Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sadewo saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus imbas kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen.

    Kebijakannya itu kemudian memunculkan amarah publik hingga terjadinya demo besar yang terjadi di Alun-alun Pati pada Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat pun menuntut Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh DPRD Pati yang sigap melakukan rapat membentuk panitia khusus (pansus).

    Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD membentuk pansus hak angket.

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan Bupati Pati Sadewo akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

    Ternyata, terdapat kasus lain yang menyeret Bupati Sadewo. Setelah namanya viral karena kebijakan pajak, ia justru disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Mantap! Telkomsel Borong 6 Penghargaan Internasional Berkat Hal Ini

    Mantap! Telkomsel Borong 6 Penghargaan Internasional Berkat Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel meraih enam penghargaan internasional dari Ookla® Speedtest Awards™ periode kuartal 1-kuartal 2 2025. Penghargaan yang berhasil diraih Telkomsel adalah Fastest Mobile Network, Best Mobile Coverage, Best Mobile Gaming Experience, Fastest 5G Mobile Network, Best 5G Network, serta Best 5G Gaming Experience.

    Prestasi ini mempertegas komitmen Telkomsel dalam menyediakan pengalaman digital berkualitas melalui jaringan yang cepat, luas, dan andal, yang diperkuat dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI) secara end-to-end untuk mengoptimalkan performa layanan 5G di Indonesia.

    Ookla® Speedtest Awards™ adalah ajang penghargaan internasional yang mengapresiasi operator jaringan fixed dan mobile broadband di dunia berdasarkan hasil pengukuran jaringan oleh pengguna melalui aplikasi Speedtest®. Pengukuran ini mencakup kecepatan unduh dan unggah, cakupan layanan, hingga pengalaman pengguna dalam bermain games dan menikmati video streaming.

    Telkomsel berhasil meraih tiga penghargaan di kategori layanan 5G, yakni Fastest 5G Mobile Network, Best 5G Network, dan Best 5G Gaming Experience. Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng mengatakan capaian ini membuktikan kemampuan jaringan 5G terdepan dan terluas Telkomsel dalam memenuhi berbagai kebutuhan digital masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga gaming dengan performa terbaik.

    “Penghargaan internasional dari Ookla® Speedtest Awards™ menjadi validasi atas komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pengalaman konektivitas digital terbaik bagi pelanggan, khususnya melalui perluasan jaringan 5G secara konsisten dan terukur. Pengakuan ini memperkuat langkah kami dalam membangun ekosistem digital dan 5G yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia. Seiring meningkatnya adopsi perangkat dan layanan 5G, Telkomsel akan terus memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan 5G yang relevan bagi seluruh segmen pelanggan,” kata dia dikutip Kamis (14/8/2025).

    Hingga Juli 2025, Telkomsel mengoperasikan lebih dari 3.000 BTS 5G di 56 kota/kabupaten di Indonesia, termasuk secara seamless/contiguous di Bali, Jabodetabek, Surabaya, Makassar, Batam, Bandung, dan sejumlah lokasi utama lainnya. Jaringan 5G Telkomsel terus diperluas secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kesiapan ekosistem 5G di sejumlah lokasi utama.

    Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Hyper 5G, Telkomsel mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) secara end-to-end, mulai dari respons otomatis terhadap gangguan hingga pengelolaan jaringan melalui kerangka kerja Autonomous Networks. Pendekatan ini memastikan pengalaman pelanggan yang optimal di berbagai situasi, termasuk di titik-titik keramaian dan lokasi strategis, serta mendukung layanan pelanggan berbasis AI seperti AI Virtual Assistant dan AI Service Operations Center, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara cepat, efektif, dan inovatif di era digital 5G.

    Dalam penghargaan ini, Telkomsel mencatat pencapaian skor tertinggi di setiap kategori berdasarkan pengukuran Speedtest Intelligence® dari Ookla®:

    Untuk Fastest Mobile Network, Telkomsel meraih Speed Score™ sebesar 52,34, dengan kecepatan unduh rata-rata 45,89 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 15,59 Mbps. Lalu untuk Best Mobile Coverage, Telkomsel meraih Coverage Score™ sebesar 29,60 berdasarkan lebih dari 1,8 miliar pemindaian yang dilakukan oleh pengguna di jaringan Telkomsel.

    Sementara untuk Best Mobile Gaming Experience, Telkomsel meraih Game Score™ 76,01 yang mencerminkan latensi rendah dan stabilitas tinggi untuk pengalaman bermain games yang optimal. Kemudian untuk Fastest 5G Mobile Network, Telkomsel mencatat Speed Score™ 42,47 dengan kecepatan unduh rata-rata 88,03 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 27,00 Mbps di jaringan 5G.

