Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (25/8/2025).
Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto dinilai berjasa pengembangan pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.
“Beliau berjasa luar biasa dalam pengembagan layanan kesehatan di Indonesia. Beliau adalah seorang dokter militer dan akademisi yang dikenal atas inovasi di bidang kesehatan untuk terapi stroke dan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar pembawa acara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Penganugerahan Tanda Kehormatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73, 74, 75, 76, dan 78/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
Prabowo pun mengucapkan secara langsung rasa terima kasihnya kepada 117 tokoh dalam pidatonya di acara tersebut.
“Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.
Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto lahir 5 Agustus 1964 di Sitisewu, Yogyakarta. Terawan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1990.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan dalam bidang militer dengan masuk Sepawamil 1990. Sekarang, pendidikan ini dikenal sebagai Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia.
Dalam bidang kedokteran, Terawan melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Universitas Airlangga (Unair) dengan mengambil spesialis radiologi dan lulus pada 2004.
Setelah itu, Terawan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia berhasil mendapatkan gelarnya pada 2013.
Karier Terawan di kemiliteran dimulai saat menjadi dokter militer di TNI Angkatan Darat pada 1990. Tugas pertamanya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat di Mataram, Lombok selama delapan tahun, mulai dari 1990-1998.
Terawan juga pernah tercatat sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan pada 2009. Selain itu, ia merupakan dokter ahli di RSPAD Gatot Soebroto.
Setelah itu, Terawan menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan memiliki pangkat mayor jenderal pada 2016.
Ia kemudian ditunjuk menjadi Menkes pada Oktober 2019 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Terawan resmi pensiun dari dunia kemiliteran.
Jabatan sebagai Menkes tersebut hanya diemban Terawan Agus Putranto selama satu tahun. Saat itu, posisinya sebagai Menkes digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: SULAWESI SELATAN
-

Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berharap diakomodir, dalam pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Itu diungkapkan mengingat pengusulan PPPK Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025).
“Semoga R2-R4 aman semua,” kata Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diketahui telah mengantongi nama-nama yang diusulkan. Itu berdasarkan koordinasi Rivaldi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),
“Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua,“ ujarnya.
Soal siapa yang telah diusulkan, Rivaldi mengaku belum tahu pasti. “Sejauh ini kami belum mengetahui ini, jumlah dan nama-namanya akan diumumkan nanti,” terangnya.
Kata Rivaldi, nama-nama itu nantinya akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.
“Nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ucap Rivaldi.
Pihak BKPSDM Makassar sendiri, saat dikonfirmasi belum menanggapi.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.
“Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).
-

Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (Pantura) Jawa. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/8/2025), bersamaan dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) itu menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan ini adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di kawasan Pantura Jawa.
Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.
“Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana,” ujar Didit kepada Bisnis usai dilantik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
Terkait fokus kerja awal, Didit menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi internal sebelum melangkah ke tahap pencarian investasi.
“InshaAllah nanti setelah ini, kita [saat ini] baru konsolidasi,” katanya.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa konsolidasi akan dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Pasti [koordinasi], makasih,” ujarnya singkat.
Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025. Badan ini diproyeksikan menjadi lembaga khusus yang mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Otorita Pengelola Pantura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Sebagai informasi, Didit Herdiawan Ashaf adalah tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Didit merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari Bulukumba.
Pelantikan Didit yang juga merupakan Wakil Menteri (Wamen) KKP ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola wilayah pesisir utara Jawa.
Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro turut ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
-

Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025). Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengantongi nama-nama yang diusulkan.
Itu diungkapkan Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama. Berdasarkan kordinasinya dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pengusulannya sudah selesau
“Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua, sesuai usulan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Rivaldi kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).
Lalu, siapa-siapa saja nama yang diusulkan? Itu akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.
“Info Terbaru Dari BKPSDM Kota Makassar, nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ujar Rivaldi.
Soal nasib pegawai honorer R4, ia berharap semuanya masuk pengusulan.
“BKD telah merampungkan sesuai usulan dari SKPD masing-masing. Semoga R2-R4 aman semua,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.
“Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan, konsekuensi keterlambatan akan ditanggung pemda sendiri karena harus berhadapan langsung dengan honorer di wilayahnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5326558/original/070383900_1756106005-1000823258__1_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dosen UNM Blak-blakan Mengaku Dapat Tekanan Usai Laporkan Rektor Terkait Dugaan Pelecehan
Liputan6.com, Jakarta Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) berinisial QDB (51) mengaku mendapat tekanan setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor Karta Jayadi, ke Itjen Kemendikbudristek dan Polda Sulsel.
QDB menuturkan, sejak kasus ini mencuat, dia merasakan adanya upaya intervensi dari pihak tertentu yang datang menemui maupun menghubunginya. Bahkan, menurutnya, ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah tanpa pernah berkomunikasi sebelumnya.
“Jelas ada tekanan. Misalnya ada yang sudah lama tidak komunikasi, tiba-tiba datang ke rumah. Saya tidak tahu apakah itu inisiatif pribadi atau suruhan,” kata QDB saat diwawancarai Liputan6.com, Senin (25/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, orang yang dimaksud oleh QDB melontarkan kata-kata yang membuat dirinya tidak nyaman. Termasuk penilaian bahwa dirinya dan rektor terlihat sangat akrab.
“Di rumah kan saya memang pajang foto di ruang tamu. Katanya kalau dilihat di foto, saya sama Pak Rektor baik-baik saja. Saya bilang jangan dilihat dari foto. Saya tarik kesimpulan sebenarnya tujuan dia datang apa?,” ucapnya.
Dia juga menuturkan bahwa sejak kasus ini mencuat, kini dia berada dalam pengawasan keluarga. QDB pun mengaku hanya menerima telepon dari orang-orang yang ia kenal, namun sayangnya beberapa di antaranya justru berusaha membujuk agar kasus ini diselesaikan secara damai.
“Yang saya sayangkan, ada orang yang saya kenal membujuk saya damai, bahkan iming-iming jabatan saya dikembalikan. Tapi saya bilang, ini bukan soal jabatan, ini soal harga diri. Terlalu murah kalau saya berhenti lalu jabatannya dikembalikan, seolah saya cari sensasi. Tidak begitu!” tegasnya.
QDB menegaskan dirinya tidak akan mencabut laporan. Ia mengaku sudah cukup secara materi dan tidak mengejar jabatan, melainkan menuntut keadilan serta reformasi dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus.
“Saya pastikan akan tetap berharap rektor diproses sesuai aturan. Intinya saya berharap ada reformasi kampus di bidang kekerasan seksual. Jangan predator seksual berkeliaran. Bagaimana anak cucu kita nanti?” pungkasnya.
QDB juga menilai tudingan bahwa dirinya ingin merusak nama baik lembaga tidak tepat. Ia meminta publik melihat substansi persoalan, bukan sekadar citra.
“Jadi aneh kalau ada yang menganggap saya menjelekkan lembaga. Lihat dulu substansinya,” tambahnya.
Saat ditanya terkait somasi yang dilayangkan oleh Prof Karta, ia menilai upaya tersebut dilakukan untuk menekan dirinya agar menarik laporannya terkait dugaan pelecehan seksual yang ia alami.
“Dia (rektor) juga mengirim somasi menakut-nakuti saya untuk meminta maaf kepada rektor dan media selama 3 hari berturut-turut. Inikan menggunakan powernya dia sebagai rektor padahal belum ada keputusan dari pihak berwajib,” akunya.
/data/photo/2020/09/16/5f6194a155542.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5223987/original/047421900_1747614544-1000006309.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2243164/original/028046500_1528424039-Ahmad_Yani_6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
