Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest

    Minggu, 31 Agustus 2025 18:04 WIB

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Sejumlah aktivis lingkungan bersama warga pesisir membentangkan spanduk saat parade perlindungan laut dan keadilan air Mengalir Fest di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (31/8/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama sejumlah organisasi dan komunitas pemerhati lingkungan menggelar parade tersebut untuk memperjuangkan distribusi air bersih yang adil bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tallo yang mengalami kesulitan mengakses air bersih selama puluhan tahun. ANTARA FOTO/Hasrul Said/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar oleh massa saat unjuk rasa pada Jumat (28/8) lalu merupakan tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi.

    Prabowo mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menyebabkan empat korban yang merupakan aparat sipil negara (ASN) meninggal dunia.

    “Ingat, di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menekankan bahwa keempat ASN tersebut merupakan korban tak bersalah atas rangkaian peristiwa pembakaran dan tindak anarkis massa saat unjuk rasa.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya atas tindakan sejumlah massa yang memang sengaja membakar, menyerang, merusak fasilitas umum, dan menciptakan amarah rakyat.

    Namun demikian, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab.

    “Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

    Berdasarkan data BPBD Makassar, keempat korban meninggal dunia di Kantor DPRD Makassar, yakni Budi Haryadi (30) yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Budi terpaksa melompat dari atap gedung DPRD Makassar saat terbakar. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi kondisinya sudah kritis.

    Selain Budi, korban lainnya juga turut melompat dari lantai empat bernama Syaiful (43) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah yang dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina, meski sebelumnya dirawat intensif, tetapi nyawanya tidak tertolong.

    Korban lainnya, Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai tiga gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

    Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD sekaligus menjarah barang-barang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menyampaikan terdapat 43 korban akibat aksi tersebut yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 40 lebih aparat kepolisian dan masyarakat. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 orang masih dirawat, termasuk 14 anggota Polri dan tiga warga sipil.

    Beberapa korban mengalami luka berat, seperti cedera kepala hingga operasi tempurung yang diganti titanium, tangan putus yang berhasil disambung, hingga seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal setelah diinjak-injak dan kini harus menjalani cuci darah.

    Prabowo juga menyoroti adanya korban dari masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk seorang perempuan yang patah tulang ketika motornya dirampas perusuh serta empat aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang menjadi korban meski tidak terlibat politik maupun aksi demonstrasi.

    Menurut Presiden, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

    Kepala Negara menegaskan bahwa polisi wajib melindungi demonstrasi yang dilakukan secara damai. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Presiden menilai sejumlah aksi sudah disusupi kelompok perusuh dengan tujuan merusak fasilitas publik, membakar gedung DPR dan DPRD, serta melukai aparat.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Prabowo.

    Selain perintah kenaikan pangkat, Prabowo juga meminta agar para korban mendapatkan penghargaan lain berupa kesempatan pendidikan lanjutan serta dukungan penuh bagi keluarga mereka.

    “Jadi saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ, saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Foto

    Agung Pambudhy – detikNews

    Senin, 01 Sep 2025 17:00 WIB

    Jakarta – Tim Labfor Polda Sulsel olah TKP kebakaran Gedung DPRD Makassar untuk telusuri sumber api. Polisi sebut kerugian capai Rp250 miliar dan pelaku teridentifikasi.

  • Demo di Mana-mana, Grab Rilis Kanal Darurat ‘Gercep’ 2 September 2025

    Demo di Mana-mana, Grab Rilis Kanal Darurat ‘Gercep’ 2 September 2025

    Makassar, CNBC Indonesia – Gelombang demonstrasi terjadi diberbagai kota dalam beberapa hari terakhir. Bahkan hingga memakan korban, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pengemudi atau driver ojek online (ojo).

    Merespons situasi ini, Grab Indonesia memperkenalkan Gercep (Grab Respon Cepat), sebuah kanal darurat tambahan yang memungkinkan mitra melaporkan keadaan genting dan segera mendapatkan pertolongan.

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, mengatakan layanan Gercep akan meluncur mulai 2 September 2025.

    Tirza menjelaskan fitur ini dapat diakses melalui hotline darurat 021-2350-7032, laman HelpCenter Bantuan Tanggap Darurat di grb.to/gercep, serta layanan LiveChat dengan agen khusus.

    “Inisiatif ini dirancang agar setiap laporan darurat ditangani lebih cepat, lebih terstruktur, dan memberi ketenangan bahwa mitra tidak sendirian,” ujar Tirza saat ditemui di Makassar, Senin (1/9/2025).

    Lewat layanan ini, Grab juga akan mendukung perlindungan medis, psikologis, operasional, hingga logistik di lapangan.

    Informasi juga akan disampaikan langsung melalui kanal resmi DAX Channel untuk memastikan seluruh Mitra mengetahui adanya saluran khusus ini.

    Ia juga mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan Grab untuk menjaga kelancaran layanan di tengah situasi lapangan yang kini tengah dinamis.

    Tirza menyebut, ke depannya perusahaan akan secara rutin memperbarui notifikasi titik-titik rawan serta lokasi pengalihan arus lalu lintas agar pengguna bisa merencanakan perjalanan lebih baik.

    “Kami update secara rutin karena memang kan titik-titiknya juga berubah-ubah ya, setiap hari, dan nggak setiap hari sebetulnya, setiap beberapa jam itu bisa berubah. Jadi kita update gitu secara live,” terangnya.

    Selain itu, Grab juga memberikan informasi langsung kepada pelanggan yang memesan layanan. Estimasi waktu kedatangan (ETA) akan disertai pemberitahuan jika pengemudi mengalami keterlambatan.

    “Kami beri pengertian, seperti pesan ‘your driver is a bit delayed, mohon ditunggu’. Jadi ada edukasi ke pengguna juga,” jelasnya.

    Langkah ketiga, Grab memanfaatkan pesan dalam aplikasi (in-app message) untuk menyampaikan informasi kepada pengguna, merchant, maupun mitra pengemudi, termasuk layanan GrabFood dan GrabMart. Pesan itu berisi pemberitahuan bahwa kondisi layanan mungkin mengalami keterlambatan akibat dinamika di lapangan.

    “Ini supaya semuanya sama-sama maklum, paham, dan tidak terpancing emosi. Tapi sejauh ini so far so good, karena banyak yang memahami situasinya memang lagi tidak normal,” terangnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,”

    Makassar (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh menganugerahi pangkat Anumerta kepada tiga orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,” kata Zudan melaui siaran persnya diterima, Senin.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen merespon cepat kejadian ini dengan berkoordinasi lintas institusi untuk memastikan ASN terdampak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Ia menyatakan, mereka adalah contoh Aparatur Sipil negara yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara akan memastikan ASN yang meninggal dunia tersebut mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasinya.

    Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis tentang Pensiun Janda/Duda terhadap ASN yang menjadi korban meninggal dunia saat terjadinya insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar.

    Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel ini juga memastikan ASN yang menjadi korban dalam insiden tersebut akan menerima penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Pemerintah melalui BKN memberikan pegawai ASN yang menjadi korban saat melaksanakan tugas, yakni Saiful Akbar memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

    Selain itu, pihak keluarga juga diberikan status pensiun janda, duda anumerta 72 persen dari dasar pensiun, santunan, hak keuangan yang berupa santunan kematian kerja, uang duka, serta biaya pemakaman dan atau bantuan beasiswa.

    Adapun total ketiga pegawai pemerintah yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar yakni Saiful Akbar selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo.

    Muhammad Akbar Basri disapa Abay menjabat Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Sarinawati menjabat Staf Sekertariat DPRD Kota Makassar.

    Sebelumnya, insiden awal pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi terjadi pada Jumat (29/8) malam sekira pukul 19.00 WITA, disaat bersamaan akan dilaksanakan rapat paripura. Massa akhirnya memaksakan masuk lalu secara anarkis merusak mobil hingga membakarnya.

    Api semakin membesar hingga membakar seluruh gedung hingga Sabtu, (30/8) dini hari. Sejumlah orang masih terjebak di dalam gedung, sementara massa terus berdatangan mengepung kantor dewan itu. Dari hasil assement BPBD Makassar mencatat ada delapan korban, tiga dinyatakan meninggal dunia dan lima luka.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bikin Merinding, Ribuan Mahasiswa Kembali Duduki Kota Makassar

    Bikin Merinding, Ribuan Mahasiswa Kembali Duduki Kota Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bikin merinding, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Makassar kembali menduduki Flyover Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Senin (1/9/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa kali ini merupakan keberlanjutan dari aksi sebelumnya.

