Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • KM Dorolonda terbakar, operasional angkutan penumpang Pelni terganggu

    KM Dorolonda terbakar, operasional angkutan penumpang Pelni terganggu

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengakui, insiden kebakaran pada KM Dorolonda saat perawatan tahunan di galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (11/8), berdampak pada operasional angkutan penumpang perusahaan tersebut.

    “Dari sisi operasional, ini pasti membuat pelayanan angkutan penumpang ikut terganggu,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan rencananya KM Dorolonda ini sudah mulai berlayar pada 20 Agustus 2025. Kapal ini dijadwalkan meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal tersebut.

    Selain itu, KM Dorolonda juga akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Makassar pada 2 September 2025.

    “Karena kejadian ini tentu jadwal yang ada menjadi mundur,” kata dia.

    Ditto menambahkan KM Dorolonda ini masuk proses perawatan tahunan (docking) mulai dari 29 Juli dan ditargetkan selesai pada 11 Agustus 2025.

    “Pada Kamis (14/11) kapal ini dijadwalkan percobaan melaut (sea trail),” katanya.

    Menurut dia, saat kejadian kebakaran tersebut, perawatan rutin yang dilakukan KM Dorolonda sudah memasuki tahap akhir hingga akhirnya terjadi kebakaran.

    Pada 2025, KM Dorolonda ini memiliki dua trayek, trayek A menuju Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura (PP).

    Sementara trayek B menuju Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Jayapura (PP).

    Sebelumnya, PT Pelni menyatakan masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab insiden pada Senin (11/8) itu.

    “Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi,” kata Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Pembayaran Digital, Bank Sulselbar Optimalisasi Penggunaan QRIS di Kabupaten Jeneponto

    Perkuat Pembayaran Digital, Bank Sulselbar Optimalisasi Penggunaan QRIS di Kabupaten Jeneponto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), kini tengah melakukan upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

    Salah satunya adalah melalui integrasi dan optimalisasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk memperkuat pembayaran digital di wilayah Jeneponto.

    Terkait upaya tersebut, Pemkab Jeneponto telah melakukan pertemuan strategis dengan pihak bank. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar itu dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, Direktur Operasional & TI Bank Sulselbar, Iswadi Ayub.

    Selain itu, turut dihadiri Kepala Bapenda Jeneponto, Saripuddin D, Kepala Bapenda Provinsi Sulsel, Dr. H. Reza Faisal Saleh dan para kepala OPD se-Kabupaten Jeneponto.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kalabbirang, Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, pada Senin (11/8).

    Pertemuan ini difokuskan pada upaya percepatan digitalisasi pelayanan publik, khususnya integrasi dan optimalisasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk memperkuat pembayaran digital di wilayah Jeneponto.

    Kegiatan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui transformasi digital dan kolaborasi lintas instansi. (fajar)

  • Lanjutan OTT Bupati Koltim Abd Azis, KPK Geledah Kantor Kemenkes

    Lanjutan OTT Bupati Koltim Abd Azis, KPK Geledah Kantor Kemenkes

    GELORA.CO – Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan.

    “Iya benar, penyegelan kemudian digeledah,” kata Asep kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus 2025.

    Namun demikian, Asep mengaku tidak hafal ruangan siapa saja yang digeledah di kantor Kemenkes.

    Penggeledahan ini merupakan lanjutan atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis (ABZ) dan kawan-kawan.

    Sejak Kamis, 7 Agustus 2025 hingga Jumat, 8 Agustus 2025, KPK telah melakukan OTT di tiga wilayah, yakni di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Jakarta, terkait proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C.

    Dari ketiga wilayah itu, KPK mengamankan 12 orang. Di Kendari, KPK mengamankan 4 orang, yakni Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan RSUD di Koltim, Harry Ilmar (HAR) selaku PPTK proyek pembangunan RSUD di Koltim, Nova Ashtreea (NA) selaku staf PT Pilar Cerdas Putra (PCP), dan Danny Adirekson (DA) selaku Kasubbag TU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Koltim.

