Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Laga Semen Padang Vs PSM Makassar Pembuka di Pekan Ketiga, Ujian Berat untuk Pasukan Ramang?

    Laga Semen Padang Vs PSM Makassar Pembuka di Pekan Ketiga, Ujian Berat untuk Pasukan Ramang?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ajang Super League 2025/2026 sudah memasuki pekan ketiga.

    Untuk laga pekan ketiga ini, bakal dibuka dengan pertandingan seru yang mempertemukan tuan rumah Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    Semen Padang Vs PSM Makassar berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Jumat (22/8/2025) mulai pukul 16.30 WITA.

    Untuk tim tamu PSM Makassar, ini tentunya bakal menjadi pertandingan yamg berat.

    Alasannya karena tuan rumah Semen Padang tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai hasil positif yang diraih di pekan sebelumnya.

    Tim berjuluk Kabau Sira itu tampil mengejutkan mengalahkan tim bertabur bintang sekelas Dewa United dengan skor 2-0.

    Hasil ini membuat Semen Padang saat ini naik ke posisi 9 klasemen Super League dengan 3 poin. Sementara PSM ada di peringkat ke-13 dengan 2 poin.

    Sementara untuk PSM Makassar, mereka datang dengan performa yang masih abu-abu.

    Dengan komposisi pemain-pemain baru, skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares ini belum mampu meraih satu kemenangan pun di dua laga awal.

    PSM di Super League masih puasa kemenangan. Dalam dua laganya menelan hasil imbang 1-1, saat menjamu Persijap Jepara dan menantang Bhayangkara FC.

    Meski begitu, tim berjuluk Pasukan Ramang ini mendapatkan angin segar jelang laga.

    Sang kapten Yuran Fernandes yang sebelumnya terkena sanksi kemungkinan bisa kembali merumput dan tampil di laga ini.

    Menarik menantikan bagaimana panasnya duel Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    (Erfyansyah/fajar)

  • DPD RI kawal program sawah baru Presiden untuk wujudkan Astacita

    DPD RI kawal program sawah baru Presiden untuk wujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program pembukaan sawah baru Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8).

    Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan.

    Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani.

    “DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut.

    Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal.

    “Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

    Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

    “Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya.

    Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan.

    “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Kronologi Dua Wanita di Gowa Diciduk Polisi Gara-Gara Bayar Cicilan Motor Pakai Uang Palsu, Berdalih Tak Tahu

    Kronologi Dua Wanita di Gowa Diciduk Polisi Gara-Gara Bayar Cicilan Motor Pakai Uang Palsu, Berdalih Tak Tahu

    Hasil interogasi awal, kedua pelaku berdalih menerima uang palsu tersebut dari seseorang sebanyak Rp 500 ribu. Karena bentuknya yang mirip uang asli, kedua tak tahu kalau itu palsu dan mengira uang tersebut asli.

    “Terduga pelaku ini awalnya mendapatkan uang Rp 500 ribu. Pada esok harinya, dia melakukan top-up untuk membayar cicilan motor. Dugaan awal, pelaku tidak mengetahui kalau itu uang palsu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aditya menegaskan pihaknya masih menelusuri sumber utama uang palsu yang beredar. Ia memastikan akan terus menyelidiki dan mengungkap kasus peredaran uang palsu ini.

    “Berdasarkan keterangannya tadi, ada Rp500 ribu yang dia dapat dari pihak sebelumnya. Kami akan melakukan penyelidikan mendalam, termasuk mencari tahu ke mana Rp200 ribu itu dan siapa sumber utama peredaran uang palsu ini,” tegasnya.

     

  • 2 Bocah Pungut Makanan Sisa HUT RI Diundang ke Kantor Polisi, Diberi Sepeda dan Pulang Diantar Patwal

    2 Bocah Pungut Makanan Sisa HUT RI Diundang ke Kantor Polisi, Diberi Sepeda dan Pulang Diantar Patwal

    Liputan6.com, Jakarta Senyum malu-malu dua bocah kecil, Syamsul (7) dan Muhammad Aidil (7), akhirnya pecah menjadi tawa bahagia. Setelah viral karena terekam memunguti sisa kue di bawah kursi tamu undangan pada upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, keduanya kini pulang membawa sepeda, seragam baru, dan semangat hidup yang lebih besar.

    Momen sederhana mereka mengais sisa makanan di perayaan kemerdekaan sempat mengetuk hati jutaan orang. Video rekaman itu beredar luas di media sosial hingga ditonton lebih dari berjuta kali, memicu empati, haru, sekaligus teguran sosial bagi siapa saja yang menyaksikan.

    Kisah ini juga sampai ke telinga Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman. Dia tak tinggal diam. Janjinya untuk bertemu Syamsul dan Aidil pun ditepati pada Selasa (19/8/2025) malam.

    Di ruang kerjanya yang biasanya formal, suasana berubah cair penuh kehangatan. Syamsul dan Aidil disambut hangat, lalu menerima hadiah berupa sepeda, tas berisi seragam baru, buku, serta alat tulis.

