Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Sebelumnya, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 WITA.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 WITA, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 WITA.

  • Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono muncul ke publik pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik vital di Kota Makassar, yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025.

    Adapun kehadirannya terlihat pada acara Deklarasi Damai Forkopimda Sulsel yang digelar di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Minggu (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rusdi dicecar awak media terkait keberadaan personel Polri saat kerusuhan di Makassar, di mana Gedung DPRD Kota Makassar, dan Sulsel kena amukan massa dan terbakar.

     

    “Semua ada, kita ada. Kami ada dan kami di-backup oleh Pangdam (XIV Hasanuddin),” jawab Rusdi.

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com aparat kepolisian berseragam lengkap tak terpantau sama sekali dalam kerusuhan yang terjadi di titik-titik vital di Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Aksi damai awalnya digelar oleh sejumlah titik pada Jumat siang sebagai bentuk solidaritas tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil baracuda milik Brimob Polri. Di antara di depan Kampus Unhas, depan Kampus UMI, depan Kampus Unibos, depan Kampus UNM, depan Kampus Unismuh dan beberapa titik lainnya di Kota Makassar.

    Aksi tersebut berlanjut hingga malam. Sekitat pukul 20.30 Wita, sekelompok massa kemudian membakar Pos Polantas yang berada di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin.

     

  • Video Menag Sambangi Keluarga Korban Tewas Akibat Demo Ricuh di Makassar

    Video Menag Sambangi Keluarga Korban Tewas Akibat Demo Ricuh di Makassar

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sambangi kediaman Muhammad Akbar Basri alias Abay (26), salah satu korban tewas kebakaran akibat demo ricuh di kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus malam.

    Kedatangan Nasaruddin mewakili Presiden Prabowo untuk menyampaikan duka mendalam kepada keluarga Abay. Ia bersama rombongan disambut hangat oleh keluarga Abay.

    detikers, klik di sini untuk menonton video 20Detik lainnya!

  • Polisi Didesak Usut Tuntas Pelaku Kerusuhan Aksi di Makassar

    Polisi Didesak Usut Tuntas Pelaku Kerusuhan Aksi di Makassar

    Liputan6.com, Jakarta Aksi demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Makassar berakhir tragis, menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa. Gedung dewan dibakar, kendaraan dibakar, dan fasilitas umum dirusak.

    Seiring dengan memanasnya situasi, Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan penjarahan dan perusakan.

    “Ketua DPP Peradah Sulsel, Candra Guna Laksana, menyampaikan duka kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan dalam insiden tersebut.

    “Kami turut berduka yang mendalam terhadap korban dalam aksi yang terjadi. Kami sangat menyesalkan insiden ini sampai terjadi,” kata Candra dalam keterangannya di Makassar, sebagaimana dilansir dari Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga nilai dan esensi dari aksi unjuk rasa. Ia meminta polri mengambil tindakan kepada oknum-oknum yang merusak esensi perjuangan

    “Peradah Sulsel mendukung Polri menindak perusuh dan penjarah dalam aksi demi kondusivitas,” kata Candra.

  • Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menyerukan agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tak berlanjut.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” tutur Sarman.

    Oleh karena itu, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    Sebelumnya, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas dan diwarnai kericuhan. 

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengajak seluruh masyarakat saling rukun merespons situasi sepekan belakangan ini.
    “Pak Presiden sudah memberikan statemen kepada masyarakat, bagaimanapun juga kita semua anak bangsa. Kalau saling bertikai, menang jadi arang, kalah jadi abu, yang diuntungkan mungkin pihak-pihak lain,” kata Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam.
    Dia barus aja mengikuti sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, membahas perkembangan situasi keamanan nasional belakangan ini yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan di pelbagai daerah.
    “Marilah kita sama-sama rukun membangun bangsa ini,” ujarnya.
    Aries menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menyampaikan pesan persatuan tersebut sebagai kunci Indonesia bangkit.
    “Beliau juga sudah menyampaikan, apabila ada tindakan-tindakan anarkis, menjarah, masuk rumah orang, akan ditindak tegas oleh aparat,” ujarnya.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat Nasional 31 Agustus 2025

    Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat Nasional 31 Agustus 2025

    Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan aparat untuk tidak ragu menindak siapa pun yang menjarah kediaman pejabat.
    “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas,” kata Sjafrie dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
     
    Keterangan ini disampaikan Sjafrie dalam konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
    Sjafrie mengatakan, semua tindakan kriminal, baik yang mengarah pada perusakan fasilitas umum maupun harta milik pribadi, harus ditindak tegas menurut hukum yang berlaku.
    Instruksi yang sama juga berlaku bagi para pelaku yang melakukan kerusuhan maupun menjarah kediaman pribadi seseorang maupun institusi negara.
    Menurutnya, Polri dan TNI akan menindak tegas terhadap semua perbuatan yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara.
    “Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” ujar Sjafrie.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

    Menteri PU Pastikan Pemerintah Pusat Turun Tangan Perbaiki Fasilitas Rusak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan ikut serta dalam penanganan dan perbaikan fasilitas umum yang rusak usai berbagai peristiwa unjuk rasa belakangan ini.

