Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan dan jabatan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Satuan baru tersebut dari dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) serta satuan tempur maupun non tempur lainnya.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara kemarin, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Enam kodam baru tersebut adalah:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau);
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi);
    3. Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu);
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan);
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat);
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).
    Prabowo sekaligus melantik para panglima yang memimpin satuan baru itu, yakni Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI), Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII), dan Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Pangdam XXIII), serta Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV).
    Selain kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Kodaeral atau Komando Daerah Laut.
    Berikut daftar lokasi Kodaeral beserta pemimpinnya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana;
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung;
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia;
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko;
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto;
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz;
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto;
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi;
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas;
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon;
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan;
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa;
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi;
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko.
    Tiga Kodau merupakan perubahan nomenklatur dari Komando Operasi Udara Koopsud, satu Komando Operasi Udara tambahan.
    Daftar Kodau dan Panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat) – Marsda TNI Muzafar;
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) – Marsda TNI Deni Hasoloan;
    3. Kodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur) – Marsda TNI Azhar Aditama D
    Dalam upacara tersebut, kepala negara juga meresmikan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    1. Grup 1 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman

    2. Grup 2 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candr

    3. Grup 3 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia

    4. Grup 4 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Suharma Zunam

    5. Grup 5 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S

    6. Grup 6 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Richard Arnold Y Sangari
    Prabowo juga meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Kopasgat.
    Adapun Batalion Teritorial yang baru dibentuk memiliki fungsi berbeda dari pasukan tempur.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, satuan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan di daerah, mulai dari pertanian hingga layanan kesehatan.
    “Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Kompas.com pada 3 Juni 2025.
    Kompi tersebut terdiri dari Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan demikian TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.
     
    Dia pun menyinggung bahwa peperangan sedang berlangsung di banyak kawasan, meskipun Indonesia tidak menginginkannya.
    “Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni.
    Oleh karena itu, Prabowo berpandangan bahwa penambahan satuan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara.
    “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan satuan baru TNI. Dia meminta agar kepemimpinan militer dijalankan dari garis terdepan, bukan dari belakang.
    “Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
    Analis intelijen dan pertahanan Ngasiman Djoyonegoro menilai penambahan satuan baru dalam rangka memperkuat pertahanan negara, menjadi langkah antisipatif Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
    Menurutnya, latar belakang militer Presiden dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya peka terhadap perkembangan dinamika global.
    “Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2025).
    Dia pun berpandangan bahwa kebijakan yang diambil ini memiliki korelasi dengan lawatan Prabowo ke berbagai negara, baik di poros Global South maupun Global North.
    “Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” kata Ngasiman.
    “Ini juga tidak terlepas dari kapasitas presiden kita yang memiliki latar belakang militer dan menteri pertahanan selama periode sebelumnya,” sambungnya.
    Meski demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan saja tidaklah cukup. Langkah tersebut harus juga diiringi dengan tiga hal penting, yakni akuntabilitas komando agar tidak digunakan untuk melemahkan demokrasi, pembaruan doktrin operasi yang relevan dengan tantangan modern, dan modernisasi alutsista.
    “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
    Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai penambahan struktur TNI ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan ketentuan dalam UU TNI, seperti dikutip dari Kompas.id.
    Dia mengingatkan bahwa undang-undang TNI tidak memperkenankan duplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil oleh TNI.
    Selain itu, Al Araf juga menyoroti dampak penambahan satuan-satuan baru tersebut terhadap beban anggaran. Sebab, anggaran TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin yang mencapai 60–70 persen dari total anggaran.
    Penambahan struktur akan membuat alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit semakin sulit, karena bertambahnya anggaran belanja pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan ke sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.

    Penganugerahan itu diberikan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

    Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi.

