Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.

    Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    Adapun, jalur khusus, atau  juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.

    “Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).

    Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.

    Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

    Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.

    “Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.

    Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

    Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara. 

    “Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.

    Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.

    “Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.

    Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.

    Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.

    Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

    Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

    Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.

    Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

    “Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.

    Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

  • ​Pidato Prabowo Soal Hukum Tidak Pandang Bulu, Begini Respons Pengamat

    ​Pidato Prabowo Soal Hukum Tidak Pandang Bulu, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahan mendapatkan respons positif dari Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar.

    Menurut Harris, hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. “Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris Arthur, dalam keterangan tertulis.

    Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu menambahkan, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga tarik-menarik kepentingan politik dalam penegakan hukum membuat masyarakat kerap skeptis terkait penegakan hukum di Indonesia.

    “Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” sambung Harris.

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak tantangan dan rintangan, terutama budaya birokrasi hukum yang transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan bisa menjadi hambatan serius.

    “Adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, bukan hal mudah untuk diubah. Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” terang Harris yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI). 
     

    Lebih jauh, Harris menilai ada beberapa langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah. Pertama, memperkuat independensi aparat penegak hukum agar proses hukum, terutama yang menyangkut elite politik atau aparat negara, benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan. Kedua, menjamin transparansi dalam penanganan kasus besar, khususnya korupsi, agar publik bisa menilai konsistensi pemerintah.

    “Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh. Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” kata ⁠Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) itu.
     
    Pentingnya peran organisasi profesi

    Tak cukup itu saja, Harris juga menekankan pentingnya kolaboarsi yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan, tak terkecuali peran organisasi profesi di bidang hukum seperti Peradi, Ikadin dan yang lainnya.

    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas,” kata dia.

    Selain itu, organisasi profesi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat, melalui edukasi hukum publik yang membuat warga lebih sadar akan hak dan kewajibannya.

    Harris menyimpulkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil. “Namun, momentum ini hanya akan berarti jika diikuti langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum,” pungkasnya.

    Jakarta: Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahan mendapatkan respons positif dari Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar.
     
    Menurut Harris, hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. “Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris Arthur, dalam keterangan tertulis.
     
    Wakil Rektor Universitas Jayabaya itu menambahkan, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga tarik-menarik kepentingan politik dalam penegakan hukum membuat masyarakat kerap skeptis terkait penegakan hukum di Indonesia.

    “Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” sambung Harris.
     
    Meski begitu, ia mengakui masih banyak tantangan dan rintangan, terutama budaya birokrasi hukum yang transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan bisa menjadi hambatan serius.
     
    “Adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, bukan hal mudah untuk diubah. Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” terang Harris yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI). 
     

     
    Lebih jauh, Harris menilai ada beberapa langkah penting yang perlu ditempuh pemerintah. Pertama, memperkuat independensi aparat penegak hukum agar proses hukum, terutama yang menyangkut elite politik atau aparat negara, benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan. Kedua, menjamin transparansi dalam penanganan kasus besar, khususnya korupsi, agar publik bisa menilai konsistensi pemerintah.
     
    “Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh. Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” kata ⁠Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) itu.
     

    Pentingnya peran organisasi profesi

    Tak cukup itu saja, Harris juga menekankan pentingnya kolaboarsi yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan, tak terkecuali peran organisasi profesi di bidang hukum seperti Peradi, Ikadin dan yang lainnya.
     
    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas,” kata dia.
     
    Selain itu, organisasi profesi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat, melalui edukasi hukum publik yang membuat warga lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
     
    Harris menyimpulkan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil. “Namun, momentum ini hanya akan berarti jika diikuti langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata Regional 16 Agustus 2025

    Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata Regional 16 Agustus 2025

    Tanggapi Pidato Prabowo soal Penegakan Hukum, Guru Besar UNM: Bermakna jika Diterjemahkan dalam Langkah Nyata
    Editor
     