    “Alhamdulillah, sesuai janji kami, hari ini kami mengundang kedua anak tersebut. Kami menyiapkan hadiah berupa sepeda agar bisa mereka gunakan berangkat ke sekolah. Kalau biasanya jalan kaki, sekarang bisa naik sepeda, lebih cepat dan tidak terlalu lelah,” ujar Aldy Sulaiman.

    Senyum polos itu semakin merekah ketika keduanya diminta menyebut cita-citanya. Dengan lantang, mereka menjawab ingin menjadi polisi. Sang Kapolres pun mempersilakan Syamsul dan Aidil duduk di kursi kerjanya, seolah memberi gambaran bahwa mimpi itu bukan hal mustahil.

    Tak berhenti di situ, Aldy bahkan memberikan koleksi helikopter mini kesayangannya, agar bocah-bocah itu pulang dengan harapan baru, bukan hanya hadiah.

    Saat kembali ke rumah, mereka diantar langsung dengan pengawalan Patwal. Selain sepeda dan perlengkapan sekolah, keluarga sederhana itu juga menerima sembako, beras, dan uang tunai. Tangis haru pun pecah di wajah orang tua mereka yang sehari-hari berjualan sayur di pasar.

    “Anak adalah generasi emas bangsa. Kita perlu perhatikan agar mereka tumbuh baik, sekolah dengan semangat, dan memiliki motivasi untuk mencapai cita-citanya,” pungkas Kapolres.

  • Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini

    Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini

    logo BMKG

    BMKG: Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di kota-kota besar di Indonesia didominasi oleh cuaca berawan dan hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Prakirawan BMKG Efa Septiani dalam prakiraan cuaca daring di Jakarta, Rabu, menyampaikan kondisi berawan dan berawan tebal berpotensi terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, disertai hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang serta potensi petir di Bandar Lampung.

    “Untuk Pulau Jawa, kondisi cuaca diprakirakan hujan namun berbeda intensitas setiap kotanya. Seperti di Serang, Semarang dan Yogyakarta diprakirakan hujan ringan, namun perlu diwaspadai bagi yang beraktivitas di luar ruangan di Jakarta, Bandung, Surabaya, diprakirakan hujan yang disertai petir,” jelasnya.

    Untuk wilayah Nusa Tenggara dan Bali, lanjut dia, cuaca berawan diprakirakan dialami wilayah Denpasar dan Mataram, serta cerah berawan di wilayah Kupang. Efa menjelaskan untuk wilayah Kalimantan terdapat potensi hujan yang disertai petir di Tanjung Selor, Pontianak, dan Samarinda, serta hujan intensitas ringan di Pangka Raya dan Banjarmasin.

    Di Pulau Sulawesi, kata dia, hanya Makassar yang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal. Sementara Palu, Mamuju, Manado, dan Kendari, berpotensi mengalami hujan ringan serta terdapat kemungkinan hujan intensitas sedang di Gorontalo. BMKG juga memprakirakan potensi hujan di wilayah Indonesia timur, termasuk memprediksi turunnya hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Diprakirakan pula adanya hujan intensitas sedang di Sorong dan hujan petir di Nabire.

    Sumber : Antara

  • Bentrok Demonstran Tolak PBB Naik dan Aparat di Bone Meluas, Puluhan Pengunjuk Rasa Ditangkap Makassar 19 Agustus 2025

    Bentrok Demonstran Tolak PBB Naik dan Aparat di Bone Meluas, Puluhan Pengunjuk Rasa Ditangkap Makassar 19 Agustus 2025

    Bentrok Demonstran Tolak PBB Naik dan Aparat di Bone Meluas, Puluhan Pengunjuk Rasa Ditangkap
    Tim Redaksi
    BONE, KOMPAS.com
    – Bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat gabungan TNI-Polri serta Satpol PP terus berlanjut hingga pukul 22.00 WITA pada Selasa (19/8/2025).
    Aksi unjuk rasa ini telah meluas ke empat titik, mengakibatkan puluhan pengunjuk rasa ditangkap.
    Unjuk rasa ini menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang awalnya berlangsung damai.
    Namun, situasi berubah menjadi bentrokan fisik antara ribuan pengunjuk rasa dan aparat keamanan setelah massa berupaya masuk ke kantor Bupati.
    Massa yang sebelumnya berkumpul di depan kantor bupati di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang Barat, akhirnya dihalau oleh aparat.
    Kondisi semakin memanas dengan aksi kejar-kejaran dan lemparan batu.
    Titik-titik bentrokan kini meliputi Jalan MT Haryono, Jalan Wahidin Sudirohusodo, sisi timur Jalan Ahmad Yani, serta Jalan HOS Cokroaminoto.
    “Massa dipukul mundur, tapi bentrok terus terjadi di empat titik. Sudah puluhan massa yang ditangkap,” ungkap Kifli melalui pesan singkat.
    Unjuk rasa ini dimulai dengan tertib pada pukul 13.15 WITA, namun berubah menjadi anarkis pada Selasa petang.
    Perubahan ini terjadi setelah Bupati Bone, Andi Asman Sulaeman, menolak untuk menemui pengunjuk rasa yang menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 yang mencapai 300 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Jakarta –

    Otoritas Singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait larangan penggunaan vape. Vape kini sejajar dengan masalah narkoba di Negeri Singa.