    Selanjutnya di Jakarta, KPK mengamankan 6 orang, yakni Andi Lukman Hakim (ALH) selaku PIC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pembangunan RSUD, Deddy Karnady (DK) dari PT PCP, Nugroho Budiharto (NB) dari PT Patroon Arsindo (PA), Arif Rahman (AR) dari KSO PT PCP, Aswin (ASW) dari KSO PT PCP, dan Cahyana (CYN) dari KSO PT PCP.

    Kemudian dari Makassar, KPK mengamankan 2 orang, yakni Abd Azis (ABZ) selaku Bupati Koltim, dan Fauzan (FZ) selaku ajudan Bupati Koltim Abd Azis. Abd Azis ditangkap setelah acara Rakernas Partai Nasdem.

    KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Abd Azis, Andi Lukman Hakim, Ageng Dermanto, Deddy Karnady, dan Arif Rahman.

    Dalam perkaranya, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Selanjutnya, pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukkan langsung di masing-masing daerah. Sementara, basic design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dikerjakan Nugroho Budiharto.

    Kemudian, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemkab Koltim dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Koltim. Diduga Ageng juga memberikan sejumlah uang kepada Andi Lukman.

    Selanjutnya, Abd Azis bersama Gusti Putu Artana (GPA) selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, Danny Adirekson, dan Nasri (NS) selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP  memenangkan lelang pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim.

    Pada Maret 2025, Ageng selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT PCP senilai Rp126,3 miliar.

    Pada akhir April 2025, Ageng berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp30 juta kepada Andi Lukman di Bogor. Kemudian, pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady melakukan penarikan uang sekitar Rp2,09 miliar.

    Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Ageng senilai Rp500 juta, di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Koltim. Selain itu, Deddy Karnady juga menyampaikan permintaan dari Ageng kepada rekan-rekan di PT PCP, terkait komitmen fee sebesar 8 persen.

    Pada Agustus 2025, Deddy Karnady melakukan penarikan cek Rp1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng. Dan oleh Ageng kemudian menyerahkannya kepada Yasin (YS) selaku staf Abd Azis. Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui Abd Azis, yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Abd Azis.

    Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang kemudian diserahkan kepada Ageng. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.

    Tim KPK kemudian menangkap Ageng dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200 juta, yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar Rp126,3 miliar

  • Pemerintah-Masyarakat Diimbau Waspadai Hujan Lebat dan Banjir di Jabodetabek Nasional 12 Agustus 2025

    Pemerintah-Masyarakat Diimbau Waspadai Hujan Lebat dan Banjir di Jabodetabek Nasional 12 Agustus 2025

    Pemerintah-Masyarakat Diimbau Waspadai Hujan Lebat dan Banjir di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk siap siaga dalam mewaspadai terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek.
    Hal ini menyusul peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di mana hujan lebat akan mengguyur wilayah Jabodetabek pada 11-13 Agustus 2025.
    “BNPB pastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi, Kementerian PU menjaga kelancaran saluran air serta kekuatan tanggul,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pratikno, juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan banjir.
    Lalu untuk Kementerian Sosial (Kemensos), diminta menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial untuk masyarakat pasca terjadinya banjir.
    “Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Pratikno.
    Tak lupa, ia mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
    “Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB,” ujar Pratikno.
    Di samping itu, Kemenko PMK saat ini tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai upaya memitigasi bencana.
    Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir.
    Pihaknya juga menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi merespons peringatan dini, guna mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.
    Sebelumnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
    Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat di wilayah Jawa pada 11-13 Agustus 2025.
    “Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 11-13 Agustus 2025 dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Andri dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
    Intensitas hujan diperkirakan menurun pada 14-16 Agustus. Sementara itu, di wilayah Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan tetap berpotensi hujan lebat.
    “Angin kencang juga berpeluang terjadi di Jawa Barat, Banten, Aceh, Bali, NTT, Sulsel, dan Papua Selatan, yang memicu gelombang laut tinggi di sekitarnya,” tutur Andri.
    Peningkatan curah hujan juga berdampak pada sejumlah aktivitas pariwisata, seperti destinasi pegunungan dan air terjun.
    BMKG pun mengingatkan pengunjung, terutama yang berwisata ke Bali, diharapkan waspada terhadap hujan lebat dan kabut tebal.
    “Masyarakat yang berwisata ke Pantai Selatan Jawa dan Bali perlu hati-hati terhadap gelombang tinggi dan angin kencang yang bisa membahayakan wisatawan,” kata Andri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Gowa Dihebohkan Temuan Jasad Bayi Terbungkus Kain Kafan di Danau

