Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Kebut Pemulihan SKKL di Papua, Rampung Pertengahan September

    Komdigi Kebut Pemulihan SKKL di Papua, Rampung Pertengahan September

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) berkoordinasi dengan Telkom Group untuk mempercepatan penangangan layanan telekomunikasi di Papua Selatan. 

    Gangguan tersebut disebabkan oleh rusaknya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menjadi jalur utama konektivitas di wilayah itu. Telkom saat ini menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menggelar SKKL hingga ke Papua, di luar SKKL Palapa Ring milik Bakti. 

    Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa kabel rusak terjadi di beberapa segmen SKKL Telkom, yakni ruas Sorong–Fakfak SKKL SMPCS-2 pada 23 Juli 2025 serta ruas Timika–Merauke SKKL SMPCS-2 pada 16 Agustus 2025.

    “Dampak gangguan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, Telkomsel, Diskominfo, dan Balmon setempat, terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” tulis DJID di akun Instagram resmi, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Komdigi menjelaskan, layanan telekomunikasi di Papua Selatan mengalami penurunan kualitas karena keterbatasan kapasitas cadangan (backup). Akibatnya, diberlakukan mekanisme prioritas layanan. Sementara itu, di Papua Tengah saat ini hanya tersedia layanan seluler enterprise dari Telkomsel dengan prioritas layanan tertentu. 

    Layanan 2G masih berjalan normal tanpa pembatasan, tetapi akses 4G dibatasi dengan kecepatan maksimal 1 Mbps per pengguna.

    Adapun Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menggelar SKKL ke Papua. 

    Untuk memitigasi dampak gangguan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas backup. 

    Kedua, disiapkan WiFi Corner di enam titik di Merauke agar masyarakat tetap bisa mendapatkan akses internet.  Ketiga, Telkomsel dan IndiHome menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan yang terdampak. 

    “Kemudian pemberitahuan rutin disampaikan kepada pelanggan mengenai perkembangan perbaikan dan dilakukan dialog resmi bersama Diskominfo dengan media untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tulis dalam akun DJID.

    Selanjutnya, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI/Polri untuk menjaga keamanan infrastruktur Telkom Group. Terakhir, disediakan Posko Merah Putih di Merauke, berlokasi di Kantor Komdigi Kabupaten Merauke, Kantor BPKD (area kantor Gubernur), dan Kantor Polres Merauke. Posko tersebut berfungsi menyediakan akses internet gratis selama masa pemulihan.

    Untuk upaya pemulihan, Telkom menyampaikan kapal perbaikan kabel SKKL telah diberangkatkan dari Makassar menuju Kendari. Sementara itu, kapal perbaikan khusus saat ini berada di perairan Wakatobi dan sedang berlayar menuju titik gangguan sejak dua hari lalu.

    Perbaikan SKKL ruas Timika–Merauke dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus hingga 5 September 2025 atau sekitar 18 hari, sedangkan perbaikan ruas Sorong–Fakfak akan dilaksanakan pada 11–19 September 2025 atau sekitar sembilan hari.

    “Diperkirakan, layanan telekomunikasi di Papua akan kembali normal pada 19 September 2025,” tulis DJID.

    DJID juga menegaskan layanan telekomunikasi di Papua Selatan tidak sepenuhnya terhenti. Internet dan 4G masih bisa digunakan, meskipun kualitasnya menurun selama masa perbaikan. 

    “Hal ini terjadi akibat adanya pembatasan kapasitas dikarenakan saat ini mitigasi dampak gangguan menggunakan backup satelit dan microwave,” tulis DJID.

  • Nasruddin Kesal, Buat Laporan Sepeda Motor Hilang ke Polisi Sejak 2012, Sampai Sekarang Tak Ada Perkembangan

    Nasruddin Kesal, Buat Laporan Sepeda Motor Hilang ke Polisi Sejak 2012, Sampai Sekarang Tak Ada Perkembangan

    Liputan6.com, Palopo – Penantian panjang selama 13 tahun membuat Nasruddin (34) akhirnya mengambil keputusan pahit. Pria asal Palopo, Sulawesi Selatan, itu akhirnya mencabut laporan kehilangan sepeda motornya yang telah dibuatnya sejak 2012.

    “Saya secara resmi sudah cabut laporan kehilangan motor saya. Saya laporkan resmi sejak 2012,” kata Nasruddin kepada Liputan6.com, Kamis (28/8/2025).