    Selanjutnya, dalam Best 5G Network, Telkomsel mencatat Connectivity Score™ sebesar 66,12 dan untuk Best 5G Gaming Experience, Telkomsel meraih Game Score™ sebesar 79,94, yang membuktikan keunggulan jaringan 5G dalam memberikan pengalaman gaming terbaik.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BEM Terobos PKKMB, WR III UNM: Cari Solusi atau Sensasi?

    BEM Terobos PKKMB, WR III UNM: Cari Solusi atau Sensasi?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setelah viral aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menerobos kegiatan resmi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) kemarin, Wakil Rektor III Arifin Manggau, angkat bicara.

    Dikatakan Arifin, kampus merupakan ruang yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

    Hanya saja, Arifin mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang beretika dan mengedepankan sikap intelektual dalam koridor budaya.

    “Kampusnya seharusnya menjadi prototipe pelaksanaan demokrasi yang menjunjung tinggi intelektualitas dan etika,” ujar Arifin kepada awak media, Kamis (14/8/2025).

    Arifin menuturkan bahwa pihak universitas tidak pernah menutup ruang dialog bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik.

    Ia mengatakan pentingnya ruang dialog untuk mengukur secara rasional sebuah kebijakan, karena boleh jadi kami memang keliru atau mahasiswa yang kurang memahami.

    “Jika ada yang dirasa keliru atau tidak sepakat dengan kebijakan universitas, silakan komunikasikan. Inikan dinamika intelektual. Bisa saja kami yang keliru, atau boleh jadi Anda yang keliru,” ucapnya.

    Arifin bilang, pihak panitia PKKMB bahkan telah menyiapkan sesi khusus bagi Lembaga Kemahasiswaan, termasuk BEM, untuk memperkenalkan diri kepada mahasiswa baru dan menyampaikan pendapat.

    “Bahkan di rundown acara PKKMB ada sesi mereka berinteraksi dengan mahasiswa baru. Jadi jangan tiba-tiba menerobos saat rektor memberikan sambutan, apalagi ketika ada tamu,” tegasnya.

    Arifin merasa heran karena selama ini pengurus BEM kerap datang ke ruangannya untuk berdiskusi terkait berbagai persoalan. Namun, aksi kali ini dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu.

  • Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi di 3 Daerah

    Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi di 3 Daerah

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) hingga 250 persen, menciptakan gelombang protes. Ditambah sikap ‘kaku’ Sudewo di awal polemik ini bergulir, turut memantik emosi warga.

    Puncaknya, demo besar digelar di depan Pendopo Bupati Pati, Rabu (13/8). Lautan massa memenuhi jalanan utama Pati. Sedari awal suhu demonstrasi sudah memanas. Benar saja, tidak butuh waktu lalu, kericuhan pecah.

    Massa melakukan provokasi. Menyerang aparat yang berjaga, menggunakan botol air mineral. Suasana semakin tidak terkendali ketika gas air mata mulai ditembakkan aparat.

    Demonstran kocar kacir. Mereka lari menyelamatkan diri, menghindari pedihnya asap gas.

    Tidak berselang lama, massa yang melakukan perlawanan berhasil merangsek masuk ke dalam kompleks Pendopo Pati. Mereka anarki. Kaca jendela dipecah, tembok dirobohkan, bahkan mobil dibakar.

    Di tengah kekacauan massa ini, Sudewo keluar kantor. Dia naik mobil taktis Brimob menuju kerumunan massa. Di tengah-tengah demonstran, dia keluar dari atas mobil.

    Tidak banyak yang dia sampaikan. Di bawah hujan lemparan sandal dan botol air, dia meminta maaf kepada para demonstran.

    Demo akhirnya berakhir di sore hari. Total 64 orang terluka. Sementara 22 orang ditangkap polisi.

    Protes kenaikan PBB-P2 tidak cuma terjadi di Pati. Di Jawa Timur, lonjakan drastis juga dialami warga Kabupaten Jombang.

    Kenaikan PBB-P2 di Jombang menapai 400 persen. Ini tentu berat bagi sebagian orang. Gelombang protes terjadi. Ada warga yang melontarkan protes dengan membayar pakai uang koin.

    Hal ini dilakukan oleh Fattah Rochim. Pada Senin (11/8) lalu, dia mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sambil membawa uang koin segalon. Uang koin itu diambil dari tabungan sang anak yang sudah dikumpulkannya selama bertahun-tahun.

    Fattah mengaku pajak PBB-P2 rumahnya naik gila-gilaan dari hanya Rp400 ribu per tahun menjadi Rp1,3 juta per tahun. Kenaikan itu terjadi sejak 2024.

    Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Fattah terlibat adu mulut dengan Kepala Bapenda Jombang Hartono.

    “Koin ini dari celengan anak saya sejak SMP, saya terpaksa pakai karena tidak punya uang lagi,” ujar Fattah dalam video.

    Dengan perasaan marah, dirinya juga mengatakan kenaikan pajak yang terlalu besar dirasa sangat keterlaluan, apalagi di tengah perekonomian masyarakat yang tidak menentu.

    Fattah mewakili aksi gelombang protes masyarakat Jombang yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Tuntutan mereka adalah revisi Perbup Jombang No 51 tahun 2024 tentang Pungutan Pajak Daerah, yang menyebabkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB-P2. Apalagi pajak tersebut juga dikenakan pada musala dan tanah wakaf, yang seharusnya dikecualikan.

    Kenaikan PBB-P2 juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kenaikan awalnya mencapai 300 persen. Namun direvisi oleh Bapenda menjadi 65 persen.

    Keputusan menaikkan PBB-P2 di Bone diadasarkan penyesuaian zona nilai tanah dari BPN. Kebijakan ini memantik respons luas.

    Demo mahahsiswa yang digelar di kantor DPRD Bone kemarin berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas. Tensi demonstran menurun setelah tuntutan massa diakomodir oleh DPRD.

    Daerah lain yang menaikkan PBB-P2 adalah Kota Cirebon. Beredar kabar kenaikan PBB-P2 mencapai 1000 persen. Namun hal ini dibantah oleh Wali Kota Cirebon Effendi Eko. Kepada wartawan, dia mengaku kenaikan hanya beberapa persen, tanpa menyebut angka pastinya.

    Warga pun merespons kenaikan ini. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi mendesak pembatalan kenaikan PBB dan mencabut Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

    Mereka mengancam jika tuntutan tidak terpenuhi akan menggelar unjuk rasa.

  • KPK: OTT Inhutani V Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sita Barang Bukti Senilai Rp2 Miliar – Page 3

    KPK: OTT Inhutani V Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sita Barang Bukti Senilai Rp2 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

  • Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    GELORA.CO – Ternyata tak hanya Pati yang menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) besar-besaran sebesar 250 persen.

    Meski kini diklaim Bupati Pati Sudewo PBB sudah diturunkan, namun aksi kemarahan warga terlanjur tuntut turunnya Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

    Dan kini kenaikan PBB yang diikuti dengan demonstrasi juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan naik 300%.

    Pati, Jawa Tengah naik 250%.

    Kenaikan PBB

    Kab Semarang, Jawa Tengah naik 400% dan Kab. Jombang, Jawa Timur naik 400%.

    Ada lagi?

    Demikian tweet akun X Rebornian48, dikutip pada Rabu (13/8).

    Ada yang menduga kenaikan PBB serentak di beberapa wilayah ini perintah dari pusat.

    “Berarti kenaikan pajak ini perintah dari pusat ya, kok semua kabupaten pada rame menaikkan pajak.”

    Pati, Banyuwangi, Jombang.

    Pati 250%

    Banyuwangi 200%

    Jombang malah 300%

    “Pati saja berani protes gede, Jombang jg harus berani bersatu.”

    Demikian tweet akun X madam dhenok.

    Atas naiknya PBB yang ugal-ugalan ini akun X tahadrudddin menyebut harus disikapi dengan serius, ada apa sebenarnya?

    Akun X TahooMan juga menyebut jika Pati berani “Menyala” gara2 kenaikan pajak PBB 250%.

    Maka Jombang Wajib “berKobar” karena pajak yg mencolot 300%.

    Ojo gelem Diatur model Kompeni, Rekk!!

    Gak melok makani, Gak melok ngopeni.. Kok malah meres kringet’e rakyat..

    Negoro Simbokne AnCok!

    Dari Pati api perlawanan kenaikan pajak menjalar ke Banyuwangi

    BANYUWANGI 200%, JOMBANG 300%

    Apakah akan menjalar ke seluruh Indonesia???,” demikian tweet akun X Never.

    Sementara itu, warga Pulolor, Kabupaten Jombang Fattah Rochim melakukan aksi membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2) menggunakan uang koin.

    Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kenaikan pajak mencapai 400 persen.

    Fattah mengaku PBB rumahnya pada 2023 hanya sekitar Rp400 ribu.

    Namun, pada 2024 melonjak menjadi Rp1,23 juta dan kembali naik menjadi Rp1,32 juta pada 2025.

    “Kami protes karena pajaknya langsung tinggi. Dari 2023 itu kan masih sekitar kurang Rp400 ribu lah ya per tahun. Tahu-tahu tahun 2024 menjadi Rp1.238.428. Saya pernah protes waktu itu,” kata Fattah, Selasa (12/8).