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar menilai Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
    Hal itu disampaikan Harris menanggapi pidato Presiden Prabowo pada sidang tahunan MPR, yang menekankan pentingnya hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu.
    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pidato itu harus diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh para pembantu Presiden.
    “Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (16/8/2025).
    Harris yang juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya dan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI) menilai, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari praktik korupsi hingga mafia peradilan.
    Menurutnya, masa awal pemerintahan Prabowo menjadi momentum emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial.
    “Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi elite belum terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” ujar Harris.
    Namun, ia mengingatkan adanya tantangan besar, seperti resistensi birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional serta intervensi politik dari pihak berkepentingan.
    Harris menekankan empat langkah penting bagi pemerintah:
    Sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi dan Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Harris juga menekankan pentingnya kolaborasi negara dengan organisasi profesi hukum.
    “Reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara. Peradi, Ikadin, dan lainnya punya peran penting memperkuat standar etik advokat, menjaga kompetensi profesional, serta memberi masukan regulasi,” jelasnya.
    Organisasi profesi, lanjutnya, juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat melalui edukasi hukum publik.
    Pada sidang tahunan MPR, Prabowo menyoroti mengenai penegakan hukum. Berikut kutipan pidato Prabowo terkait penegakan hukum:
    Sebagai Presiden Republik Indonesia saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realitas terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net out flow of national wealth.
    Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah, kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya Pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.
    Ibarat sebuah badan kalau darahnya terus mengalir keluar maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus kita berpotensi jadi negara gagal. karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu.
    Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
    Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45 yaitu rancang bangun blue print negara bagaimana negara harus dijalankan yang semua sudah tertuang dalam undang-undang dasar 1945 Saya yakin bangsa kita akan selamat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum BULOG memberikan penjelasan terkait salah kaprah soal stok beras nasional. 

    Penjelasan ini untuk menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan harga beras di pasar yang tetap tinggi meski stok beras nasional melimpah.

    Perum BULOG menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta. 

    Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton.

    Jika dipersentase, angka itu hanya 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

    Direktur Utama Perum BULOG, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. 

    Meski begitu, ia memastikan Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga demi membantu masyarakat. 

    “Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir  beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya dalam siara pers, Sabtu, 16 Agustus 2025.

    Walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional, akan tetapi BULOG  adalah badan usaha dengan pemilik stok beras  terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. 

    Makanya, menurut Achmad Rizal Ramdhani, 

    BULOG sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

  • Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Fajar.co.id, Makassar – PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Makassar Airport Network
    (MAN) pengelola dan operator Jalan Tol Makassar akan menerapkan penggunaan struk digital untuk
    seluruh transaksi di semua Gerbang Tol Otomatis (GTO), mulai 17 Agustus 2025. Kebijakan ini
    merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital serta
    peningkatan layanan kepada pengguna jalan.

    Direktur Utama PT Makassar Metro Network, Ismail Malliungan, menjelaskan bahwa kebijakan ini
    dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol, sekaligus menghadirkan solusi yang
    ramah lingkungan.

    “Penerapan struk digital merupakan langkah konkret perusahaan dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus mengedepankan keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas. Inisiatif ini juga memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan tol, dengan memudahkan akses dalam penyimpanan bukti transaksi tanpa harus khawatir kehilangan struk fisik” ujarnya.

    Pengguna jalan tol nantinya akan mendapatkan bukti transaksi dalam format digital yang dapat
    diakses melalui situs resmi perusahaan www.tolmakassar.com dan Aplikasi NITA. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna, penerapan struk digital ini juga diharapkan bisa mempercepat proses transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrean kendaraan.

    Penerapan struk digital ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem
    dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tata cara penggunaan sistem elektronik dalam
    transaksi, serta mengakui keabsahan struk digital sebagai bukti pembayaran yang sah. Melalui
    kebijakan ini, perusahaan juga turut mendukung inisiatif penerapan digitalisasi layanan publik,
    sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam
    kegiatan operasional perusahaan.

  • Kondisi Pemuda Makassar Idap Gagal Ginjal Sejak Umur 15, Sudah Cuci Darah 300 Kali

    Kondisi Pemuda Makassar Idap Gagal Ginjal Sejak Umur 15, Sudah Cuci Darah 300 Kali

    Jakarta –

    Kisah Rahmat Putra (18) di Makassar viral di media sosial TikTok. Ia menceritakan pengalamannya menjalani cuci darah sejak usia 15 tahun karena mengidap gagal ginjal kronis stadium lima.

    Perjalanan panjang ini ia mulai sejak tahun 2022. Semenjak saat itu, ia harus fokus menjaga kondisi kesehatannya cuci darah sebanyak 3 kali seminggu.

    “Untuk saat ini saya tidak lanjut kuliah dikarenakan kondisi saya dan saya fokus berobat. Saya cuci darah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,” cerita Rahmat ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (15/8/2025).