    Nasruddin menceritakan, kejadian sepeda motor kesayangannya hilang itu bermula saat dirinya masih berstatus mahasiswa dan menjadi penyiar radio di kampus. Salah seorang pendengarnya pun belakangan menemui dirinya saat sedang siaran.

    “Dia ini residivis, waktu masih di lapas dia memang sering request lagu. Setelah bebas dia datang ke tempat saya menyiar dan di situlah awal mula perkenalan,” jelasnya.

    Beberapa hari kemudian, terduga pelaku yang diketahui berinisial ARS itu kembali datang ke kampus dan meminjam sepeda motor milik Nasruddin. Kala itu ARS mengaku hendak pergi mengambil uang.

    “Ada teman yang datang ke saya, terlapor ini katanya mau pinjam motor. Saya tidak curiga karena katanya mau pergi ambil uang makanya saya pinjamkan,” ucapnya.

    Namun sayang, sejak saat itu ARS tak kunjung kembali. Sepeda motor kesayangan Nasruddin pun raib dibawa kabur oleh residivis kasus pencurian itu.

    “Saya sadar nanti malam, kok sudah tidak bisa ditelepon ini orang,” akunya.

    Nasruddin akhirnya memutuskan untuk mendatangi Polres Palopo untuk membuat laporan polisi pada 7 September 2012. Namun ia diminta untuk pulang terlebih dahulu karena motornya hilang belum 1×24 jam.

    “Kata polisi di SPKT nanti 1×24 jam baru bisa melapor hilang. Akhirnya saya pulang, besoknya baru kembali sambil bawa seluruh kelengkapan seperti KTP, STNK dan BPKB motor,” bebernya.

    Awalnya, Nasruddin yakin bahwa motornya akan segera bisa kembali setelah ia melapor ke polisi. Karena setelah melapor, ia langsung dimintai keterangan oleh salah seorang polisi di Reskrim Polres Palopo.

    “Langsung di-BAP saya besoknya. Saya ceritakanlah semuanya, saya sertakan nama terlapor bahkan fotonya juga. Harapannya agar proses penyelidikan bisa lebih mudah,” terangnya.

     

  • Mobil Polisi Berisi Senapan Serbu Dicuri Bocah, Sejumlah Anggota Polsek Walenrang Diperiksa Propam

    Mobil Polisi Berisi Senapan Serbu Dicuri Bocah, Sejumlah Anggota Polsek Walenrang Diperiksa Propam

    Liputan6.com, Luwu – Kasus bocah di bawah umur yang nekat membawa kabur mobil dinas operasional polisi berisi senjata api laras panjang milik Polsek Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kini berbuntut panjang. Sejumlah anggota Polsek Walenrang diperiksa Propam karena diduga lalai dalam menjalankan tugas.

    Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, mengatakan pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan anak pelaku, tetapi juga menelusuri potensi kelalaian internal. Sebab, mobil dinas tersebut diketahui dalam kondisi menyimpan senjata api SS1 lengkap dengan magazennya.

    “Kami dalami kelalaian anggota. Karena ini mobil dinas, kenapa bisa dibawa kabur apalagi di dalamnya ada senjata api,” kata Adnan, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, Propam Polres Luwu sudah mulai memeriksa anggota Polsek Walenrang yang bertugas saat kejadian mobil polisi dicuri bocah. Jika terbukti melanggar prosedur, maka akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    “Sedang dilakukan proses di Propam Polres. Jika terbukti ada pelanggaran, pasti disanksi sesuai prosedur,” tegasnya.

     

  • Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah mengalami gangguan. Ini terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

    Dalam laporan BBC, warga Merauke berharap agar pemerintah bisa menyikapi persoalan internet di sana dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke. Saat ini, satu-satunya layanan internet yang tersedia di Merauke hanya layanan seluler dan internet kabel milik Telkomsel yang tersambung dengan kabel laut milik Telkom.

    Menanggapi hal itu, Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, menyatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi masyarakat.

    Perusahaan akan mempelajari dan melakukan penilaian mengenai hal tersebut menyesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

    “Yang jelas XLSMART selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperluas penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan digital bagi masyarakat,” kata Henry kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/8/2025).

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) menegaskan pemerintah bersama Telkom Group terus berupaya memulihkan layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah.

