Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Kapolres Sinjai Berkelit soal Video Viral Pukul Demonstran Pakai Kayu

    Tindakan Kapolres Sinjai yang terekam kamera tersebut pun menuai kecaman. Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis HMI Badko Sulselbar, Ashabul Qahfi, menilai aksi Kapolres Sinjai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai citra kepolisian.

    “Kapolres Sinjai telah salah menafsirkan instruksi Kapolri tentang tindak tegas terhadap perusuh. Instruksi itu seharusnya dijalankan sesuai koridor hukum dan standar operasional,” kata Ashabul dalam keterangannya.

    Ashabul menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, sementara polisi berkewajiban mengayomi masyarakat. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak seharusnya aksi demonstrasi ditindak secara represif.

    “Tidak ada pembenaran atas kekerasan maupun anarkisme, baik dari massa aksi maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, demonstrasi berujung ricuh itu digelar oleh aliansi mahasiswa dari HMI-MPO, HMI, IMM, PMII, dam GMNI di depan DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 16.00 Wita. Dalam aksinya mereka mendesak penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta penghapusan tunjangan anggota DPRD Sinjai.

     

  • Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

    Jakarta –

    Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.

    “Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.

    “Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.

    Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:

    1.⁠ ⁠Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

    2.⁠ ⁠Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

    4.⁠ ⁠Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

    5.⁠ ⁠Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    6.⁠ ⁠Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

    Britania Raya, 1 September 2025.

    Akademisi Indonesia di Britania Raya:
    1.⁠ ⁠Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
    2.⁠ ⁠Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
    3.⁠ ⁠Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
    4.⁠ ⁠Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
    5.⁠ ⁠Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
    6.⁠ ⁠Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
    7.⁠ ⁠Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
    8.⁠ ⁠Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
    9.⁠ ⁠Dono Widiatmoko, University of Derby
    10.⁠ ⁠Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
    11.⁠ ⁠Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
    12.⁠ ⁠Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
    13.⁠ ⁠Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
    14.⁠ ⁠Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
    15.⁠ ⁠Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
    16.⁠ ⁠Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge

    (lir/azh)

  • Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Merespons situasi nasional akhir Agustus dan awal September 2025 ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk membedakan antara mereka yang merupakan bagian dari pengunjuk rasa dan perusuh.
    “Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh,” kata Pigai di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
    Pigai mengatakan, pemisahan antara pengunjuk rasa dan perusuh tersebut sangat penting agar proses hukumnya dapat dibedakan.
    “Para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di kepolisian, penegakan hukum juga harus dibedakan,” ujarnya.
    Pigai juga menegaskan, posisi pemerintah dalam penanganan aksi demonstrasi sudah sangat jelas, yang berlandaskan pada Pasal 19 Undang-Undang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
    Prinsip ICCPR tersebut adalah menyampaikan pikiran, pendapat, dan mengekspresikan perasaan adalah hak asasi manusia.
    Karenanya, Pigai menyatakan, setiap warga negara boleh berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut.
    “Sebagaimana ini juga ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia,” ucap dia.
     
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, membawa beragam tuntutan.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Kerusuhan terjadi. Ada pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Di Yogyakarta, mahasiswa Amikom, Rheza Sendy Pratama, meninggal dunia pada 31 Agustus 2025.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Ada tiga orang tewas di peristiwa itu.
    Sejumlah fasilitas publik juga rusak. Di Kediri, benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    Pada 2 September 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 23 daerah yang asetnya mengalami kerusakan.
    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencermati situasi di Indonesia dan mendesak penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum HAM internasional terkait penggunaan kekuatan oleh aparat.
    “Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan,” kata juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025).
    Pada Senin (2/9/2025), Komnas HAM menyebut terdapat 10 korban meninggal dunia dalam peristiwa 25,28,29,30, dan 31 Agustus 2025 di sejumlah daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komnas HAM Catat 10 Korban Jiwa terkait Demo di Indonesia, Ini Daftarnya

    Komnas HAM Catat 10 Korban Jiwa terkait Demo di Indonesia, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komnas HAM mencatat telah ada 10 korban meninggal dunia dalam aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

    Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan korban jiwa itu tercatat di Jakarta, Solo, Makassar dan Yogyakarta.