    Hal itu disampaikan Dody Hanggodo usai menghadiri Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Minggu (31/8/2025).

    “Pasti, nanti-nantilah belum diisukan Pak Presiden. Namun, pastilah pasti ada [bantuan dari pusat],” ucap Dody kepada Bisnis.

    Dody menegaskan, perbaikan fasilitas tidak hanya akan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dia menyebut perbaikan fasilitas umum akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Iya, kalau sudah begini pusat dan daerah jadi satu,” tutur Dody.

    Beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan pasca aksi massa di berbagai daerah Indonesia.

    Gedung DPRD di Makassar, Yogyakarta, Solo, dan wilayah lain mengalami kebakaran dan perlu direnovasi.

    Selain itu, ada beberapa halte TransJakarta dan Gedung Grahadi juga rusak terbakar.

  • Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia Nasional 31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia Nasional 31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kardinal Ignatius Suharyo mengajak umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta dan Indonesia.
    Suharyo mengatakan, kondisi bangsa dalam beberapa hari terakhir sangat memperihatinkan.
    “Mari kita menjaga Jakarta, saling jaga, menjaga Indonesia,” kata Suharyo dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Menurut Suharyo, dinamika yang terjadi mengajak semua pihak untuk melihatnya sebagai tanda-tanda zaman.
    Dalam situasi tersebut, ia mengajak umat Katolik agar menjaga kejernihan dan keteguhan sikap.
    Ia juga mengimbau agar umat Katolik Jakarta memperkuat solidaritas.
    “Sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Suharyo.
    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang telah menghantar bangsa kita kepada kemerdekaan menjaga, melindungi, dan memberkati bangsa kita,” tambahnya.
     
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Grab Luncurkan Gercep, Program Lindungi Mitra Saat Kondisi Genting

    Grab Luncurkan Gercep, Program Lindungi Mitra Saat Kondisi Genting

    Jakarta –

    Driver ojek online (ojol) menjadi pihak yang rentan menjadi korban dalam situasi kritis. Grab pun meluncurkan program Gercep untuk melindungi mitra driver.

    Dalam rangkaian demo 28 Agustus 2025 sampai hari ini, jatuh korban dari beberapa driver ojol termasuk Grab. Di Jakarta, driver Affan Kurniawan tewas dilindas mobil rantis Brimob, driver Moh Umar Amarudin dan Aji dirawat. Di Makassar, Rusdamdiansyah juga wafat dan Budi Haryadi dirawat gegara aksi masyarakat memprotes DPR.

    Neneng Goenadi, Chief Executive Officer Grab Indonesia mengatakan kejadian tersebut menjadi keprihatinan dan duka bagi Grab. Untuk melindungi para mitra driver, mereka meluncurkan program Grab Respon Cepat (Gercep) yang berlaku mulai dari 2 September 2025.

    “Hari ini kami mengenalkan Gercep singkatan dari Grab Respon Cepat. Ini adalah langkah khusus untuk memastikan mitra tetap merasa aman, terlindungi serta mendapat kepastian dukungan baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun keberlangsungan penghasilan,” kata Neneng dalam keterangan pers via Zoom kepada media, Minggu (31/8/2025).

    Neneng menjelaskan dalam kondisi krisis dan rawan ini Grab merasa perlu untuk menyiapkan pendampingan yang menyeluruh mulai dari bantuan hukum, santunan dan bantuan lain. Grab ingin setiap mitra merasa dijaga, mendapat perlindungan nyata dan tidak merasa sendirian di masa sulit ini.

    “Grab Indonesia hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tapi sebuah keluarga yang berjalan bersama dengan mitra pengemudi baik dalam suka dan duka. Kami berdiri di sisi mereka untuk memastikan keadilan ditegakkan, hak-hak mereka terlindungi,” jelas Neneng.

    Program Gercep dari Grab memiliki 3 pilar utama perlindungan driver di saat genting seperti misalnya saat ramai unjuk rasa di Indonesia saat ini. Pilar pertama adalah saluran telepon darurat khusus 021-2350-7032. Pilar kedua adalah website Help Center Bantuan Tanggap Darurat yang harus menjawab cepat kurang dari 30 menit. Pilar ketiga adalah Layanan Live Chat Help Center yang harus menjawab cepat kurang dari 30 detik.

    “Keseluruhan ini kami hadirkan agar setiap mitra Grab merasa aman, didengar, didampingi. Bukan hanya saat baik, tapi terutama saat kritis, atau saat sekarang yang sangat susah,” pungkasnya.

    (fay/hps)