    Gangguan terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di ruas Sorong-Fakfak pada 23 Juli 2025 dan ruas Timika-Merauke pada 16 Agustus 2025.

    “Dampak gangguan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, Telkomsel, Diskominfo, dan Balmon setempat, terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” demikian keterangan Komdigi dalam unggahan Instagram.

    Di Papua Selatan, layanan telekomunikasi mengalami degradasi karena keterbatasan kapasitas backup sehingga dilakukan prioritisasi layanan. Sedangkan di Papua Tengah, saat ini hanya tersedia layanan seluler enterprise dari Telkomsel dengan prioritas khusus. Layanan 2G masih normal, namun 4G dibatasi dengan kecepatan maksimal 1 Mbps per pengguna.

    Telkom memastikan kapal perbaikan kabel SKKL telah diberangkatkan dari Makassar menuju Kendari dan kini berada di perairan Wakatobi untuk menuju titik gangguan.

    Perbaikan ruas Timika-Merauke dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus-5 September 2025, sementara ruas Sorong-Fakfak pada 11-19 September 2025. Dengan demikian, layanan telekomunikasi di Papua ditargetkan kembali normal pada 19 September 2025.

    Sebagai mitigasi sementara, Komdigi dan Telkom Group menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penambahan kapasitas backup, penyediaan WiFi Corner di enam titik di Merauke, kompensasi khusus untuk pelanggan Telkomsel dan Indihome terdampak, hingga posko internet gratis Merah Putih di kantor Bupati dan Polres Merauke. Dukungan TNI/Polri juga dilibatkan untuk menjaga keamanan infrastruktur Telkom Group.

    Komdigi menegaskan layanan telekomunikasi di Papua Selatan tidak mati total, namun masyarakat akan merasakan penurunan kualitas karena mitigasi masih mengandalkan backup satelit dan microwave.

    “Internet dan 4G tetap dapat berfungsi, namun selama proses perbaikan berlangsung masyarakat akan merasakan penurunan kualitas,” jelas Komdigi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demo besar-besaran pada hari ini, Kamis (28/8/2025) dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di dua lokasi, yakni DPR RI dan Istana Kepresidenan.

    Adapun, aksi demo akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

    “Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

    Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

    Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

    Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

    Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh 28 Agustus:

    – Jakarta
    – Serang, Banten
    – Bandung, Jawa Barat
    – Semarang, Jawa Tengah
    – Surabaya, Jawa Timur
    – Medan, Sumatera Utara
    – Banda Aceh, Aceh
    – Batam, Kepulauan Riau
    – Bandar Lampung, Lampung
    – Banjarmasin, Kalimantan Selatan
    – Pontianak, Kalimantan Barat
    – Samarinda, Kalimantan Timur
    – Makassar, Sulawesi Selatan
    – Gorontalo

    Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

    Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Naikkan upah minimum 2026 8,5% – 10,5%)
    Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
    Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • Bos Pabrik Uang Palsu UIN Alauddin Mengaku Diperas Jaksa Rp5 Miliar, Kejati Sulsel: Kalau Ada Bukti Silakan Lapor!

    Bos Pabrik Uang Palsu UIN Alauddin Mengaku Diperas Jaksa Rp5 Miliar, Kejati Sulsel: Kalau Ada Bukti Silakan Lapor!

    Terdakwa utama kasus pabrik uang palsu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Annar Salahuddin Sampetoding, mengaku sempat dimintai uang Rp 5 miliar oleh pihak jaksa. Hal itu kata dia demi mendapat keringanan hukuman

    “Saya sudah buka-bukaan tadi, saya dimintai uang Rp5 miliar supaya bisa bebas dari hukum katanya,” ujar Annar usai persidangan di Pengadilan Negeri Gowa, Rabu (27/8/2025).

    Lantaran tak mampu menyiapkan uang sebanyak itu, lanjut dia, jumlah itu belakangan turun menjadi Rp 1 miliar. Dengan kompensasi hukuman yang akan dituntutkan kepada dirinya hanya 1 tahun penjara.

    “Karena saya di rutan, saya tunggu istri saya datang dari Belanda. Setelah datang, ketemulah dengan jaksa itu. Tapi saya bilang tidak mampu kalau Rp5 miliar. Lalu turun jadi Rp1 miliar dengan ancaman tuntutan 1 tahun,” ucapnya.