    Selain itu, Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Berikut profil penerima penganugerahan itu:

    Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah

    Alumni AMN 1965, aktif dalam Kopassus dan operasi penting di Timor:

    Yunus memasuki satuan elite Kopassus (dahulu RPKAD), mulai dari Komandan Peleton Grup 2, Komandan Kompi Grup 2 dan Grup 4, hingga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 744 yang dikenal atas keterlibatannya dalam operasi di Timor Timur, termasuk penembakan Nicolao Lobato pada tahun 1978

    Dia meneruskan karier sebagai Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan kemudian menjabat Komandan Sesko ABRI serta Kepala Staf Sosial Politik ABRI

    Pada masa transisi reformasi, Yunus menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada tahun 1997, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Sekretariat Negara. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Penerangan oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), dan dikenal karena mencabut kewajiban SIUPP serta menghentikan pemutaran film kontroversial G30S/PKI—langkah yang menjadi tonggak awal kebebasan pers era reformasi

    Setelah pensiun sebagai Letjen TNI pada 1999, Yunus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menjabat sebagai Sekjen PPP (2003–2007) dan pernah menjadi anggota DPR RI (2004–2009) dari fraksi PPP. Sejak tahun 2015, dia aktif bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina 

    Dihormati dengan pangkat kehormatan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025:

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI bintang empat kepada Yunus Yosfiah, sebagai pengakuan atas dedikasi dan jasanya selama pengabdian di TNI dan pelayanan negara

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

    Alumni Akabri 1974, rekan seangkatan Prabowo di militer:

    Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), lulus pada 1974 bersama Presiden Prabowo Subianto

    Memulai karier sebagai perwira Kopassus, Sjafrie memegang jabatan sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Asisten Operasi Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres dan bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto. Kariernya berkembang hingga menduduki posisi penting seperti Danrem 061, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga Panglima Kodam Jaya pada era 1997–1998 

    Masuk pemerintahan sebagai pejabat Kementerian Pertahanan hingga kini menjadi Menteri Pertahanan (2024–sekarang).

    Setelah pensiun dari militer pada sekitar tahun 2010, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan kemudian Wakil Menteri Pertahanan antara 2010–2014. 

    Sejak 2019, dia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bidang manajemen pertahanan. Pada 2023, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan dengan hasil Summa Cum Laude  

    Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melantik Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Merah Putih Hubungan mereka bersahabat erat sejak masa cadet di Akmil dan berlanjut ke kerja sama profesional hingga kini.

    Pada 13 Maret 2025, dia menerima empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, meliputi Bintang Yudha Dharma Utama, Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swa Bhuana Paksa Utama. Selain itu, ia juga telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (Purn) Kehormatan pada 10 Agustus 2025 sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya di dunia militer dan pertahanan.

    Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra

    Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 1987 dan meraih predikat terbaik Angkatan (Adhi Makayasa)

    Bergabung dengan Kopassus sejak dini, dia memimpin Batalyon Infanteri 812 (unit kontra-teror) dan menjalani berbagai peran di intelijen serta teritorial—termasuk sebagai Kasum TNI, Inspektur Jenderal, hingga pimpinan umum Kopassus.

    Karier pemerintahan pasca-pensiun yaitu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024, lalu dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Len Industri

    Menerima berbagai tanda jasa—mulai dari Bintang Yudha Dharma, Kartika Eka Paksi, hingga penghargaan asing seperti Royal Order of Sahametrei dari Kamboja.

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahi Herindra pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) atas dedikasi panjangnya terhadap TNI dan negara  

    Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

    Lahir di Blitar, Jawa Timur (25 Agustus 1955), Agus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1978.

    Menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL sejak November 2009 dan kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada Desember 2010. Dalam tugasnya, ia memperkuat profesionalisme dan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

    Pada 10 Agustus 2025, Agus mendapatkan pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi strategisnya di TNI dan pemerintahan.

    Letjen TNI (KKO) (Purn) Ali Sadikin

    Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Ia memulai kiprah kemiliterannya dalam era awal kemerdekaan, bergabung dengan angkatan laut (yang kemudian menjadi Korps Marinir), dan berani maju ke garis depan dalam pertempuran melawan Belanda—aksi heroiknya disebut “Hollywood style”.

    Selain kiprah militer, Ali juga aktif sebagai anggota kelompok “Petisi Lima Puluh”, yang vokal menolak dominasi kekuasaan otoriter di era Orde Baru.

    Meskipun telah wafat pada 20 Mei 2008, Ali Sadikin secara anumerta dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) oleh Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi bangsa.

  • Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tiga Panglima pasukan elite TNI. Pucuk pimpinan pasukan elite ini kini dijabat perwira tinggi bintang tiga.