    Selama perawatan, ia sempat berganti metode cuci darah. Pada satu tahun pertama, ia menjalani cuci darah dengan metode hemodialisis (HD) di rumah sakit. Setelahnya, selama dua tahun ia melakukan cuci darah dengan metode Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) yang bisa dilakukan di rumah.

    Namun, karena ia mengalami infeksi, ia harus kembali menggunakan metode hemodialisis di rumah sakit beberapa waktu terakhir.

    “Saya sudah cuci darah itu sekitar 310-an kali,” katanya.

    Rahmat didiagnosis gagal ginjal kronis karena gaya hidup kurang sehat saat itu dan ada kelainan pada ginjalnya. Ia mengatakan bisa setiap hari mengonsumsi minuman kemasan manis dan makanan kemasan asin. Ia juga mengaku sering begadang untuk menyaksikan pertandingan bola.

    Rahmat menceritakan dokter saat pemeriksaan menemukan ginjalnya memiliki kelainan dengan ukuran lebih kecil dibanding ginjal normal. Satu ginjalnya tidak berfungsi dan fungsi ginjal lainnya sudah di bawah 15 persen. Hal itu yang membuatnya harus menjalani cuci darah.

    Selain menjalani cuci darah, untuk menjaga kondisi tubuhnya Rahmat juga memiliki beberapa pantangan yang disarankan oleh dokter.

    “Nggak makanan tinggi garam dan pengawet, minum hanya sebatas 600 ml, minum manis udah nggak boleh, hanya boleh air putih. Lalu jangan stres,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • BP Taskin Genjot Program MBG, Sasar Kantong Kemiskinan Berbasis Data

    BP Taskin Genjot Program MBG, Sasar Kantong Kemiskinan Berbasis Data

    Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.

    “Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin,” ujar Budiman.

    Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.

    Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.

    Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.

    Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. “Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan,” jelas Budiman.

    BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.

    Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.

    Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri

    BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.

    BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.

    Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.
     
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
     
    “Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin,” ujar Budiman.

    Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.
     
    Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.
     
    Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.
     
    Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. “Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan,” jelas Budiman.
     
    BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.
     
    Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.
     
    Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri
     
    BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.
     
    BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • 3 Daftar Nama 76 Anggota Paskribaka 2025 dan Daerah Asalnya Nasional

    3 Daftar Nama 76 Anggota Paskribaka 2025 dan Daerah Asalnya Nasional

    Daftar Nama 76 Anggota Paskribaka 2025 dan Daerah Asalnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bakal bertugas pada Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI dikukuhkan di Istana Negara, pada Sabtu (16/8/2025).
    Mereka yang dikukuhkan ini akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2025.
    Upacara pengukuhan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Pembina Upacara.
    “Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2025, yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara,” kata Prasetyo, di Istana Negara, pada Sabtu.
    Usai pengukuhan, Prasetyo menyematkan lencana kepada pemimpin upacara, yakni Ritha Lovely, perwakilan daerah Papua Barat, sebagai tanda pengukuhan.
    Sebelum dikukuhkan oleh Prasetyo, para anggota Paskibraka juga mengucapkan ikrar Putra Indonesia.
    Pembacaan ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
     