    Singapura juga menegaskan akan meningkatkan penegakan hukum, termasuk memberlakukan hukuman lebih berat, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Langkah tersebut diambil otoritas Singapura usai sebelumnya menetapkan illegal bagi vape atau rokok elektrik illegal.

    Penetapan itu rupanya tidak membuat pengguna vape berkurang. Sebaliknya, banyak anak muda Singapura yang mengonsumsi vape.

    “Sejauh ini kita memperlakukan vaping seperti tembakau — paling-paling kita hanya memberikan denda. Tetapi itu tidak lagi cukup,” tegas Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pernyataannya, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (19/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Wong saat berpidato pada National Day Rally yang digelar di kantor pusat Institut Pendidikan Teknik di Ang Mo Kio pada Minggu (17/8) waktu setempat.

    Vape Telah Dilarang di Singapura Sejak 2018

    Vaping telah dilarang di Singapura sejak tahun 2018 lalu. Di bawah aturan hukum yang kini berlaku di negara tersebut, menurut The Straits Times, tindakan memiliki, menggunakan, atau membeli vape memiliki ancaman hukuman denda SG$ 2.000 atau setara Rp 25,2 juta.

    Wong, dalam pidatonya, menambahkan bahwa otoritas Singapura akan mengenakan hukuman yang “jauh lebih berat”, termasuk hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat lagi bagi mereka yang menjual vape dengan zat-zat berbahaya.

    Disebutkan Wong dalam pidatonya bahwa sebuah “upaya edukasi publik secara besar-besaran” akan digalakkan, yang dimulai di sekolah-sekolahh, lembaga pendidikan tinggi, dan selama Dinas Nasional.

    Wong mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan memimpin upaya tersebut. Wong menggambarkannya sebagai “latihan menyeluruh yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan”.

    PM Singapura Singgung Masalah Penyelundupan Vape

    Dalam pidatonya, Wong menyebut vaping sebagai salah satu masalah serius. Dia mengatakan bahwa vape masih diselundupkan, meskipun telah dilarang.

    Kebanyakan vape ini, sebut Wong, mengandung zat adiktif dan berbahaya, termasuk etomidate — obat bius yang bekerja cepat dan dapat berbahaya jika digunakan di luar lingkungan medis yang terkendali.

    Vape yang mengandung etomidate, atau yang dikenal sebagai Kpod, belakangan ini menjadi sorotan di Singapura.

    “Vape itu sendiri hanyalah alat pengantar. Bahaya sebenarnya adalah isi yang ada di dalamnya. Saat ini, isinya adalah etomidate. Di masa mendatang, bisa jadi obat-obatan yang lebih buruk, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya,” kata Wong dengan nada memperingatkan

    Lihat juga Video ‘Heboh! DJ di Makassar Diduga Ajarkan Balita Isap Vape’:

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Sulsel Ricuh, Bupati Enggan Temui Massa

    Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Sulsel Ricuh, Bupati Enggan Temui Massa

    GELORA.CO  – Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh.

    Aksi massa berlangsung hingga Selasa (19/8/2025) malam

    Ribuan orang mengepung kantor Bupati Bone.

    Mereka menuntut pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai melonjak hingga 300 persen.

    Demo yang tadinya tertib kemudian memanas dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui massa. 

    Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang sejak pagi menggelar unjuk rasa sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan.

    Dari pantauan di lokasi, pagar besi yang menjadi pembatas antara massa dan aparat keamanan tidak mampu menahan desakan ribuan pendemo. 

     Situasi kian panas setelah sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah aparat.

    Amarah demontrasi kian membara, sehingga aksi lempar batu kembali terjadi. 

    Melihat kondisi mulai tidak terkendali, aparat kepolisian yang berjaga di lokasi terpaksa menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa.

    Semprotan air menyasar kerumunan di halaman kantor bupati dan di depan pintu masuk kantor bupati yang dijaga ketat barikade petugas.

    Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan masyarakat. 

     Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil yang kini tengah berjuang menghadapi kondisi ekonomi sulit.

    “Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban. Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” ujar Rafli lantang melalui pengeras suara.

    Dari pantauan di lapangan, sebagian massa berlarian menyelamatkan diri usai disemprot water canon.

    Namun ada pula yang tetap bertahan sambil berteriak menolak keras kebijakan tersebut. 

    Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, sempat lumpuh total akibat aksi ini.

    Hingga sore hari, aparat kepolisian bersama TNI masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan susulan

    Para pengunjuk rasa menuntut agar Bupati dan jajaran terkait membuka ruang dialog dan menunda penerapan kenaikan tarif hingga ada kajian ulang yang melibatkan masyarakat.

    Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa menegaskan akan tetap berada di lokasi hingga ada kepastian jawaban.

    Kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu rangkaian protes di Bone menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas di sejumlah daerah yang juga merasakan dampak penyesuaian pajak daerah