesi Selatan, agar biaya pengiriman tidak terlalu mahal.

    “Untuk pengirimaan di wilayah timur sendiri, kapan akan dimulai, berapa nanti yang disiapkan? Ini kita sedang siapkan, lalu melalui direktur bisnis, secepatnya kita akan kirim. Karena disana mungkin kami kirim nanti dari Sulawesi Selatan, biar tidak terlalu jauh dari sini. Cost-nya juga biar tidak terlalu mahal,”

     

  • Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, bicara terkait maraknya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir.

    Dikatakan Said Didu, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini menyampaikan bahwa berdasarkan konstitusi, Presiden memang memiliki kewenangan.

    “Dalam setahun kekuasaan Presiden Prabowo sudah menggunakan hak tersebut ke beberapa warga negara yang dianggap terjadi kesalahan keputusan pengadilan,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (27/11/2025).

    Apalagi untuk memberikan pengampunan hukum kepada warga negara yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan.

    “Di antaranya pemberian Abolisi kepada Tom Lembong, Grasi kepada Hasto, Rehabilitasi kepada dua guru di Palopo, dan terakhir Rehabilitasi kepada Ibu Ira dan dua mantan direksi ASDP,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, terlalu seringnya intervensi presiden justru mengindikasikan adanya kerusakan sistemik.

    Ia menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo atas keberanian mengambil langkah untuk menolong pihak-pihak yang menurutnya terzalimi.

    “Dengan seringnya Presiden menggunakan kewenangan ikut campur dalam penegakan hukum adalah tidak baik bagi Presiden,” sebutnya.

    Hanya saja, ia mengingatkan bahwa frekuensi yang tinggi bukanlah pertanda baik.

    “Ini menunjukkan ada masalah besar dalam penegakan hukum dan jangan sampai Presiden setiap saat disibukkan melakukan koreksi terhadap kesalahan penegakan hukum,” tegasnya.

  • Simak Perbedaan Bandara Khusus dan Komersial, IMIP Termasuk Mana?

    Simak Perbedaan Bandara Khusus dan Komersial, IMIP Termasuk Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah menjadi hangat dalam perbincangan masyarakat.

    Isu tersebut mencuat karena berdasarkan tinjauan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Bandara IMIP tak memiliki otoritas Bea Cukai maupun imigrasi.

    Melihat kedudukannya dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025, bandara tersebut telah ditetapkan sebagai internasional. Namun, dalam web Kementerian Perhubungan, saat ini Bandara IMIP masih berstatus operasi ‘Khusus’ dan penggunaan ‘Domestik’.

    Lantas, apa sebenarnya perbedaan bandara khusus dengan bandara komersial?

    Menurut Undang-Undang (UU) No. 1/2009 tentang Penerbangan, terdapat bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagai kawasan mendarat dan lepas landas pesawat udara.

    Bandara umum atau komersial adalah bandara udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta dan bandara lainnya yang dikelola oleh InJourney Airports.

    Bandara umum pun terbagi antara domestik dan internasional. Saat ini, terdapat 36 bandara umum yang berstatus internasional di Indonesia.

    Perbedaan mencolok dari domestik dan internasional, yakni internasional memiliki petugas Custom, Immigration, Quarantine (CIG) atau bea cukai, imigrasi, dan karantina, sementara domestik tak memilikinya.

    Bandara Khusus

    Sementara bandara khusus hanya melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Termasuk dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri dan bersifat sementara.

    Bandara khusus juga dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.

    Bentuk kegiatan penerbangan dari dan ke bandara khusus yang diperbolehkan adalah angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter flight) dan angkutan udara bukan niaga.

    Pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearence) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance) dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

    Untuk penerbangan dari dan ke bandara khusus yang berasal dari luar negeri, harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri, untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang dan kargo oleh CIQ.

    Setelah dilakukan pemeriksaan di bandar udara entry point tersebut, maka pesawat tersebut dapat melanjutkan penerbangan domestik ke bandara khusus, begitu pun sebaliknya.

    Apabila pesawat udara asing melakukan penerbangan langsung dari dan ke bandara khusus, dapat dikenakan sanksi administratif.

    Bandara Khusus Berstatus Internasional

    Indonesia memiliki sederet bandara khusus. Misalnya, milik PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Kemudian, ⁠bandara khusus PT Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan.

    Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 38/2025 tentang Penggunaan Bandara Udara yang dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri, tercatat adanya tiga bandara khusus yang ditetapkan statusnya menjadi internasional.

    Bandara tersebut adalah Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kemudian Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

    Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

    Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi.