    Tiga panglima pasukan elite itu dilantik dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Tiga Panglima pasukan elite TNI yang dilantik adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Prosesi pelantikan itu ditandai dengan penekan sirine dan penembakan meriam.

    Panglima korps yang dilantik yakni Mayjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). Djon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD.

    Selanjutnya, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Endi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar).

    Kemudian ada Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis ditunjuk menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sebelumnya Deny menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat).

    Sebelum pelantikan ini, para Komandan Korps diisi oleh perwira tinggi bintang dua. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi tentara nasional Indonesia.

    Prabowo kemudian menerbitkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perpres itu, Presiden menjadikan Pangkormar, Pangkopassus dan Pangkorpasgat sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Pelantikan Pangkohanudnas

    Dalam perpres yang sama, Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Kohanudnas pun dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), yang juga perwira bintang tiga TNI AU.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kebijakan rotasi dan mutasinya, yang ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025, telah menetapkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono, yang semula menjabat Wakil Kepala Staf TNI AU, menjadi Pangkohanudnas.

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Komando Pertahanan Udara Nasional bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dari matra laut, nomenklatur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin oleh Komandan Lantamal dengan pangkat bintang satu pun saat ini berganti menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), dipimpin oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut yang diisi oleh perwira tinggi TNI AL bintang dua. Ketentuan mengenai Komando Daerah TNI AL diatur di antaranya dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 84 Tahun 2025.

    Profil Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat dan Pangkohanudnas

    1. Djon Afriandi

    Mengutip dari situs TNI AD, Djon Afriandi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi. Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem 012/TU.

    2. Endi Supardi

    Menurut situs resmi TNI AL, Endi Supardi lahir pada 9 Juli 1968. Dia seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 15 November 2023 menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-26.

    Endi Supardi merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-36 atau AAL tahun 1990. Sebelum memimpin baret ungu Korps Marinir, Endi menjabat Gubernur AAL.

    3. Deny Muis

    Melansir situs TNI AU, Deny Muis lahir di Makassar, 26 Agustus 1968. Dia diterima menjadi Calon Prajurit Taruna dan dilantik sebagai Letnan Dua pada tahun 1993.

    Denny Muis mengikuti Sekkau tahun 2002, Seskoau pada tahun 2007, lalu mengikuti ILEA Bangkok (Kursus Pam VVIP US Secret Service) tahun 2016, dan PPRA Lemhannas RI tahun 2021. Pada tanggal 3 Januari 2025, dilantik menjadi Dankopasgat.

    4. Andyawan Martono

    Mengutip situs Akademi Angkatan Udara, Andyawan Martono Putra lahir pada tanggal 30 April 1967. Dikutip Antara, sebelum dilantik menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Cek 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 11 Agustus 2025 – Page 3

    Cek 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 11 Agustus 2025 – Page 3

    Sementara di Banda Aceh diprakirakan berawan tebal, Tanjung Pinang dan Pekanbaru hujan ringan, Medan hujan sedang, serta Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan ringan.

    “Di Pulau Jawa, hujan disertai petir berpotensi terjadi di Bandung, sedangkan hujan ringan diperkirakan terjadi di Serang, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Ada pun Surabaya berpotensi mengalami udara kabur,” papar BMKG, melansir Antara, Senin (11/8/2025).

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, cuaca Indonesia diprediksi BMKG bakal cerah berawan hingga berawan di Denpasar, Mataram, dan Kupang.

    Di Pulau Kalimantan, cuaca hujan disertai petir berpotensi terjadi di Palangkaraya dan Banjarmasin. Sedangkan cuaca di Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

    Kemudian, cuaca di Pulau Sulawesi, hujan disertai petir berpotensi terjadi di Mamuju. Kendari diprakirakan mengalami udara kabur, Makassar berawan tebal, serta Manado, Gorontalo, dan Palu hujan ringan.

    “Untuk wilayah Indonesia bagian timur, hujan ringan diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke,” jelas BMKG.

  • Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025 Nasional 11 Agustus 2025

    Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025 Nasional 11 Agustus 2025

    Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan peluncuran hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedianya direncanakan pada 17 Agustus 2025 diundur ke Oktober atau 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan.
    “Rencana kita pada tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan pada bulan Oktober atau November, Hari Pahlawan itu. Tapi memang dalam rangka rangkaian 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025) malam.
    Fadli menjelaskan, ada banyak kegiatan yang dilakukan Kemenbud dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Dia menekankan tidak pernah menargetkan penulisan sejarah ulang rampung pada 17 Agustus.
    “Kalau mengenai penulisan sejarah kan waktu itu target yang saya canangkan pribadi kepada para penulis dan memang rencana kita, bukan tanggal 17. Kita masih sudah ada uji publik lalu sekarang ini sedang kita lakukan
    reading
    , mungkin ada dua sampai tiga kali lagi seminar untuk menjadikan buku ini semakin sempurna,” jelasnya.
    “Mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi menampung informasi-informasi dari masyarakat selama uji publik, selama diskusi publik dan juga dari berbagai elemen masyarakat,” sambung Fadli.
    Sementara itu, Fadli menyebut uji publik sudah mulai dilakukan, mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat.
    Lalu, uji publik juga bakal dilakukan pada para peminat sejarah.
    Dia mengeklaim, ada perubahan-perubahan penulisan sejarah ulang setelah mendapat masukan dari uji publik.
    “Karena kita ini melibatkan 112 sejarawan dari seluruh perguruan tinggi dari 34 perguruan tinggi dan mereka ini sejarawan yang memang ahli di bidang masing-masing,” katanya.
    “Ada masukan-masukan. Ya cukup banyak masukan yang menarik dan saya kira ini yang kita harapkan memang,” imbuh Fadli.
    Pada akhir Juni 2025, penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    “Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagaimana dilansir ANTARA, 6 Mei 2025 lalu.
    Sebagaimana diketahui, peringatan 80 tahun Indonesia merdeka berarti terjadi pada 17 Agustus 2025 nanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

    Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Target ini dicanangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8-10 Agustus 2025.

    “Rakernas ini telah membawa hasil yang membesarkan hati. Kita telah membuktikan, kita adalah institusi partai politik yang terus bergerak, lebih memperkuat dan mendorong keyakinan, dengan daya militansi lebih kokoh,” ujar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat menutup Rakernas I di Makassar, Sulsel, Minggu (10/8/2025), dikutip dari Antara, Senin (11/8/2025). 

    Menurutnya, dirinya bisa merasakan segala jerih payah usaha kader yang menjalankan roda organisasi partai sejak awal berdiri hingga mampu memiliki peran strategis.

    “Saya juga harus menyatakan rapat kerja nasional, yang pertama kali di luar Pulau Jawa ini jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita lakukan,” katanya. 

    Dia pun mengingatkan ribuan kader yang hadir bahwa soliditas internal adalah fondasi kemenangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader selalu menjaga semangat kebersamaan serta memperkuat konsolidasi pada wilayah masing-masing dan tidak pernah ragu dengan misi besar partai.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan berbagai langkah akan dilakukan termasuk konsolidasi demi mewujudkan ambisi partai masuk tiga besar Pemilu 2029

    Kemenangan elektoral yang ditargetkan tersebut, kata dia, tidak hanya sebatas angka, tetapi harus dilandasi semangat ideologi partai.

    “Memenangkan pemilu, tidak hanya menang angka, tapi harus diisi melalui semangat ideologi restorasi karena jalan kemenangan harus benar serta berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

    Rifqinizamy mengemukakan, Partai NasDem merupakan salah satu partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten pada tiga kali pelaksanaan pemilu.

    Kendati demikian, tetap ada kerentanan yang patut diwaspadai, apalagi pada Pemilu 2029 akan banyak tantangan.

    “Ada tren kenaikan suara NasDem sejak pertama ikut Pemilu 2014. Namun, bila nantinya [Pemilu 2029] sistemnya proporsional terbuka, maka kemungkinan partai akan mengusung caleg populer, tetapi bila proporsional tertutup maka ini menjadi tantangan serius,” katanya.

    Untuk itu, diperlukan perluasan jangkauan basis di Pulau Jawa dengan menyasar pemilih kelas bawah hingga generasi muda, mengingat saat ini ada 56% pemilih dari segmen anak muda dan semakin besar pada 2029.

    Melalui momentum rakernas ini, Rifqinizamy menekankan analisis dan strategi yang telah dirumuskan akan menjadi peta jalan restorasi menuju Pemilu 2029.