    Dia mengaku pernah mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang tahun lalu.

    Namun, jawaban yang diterima hanya janji evaluasi.

    “Saya tanya (yang menghitung) appraisal itu siapa? saya tanya kepala desa. Terus ini apa? Tolong saya minta untuk kebijakan ini siapa yang buat? ‘Ya, nanti kami evaluasi’. Artinya, evaluasi itu evaluasi apa,” ujarnya.

    Namun, setahun berselang informasi yang dia dapat malah kenaikan kembali PBB rumahnya menjadi Rp1,3 juta.

    “Saya tunggu-tunggu di 2025 kok naik lagi menjadi Rp1.325.000 berarti kan naik Rp100.000, di situ saya jengkel,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia kaget saat mengetahui ada denda 1 persen per bulan.

    Walhasil, total tagihan pajaknya membengkak menjadi lebih dari Rp2,5 juta.***

  • Tersandung Korupsi Kereta Api di Sulsel, Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Commitment Fee Rp3 Miliar

    Tersandung Korupsi Kereta Api di Sulsel, Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Commitment Fee Rp3 Miliar

    FAJAR.CO.ID — Proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, termasuk jalur Makassar-Parepare di Sulsel menjadi bancakan korupsi. Sudewo yang saat ini menjabat bupati Pati, juga ikut tersandung dugaan korupsi proyek jalur kereta api.

    Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api yang ikut menyeret nama Sudewo, ketika dia masih menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan pernah menyita uang senilai Rp3 miliar dari rumah Sudewo.

    Uang Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo diduga aliran dana commitment fee terkait proyek jalur kereta api.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” beber Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Korupsi yang terjadi pada proyek jalur kereta api ini, diduga dengan membuat pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pihak yang berhasil memuluskan pemenang tender proyek yang telah direkayasa itu diduga menerima commitment fee.

  • Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja dan panen raya di Kelurahan Raya, Kabupaten Maros, Selasa (12/8).

    Kegiatan diawali perjalanan perahu menyusuri kawasan Kars Rammang-rammang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan Geopark Maros-Pangkep yang terkenal dengan bentang alam karst terbesar ketiga di dunia.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, berperan sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun.

    “Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari combine harvester, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujar Titiek dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

    Titiek menekankan sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” ucap Titiek.

    Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp 420 juta untuk Pemkab Maros. Bantuan benih jagung senilai Rp 900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menyampaikan produksi padi Sulsel pada Januari-Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik.

    Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid. “Surplus beras di Maros dan Sulsel mencerminkan kekuatan kerja sama pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fatmawati mengungkapkan pertumbuhan produksi tahun ini naik 443 ribu ton GKG dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi bantalan ketahanan pangan nasional.

    Terkait panen raya dan tudang sipulung, Fatmawati menilai kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil bumi, tetapi juga meneguhkan komitmen Sulawesi Selatan mengamankan pasokan beras Indonesia.

    Selain itu, forum tudang sipulung yang merupakan forum musyawarah petani khas Sulsel juga dinilai menjadi ruang strategis untuk membahas strategi peningkatan produktivitas, adaptasi teknologi, dan mitigasi risiko pertanian.

    “Melalui sinergi pentahelix – pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, dan media-, kita bisa menjaga Sulsel tetap menjadi lumbung pangan nasional,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Fatmawati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang dapat memperkuat produksi pada musim tanam berikutnya.

    Dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan kerja sama lintas sektor, ia memastikan Sulsel siap melangkah sebagai lumbung pangan nasional.

    “Kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia hujan ringan pada Rabu. Prakirawan BMKG Sekar Anggraeni pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta Rabu  menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Banda Aceh, berawan tebal di di Pekanbaru, serta asap atau kabut di Kota Padang.

    “Hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Medan, sedangkan Tanjung Pinang diprakirakan hujan dengan intensias sedang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Pangkal Pinang, hujan ringan di Kota Jambi dan Palembang, serta hujan dengan intensitas sedang di Bengkulu.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Bandarlampung,” ujarnya.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di Kota Surabaya diprakirakan berawan tebal, sedangkan Kota Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta berpotensi hujan ringan. Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi cerah berawan di Denpasar, berawan di Kota Kupang, dan berawan tebal di Kota Mataram.

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, Kota Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin diprakirakan hujan ringan, sementara Tanjung Selor berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di Palu dan Mamuju,” ucapnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprakirakan berawan di Kota Merauke, sedangkan Kota Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya diprakirakan hujan ringan.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Sorong dan Nabire,” tutur Sekar.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Potensi banjir rob juga diprakirakan terjadi di Pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

    “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.