Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melobi sejumlah pihak untuk ditempati kantor sementara. Mengingat kantor di Jalan AP Pettarani hangus terbakar.

    Salah satu opsi lokasi adalah Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Hertasning. Saat ini masih dalam tahap lobi.

    “Sementara kita mau lobi Perumnas yang di Hertasning. Ada mudah-mudahan kita bisa pakai yang sampingnya Bank BTN Jalan Hertasning,” kata Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

    Selain Perumnas Hertasning, ia menyebut ada opsi lain. Seperti di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berada di Jalan Sawerigading.

    Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 Makassar. Letaknya di Jalan AP Pettarani.

    Dua tempat itu, kata Supratman sudah ditinjau. “Beberapa tempat kita sudah cek, PELNI, kita sudah cek. Universitas 17 Agustus juga,” ujarnya.

    Soal kapan akan berkantor sementara, ia mengatakan secepatnya. Menunggu persetujuan dari pemilik tempat.

    “Secepatnya lah, secepatnya. Karena kita minta dulu persetujuan dengan yang punya, kan seperti itu,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Aksi Kamisan ke-876 Digelar di Depan Istana Hari Ini, Bagaimana Sejarahnya? Megapolitan 4 September 2025

    Aksi Kamisan ke-876 Digelar di Depan Istana Hari Ini, Bagaimana Sejarahnya? Megapolitan 4 September 2025

    Aksi Kamisan ke-876 Digelar di Depan Istana Hari Ini, Bagaimana Sejarahnya?
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025).
    Aksi hari ini menjadi rangkaian Kamisan ke-876 sejak pertama kali digelar 18 tahun lalu.
    Agenda yang berlangsung pukul 15.00–17.00 WIB ini meliputi kuliah jalanan, refleksi, paduan suara Gitaku, serta doa untuk korban tragedi 28–31 Agustus 2025.
    Acara juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Jakartanicus.
    Seperti biasa, penyelenggara mengimbau peserta untuk menjaga suasana damai, termasuk larangan merokok di area aksi.
    Aksi Kamisan merupakan gerakan damai penyintas, keluarga korban, dan pegiat HAM yang mendesak negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
    Aksi ini digelar setiap Kamis pukul 16.00 WIB di depan Istana Merdeka sejak 18 Januari 2007.
    Cikal bakal aksi ini dipelopori oleh Maria Catarina Sumarsih, ibu almarhum Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atmajaya yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi I (1998).
    Bersama Sumarsih, ada Suciwati, istri almarhum pejuang HAM Munir Said Thalib, serta Bedjo Untung, penyintas tragedi G30S 1965, yang ikut merintis gerakan ini.
    Simbol pakaian hitam dan payung hitam dipilih sebagai lambang duka sekaligus keteguhan cinta kemanusiaan.
    Sumarsih mengusulkan atribut payung, sementara Suciwati mengusulkan warna hitam untuk pakaian dan payung.
    Inspirasi Aksi Kamisan datang dari Asociación Madres de Plaza de Mayo di Buenos Aires, Argentina, di mana para ibu korban penghilangan paksa rutin menggelar aksi damai sejak 1977.
    Aksi Kamisan lahir dari kekecewaan terhadap negara yang dinilai gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
    Sejumlah peristiwa yang kerap diangkat antara lain:
    Banyak dari kasus tersebut hingga kini belum diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan sejumlah figur yang diduga terlibat masih aktif dalam pemerintahan dan politik.
    Seiring berjalannya waktu, Aksi Kamisan tak lagi hanya digelar di Jakarta. Kini aksi serupa telah menyebar ke sekitar 60 kota di Indonesia, mulai dari Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, hingga Makassar dan Medan.
    Setiap pekan, peserta mengenakan pakaian hitam, membawa payung hitam, foto korban, serta spanduk bertema perjuangan HAM.
    Selain mengheningkan cipta, sering pula ada sesi diskusi, refleksi, dan pembacaan puisi.
    Dalam edisi ke-876 ini, Aksi Kamisan mengangkat doa bagi korban kerusuhan 28–31 Agustus 2025 sekaligus refleksi atas masih panjangnya jalan penegakan HAM di Indonesia.
    Meski sudah berjalan lebih dari 17 tahun, pesan Aksi Kamisan tetap sama: melawan lupa dan menuntut keadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Pemulihan Pasca Insiden Pipa PT Vale di Towuti Masuk Fase Terstruktur, Pemda dan Masyarakat Berkolaborasi

    Pemulihan Pasca Insiden Pipa PT Vale di Towuti Masuk Fase Terstruktur, Pemda dan Masyarakat Berkolaborasi

    FAJAR.CO.ID, LUWU TIMUR – Upaya pemulihan pasca insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti kini memasuki babak baru. Setelah 12 hari, langkah-langkah darurat yang diterapkan di awal kini bertransformasi menjadi solusi yang lebih terstruktur, berkat sinergi antara Pemerintah Daerah Luwu Timur, masyarakat, dan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale).

    ​Momentum kunci terjadi saat Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memimpin rapat investigasi pada 2 September 2025. Dalam rapat tersebut, penanganan insiden disepakati akan dibagi dalam tiga tahapan: jangka pendek, menengah, dan panjang. “PT Vale siap dan mau bertanggung jawab, berkomitmen menyelesaikan apa yang menjadi saran, masukan, dan kesepakatan dari rapat kita,” tegas Bupati Irwan. “Kita harus pastikan masyarakat terdampak mendapat solusi konkret sesuai kebutuhan mereka.”