    “Aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah ini sudah menimbulkan banyak korban, sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia,” ujar Anies di Komnas HAM, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, penyebab sepuluh orang meninggal dunia itu bervariasi. Namun, beberapa di antaranya diduga kuat meninggal dunia karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

    Selain itu, Komnas HAM juga tengah menyelidiki penyebab lain yang membuat korban lainnya meninggal dunia. Selain itu, jumlah korban meninggal dunia juga terus diverifikasi Komnas HAM.

    “Dimana beberapa diantaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat, ini masih kami selidiki dan penyebab-penyebab yang lainnya,” pungkasnya.

    Nah, berikut ini 10 korban jiwa yang terkonfirmasi hingga Selasa (2/9/2025) :

    1. Affan Kurniawan di Jakarta.

    2. Andika Lutfi Falah di Jakarta.

    3. Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta.

    4. Sumari di Solo.

    5. Saiful Akbar di Makassar.

    6. Muhammad Akbar Basri di Makassar.

    7. Sarina Wati di Makassar.

    8. Rusdamdiansyah di Makassar.

    9. Iko Juliant Junior di Semarang.

    10. Septinus Sesa di Manokwari.

  • 2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com-
    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel kini telah mengamankan 10 terduga pelaku yang melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD Sulsel di Makassar saat unjuk rasa ricuh, Jumat lalu.
    Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, 10 pelaku tersebut berasal dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang masih berstatus pelajar.
    Tujuh terduga pelaku diduga membakar gedung DPRD Makassar, sementara tiga lainnya membakar gedung DPRD Sulsel.
    “Ini ada yang buruh, satu orang di bawah umur pelajar, yang lainnya dewasa. Ada petugas kebersihan, buruh harian, ada mahasiswa, ada juru parkir, ada tidak bekerja, ada wiraswasta, ada pelajar SMA,” kata Didik dikonfirmasi awak media, Selasa (2/9/2025).

    Peran Pelaku Perusakan
    Kata Didik, mereka juga memiliki peran-peran berbeda saat melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD.
    Dia menyebut, ada salah satu pelaku berstatus mahasiswa yang sengaja menyebarkan seruan untuk melakukan aksi anarkis.
    “Sementara ini ada yang melakukan perusakan bersama-sama, pembakaran, kemudian ada pencurian dengan pemberatan (penjarahan). Satunya ada ITE, melakukan ajakan atau provokasi untuk melakukan kegiatan (ricuh) kemarin depan di DPRD, iya (mahasiswa) satu orang,” ungkap Didik.
    Didik bilang, dalam kasus ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihaknya. Tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang bakal ditangkap.
    “Sekarang masih dilakukan pemeriksaan semua,” ucap dia.
    Sebelumnya, aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan pasca peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Jumat (29/8/2025) malam lalu.
    Di mana kerusuhan itu menyebabkan dua gedung DPRD terbakar hingga menelan empat korban jiwa. Kerugian materil dari peristiwa kelam itu mencapai Rp 253 Miliar.
    Kerusuhan terjadi saat legislatif dan eksekutif tengah menggelar rapat paripurna, dihadiri Walikota Makassar Munafri Arifuddin.
    Selain membakar gedung DPRD, massa juga menghancurkan 67 mobil dan 15 sepeda motor.
    Lebih tragis lagi, tiga orang meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran, yakni dua staf dewan, Muh Akbar Basri (26) dan Syahrina Wati (25), serta Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Muh Saiful Akbar (46).
    Kericuhan malam itu juga meluas ke sejumlah titik lain. Gedung DPRD Sulsel ikut terbakar, dua pos polisi dirusak, serta dua mobil di halaman Kejati Sulsel hangus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar Makassar 2 September 2025

    Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar Makassar 2 September 2025