    Penerbangan juga harus disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

    Adapun, penetapan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara hanya berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

    Apabila membutuhkan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri setelah berakhir masa berlaku, penyelenggara bandara khusus harus melakukan pengajuan perubahan status bandara khusus menjadi bandara umum kepada menteri perhubungan.

  • Alfamart Buka Kesempatan Bekerja Buat Disabilitas Lewat Alfability Menyapa

    Alfamart Buka Kesempatan Bekerja Buat Disabilitas Lewat Alfability Menyapa

    Jakarta

    Menyambut momentum Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember, Alfamart terus memperkuat komitmennya untuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing.

    Melalui kegiatan Alfability Menyapa, Alfamart menghadirkan kisah-kisah inspiratif ke berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB). Program ini menjadi jembatan bagi para lulusan SLB yang kini berkarier di Alfamart untuk kembali ke sekolah asal dan berbagi pengalaman kepada adik-adik kelasnya.

    Human Capital Director Alfamart, Tri Wasono Sunu menyebut bahwa kegiatan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang, apa pun keterbatasannya.

    “Alfability Menyapa hadir di 10 Sekolah Luar Biasa di 10 kota, membawa cerita para lulusan yang kini bekerja di Alfamart. Kami berharap kisah mereka dapat memotivasi para siswa bahwa keterbatasan bukan hambatan untuk bersaing dan berkontribusi dalam dunia kerja,” jelas Sunu dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

    Adapun pelaksanaan Alfability Menyapa digelar di sepuluh kota, yakni Cilacap, Jakarta, Jambi, Jember, Luwu, Palembang, Parung, Semarang, Banjarmasin, dan Rembang. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung pada rentang 19-25 November 2025.

    Ia menambahkan, rangkaian kunjungan ini menjadi perjalanan menuju puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember mendatang, sekaligus mempertegas bahwa inklusivitas bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata yang berlangsung di Alfamart.

    Program Alfability sendiri mulai dijalankan tahun 2016. Mengambil kata Ability yang bermakna kemampuan, program ini merupakan sebuah program inklusi yang memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka untuk berkarya di mana Alfamart menjadi jembatan untuk mewujudkannya.

    Selama hampir satu dekade berjalan, program ini telah membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.129 penyandang disabilitas bekerja di Alfamart, dengan rincian 822 di gerai, 289 di pusat distribusi, hingga 18 bekerja di kantor.

    Mereka hadir dalam lingkungan kerja Alfamart yang inklusif, mulai dari tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, tunaruwi, hingga tunarungu wicara. Keberagaman ini memperlihatkan bagian dari budaya perusahaan yang menghargai potensi setiap karyawan tanpa terkecuali.

    Alfability, Komitmen Inklusivitas dari Alfamart

    Alfamart Buka Kesempatan Bekerja Buat Disabilitas Lewat Alfability Menyapa Foto: Alfamart

    Siang itu, aula Sekolah Luar Biasa (SLB) 01 Jakarta terasa lebih hidup dari biasanya. Puluhan siswa berseragam pramuka duduk rapi, sebagian masih membawa tas sekolah, seolah belum benar-benar selesai dengan hari belajar mereka.

    Namun bukan pelajaran tambahan yang menahan mereka di sekolah. Ada sesuatu yang ditunggu, sebuah cerita pulang kampung dari dua kakak alumni.

    Di antara kerumunan itu, dua sosok dewasa tampak mencolok dengan seragam merah bercorak batik kuning. Meri Amelia (39) dan Boyle Fernando (37) membaur dan tersenyum kepada adik-adik mereka.

    Keduanya penyandang tunarungu wicara yang kini bekerja di Alfamart. Mereka kembali ke sekolah yang pernah membentuk mereka, untuk berbagi perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, namun penuh harapan.

    Meri membuka sesi dengan cerita yang pelan tapi tegas. Dulu, ia sempat mempertanyakan apakah dirinya punya ruang di dunia kerja. Ia khawatir tidak mampu bersaing.

    Kekhawatiran itu semakin kuat setelah ia berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Hingga suatu hari, sebuah unggahan lowongan kerja untuk penyandang disabilitas muncul di layar ponselnya.

    “Saya ragu waktu itu. Apakah orang seperti saya bisa diterima bekerja di Alfamart,” ujar Meri melalui juru bahasa isyarat yang berada di sisinya saat kick off kegiatan Alfability Menyapa di SLBN 01 Jakarta, Rabu (19/11).