    ​Di lapangan, kemajuan signifikan sudah terlihat. Pembersihan di enam desa—Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu—telah menunjukkan hasil nyata. Sungai yang sebelumnya tercemar mulai kembali jernih, lahan pertanian mulai ditangani, dan empang masyarakat masuk dalam daftar pemulihan. Kolaborasi ratusan warga, pekerja PT Vale, dan aparat terkait berjalan efektif, memastikan pemulihan menyentuh aspek lingkungan maupun sosial.

    ​Wendi, salah satu karyawan PT Vale di lokasi, menuturkan progres yang ia lihat langsung. “Kondisi air sudah mulai jernih, hanya tersisa lapisan tipis yang terus kami bersihkan,” ujarnya. Senada, Arifin, nelayan dari Desa Timampu, juga merasakan perbaikan. “Sekarang sudah tidak ada lapisan minyak yang kelihatan di Danau Towuti. Hanya terasa tipis di telapak tangan kalau disentuh,” ungkapnya.

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • 7 Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo Nasional

    7 Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo Nasional

    Eks Kabareskrim Sebut Kepercayaan Publik kepada Polri Semakin Turun Imbas Penanganan Demo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin menurun.
    Terutama setelah melihat penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.
    “Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan, sekarang kan sedang pada posisi
    down
    , turun. Namun untuk memperbaikinya, dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar,” ujar Susno dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025) malam.
    Susno pun mengutip data milik Amnesty International Indonesia, yang menyebut kepolisian telah menangkap 3.095 orang terkait demo yang terjadi beberapa waktu terakhir.
    Menurutnya, tidaklah tepat jika kepolisian menangkap demonstran memiliki hak menyampaikan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi.
    “Orang-orang itu kan ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan, bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum, justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi,” ujar Susno.
    Kepolisian, kata Susno, seharusnya memiliki alasan untuk menangkap seseorang yang dinilai melanggar hukum dalam demonstrasi.
    Ia pun mengusulkan agar kepolisian menggandeng lembaga-lembaga seperti Amnesty International Indonesia, untuk mendata mana korban salah tangkap atau orang-orang yang memang melanggar hukum.
    “Oleh karena itu, terhadap orang melanggar hukum, jangan juga dilakukan pelanggaran hukum (oleh kepolisian). Nah artinya apa? ditangkaplah kalau mau ditangkap, dengan sesuai prosedur, ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, itulah prosedur yang kita sepakati,” ujar Susno.
    KOMPAS.COM/ACHMAD NASRUDIN YAHYA Aparat kepolisian membentuk barisan di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
    Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkap bahwa kepolisian telah menangkap sekira 3.095 orang terkait demonstrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    Paling banyak terjadi di Jakarta, saat polisi menangkap 1.438 demonstran yang melakukan aksi dalam beberapa hari terakhir.
    “Hari-hari terakhir ini, Jakarta itu kurang lebih 1.438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak sembilan kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan,” ujar Usman.
    “Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17, dan seterusnya,” sambungnya.
    Menurut Usman, seharusnya kepolisian melakukan evaluasi dan perbaikan usai terjadinya peristiwa yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan.
    “Tapi justru arahnya malah ingin menyalahkan demonstran, malah ingin menyalahkan aktivis,” ujar Usman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tokoh muda Sulawesi Selatan, Asri Tadda, resmi ditunjuk sebagai Formatur Ketua Partai Politik (Parpol) baru di Sulawesi Selatan.

    Mandat tersebut ia terima langsung dari Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam acara penyerahan di Kantor DPP Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Asri yang juga Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel itu diberi tugas menyiapkan struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan, mulai dari DPW, DPD, hingga DPC.

    Keberadaan partai baru ini merupakan amanat Rapimnas I Gerakan Rakyat yang merekomendasikan pembentukan kendaraan politik sebagai alat perjuangan perubahan bangsa.

    Untuk diketahui, partai politik yang dimaksud sebenarnya telah dideklarasikan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 Juli 2025 lalu. Namun, hingga kini nama resmi partai tersebut masih belum dipublikasikan secara terbuka.

    “Antara ormas Gerakan Rakyat dan partai politik yang akan dibentuk adalah dua entitas berbeda, meskipun semangatnya sama sebagai perjuangan membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa kita,” jelas Asri dalam keterangan persnya.

    Menurutnya, pembedaan wadah ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Bagi ASN, TNI, dan Polri yang tidak bisa berpolitik praktis, tetap bisa berjuang melalui ormas. Tapi bagi yang siap berjuang lewat jalur politik, silakan bergabung dengan partai,” terangnya.

    Asri menyadari amanah tersebut tidak ringan. Namun, ia optimistis partai baru yang membawa semangat perubahan dan menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif akan diminati masyarakat Sulawesi Selatan.

  • 3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup

    3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup

    Polda Sulawesi Selatan menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus kerusuhan dan perusakan kantor DPRD Provinsi Sulsel serta DPRD Kota Makassar.

    Tiga di antaranya diduga sebagai pelaku pembakaran yang menyebabkan korban jiwa. Polisi masih mendalami motif aksi anarkis tersebut dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru.