Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Viral Tabrak Lari di Makassar, Mobil Dirusak Massa, Sopir Wanita Ketahuan Nyabu

    Viral Tabrak Lari di Makassar, Mobil Dirusak Massa, Sopir Wanita Ketahuan Nyabu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Seorang wanita pengendara mobil di Kota Makassar, diamankan warga setelah menabrak sejumlah kendaraan di dua lokasi berbeda.

    Belakangan, ia diketahui positif narkoba. Insiden tabrak lari itu terjadi pada Rabu (20/8/2025) dan melibatkan sebuah Toyota Agya bernomor polisi B 1436 HKR yang dikemudikan AS (29).

    Peristiwa pertama terjadi di Jalan AP Pettarani, tepat di depan Ramayana, kemudian berlanjut hingga Jalan Sultan Alauddin.

    Kasubnit 2 Laka Satlantas Polrestabes Makassar, Ipda Darwis, mengatakan pengemudi tersebut tidak berhenti setelah menabrak pengendara motor. Justru ia melarikan diri hingga menabrak kendaraan roda enam.

    “Setelah kejadian pertama, pengemudi mobil tidak berhenti melainkan kabur. Namun, warga mengejarnya hingga di Jalan Sultan Alauddin, pengemudi kembali menabrak sebuah kendaraan roda enam,” ujar Darwis, Kamis (21/8/2025) malam.

    Aksi pelarian itu memicu kemarahan warga. Massa kemudian menghadang mobil AS dan merusaknya. Pengemudi pun menjadi sasaran amukan.

    “AS mengalami luka pada bagian kepala, bibir berdarah, serta sakit di punggungnya karena sempat menjadi sasaran amukan warga,” tambah Darwis.

    Polisi juga menemukan kejanggalan pada identitas kendaraan. Nomor polisi yang terpasang, B 1436 HKR, tidak sesuai dengan STNK. Plat asli mobil tersebut adalah DD 1679 VH.

    Hingga kini, identitas korban tabrakan, baik pengendara motor maupun sopir kendaraan roda enam, belum diketahui. Keduanya juga belum melapor ke pihak berwajib.

    “Kasus ini masih dalam proses lidik. Kami terus mendalami kronologi dan mencari keterangan saksi-saksi,” Darwis menuturkan.

  • Tok! Daftar Nama-nama Pengurus DPTD PKS se-Sulsel

    Tok! Daftar Nama-nama Pengurus DPTD PKS se-Sulsel

    “Apalagi, PKS di Sulsel sebenarnya punya basis kader yang luar biasa, tetapi belum secara signifikan mendapatkan perolehan suara dan kursi di beberapa kabupaten/kota. Hal ini membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang bisa melahirkan cara pendekatan baru dalam menggaet kelompok pemilih,” jelasnya.

    Kemudian, proses peremajaan dalam partai politik juga bertujuan agar tidak tercipta stagnasi politik. Sebab, jika kader-kader lama terus memproduksi kegiatan partai dengan pendekatan yang tidak sesuai dengan konteks dan kebutuhan pemilih masa kini, maka partai bisa tertinggal.

    “Regenerasi ini juga mempertimbangkan faktor kelompok pemilih, di mana dominasi terbesar ada pada kelompok muda. Pengurus yang masih berusia muda, apalagi di posisi pengurus inti, akan lebih mudah memahami kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi para pemilih. Hal ini akan membantu meningkatkan nilai elektoral dan citra partai,” ungkapnya.

    Namun begitu, PKS juga harus tetap memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi capaian pengurus sebelumnya, baik di kontestasi Pileg maupun pilkada 2024 lalu. Evaluasi ini bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam proses regenerasi. Sebab dalam partai politik, perlu ada mekanisme punishment and reward.

    Model punishment and reward ini, kata dia, bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader militan yang punya kemampuan, kapasitas, dan kinerja baik, untuk menjadi pengurus inti di tingkat organisasi, misalnya di kabupaten/kota.

    “Begitu juga sebaliknya, kader yang tidak menjalankan amanat partai atau berkontribusi secara maksimal perlu dikenakan sanksi. Mekanisme ini akan memacu kerja pengurus karena mereka merasa ada evaluasi yang dilakukan secara terbuka,” terangnya.

  • Prediksi Pengamat Soal Nasib Nasdem Sulsel Jika Benar Rusdi Masse Mundur, Golkar Diuntungkan?

    Prediksi Pengamat Soal Nasib Nasdem Sulsel Jika Benar Rusdi Masse Mundur, Golkar Diuntungkan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia Ras MD menilai isu mundurnya Rusdi Masse (RMS) dari partai Nasdem bukan lagi hal baru. Pasalnya, rumor ini sudah beredar luas di platform media sosial sejak awal tahun 2025.

    Bahkan isu kuat terakhir jika RMS akan meninggalkan partai besutan Surya Paloh ini ditandai dengan sosok Muammar Ferirae Gandi ditunjuk sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel
    yang tak lain adalah putra RMS.

    “Nah, kita nantikan saja pengunduran resmi RMS dari Nasdem. Jika akhirnya RMS putuskan mundur, ini akan menjadi perbincangan menarik perihal dinamika parpol di sulsel dalam menyambut Pemilu mendatang. Apakah nyata efek RMS di partai Nasdem di Pemilu lalu 2024 ataukah partai Nasdem tetap bisa menjadi partai pemenang tanpa efek RMS,” jelas Ras dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Menurut pengamat politik itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.

  • Bank Sulselbar Dorong Budaya Menabung di Lingkungan Pesantren, Ribuan Santri Buka Rekening Simpel IB

    Bank Sulselbar Dorong Budaya Menabung di Lingkungan Pesantren, Ribuan Santri Buka Rekening Simpel IB

    Selain itu, melalui kegiatan ini juga penetapan Agen Laku Pandai, pemberian fasilitas KUR senilai Rp385 juta dan bantuan pembangunan pesantren melalui perbankan.

    “Hari Indonesia Menabung merupakan momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa budaya menabung fondasi dari kemandirian finansial. Menabung bukan sekadar menyimpan uang, tetapi juga melatih disiplin, membentuk karakter, serta menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cemerlang,” tutur Dirhamsyah.

    Peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Amir Fil Jannah, Kabupaten Bone, Rabu, (20/08/25).

    Sejalan dengan itu, Bulan Literasi Keuangan juga hadir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, baik konvensional maupun syariah.

    Dirhamsyah optimistis dan percaya bahwa literasi keuangan yang baik akan melahirkan masyarakat yang lebih bijak dalam mengelola uang. Tak hanya itu, masyarakat juga lebih siap menghadapi risiko dan lebih mandiri dalam membangun ekonomi keluarga maupun bangsa.

    Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) Tahun 2025 di Pondok Pesantren Al Amir Fil Jannah, Kabupaten Bone. (20/08/25) merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

    Kemudian dirangkaikan dengan Bulan Literasi Keuangan (BLK) Tahun 2025 yang telah berlangsung sejak Mei di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan ini wujud nyata pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang mendorong pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan secara bijak.

    Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) Tahun 2025 merupakan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS dan Bank Sulselbar Sulselbar, bersama Yayasan Pondok Pesantren Al Amir Fil Jannah, yang dihadiri 1100 peserta terdiri dari santri, asatidz/asatidzah, serta pengurus yayasan dan berlokasi di halaman Ponpes Al Amir Fil Jannah.

  • Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons isu perubahan iklim.

    “Bapak-Ibu sekalian tentu kita bisa rasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah, yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada acara Nusantara Energy Forum di NT Tower Lantai 5, Jakarta, Rabu (20/8).

    Bima memaparkan, berdasarkan data yang diperolehnya, sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari industri pengolahan.

    Sektor lain meliputi pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, serta perikanan. Selain itu, transportasi juga menyumbang emisi cukup signifikan, ditambah persoalan sampah dan limbah yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan. Dari potensi tenaga bayu sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt, demikian juga dengan energi surya, pemanfaatannya masih sangat kecil.

    “10 provinsi yang melaporkan bahwa capaian porsi dari energi baru terbarukan dalam porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2023 [yang] telah melebihi target. 10 provinsi saja. Bengkulu, Sumsel (Sumatera Selatan), Sumut (Sumatera Utara), Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Kepulauan Bangka Belitung), DKI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Jabar (Jawa Barat), DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sulut (Sulawesi Utara), dan Sulsel (Sulawesi Selatan),” ujarnya.

    Selain itu, Bima juga mendorong daerah mulai menerapkan penganggaran hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ia berharap strategi ini dapat diimplementasikan lebih luas.

    “Jadi gubernur membantu kota/kabupaten apabila ada pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan. Kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi namanya,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari komitmen mengendalikan emisi karbon. Komitmen itu diwujudkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.

    NZE merupakan kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dengan jumlah yang dapat diserap kembali melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon secara simultan.

    Bima juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengelolaan energi dan lingkungan. Misalnya, Kota Surabaya dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik.

    Di Provinsi Bali, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterapkan. Kabupaten Banyuwangi mengembangkan konsep desa wisata berbasis konservasi, sementara Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota. Adapun Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri.

    Terakhir, Bima optimistis kehadiran kepala daerah yang mayoritas berasal dari generasi muda akan membuat isu lingkungan menjadi atensi bersama. Dengan begitu, kolaborasi lintas pihak diharapkan semakin kuat.

    “Jadi ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasaannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Orang Teluka Dalam Demo Ricuh di Bone, Begini Reaksi Gubernur Sulsel

    Puluhan Orang Teluka Dalam Demo Ricuh di Bone, Begini Reaksi Gubernur Sulsel

    Sebagai informasi, aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu awalnya berlangsung aman dan damai di depan Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8/2025).

    Tak lama berselang, sejumlah massa kemudian menjebol pagar utama kantor bupati yang telah dipasang kawat berduri. Massa pun perlahan meringsek masuk ke halaman kantor bupati.

    Melihat keadaan itu, sejumlah pejabat Pemkab Bone akhirnya menemui massa yang terus melakukan orasi. Kedua belah pihak kemudian duduk bersila bersama sambil berdiskusi mengenai kenaikan PBB di Bone.

    Sayangnya, diskusi tersebut berlangsung alot dan tidak membuahkan hasil. Demonstran tidak menerima penjelasan para pejabat Pemkab Bone hingga petang tiba.

    Setelah malam menjelang, para pejabat Pemkab Bone beranjak meninggalkan lokasi. Demonstran memutuskan untuk tetap berada di halaman Kantor Bupati dan menuntut Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasaluddin untuk hadir menemui massa.

    Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, Kepolisian pun memerintahkan para demonstran untuk mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, peringatan itu tidak diindahkan sehingga aparat melakukan upaya paksa dengan menggunakan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.

    Kericuhan pun tidak terelakkan. Massa yang terdiri dari berbagai organisasi dan warga Kabupaten Bone membalas tembakan gas air mata dengan lemparan batu.

    Kericuhan itu baru mereda sekitar pukul 01.00 Wita, tak lama setelah pihak Pemkab Bone mengumumkan penundaan kenaikan PBB-P2 yang dinilai menyengsarakan masyarakat.

  • DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Hal itu disampaikannya untuk merespons penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan jangan sampai penurunan anggaran pusat ke daerah ditutup dengan cara instan, seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani rakyat kecil.

    “Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak, melainkan bisa dengan cara mengoptimalkan BUMD, memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Menurut dia, jika pemerintah daerah hendak menyesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) maka langkah tersebut harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” katanya.

    Dia pun menyoroti kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone, di mana

    “Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.

    Dia menambahkan pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang selama ini memang masih sangat bergantung pada TKD.

    “Di wilayah seperti itu, sektor jasa dan sumber PAD lain belum berkembang. Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • VIDEO: Demonstrasi di Bone Berujung Rusuh, Warga-Polisi Bentrok!

    VIDEO: Demonstrasi di Bone Berujung Rusuh, Warga-Polisi Bentrok!

    Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Massa dan aparat terlibat aksi saling lempar hingga menyebabkan lima petugas terluka. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

    Ringkasan

  • Polisi Bongkar Rute Penyelundupan Narkoba Diduga Jaringan Freddy Pratama, 2 Kurir Ditangkap

    Polisi Bongkar Rute Penyelundupan Narkoba Diduga Jaringan Freddy Pratama, 2 Kurir Ditangkap

    Sebagai informasi, Polisi sebelumnya berhasil menagkap seorang pria di Pelabuhan Nusantara, lantaran berusaha menyelundupkan 20 kilogram sabu yang disimpan dalam koper. Dalam aksinya, pelaku menggunakan empat identitas berbeda.

    Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menyebutkan bahwa pelaku bernama Saripudin Hidayat, warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

    “Petugas kami dari Polsek Pelabuhan Nusantara mencurigai gerak gerik pelaku. Setelah koper biru tua miliknya diperiksa, ditemukan 20 bungkus sabu siap edar,” kata Indra saat konferensi pers, Jumat (1/8/2025).

    Selain sabu, polisi juga mengamankan uang tunai Rp1,1 juta, dua ponsel, lima kartu SIM dari berbagai provider, serta empat KTP dengan nama berbeda yang semuanya diduga digunakan oleh pelaku.

    “Empat KTP itu atas nama Febriansyah, Deni Mulyadi, Muhammad Rezky Al Amin dan M Haikal,” ungkapnya.

    Indra menjelaskan bahwa identitas palsu dan banyaknya kartu SIM memperkuat dugaan bahwa pelaku bagian dari jaringan narkoba terorganisir.

    “Modus seperti ini umum digunakan dalam sindikat narkoba. Kami sedang mendalami peran pihak lain yang diduga jadi penghubung atau penerima,” lanjutnya.

    Pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun.

    “Ini bukan akhir. Ini awal pengembangan besar-besaran. Kami akan buru pelaku lainnya, termasuk pengendali jaringan di balik layar,” tutupnya.

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.