    Di ruangan itu, sejumlah siswa tampak mengangguk pelan, bukan hanya mendengarkan, tetapi merasakan kegelisahan yang sama. Namun keraguan itu seketika berubah ketika Meri mengungkapkan bahwa ia sudah lima tahun bekerja sebagai karyawan gerai Alfamart.

    Kabar itu membuat beberapa siswa spontan menegakkan badan, seolah ada cahaya baru yang masuk ke ruang aula.

    “Di Alfamart, saya melayani konsumen dan menjalankan tugas seperti karyawan lainnya. Benefit yang saya dapatkan juga sama. Tidak ada perbedaan,” tambah Meri, kali ini dengan senyum yang sulit disembunyikan.

    Suasana di dalam aula perlahan berubah, yang tadinya hening, kini mulai diisi rasa ingin tahu. Tangan-tangan kecil mulai terangkat, pertanyaan pun muncul satu per satu.

    Lalu Boyle melanjutkan. Gerak tangan dan ekspresinya bercerita banyak, diterjemahkan juru bahasa isyarat yang mengikuti temponya. Sudah tiga tahun ia bekerja di Alfamart, sebuah pengalaman yang ia sebut sebagai perjalanan yang membuatnya merasa diterima.

    “Saya nyaman bekerja di Alfamart. Teman-teman selalu mendukung. Kalau saya kesulitan, mereka membantu dengan cara yang bisa saya pahami,” ungkap Boyle.

    Ada ketenangan dalam caranya bercerita, ketenangan seseorang yang sudah menemukan tempat untuk tumbuh.

    Di hadapan Meri dan Boyle, para siswa melihat sesuatu yang mungkin belum pernah mereka lihat begitu dekat sebelumnya. Masa depan yang mungkin juga bisa mereka genggam. Dan pada siang itu, aula SLB 01 Jakarta bukan sekadar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang kecil di mana harapan tumbuh, pelan-pelan, namun nyata.

    Meri dan Boyle adalah dua dari ribuan teman disabilitas yang kini dapat bekerja tanpa perbedaan di Alfamart. Dengan perjalanan panjang tersebut, Alfamart berharap Alfability dapat terus menjadi ruang bagi teman disabilitas untuk menunjukkan kemampuan, membangun karier, dan berkontribusi secara lebih luas dalam dunia kerja.

    Selain menghadirkan kisah-kisah inspiratif bagi para siswa, program ini juga dikemas dengan aksi sosial dari Alfamart melalui pemberian puluhan paket goodie bag berisi biskuit, susu, dan berbagai produk lainnya untuk para peserta.

    (ega/ega)

  • Wanita Muda Curhat di Sosmed, Berulang Kali Dianiaya Suami hingga Luka Parah

    Wanita Muda Curhat di Sosmed, Berulang Kali Dianiaya Suami hingga Luka Parah

    Liputan6.com, Jakarta Nasib malang yang dialami seorang wanita muda bernama Selvyna (23), warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dia diduga berulang kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri, AR (22).

    Kasus ini terungkap setelah Selvyna mengunggah foto dan video kondisi tubuhnya yang mengalami luka lebam dan luka berdarah cukup parah, ke media sosial. Unggahan tersebut dengan cepat viral dan menyita perhatian publik.

    “Maafkan saya jika harus berisik di sini. Hal ini bukan pertama kali terjadi. Ini adalah keempat kalinya saya dianiaya,” tulis Selvyna dalam unggahannya yang dikutip, Rabu (26/11/2025).

    Dalam keterangannya, Selvyna membeberkan kronologi kekerasan yang dialami. Ia menyebut, peristiwa penganiayaan pada slide 1 hingga 5 terjadi pada Rabu (19/11/2025). Menurutnya, kekerasan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan hanya didasari tuduhan suaminya yang menuding ia berselingkuh.

    “Tuduhan itu tidak benar. Bukti bahwa saya tidak selingkuh ada di highlight saya,” tulisnya.

    Sebelum kekerasan fisik terjadi, Selvyna mengaku terlebih dahulu mengalami kekerasan verbal. Ia diludahi, dimaki dengan kata-kata kasar, dituduh tidak setia, barang-barangnya dilempar hingga diusir dari rumah.

    “Saat saya hendak pergi, di situlah kekerasan fisik mulai terjadi,” ungkapnya.

    Selvyna menyebut penganiayaan berlangsung lebih dari satu jam. Ia ditendang puluhan kali, dijambak rambutnya berulang kali, bahkan saat tubuhnya sudah tersungkur di lantai. Tendangan terus diarahkan secara membabi buta ke tubuhnya.