    Dalam pengukuhan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
    Berikut nama-nama Paskibraka Tahun 2025:
    1. Aceh
    Muhammad Ridho
    Nathania Putri Diwansyah
    2. Sumatera Utara
    Adinata Kurniawan Harahap
    Kristine Andeska Br Ginting
    3. Sumatera Barat
    Habib Burhan
    Lulu Athul Fuadah
    4. Riau
    Rafael Varindra
    Alya Zahra Khalisah
    5. Jambi
    Frans Sokhi Lase
    Nindya Eltsani Fawwaz
    6. Sumatera Selatan
    Ahmad Noval Al Farizi
    Putu Elysa Boniarta
    7. Bengkulu
    Rizqullah Naufal Habibie Bl
    Khanza Nabilla Putri
    8. Lampung
    Muhammad Ghaalib Al Ghifari
    Ni Made Ira Puspa Nandini
    9. Kepulauan Bangka Belitung
    Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
    Fitri Atiqah Mahya
    10. Kepulauan Riau
    Bagas Yudha Pratama
    Thifaal Maahirah Atika
    11. DKI Jakarta
    Farrel Argantha Irawan
    Sultana Najwa
    12. Jawa Barat
    Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
    Kyla Princessa
    13. Jawa Tengah
    Muhammad Rasya Alfarelhudy
    Anindya Putri Aprilia
    14. Daerah Istimewa Yogyakarta
    Faishal Ahmad Kurniawan
    Naura Aullia Putri Darmawan
    15. Jawa Timur
    Arka Bintang Is’adkauthar
    Kayla Zahra Tastaftian Elfirin
    16. Banten
    Affan Zahwan Ramadhan
    Daniella Shia Caely
    17. Bali
    I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana
    Ni Putu Anindya Permata Wardana
    18. Nusa Tenggara Barat
    Arafat Abdullah Hanif
    Mutia Yuningsih
    19. Nusa Tenggara Timur
    Paulus Gregorius Afrizal
    Merlin Anggraeni Mausali
    20. Kalimantan Barat
    Gregorius Marhico
    Chelsea Olivia
    21. Kalimantan Tengah
    Angga Nugraha Za’ahir
    May Wulandari
    22. Kalimantan Selatan
    Dimas Budiman
    Alvina Dhiya Kamila Faradisa
    23. Kalimantan Timur
    El-Rayyi Mujahid Faqih
    Putri Nur Azizah
    24. Kalimantan Utara
    Nabil El Zahr
    Tabella Ismayati Assa
    25. Sulawesi Utara
    Firji Beeg
    Bianca Alessia Christabella Lantang
    26. Sulawesi Tengah
    Riswan Komian
    Anggita Damayant
    27. Sulawesi Selatan
    Nadhif Infanteri Ibha
    Aliah Sakira
    28. Sulawesi Tenggara
    Muhammad Faiq Alimuddin
    Waode Alika Zea Chanidya
    29. Gorontalo
    Rahmat Hidayat
    Armelya Indira Zahra Habibie
    30. Sulawesi Barat
    Hilton Pratama Mantong
    Zalfa Naqiyya
    31. Maluku
    Samuel Frangki Balsala
    Inggrid Christiani Nahak
    32. Maluku Utara
    M. Aqsyahiful Ikram
    Beatrix Missy
    33. Papua
    Theodorus Alfredo Wanma
    Friyella Msiren
    34. Papua Barat
    Hayavi Arsenal Lemauk
    Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi
    35. Papua Pegunungan
    Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
    Kenny Maria Eluya
    36. Papua Tengah
    Matthew Farel Jun Abetyo Sawo
    Stince Clara Muyapa
    37. Papua Selatan
    Abraham Sarau
    Tersisia Devota Wanggimop
    38. Papua Barat Daya
    Frans Jemput
    Esterline Putri Wulandari Warmasen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Pemuda Makassar Idap Gagal Ginjal Sejak Umur 15, Sudah Cuci Darah 300 Kali

    Awal Mula Pemuda Makassar Cuci Darah Sejak Umur 15, Ini Gejala yang Dialami

    Jakarta –

    Kisah Rahmat Putra (18) menceritakan pengalamannya cuci darah sejak usia 15 tahun viral di media sosial TikTok. Ia menceritakan, pada tahun 2022 dirinya didiagnosis gagal ginjal kronis stadium lima karena gaya hidup tidak sehat seperti sering minum manis dan begadang, serta karena memiliki kelainan ginjal.

    Menurut dokter yang memeriksa, ukuran ginjal Rahmat lebih kecil dibandingkan ukuran ginjal orang-orang seumurannya.

    “Ukurannya seperti anak ginjal anak-anak dokter bilang,” kata Rahmat ketika dihubungi detikcom, Jumat (15/8/2025).

    Sebelum didiagnosis gagal ginjal kronis, Rahmat mengatakan dirinya sempat mengalami gejala-gejala awal berkaitan dengan kesehatannya. Namun, ia mengabaikan gejalanya lantaran tanda-tandanya dirasa ringan.

    Beberapa gejala yang dialaminya seperti kelelahan dan lemas meski istirahat cukup, mual dan muntah, wajah pucat, jarang buang air kecil, hingga dada sering berdebar meski tidak melakukan aktivitas berat.

    “Terus pipi saya bengkak apalagi kalau habis bangun tidur. Salahnya, waktu itu masih saya cuekin, padahal itu tanda-tanda ginjal sudah mulai rusak. Ginjal rusak itu nggak selalu sakit, tapi dia ngasih sinyal halus,” ceritanya.

