Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • 8 Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksinya Nasional

    8 Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksinya Nasional

    Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI.
    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).
    Adapun Adies merupakan Wakil Ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Belakangan, keterangannya ia ralat.
    Sarmuji mengatakan, keputusan itu diambil setelah Partai Golkar mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat beberapa hari terakhir.
    Ia menegaskan, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama Partai Golkar.
    Menurutnya, seluruh kiprah perjuangan Partai Golkar merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada undang-undang.
    Lebih lanjut, Partai Golkar menyampaikan dukacita yang mendalam atas jatuhnya sejumlah korban dalam unjuk rasa selama beberapa hari terakhir.
    “DPP Partai Golkar menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” ujar Sarmuji.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

    Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk bersatu karena Indonesia tengah berada di ambang kebangkitan.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada konferensi pers bersama sejumlah elite partai politik dan Pimpinan DPR/MPR/DPD sore ini, Minggu (31/8/2025) sebagai respons atas dinamika demonstrasi di dalam negeri.

    “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba,” katanya di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

    Lebih lanjut, dia juga menyerukan agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan, penjarahan, dan merusak fasilitas umum.

    Menurut Prabowo, merusak fasilitas umum berarti sama dengan menghamburkan uang rakyat.

    Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali menyebut adanya intervensi dan campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera dan bangkit, sehingga patut diwaspadai.

    Oleh karenanya, Prabowo akan memperbaiki kekurangan yang ada di pemerintahannya. “Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

    Rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR, Mako Brimob Kwitang, hingga Polda Metro Jaya. Unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, hingga Bali turut memanas.

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

  • Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

    Akses Jalan Belakang DPR Dijaga Ketat, Lalu Lintas Ramai Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses Jalan Gelora dekat Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih dijaga ketat oleh barikade Brigade Mobile (Brimob) Polri pada Minggu (31/8/2025) sore.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi per pukul 15.00 WIB, pasukan bertameng Polisi membentang di kedua ruas jalan arah ke Jalan Tentara Pelajar maupun ke Jalan Asia Afrika.

    Akses Jalan Gelora tampak tertutup untuk kendaraan roda empat, kendati terdapat kendaraan roda dua yang diperbolehkan melintas.

    Sementara itu, lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan terpantau ramai lancar. Jalan Gerbang Pemuda ramai dilintasi oleh mobil maupun motor di kedua sisi.

    Namun, pengendara dari arah Gedung TVRI atau Palmerah saat ini hanya bisa lewat jalan layang ke arah Cawang, sebab jalur ke kiri menuju Gatot Subroto ditutup.

    Demikian pula dengan ruas Jalan Gerbang Pemuda arah sebaliknya, yang mana pengendara diarahkan menghindari Jalan Gelora, tetapi dapat belok kiri ke arah Blok M.

    Adapun, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas.

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek daring Affan Kurniawan hingga meregang nyawa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

    “Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

  • Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa Nasional 31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa Nasional 31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut kehadiran ketua umum partai banteng di Istana Negara hari ini untuk menjaga kepentingan bangsa dan menenangkan publik.
    Adapun Megawati hadir dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan publik terkait situasi terkini.
    Ganjar mengatakan, di tengah peliknya situasi seperti saat ini, pimpinan partai politik memang harus berkumpul.
    “Kalau untuk kepentingan bangsa, apalagi dalam situasi seperti ini, maka seluruh pimpinan parpol memang harus bertemu bicara untuk mencari solusi agar masyarakat tenang, semua bisa saling mengendalikan diri,” kata Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
    Ganjar menyebut evaluasi insentif pejabat penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik.
    Ia juga mendorong semua pihak agar peka terhadap penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat.
    Dalam hal ini, menurutnya, semua fraksi partai politik di DPR RI setuju.
    Lebih jauh, Ganjar memandang evaluasi insentif pejabat tidak hanya diberlakukan untuk anggota DPR RI.
    “Tapi perlu juga diberlakukan untuk eksekutif. Yang pantas dan patut pasti rakyat juga dukung,” ujar Ganjar.
    Sebelumnya, Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDI-P, mendampingi Prabowo menyampaikan keterangan ke publik terkait situasi beberapa hari terakhir.
    Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang membuat publik marah telah dinonaktifkan dari parlemen.
    Selain itu, Prabowo juga menyebut kebijakan tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik juga telah dicabut.
    Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menjaga persatuan bangsa.Ia meminta aspirasi disampaikan dengan baik.
    “Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” kata Prabowo.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.
    ”
    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Beri Penghargaan Anumerta dan Hak Pensiun bagi ASN Korban Kebakaran DPRD Makassar – Page 3

    Pemerintah Beri Penghargaan Anumerta dan Hak Pensiun bagi ASN Korban Kebakaran DPRD Makassar – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjamin pemenuhan hak bagi 3 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang wafat akibat kebakaran di Gedung DPRD Makassar.

    Gedung DPRD Makassar terbakar sebagai imbas dari aksi demonstrasi massal yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) kemarin. Sebanyak 3 PNS jadi korban, yakni Muh Akbar Basri (Staf DPRD Kota Makassar), Syahrina Wati (Staf DPRD Kota Makassar), dan Syaiful Akbar (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung).

    “Hak-hak sebagai ASN yang gugur saat menjalankan tugas negara dipastikan akan dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Menpan RB dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

    Adapun hak bagi PNS yang meninggal dunia akan diserahkan kepada pihak ahli waris. Itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

    Apabila PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk Pegawai Negeri Pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

     

  • 2 Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Nasional

    2 Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Nasional

    Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
    Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
    Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya, Minggu.
    Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.
    Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.
    Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
    “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
    Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik.
    Sahroni sempat menyebutkan, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
    Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.
    Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Ia menyebutkan, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO: Makassar Mencekam, Gedung DPRD Dibakar Demonstran!

    VIDEO: Makassar Mencekam, Gedung DPRD Dibakar Demonstran!

    Ribuan massa mengamuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amukan warga berujung pada pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (29/8) malam.

    Ringkasan

  • Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

    Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

    Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa pihaknya bepergian ke Canberra dan Sydney ketika Indonesia sedang ramai demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota dewan untuk kunjungan kerja.
    Misbakhun mengatakan, kunjungan itu terkait dinas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
    “Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun, saat dihubungi awak media, Sabtu (31/8/2025).
    Misbakhun menambahkan, Panja sudah harus menyelesaikan RUU itu pada 8 September 2025.
    Dalam kunjungannya, Komisi XI DPR RI berangkat bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.
    “Adapun kota yang dikunjungi adalah Canberra dan Sydney,” kata Misbakhun.
    Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam kunjungan ke Canberra, pihaknya menemui Duta Besar RI dan mahasiswa program LPDP.
    Alasannya, LPDP merupakan lembaga yang mengelola dana abadi dan bagian dari Kementerian Keuangan.
    “Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” ujar Misbakhun.
    Selain itu, Komisi XI juga menemui Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra.
    Pihaknya ingin memastikan kerja sama BPK RI dan ANAO terkait pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan berjalan baik.
    Sementara di Sydney, Komisi XI mengunjungi kantor representative office Bank BNI, pada Kamis (28/8/2025).
    Kantor itu dibuka kurang dari setahun yang lalu, dan pihaknya ingin mengetahui transaksi hingga pelayanan di sana.
    “Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD (dollar Australia) 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar,” kata dia.
    “Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tambah dia.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.