    “Ia menginjak saya dan mengancam ingin membunuh. Kalau bukan karena refleks bertahan hidup, mungkin saya sudah mati,” tulis Selvyna.

    Ia juga mengungkapkan bahwa setiap kali ia menangis dan merintih kesakitan, pelaku justru semakin brutal. Bahkan, ia dilarang menangis atau berteriak, meski tangisan tersebut merupakan refleks dari rasa sakit yang dialaminya.

    “Semakin saya menangis, semakin keras tendangannya,” tulisnya lagi.

    Dalam kondisi terdesak, Selvyna mengaku sempat bersujud dan meraih kaki suaminya untuk menghentikan kekerasan. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Tangannya ditepis, dan penganiayaan kembali berlanjut disertai ancaman pembunuhan.

    Akibat kejadian tersebut, Selvyna mengaku tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya selama dua hari. Ia baru bisa berjalan pada hari ketiga setelah penganiayaan terjadi.

    Ia menegaskan bahwa kekerasan tersebut bukan yang pertama kali dialaminya. Dalam unggahannya, Selvyna menyebut bahwa slide ke-6 dan seterusnya merupakan dokumentasi penganiayaan ketiga. Bahkan, ponselnya disebut sengaja dirusak oleh pelaku agar ia tidak dapat meminta pertolongan ataupun merekam kejadian.

    “Hingga saat ini, dia tidak merasa bersalah dan tidak pernah meminta maaf,” tulis Selvyna.

    Di akhir unggahannya, ia mengaku bingung harus melangkah ke mana untuk mendapatkan keadilan. Ia merasa tidak ada satu pun langkah yang dapat membayar penderitaan fisik dan batin yang dialaminya.

    “Saya hanya mengungkapkan. Entah dengan cara apa sakit saya ini bisa terbayar. Sepertinya apa pun langkah saya, tak ada yang bisa membayar sakit saya,” pungkasnya.

  • Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan hak rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi beserta dua mantan jajaran direksi lainnya.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 25 November 2025.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan Presiden ini melalui proses yang cermat. Proses ini diawali dari aspirasi yang diterima oleh DPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian oleh Kementerian Hukum.

    “Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau (Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco), jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Selain DPR juga, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi,” ujar Prasetyo dikutip dari laman resmi Setneg www.setneg.go.id, Selasa 25 November 2025.

    Namun ini bukan kali pertama Prabowo memberikan rehabilitasi oleh Prabowo. Sebelumnya, Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd.

    Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Lantas, siapa saja mereka yang diberikan rehabilitasi oleh Prabowo? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Liputan6.com, Jakarta Pengadaan bibir nanas senilai Rp 60 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 dikorupsi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah kantor penyedia PT C di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (25/11/2025).

    Sebelumnya, Kejati juga menggeledah Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel serta kantor rekanan di Kabupaten Gowa.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menuturkan penggeledahan dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady didampingi Kasi Penyidikan beserta Tim Penyidik.

    “Tim bergerak cepat mengikuti jejak digital dan alur anggaran hingga melakukan penggeledahan ke Kabupaten Bogor,” ucap Soetarmi via telepon, Rabu (26/11/2025).

    Penggeledahan tersebut untuk memastikan seluruh bukti-bukti terkait PT C sebagai salah satu penyedia terkumpul, guna memperjelas konstruksi hukum dan kerugian negara dalam proyek pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar tersebut.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil penggeledahan di Kantor PT C, tim penyidik berhasil menyita beberapa dokumen penting yang sangat relevan dengan pengadaan bibit nanas tersebut, meliputi dokumen penawaran kontrak, dokumen transaksi keuangan, invoice atau faktur dan dokumen surat jalan terkait pengadaan bibit.

    “Penggeledahan berlangsung secara tertib dan transparan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Kejari Bogor), Sekretaris Desa, Babinsa, dan Linmas di desa tempat Kantor PT C berlokasi di Kabupaten Bogor,” terang Soetarmi.

  • 5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd. Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Dia menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, DPR RI memfasilitasi pertemuan dua guru tersebut dengan Prabowo.

    Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

    “Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” tutur Dasco.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir. Menurut dia, pemerintah mendengarkan permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

    “Kemudian beliau (Presiden) mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” ucap Prasetyo.

    Dia menegaskan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

    Prasetyo menekankan pemerintah selalu mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi.

    “Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” tutur dia.

    Prasetyo pun berharap keputusan Prabowo memulihkan nama baik dua guru tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Khususnya, dunia pendidikan di Indonesia.

    “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” pungkas Prasetyo.