    Warga Gowa Dihebohkan Temuan Jasad Bayi Terbungkus Kain Kafan di Danau

    Liputan6.com, Jakarta Warga yang tinggal dan melintas di sekitar Danau Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan penemuan jasad bayi yang terbungkus kain kafan, Selasa (12/8). Polisi pun tengah menyelidiki kejadian tersebut.

    Usai menerima informasi tersebut, personel Polsek bergerak cepat untuk mengevakuasi jasad bayi itu. Kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    “Iya betul ada penemuan jasad bayi yang terbungkus kain kafan dengan ari-ari terpisah. Piket fungsi langsung ke TKP setelah menerima laporan dari warga sekitar,” kata Kapolsek Somba Opu AKP Hambali, Selasa (12/8).

    Polisi tengah menyelidiki penemuan bayi itu. Sejumlah saksi-saksi yang ada di sekitar TKP telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap siapa yang membuang jasad bayi tersebut.

    “Kami telah mengamankan status quo TKP serta meminta keterangan dari saksi-saksi di lokasi. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Hambali, pihaknya telah mengevakuasi jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi.

    “Sudah dibawa ke Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

    Hambali pun memastikan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Selain itu dia juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui ihwal penemuan jasad bayi itu agar melapor ke kantor polisi terdekat.

    “Agar segera melapor ke pihak kepolisian guna membantu proses penyelidikan,” ujarnya.

  • Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK

    Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan RSUD di wilayah Kolaka Timur.

    Abdul Azis dan Fauzan (ajudan Abdul Azis) ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8/2025). Lalu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Dalam menyelidiki kasus ini, KPK menggelar OTT di tiga wilayah yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,  dan Jakarta.

    Di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kendari KPK menangkap 4 orang yaitu Ageng Dermanto selaku PPK Proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Harry Ilmar pejabat PPTK proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Nova Ashtreea pihak swasta dari staf PT PCP, dan Danny Adirekson Kasubbag TU Pemkab Kolaka Timur.

    Sedangkan di Jakarta, KPK menangkap Andi Lukman Hakim PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD,  Deddy Karnady pihak PT PCP, Nugoroho Budiharto pihak swasta PT PA, Arif Rahman-Aswin-Cahyana selaku KSO PT PCP.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan beberapa dari mereka melakukan kesepakatan penentuan tender untuk pembangunan RSUD dari tipe D ke tipe C di Kolaka Timur yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana PT PCP dipilih untuk mengerjakan proyek tersebut.

    “Saudara ABZ [Abdul Azis] bersama GPA [Gusti Putu Artana] selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kab. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (9/8/2025).

    Asep menceritakan pada Maret 2025, Ageng Dermanto menandatangani kontrak kerja pembangunan RSUD dengan PT PCP sebesar Rp126,3 miliar.

    Di bulan April 2025, Ageng Dermanto memberikan Rp30 juta kepada Andi Lukman di Bogor. Di sisi lain, sepanjang bulan Mei-Juni, Dedy Karnady menarik sekitar Rp2,09 miliar yang kemudian menyerahkan Rp500 juta kepada Ageng Demanto di lokasi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

    Asep menjelaskan pada pertemuan itu, Deddy menyampaikan permintaan Ageng kepada PT PCP terkait komitmen fee sebesar 8%.

    Lalu, Deddy menarik cek Rp1,6 miliar pada bulan Agustus untuk diserahkan kepada Ageng dan Ageng menyerahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul Azis.