    “Dalam waktu dekat, kami akan menemui dewan pakar dan dewan pertimbangan partai untuk menganalisis isu-isu nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini merupakan bagian dari peta jalan restorasi yang dijalankan NasDem baik di tingkat nasional dan lokal,” katanya.

  • Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ilustrasi

    Pesan Politik Kuat dari Rakernas I NasDem

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 22:07 WIB

    Elshinta.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem 2025 menutup rangkaian sidang komisi dengan sederet rekomendasi strategis yang memancarkan sikap politik tegas dan arah perjuangan nyata. Forum yang berlangsung di Makassar itu menjadi panggung konsolidasi gagasan besar, yaitu tegaknya konstitusi, perombakan sistem pemilu, percepatan legislasi pro-rakyat, dan kedaulatan ekonomi nasional.

    Dalam bidang hukum, NasDem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. NasDem menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires—melampaui kewenangan—karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). NasDem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional selaras pada UUD 1945.

    Selain itu, NasDem juga mendorong percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang penting: RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keduanya dinilai menjadi payung hukum yang melindungi kelompok marginal sekaligus instrumen transformasi sosial.

    Di bidang politik, NasDem mengajukan gagasan penataan sistem pemilu terbuka yang dimodifikasi dengan kuota proporsional untuk memperkuat kelembagaan DPR. Posisi politik partai ditegaskan: tetap menjadi pendukung pemerintah dengan menjaga kemandirian berpikir, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang belum optimal.

    Pada ranah ekonomi, sosial, dan budaya, NasDem mematok visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal dan SDM unggul. Programnya meliputi penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga energi terbarukan. Partai ini juga mendorong revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil, serta mengingatkan pentingnya mencegah deindustrialisasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

    “Dokumen rencana kerja hasil Rakernas I ini akan menjadi pedoman, arah perjuangan dan panduan strategi taktik NasDem,” ujar Dedy Ramanta, Wasekjen Partai NasDem usai penutupan Rakernas.

    Dedy dengan seluruh jajaran NasDem berkomitmen mengawal hasil Rakernas ini sebagai agenda bersama demi kemajuan bangsa. Karena NasDem memiliki target besar, yaitu mendominasi Pemilu 2029. “Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai,” tegas Dedy.

    Rakernas I 2025 tidak hanya menjadi forum internal partai, tetapi juga pesan terbuka bagi publik bahwa NasDem berada di garda depan untuk menata hukum, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkeadilan.

    Meski menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintahan Prabowo – Gibran dan DPR, NasDem memastikan tetap mendukung pemerintah. “Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah,” pungkas Dedy Ramanta. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rakernas NasDem targetkan tiga besar Pemilu 2029

    Rakernas NasDem targetkan tiga besar Pemilu 2029

    Makassar, Sulsel (ANTARA) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8-10 Agustus 2025, menargetkan partai tersebut masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    “Rakernas ini telah membawa hasil yang membesarkan hati. Kita telah membuktikan, kita adalah institusi partai politik yang terus bergerak, lebih memperkuat dan mendorong keyakinan, dengan daya militansi lebih kokoh,” papar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat menutup Rakernas I di Makassar, Sulsel, Ahad.

    Menurutnya, dirinya bisa merasakan segala jerih payah usaha kader yang menjalankan roda organisasi partai sejak awal berdirinya hingga mampu memiliki peran strategis.

    “Saya juga harus menyatakan rapat kerja nasional, yang pertama kali di luar Pulau Jawa ini jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita lakukan,” tutur politisi senior ini.

    Surya menyebut perpaduan kombinasi tim kerja antara steering committee dengan organizing committee serta tuan rumahnya dari DPW NasDem Sulsel sangat apik dan patut diberi apresiasi karena sukses menjalankan rakernas dengan baik, termasuk menjamu ribuan tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Atas nama DPP Partai NasDem, saya ingin mengatakan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada tuan rumah di bawah kepemimpinan Rusdi Masse, bahkan lebih hebat lagi ketika didampingi Wakil Gubernur Ibu Fatmawati. Kita semuanya, peserta rakernas merasa bahagia dan bangga,” ucapnya.