    Api perlawanan mahasiswa seakan tidak padam. Setelah demonstran membakar beberapa gedung dan puluhan kendaraan pada aksi 29 Agustus kemarin, kini kembali menyuarakan tuntutan yang sama.

    Pantauan di lokasi, ribuan mahasiswa ini masing-masing terdiri dari mahasiswa UNM, UIN Alauddin Makassar, Unibos, dan berbagai OKP lainnya.

    Mereka silih berganti melakukan orasi. Meminta kepada Presiden Prabowo agar mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Evaluasi terhadap orang nomor satu di Kepolisian itu bukan tanpa alasan. Sebab, baru-baru ini tujuh anggotanya diduga terlibat insiden yang membuat satu nyawa driver Ojek Online (Ojol) jadi korban.

    Selain itu, mahasiswa juga tidak lupa pada isu awal. Meminta agar tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu fantastis ditinjau kembali.

    “Ini tidak masuk akal, DPR tidak jelas kerjanya apa tapi digaji ratusan juta perbulan,” teriak salah satu orator.

    Menurutnya, masyarakat semakin sakit hati ketika para pejabat yang mengaku wakil rakyat terkesan kurang memiliki empati.

    “Mereka bahkan berjoget di atas penderitaan rakyat. Kita diperas dengan berbagai macam pajak, sementara mereka hanya menikmati dan berjoget,” sesalnya.

  • Datang dari Singapura, CEO Grab Anthony Tan Peluk Keluarga Ojol Tewas Dikeroyok Massa di Makassar – Page 3

    Datang dari Singapura, CEO Grab Anthony Tan Peluk Keluarga Ojol Tewas Dikeroyok Massa di Makassar – Page 3

    Di tempat yang sama, Chief of Public Affairs Grab, Tirza Munusamy, menambahkan bahwa Grab telah menyalurkan berbagai dukungan bagi keluarga almarhum. Menurutnya, hal itu diberikan karena Dandi semasa hidup merupakan tulang punggung keluarga.

    “Pak Anthony menyampaikan santunan duka, mendukung tradisi tahlilan, serta menanggung kepesertaan BPJS kesehatan untuk keluarga inti selama dua tahun ke depan. Mengingat Dandi adalah tulang punggung keluarga, kami juga memberikan modal usaha melalui Grab Kios agar ekonomi keluarga tetap terjaga,” sebutnya.

    Grab juga memberikan perhatian khusus bagi mitra lain yang terdampak tragedi di Makassar maupun Jakarta.

    “Kami mendengar ada rekan lain yang wafat, dan beberapa masih berjuang di rumah sakit. Kami mohon doa untuk kesembuhan mereka. Untuk memperkuat perlindungan, kami meluncurkan Gercep (Grab Respon Cepat), layanan darurat agar mitra di area rawan bisa segera menghubungi Grab,” jelas Tirza.

  • Ni’matullah: Akar Demonstrasi dari Kegelisahan Hidup Rakyat, Bukan Sekadar Aksi Brutal

    Ni’matullah: Akar Demonstrasi dari Kegelisahan Hidup Rakyat, Bukan Sekadar Aksi Brutal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan, Ni’matullah, angkat bicara mengenai situasi sosial politik yang belakangan ini diwarnai gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

    Menurutnya, unjuk rasa yang merebak dalam beberapa pekan terakhir tidak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat yang kian berat.

    “Sebagian besar demonstrasi bersumber dari kegelisahan hidup masyarakat dimana pajak-pajak makin mencekik, harga-harga makin sulit dijangkau, bahkan beras jadi barang langka dan seolah ‘hilang’ dalam sebulan terakhir,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

    Ni’matullah menilai keresahan itu semakin diperburuk oleh perilaku sebagian elit politik yang dinilai kurang etis. Ia menyebut aksi joget dan ucapan-ucapan tanpa kontrol dari pejabat publik justru menambah kemarahan rakyat.

    “Hal-hal seperti itu memicu perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

    Terkait insiden pembakaran dan penjarahan yang mewarnai aksi massa, Ni’matullah menyebut peristiwa itu bukanlah representasi aspirasi rakyat, melainkan ulah kelompok kecil yang ia istilahkan sebagai “penumpang gelap.”

    “Mereka memanfaatkan momentum, apalagi pada Jumat dan Sabtu pekan lalu ketika aparat, khususnya polisi, tampak menghilang dari lapangan sehingga aksi brutal berlangsung leluasa,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak semata-mata melihat demonstrasi dari sisi keamanan.

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.