    Tak hanya itu, Deddy kembali memberikan Rp200 juga kepada Ageng. Sedangkan PT PCP juga melakukan pencarian cek Rp3,3 miliar.

    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD [Ageng Dermanto] dengan barang bukti uang tunaisejumlah Rp200 juta, yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian darikomitmen fee sebesar 8% atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kab. Koltim sebesar Rp126,3 miliar,” terang Asep.

    Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Abdul Azis, Andi Lukman, Ageng Dermanto, Deddy Karnady, dan Arif Rahman.

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aatau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP.18.

    Sedangkan Abdul Azis, dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau batau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Polemik Penangkapan Abdul Azis

    Penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis sempat diwarnai polemik karena dia mengklaim tidak memiliki keterkaitan dengan OTT KPK di Sulawesi Tenggara.

    Mulanya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan Abdul Azis di tangkap di Sulawesi Tenggara. 

    “Ya [salah satu Bupati di Sultra diamankan dalam OTT],” katanya kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

    Namun tidak berselang lama kabar tersebut diberitakan, Abdul Azis membantah terjaring OTT dan sedang hadir dalam Rakernas Partai NasDem di Makassar. 

    “Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis,  juga mengganggu masyarakat,” katanya, Kamis (7/8/2025).

    Simpang siur  ini pun diklarifikasi oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu usai menangkap Abdul Azis. Asep menjelaskan bahwa KPK sempat terkecoh dengan jadwal Rakernas Nasdem.

    “Nah, terkait dengan acara dari salah satu partai, itu berdasarkan rundown-nya yang kami terima, acaranya adalah di hari jumat,” kata Asep, Sabtu (9/8/2025).

    Tadinya KPK ingin menangkap Abdul Azis pada hari Kamis, tetapi karena dinamika lapangan membuat tim KPK yang di Sulawesi Selatan bergegas menangkap Abdul Azis. Meski begitu, Asep menjelaskan OTT tidak dilakukan saat rakernas berlangsung.

    “Jadi, sesungguhnya tidak, atau proses tangkap tangan ini tidak dilakukan pada kegiatan itu berlangsung,” tandasnya.

    KPK masih mendalami perkara ini dengan mencari barang bukti baru dan memeriksa beberapa pihak yang diduga terlibat. 

  • Kapal KM Dorolonda Buatan Jerman Tahun 2000, Terbakar saat Jalani Perawatan Tahunan di Galangan Tanjung Priok

    Kapal KM Dorolonda Buatan Jerman Tahun 2000, Terbakar saat Jalani Perawatan Tahunan di Galangan Tanjung Priok

    JAKARTA – Sekretaris Perusahaan PELNI, Evan Eryanto mengatakan, KM Dorolonda yang terbakar telah menjalani proses docking sejak 29 Juli 2025 dan dijadwalkan selesai pada 11 Agustus 2025. Kemudian rencananya dilanjutkan dengan sea trial pada 14 Agustus 2025 mendatang.

    KM Dorolonda merupakan kapal buatan Jerman tahun 2000 dengan rute berlayar tahun 2025 melalui Trayek A: Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura (PP).

    Kemudian Trayek B: Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Jayapura (PP).

    KM Dorolonda milik PT Pelni diketahui sedang menjalani perawatan tahunan di galangan kapal PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kapal KM Dorolonda Buatan Jerman Tahun 2000, Terbakar saat Jalani Perawatan Tahunan di Galangan Tanjung Priok/ Foto: IST

    Evan mengatakan, pihak DKB selaku penanggung jawab area dok saat ini bersama-sama pihak pemadam kebakaran masih menangani situasi.

    “Saat ini fokus utama kami adalah mendukung upaya pemadaman kebakaran yang sedang dilakukan secara intensif oleh tim DKB di lapangan,” katanya, Senin, 11 Agustus 2025.

    Sementara penyebab kebakaran KM Dorolonda belum dapat diketahui.