    “Jadi, tidak salah apa yang dikatakan oleh Bung Peter Gontha (Ketua Dewan Pakar Partai NasDem) tadi, kalau perlu kita bikin rakernas lagi yang kedua di sini. Saya ucapkan selamat pada semua dengan selesainya rakernas ini,” katanya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan ribuan kader yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan.

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader selalu menjaga semangat kebersamaan serta memperkuat konsolidasi pada wilayah masing-masing dan tidak pernah ragu dengan misi besar partai.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan berbagai langkah akan dilakukan termasuk konsolidasi demi mewujudkan ambisi partai masuk tiga besar Pemilu 2029

    Kemenangan elektoral yang ditargetkan tersebut, kata dia, tidak hanya sebatas angka, tetapi harus dilandasi semangat ideologi partai.

    “Memenangkan pemilu, tidak hanya menang angka, tapi harus diisi melalui semangat ideologi restorasi, karena jalan kemenangan harus benar serta berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

    Ketua Komisi II DPR RI ini mengemukakan Partai NasDem merupakan salah satu partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten pada tiga kali pelaksanaan pemilu.

    Kendati demikian, tetap ada kerentanan yang patut diwaspadai, apalagi pada Pemilu 2029 akan banyak tantangan.

    “Ada tren kenaikan suara NasDem sejak pertama ikut Pemilu 2014. Namun, bila nantinya (Pemilu 2029) sistemnya proporsional terbuka, maka kemungkinan partai akan mengusung caleg populer. Tetapi, bila proporsional tertutup maka ini menjadi tantangan serius,” katanya.

    Untuk itu, diperlukan perluasan jangkauan basis di Pulau Jawa dengan menyasar pemilih kelas bawah hingga generasi muda, mengingat saat ini ada 56 persen pemilih dari segmen anak muda dan semakin besar pada 2029.

    Melalui momentum rakernas ini, Rifqinizamy menekankan analisis dan strategi yang telah dirumuskan akan menjadi peta jalan restorasi menuju Pemilu 2029.

    “Dalam waktu dekat, kami akan menemui dewan pakar dan dewan pertimbangan partai untuk menganalisis isu-isu nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini merupakan bagian dari peta jalan restorasi yang dijalankan NasDem baik di tingkat nasional dan lokal,” ujarnya.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat

    Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat

    Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat bintang empat Jenderal Kehormatan kepada lima purnawirawan TNI yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, Alm. Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Puspen TNI.

    Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat menjadi Jenderal Kehormatan (HOR) kepada lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah, karena dianggap memiliki jasa besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

    Prosesi penyematan tanda pangkat kehormatan itu berlangsung dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.

    Presiden Prabowo mengawali penyerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan itu kepada Muhammad Yunus Yosfiah, yang diwakili oleh putranya.

    Kemudian Presiden Prabowo lanjut menyematkan tanda pangkat bintang empat kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo, yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Komandan Paspampres.

    Dalam prosesi yang sama, Presiden Prabowo juga menyerahkan tanda pangkat kepada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1966–1977, yang juga Sesepuh Marinir (dulu KKO-AL) dan tokoh nasional. Tanda pangkat untuk Ali Sadikin diterima oleh putranya, Boy Sadikin.

    Jenderal Kehormatan (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah merupakan tokoh militer Indonesia dan veteran Perang Seroja, yang merupakan Menteri Penerangan tahun 1998–1999 pada masa pemerintahan Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

    Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit TNI, M. Yunus Yosfiah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Pangdam II/Sriwijaya, dan Ketua Fraksi ABRI di MPR. Yunus Yosfiah, yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 7 Agustus 1944, juga menjadi salah satu tokoh yang kemudian menghentikan penayangan film G30S/PKI pada 1998, setelah rutin ditayangkan tiap tahun sejak 1984.

    Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat ini menjabat menteri pertahanan Kabinet Merah Putih, dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, mengingat keduanya bersahabat sejak masa menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

    Sjafrie, yang dikenal sebagai tokoh militer dan birokrat, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa saat lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974.

    Sepanjang mengabdi menjadi prajurit, Sjafrie terlibat berbagai operasi militer penting, termasuk Operasi Flamboyan di Timor-Timor pada tahun 1976, 1984, dan 1990, kemudian Operasi Nanggala XXI di Aceh pada tahun 1977, dan memimpin Tim Maleo di Irian Jaya pada tahun 1987.