    Meski sempat terjadi tawar menawar, Annar memastikan pihaknya telah menolak hal tersebut. Ia mengaku teringat pesan hakim yang memintanya untuk tidak memberikan uang kepada siapa pun dalam perkara yang tengah ia jalani.

    “Itu pun kami pertimbangkan karena pesan ketua majelis hakim, jangan memberikan uang atau semacamnya. Kita ingat itu dan tidak pernah mau,” jelasnya.

    Annar pun mengklaim, akibat tidak memenuhi permintaan tersebut dirinya dituntut 8 tahun penjara.

    “Saya juga kaget, tiga minggu lalu penyampaian dari pidana umum katanya tuntutannya satu tahun. Tapi tiba-tiba jadi delapan tahun. Bahkan istri saya diancam, kalau tidak dituruti, tuntutannya delapan tahun subsider satu tahun,” kata Annar.

    Atas kejadian itu, Annar berencana melaporkan dugaan permintaan uang tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Ini akan saya tembuskan ke bapak presiden, terjadi rekayasa dan kriminalisasi hukum kerja sama polisi dan jaksa. Saya juga akan laporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung,” pungkasnya.

    Annar Sampetoding yang disebut sebagai bos sindikat uang palsu di Makassar kini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dirinya didakwa memproduksi uang rupiah palsu pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang diedarkan melalui jaringan di sekitar Kampus UIN Alauddin Makassar.

    Dalam persidangan, Annar sempat mengaku ada oknum jaksa yang meminta uang Rp5 miliar agar tuntutannya diringankan. Namun pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Kejati Sulsel.

  • Australia luncurkan program kewirausahaan Kinetik Nex di Makassar

    Australia luncurkan program kewirausahaan Kinetik Nex di Makassar

    ANTARA – Pemerintah Australia menyediakan Rp1,6 miliar untuk 5 dari 15 startup atau pelaku usaha inovatif yang mengembangkan program kewirausahaan sekaligus sebagai solusi perubahan iklim. Hal itu dikemukakan Konjen Australia Todd Diaz disela-sela peluncuran Program KINETIK NEX di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/8). (Suriani Mappong/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    ANTARA – Protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  semakin meluas dan terjadi di banyak daerah.  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, di Kota Makassar, Rabu (27/8) meminta kepala daerah untuk tidak menekan rakyat dengan menaikkan PBB-P2. Aria mengatakan pemda harus kreatif mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Australia luncurkan Program KINETIK Nex di Makassar  

    Pemerintah Australia luncurkan Program KINETIK Nex di Makassar  

    Karena itu, kami di Makassar terus membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Australia,

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Australia melalui Konjen Australia Todd Dias meluncurkan program KINETIK NEX di Makassar untuk mendukung Wirausaha dan Inovasi Iklim.

    “Peluncuran program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar selaku tuan rumah dalam mengakomodasi 15 star up atau pelaku usaha yang terpilih,” kata Todd Dias di Makassar, Rabu.

    Dia mengatakan, program ini bertujuan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) serta mendorong solusi iklim lokal yang inovatif.

    Ia mengapresiasi pemerintah Kota Makassar bersedia menjadi tuan rumah dan merasa senang atas sambutan pada Kota Makassar terpilih sebagai lokasi peluncuran program ini.

    Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Australia di berbagai sektor strategis, mulai dari pengembangan wirausaha, pengelolaan sampah, hingga transisi menuju energi bersih.

    Hal ini disampaikan Munafri saat menghadiri peluncuran Program Inkubasi KINETIK Nex Kewirausahaan yang digelar oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

    Munafri mengatakan, Kota Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Sebagai kota besar, Makassar bukan hanya harus berbenah, tetapi juga harus tampil menarik di mata nasional dan internasional.

    “Karena itu, kami di Makassar terus membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Australia,” ujar Munafri.

    Dia juga menyambut baik dukungan Pemerintah Australia yang menyalurkan pendanaan sekitar Rp1,6 miliar bagi lima star up terbaik dari 15 star up yang mendapatkan pendampingan dari pemerintah Australia melalui Program KINETIK Nex.

    “Saya berharap program ini bisa memberi hasil maksimal bagi para wirausahawan dan membuka akses pendanaan yang lebih luas,” ungkapnya.

    Konjen Australia untuk Indonesia Toddopuli Dias (kiri) bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin disela peluncuran Program KINETIK NEX di Makassar, Rabu (27/8/2025). ANTARA/ Suriani Mappong

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.