    Diduga Dipicu Bakar Sampah, Satu Hektare Lahan Perbukitan di Palopo Terbakar
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Kebakaran lahan terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selasa (2/9/2025) sore, api melalap kawasan perbukitan di Kilometer 5, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat.
    Asap pekat terlihat membubung tinggi, sementara kobaran api cepat merambat ke lahan kering di sekitarnya.
    Peristiwa itu diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh seorang pemilik kebun, hingga merembet ke rerumputan dan semak belukar yang mudah terbakar.
    Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palopo yang dikerahkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan. Medan perbukitan yang terjal membuat mobil pemadam tidak dapat menjangkau titik api.
    “Yang terbakar adalah lahan di atas gunung. Kendalanya memang jangkauan kendaraan. Unit yang bisa masuk ke lokasi hanya satu, itu pun tidak maksimal digunakan. Jadi kami melakukan pemadaman manual,” kata Rachmad, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo, saat dikonfirmasi di lokasi, Selasa.
    Petugas akhirnya hanya bisa melakukan pemadaman manual dengan peralatan seadanya.
    “Kami membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Sebagian besar merupakan rumput pakis dan semak kering yang cepat merambatkan api,” ucapnya.
    “Cara efektif yang kami lakukan adalah memutus mata rantai api ke jalanan. Untuk sementara sudah aman, kami sudah sisir supaya tidak menjalar lagi ke tempat lain,” tambahnya.
    Rachmad mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Sebab, selain berpotensi memicu kebakaran, api yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerugian lebih besar.
    “Sudah kami sampaikan kepada pemilik lahan. Jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar. Sebaiknya dilakukan pemangkasan atau pembersihan dengan cara lain yang lebih aman. Kalau dibiarkan seperti ini, risikonya bisa luas dan berbahaya,” ujarnya.
    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • 10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),”

    Makassar (ANTARA) – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sementara ini mengamankan 10 orang terduga pelaku pascakerusuhan demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provisi Sulsel pada 29-30 Agustus 2025.

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),” kata Direktur Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa.

    Kesepuluh orang tersebut diduga terlibat dalam aksi anarkis yang berujung kerusuhan pembakaran dua kantor dewan tersebut di Kota Makassar.

    Meski demikian, sejauh ini pihaknya belum memutuskan status 10 orang terduga pelaku tersebut karena penyelidikan dan pendalaman masih terus dilakukan pihak berwajib dan kemungkinan akan bertambah.

    Sedangkan peristiwa demonstrasi hingga terjadi kericuhan dan perusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Palopo, Sulsel, pada 1 September 2025, kata dia, polisi juga mengamankan terduga pelaku.

    “Dan dua orang (terduga perusak) untuk gedung DPRD di Palopo. Nanti di release semua, tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untuk itu, (masih) ada tersangka lain,” ujar Setiadi menekankan.

    Selama proses penyelidikan, sementara ini polisi mengamankan 12 orang terduga pelaku kerusuhan baik di Kota Makassar, maupun di Kota Palopo, Sulsel.

    Sementara itu, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyatakan sampai saat ini timnya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kantor DPRD Kota Makassar usai dibakar massa. “Belum selesai,” tutur Wahyu dijawab singkat saat dikonfirmasi wartawan.

    Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono disela pemantauan olah TKP menjelaskan, proses tersebut dilakukan untuk memperjelas apa yang terjadi termasuk rangkaian-rangkaiannya. Ia pun meminta dukungan masyarakat upaya yang dilakukan Polri.

    “Dan yang terpenting potensial suspek (dicurigai tersangka) sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini, kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, karena potensial suspek itu sudah ada,” ucapnya di Kantor DPRD Makassar kemarin.

    Sebelumnya, demonstrasi berujung kerusuhan terjadi pada 29-30 Agustus 2025 mengakibatkan Kantor DPRD Makassar dan Kantor DPRD Sulsel serta dua pos polisi dibakar massa. Selain itu sejumlah fasilitas umum juga turut dirusak dan dijarah massa.

    Sejumlah orang menjadi korban, empat diantaranya meninggal dunia. Tiga korban tewas terdampak kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan satu orang lainnya pengemudi ojol dikeroyok massa dituduh intelijen, di Jalan Urip Sumoharjo, selebihnya mengalami luka.

    Dari data BPBD Makassar estimasi kerugian negara pascapembakaran kantor DPRD Kota Makassar mencapai Rp253,4 miliar. Sebanyak 67 unit mobil dan 15 motor serta dokumen penting dan gedung tersebut hangus terbakar usai kejadian.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Provokator dan 9 Terduga Pelaku Kerusuhan di DPRD Makassar Ditangkap

    Provokator dan 9 Terduga Pelaku Kerusuhan di DPRD Makassar Ditangkap

    Demonstrasi solidaritas atas meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Makassar, berjalan damai. Demo digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, Jumat (29/08/2025) sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 WITA.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 WITA, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 WITA.