    “Kami belum dapat menyampaikan penyebab pasti kebakaran karena insiden terjadi saat KM Dorolonda masih berada di galangan kapal milik DKB,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebuah kapal Dorolonda milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) diduga mengalami kebakaran saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Senin, 11 Agustus 2025.

    Menurut informasi yang dihimpun, kapal berada di dock galangan satu dan api membesar. Kejadian itu sempat direkam video amatir. Dalam video yang beredar, kapal dengan warna biru dan putih itu mengeluarkan asap hitam pekat ke udara.

    Proses pemadaman api masih terus berlangsung. Kapal berada di posisi perbaikan atau docking.

  • Bejat! Oknum Anggota Polres Luwu Coba Perkosa Dua Tahanan Perempuan di Sel

    Bejat! Oknum Anggota Polres Luwu Coba Perkosa Dua Tahanan Perempuan di Sel

    GELORA.CO – Oknum anggota Polres Luwu yang bertugas sebagai Petugas Jaga Tahanan di Mapolres Luwu diduga melakukan pelecehan terhadap tahanan perempuan.

    Kabar itu mencuat setelah salah seorang warga Kamanre yang merupakan aktivis memposting di Story WhatsApp, Senin (11/08/2025). Dalam postingannya, aktivis itu menulis “Oknum anggota Polres Luwu melakukan pemaksaan pemerkosaan di dalam Polres Luwu itu sendiri”.

    Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu saat dikonfirmasi terkait dugaan pelecehan/percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggotanya mengatakan oknum tersebut saat ini tengah menjalani proses sesuai dengan ketentuan kode etik kepolisian.

    “Sudah diproses, dan yang bersangkutan juga tengah menjalani Penempatan Khusus (Patsus),” kata Kapolres Luwu.

    Selain itu, Kapolres Luwu dengan tegas memastikan akan memberikan sanksi pelanggaran etik paling maksimal kepada oknum tersebut.

    “Paling berat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), namun sebelum memberikan sanksi yang bersangkutan terlebih dulu harus diproses,” tegas AKBP Adnan Pandibu.

    Informasi yang dihimpun, oknum Polisi yang dimaksud berpangkat Bripka berinisial ML.

    Ia diduga melakukan pelecehan atau percobaan pemerkosaan terhadap dua tahanan perempuan berinisial RH dan HL.

    ML diduga melakukan aksi bejatnya sejak Juni 2025 lalu, dan terakhir ia kembali melakukan percobaan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan pada Jumat (08/08) pekan lalu. (*)

  • Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo Nasional 12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo Nasional 12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan satuan-satuan baru ini diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI.
    Peresmian ini menandai perubahan besar dalam penataan organisasi TNI guna memperkuat respons terhadap ancaman dan memperluas jangkauan pertahanan nasional.
    Lantas, apa saja satuan baru yang diresmikan oleh Prabowo?
    Presiden Prabowo membuka enam komando daerah militer (kodam) baru sehingga TNI Angkatan Darat kini punya 21 kodam yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.
    Berikut daftar kodam disertai wilayah diliputi dan sosok panglimanya:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatera Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada
    3. Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung-Bengkulu: Mayjen TNI Kristomei Sianturi
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto
    Setelah peresmian, keenam Kodam baru telah mulai beroperasi, meski markas dan fasilitas pendukungnya masih dalam tahap pembangunan.
    “Untuk Makodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses, sudah berjalan, pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan, termasuk dengan Pemda,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Senin (11/8/2025).
    Perubahan juga terjadi di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
    Namun, kedua matra ini hanya mengubah nomenklatur satuan wilayah mereka, berbeda dengan TNI Angkatan Darat yang mendapatkan penambahan kodam.
    Nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) yang tersebar di 14 titik, berikut daftar beserta nama komandannya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    Sementara, di TNI Angkatan Udara, nomenklatur Komando Operasi Udara (Koopsud) di TNI Angkatan Udara kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), berikut daftar berserta nama panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat): Marsda TNI Muzafar, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud I. 
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah): Marsda TNI Deni Hasoloan, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud II.
    3. Pangkodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur): Marsda TNI Azhar Aditama D, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud III.
    Perubahan juga terjadi di 3 pasukan elite TNI, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.
    Jumlah grup di Kopassus bertambah menjadi 6 grup yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, yakni Grup 1 bermarkas di Banten, Grup 2 di Surakarta (Jawa Tengah), Grup 3 di Dumai (Riau), Grup 4 di Penajam (Ibu Kota Nusantara), Grup 5 di Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Grup 6 di Timika (Papua Tengah)
    Prabowo juga menambah 1 brigade infantri dan 5 batalyon di Korps Marinir serta 1 resimen dan 5 batalyon komandi di Kopasgat.
    Prabowo juga mengumumkan berdirinya 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan persebaran di bawah ini
    20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 6 satuan
    – Pulau Jawa: 3 satuan
    – Pulau Kalimantan: 3 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 1 satuan
    – Pulau Sulawesi: 2 satuan
    – Pulau Maluku: 1 satuan
    – Pulau Papua: 4 satuan
    100 Batalyon Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 31 satuan
    – Pulau Jawa: 14 satuan
    – Pulau Kalimantan: 15 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 5 satuan
    – Pulau Sulawesi: 10 satuan
    – Pulau Maluku: 5 satuan
    – Pulau Papua: 25 satuan
    Prajurit yang tergabung dalam Brigif TP dan Yonif TP disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet

    Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Para aktivis 98 menggelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta menyikapi situasi Indonesia akhir-akhir ini. Para pembantu Presiden dinilai tidak mampu merespon cepat. Merekapun mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet. 

    “Kami menegaskan, reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat dengan rekam jejak, integritas, dan keberpihakan pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan,” ujar Presidium Aktivis 98 Indonesia, M. Surya dalam konferensi pers di Pendopo Lawas, Alun-Alun Utara Yogyakarta, Minggu (10/08/2025).
     
    Retreat dan konsolidasi Aktivis 98 Indonesia  tersebut digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta pada 9–10 Agustus 2025. Konsolidasi ini dihadiri perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

    Hasil dari retreat dan konsolidasi tersebut, menyatakan:

    1. Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.

    2. Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.

    3. Menegaskan bahwa Danantara bukan milik elit, melainkan milik rakyat. 

    4. Reformasi UU Politik yang Demokratis

    Sistem politik di Indonesia masih membatasi hak berpolitik setiap warga negara. Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. 

    1. Hak politik rakyat harus dilindungi oleh negara, termasuk hak dalam mendirikan partai politik, agar tidak di dominasi oleh partai-partai besar atau yang berkuasa.
    2. Pemilu Tahun 2029 Perlementary Threshold dan Presidential Threshold harus 0%
    3. Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus di pisah sesuai putusan MK 135
    4. Pilkada harus di pilih langsung oleh rakyat
    5. Atur Verifikasi Partai Politik harus diatur oleh MK, agar senafas dengan putusan MK 135.

    Dalam konsolidasi di Yogyakarta ini mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo diantaranya; 

    1. Kebijakan Insentif Pajak yang Membebani Rakyat. Kenaikan beban pajak dan implementasi insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kebijakan insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar dapat: Mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih besar. Memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

    “Kami mendesak pemerintah untuk melakukan reformulasi kebijakan perpajakan dengan prinsip keadilan fiskal: beban terbesar harus ditanggung oleh pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan oleh rakyat kebanyakan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (11/8).

    2. Danantara untuk Kepentingan Publik, Bukan Elit. Pembentukan super holding BUMN bernama Danantara harus dipastikan berada di bawah kendali negara demi kepentingan publik. Modal dan aset Danantara berasal dari kekayaan negara yang dibangun dengan keringat rakyat.

    Potensi pengelolaan yang tidak transparan dapat memunculkan praktik oligarki ekonomi baru. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi agar Danantara menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sarana monopoli segelintir elit politik atau bisnis.  

    Sumber : Radio Elshinta