    Kondisi itu akhirnya berlanjut sampai suatu waktu ia mengalami kejang dan dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit. Dari situ, dokter mendiagnosisnya gagal ginjal kronis dan Rahmat harus menjalani prosedur dialisis atau cuci darah.

    Rahmat menjalani cuci darah sebanyak tiga kali seminggu sejak 2022. Karena kondisinya saat ini, sejak lulus SMA ia hanya fokus untuk menjaga kondisinya.

    Pekan lalu, ia sempat dirawat di ruang High Care Unit (HCU) karena kembali mengalami kejang.

    “Kebetulan banget, saya baru keluar dari ruang HCU saraf seminggu yg lalu karna tensi saya yg tinggi 230/150 menyebabkan saya kejang-kejang 4 kali,” ceritanya.

    Ia berharap apa yang dilaluinya saat ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Menjaga gaya hidup sehat dengan makan bergizi seimbang dan aktivitas fisik merupakan beberapa faktor kunci ginjal yang sehat.

    “Usahakan memberikan makanan yang sehat untuk anak atau real food dan sayur sayuran. Kalau bisa suruh anak-anak untuk beraktivitas di luar rumah atau berolahraga jangan biasakan mereka bermain gadget dan begadang,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Viral Pemuda Makassar Cuci Darah Sejak Usia 15 Tahun, Awalnya Sering Minum Manis

    Viral Pemuda Makassar Cuci Darah Sejak Usia 15 Tahun, Awalnya Sering Minum Manis

    Jakarta –

    Seorang pemuda di Makassar, Rahmat Putra (18), menceritakan pengalamannya menjalani prosedur cuci darah atau dialisis sejak berusia 15 tahun. Pada saat itu, ia didiagnosis oleh dokter mengidap gagal ginjal kronis stadium 5.

    Rahmat menceritakan, kejadiannya berawal di tahun 2022. Ia mengalami kejang-kejang dan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Pada saat itulah ia didiagnosis gagal ginjal kronis.

    “Pada saat itu saya didiagnosis gagal ginjal kronis sejak umur 15 tahun, awal masuk SMA. Kata dokter dikarenakan ada kelainan di ginjal saya ditambah gaya hidup yang tidak sehat,” cerita Rahmat pada detikcom, Jumat (15/8/2025).

    “Ginjal saya mengecil dan hanya satu yang berfungsi, yang sisa satu itupun fungsinya sudah dibawa 15 persen,” sambungnya.

    Dokter yang memeriksa saat itu menemukan kedua ginjal Rahmat memiliki kelainan, ukurannya lebih kecil daripada ukuran ginjal pada umumnya. Bahkan, mereka menyebut ukuran ginjalnya seperti ginjal anak-anak.

    Karena fungsi ginjal yang tersisa hanya di bawah 15 persen, Rahmat akhirnya harus menjalani cuci darah sejak 2022 hingga saat ini.

    Selain memiliki kelainan pada ginjal, Rahmat mengakui gaya hidupnya saat itu juga kurang baik. Ia mengaku mengonsumsi minuman manis kemasan setiap hari dan sering begadang karena suka nonton pertandingan bola.

    “Pertama itu jarang minum air putih, lebih milih minum minuman kemasan, padahal ginjal butuh air putih buat kerjanya lebih maksimal. Kesalahan kedua itu suka makan keripik asin gurih, makanya tensi gue naik di 162/93 waktu awal sakit. Itu cukup tinggi untuk anak berusia 15 tahun,” ceritanya.

    “Kesalahan ketiga sering begadang dan tidur di atas jam 11 malam. Padahal waktu istirahat ginjal itu waktu kita tidur. Jadi kalau kita begadang, ginjal kita otomatis akan kerja,” tambah Rahmat.

    Rahmat berharap apa yang dialaminya saat ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang. Orang tua mungkin juga bisa lebih memerhatikan makanan atau minuman yang dikonsumsi anak.

    Menurutnya ada beberapa makanan yang dianggap biasa, padahal bisa memicu masalah kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak. Rahmat juga mengimbau orang-orang untuk menjaga aktivitas fisik untuk menjaga kondisi tubuh.

    “Lebih dijaga makanan yang dikonsumsi anak-anak batasi konsumsi nugget, sosis, daging kaleng, dan mie instan atau jajan-jajan ciki karena itu tinggi kandungan garam dan bahan pengawet. Batasi konsumsi minuman manis, bersoda, dan yang harus paling dihindari energy drink jika dikonsumsi anak,” tandas Rahmat.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)