    Sjafrie juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.

    Menhan Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan.

    Kemudian, Jenderal Kehormatan M. Herindra, yang saat ini menjabat Kepala BIN, juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, terutama saat Presiden masih aktif sebagai prajurit TNI dan menjabat Danjen Kopassus. Herindra, sebagaimana Sjafrie, juga merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Magelang pada tahun 1987.

    Sepanjang jalan pengabdiannya sebagai prajurit TNI, Herindra menduduki banyak posisi strategis, di antaranya Danjen Kopassus, Pangdam III/Siliwangi, Inspektur Jenderal TNI, Kepala Staf Umum TNI, dan terakhir Wakil Menteri Pertahanan.

    Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Ali Sadikin merupakan tokoh nasional yang merupakan Sesepuh Korps Marinir TNI AL (dulu KKO-AL), dan terlibat dalam perang-perang kemerdekaan, juga perang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

    Di lingkungan TNI AL, Ali Sadikin menempati posisi strategis, di antaranya Wakil Panglima KKO AL, dan Deputi II Panglima Angkatan Laut.

    Kemudian, Bang Ali juga pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV, Menteri Koordinator Kompartimen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan Gubernur DKI Jakarta. Bang Ali, begitu nama populernya, wafat di Singapura pada 20 Mei 2008.

    Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Agus Sutomo merupakan purnawirawan TNI yang sepanjang mengabdi pernah mengisi jabatan-jabatan strategis seperti Danpaspampres, Danjen Kopassus, kemudian Pangdam Jaya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

    Sepanjang karier militernya, Agus juga banyak menempuh pendidikan di luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand.

    Agus Sutomo saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor bawang putih. Produksi domestik masih terpuruk dan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, akibat lemahnya daya saing, rendahnya harga jual di tingkat petani, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir.

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN, Umi Karomah Yaumidin mengungkapkan tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam sejarah swasembada bawang putih Indonesia. Keberhasilan swasembada ini didukung oleh luas panen di sentra-sentra utama seperti Temanggung (Jawa Tengah), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan), yang memiliki agroklimat ideal untuk budi daya bawang putih.

    “Pada periode tersebut, teknologi budi daya masih sederhana, namun cukup memadai untuk mendukung produktivitas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi impor serta harga jual yang stabil turut mendorong minat petani untuk menanam bawang putih,” jelas Umi dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

    Namun, sejak pertengahan 1990-an, terutama setelah 1994, Indonesia mulai membuka impor bawang putih secara lebih luas, terutama dari China yang menawarkan harga jauh lebih murah. Dampak liberalisasi perdagangan semakin terasa setelah krisis moneter 1998, ketika deregulasi perdagangan memperbesar volume impor dan menyebabkan petani lokal kehilangan daya saing.

    Foto: Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Akibatnya, luas panen dan produksi nasional menurun drastis. Data menunjukkan pada 2000 impor bawang putih sudah mencapai 174,14 ribu ton, dan melonjak menjadi 587,94 ribu ton pada 2018.

    Pada 2025, Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi kebutuhan impor bawang putih sebesar 550.000 ton. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama dari China, India, Taiwan, dan Amerika Serikat, mendominasi pasar bawang putih nasional saat ini.

    Kondisi tersebut menyebabkan defisit pasokan bawang putih yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, defisit ketersediaan bawang putih mencapai 393,65 ribu ton dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

    Konsumsi nasional pada 2020 diperkirakan sebesar 498,94 ribu ton, dengan proyeksi kebutuhan pada 2023 sekitar 517,93 ribu ton dan 2024 sebesar 526,77 ribu ton. Sehingga, lebih dari 90% konsumsi nasional dipenuhi melalui impor.

    Umi mengemukakan, Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui berbagai program, seperti penugasan wajib tanam kepada importir dan insentif budi daya di dataran tinggi.

    “Namun, tantangan besar masih dihadapi. Antara lain rendahnya minat petani akibat harga jual yang kurang kompetitif, juga lemahnya integrasi antara sektor hulu (budi daya) dan hilir (pasar),” ucapnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]