Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Bareng Wanita di Mobil, Anggota DPRD Gorontalo Sebut Bakal Rampok Uang Negara

    Bareng Wanita di Mobil, Anggota DPRD Gorontalo Sebut Bakal Rampok Uang Negara

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan pernyataan kontroversial Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Wahyudin terdengar menyebut akan merampok dan menghabiskan uang negara dengan dalih memiskinkan negara.

    Dalam video yang beredar, Wahyudin terlihat mengenakan kacamata sambil mengemudi mobil menuju Makassar, Sulawesi Selatan, ditemani seorang wanita. Ia dengan lantang menyebut perjalanannya itu dibiayai dari uang negara.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin,” kata Wahyudin dalam rekaman tersebut.

    Video itu juga menampilkan Wahyudin tertawa bersama wanita yang duduk di sampingnya. Bahkan, ia secara terbuka menyebut bahwa dirinya bersama “hubungan gelap”.

    “Membawa hugel (hubungan gelap) langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa ji Wahyudin Moridu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti masih lama,” tambahnya.

    Usai ucapannya viral dan menuai kecaman publik, Wahyudin Moridu angkat bicara. Ia menyatakan siap memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

    “Iya, dalam waktu dekat di hari ini atau besok, saya mau konferensi pers,” kata Wahyudin kepada detikcom, Jumat (19/9/2025).

    Politisi PDIP tersebut mengaku akan memberikan penjelasan lebih lanjut, baik melalui media sosial maupun langsung kepada partai dan lembaga DPRD.

    “Yang pasti saya akan buat klarifikasi. Saya juga akan menyampaikan di media sosial di Facebook,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Wahyudin menegaskan dirinya akan segera menghadap Badan Kehormatan DPRD Gorontalo dan pimpinan PDIP daerah untuk bertanggung jawab atas kejadian ini.

    “Cuman hari ini saya mau menghadap dulu eksekutif partai dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo,” ujarnya. (*)

  • Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasi Propam Polrestabes Makassar, Kompol Ramli, menyebut bahwa pihaknya saat ini masih mendalami oknum yang terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Kita masih dalami ini. Itu anggota dia memang membantu mengurus tapi bukan dia yang memalsu,” ujar Ramli, Jumat (19/9/2025).

    Dikatakan Ramli, selain menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggotanya, ia juga mendalami pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Jadi inimi kita yang dalami karena termasuk itu yang si pembuat yang minta tolong dibuatkan SKCK masih diperiksa ini,” sebutnya.

    Ramli membeberkan bahwa sejauh ini hanya satu oknum yang diduga terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Satu orang ji. Jadi keterlibatannya kita untuk pelaku pembuat SKCK belum bisa kita ini, belum, dia masih sebatas perantara ji,” terangnya.

    Lanjut Ramli, oknum anggota tersebut tidak menerima sepeserpun uang dari pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Tidak dapatki uang dari itu (warga Sri) dia (Bripak E) semata-mata mau membantu karena memang kan sibuk, banyak antrean itu,” Ramli menuturkan.

    “Sudahmi kuambil keterangannya (oknum anggota). Iya itu yang ramai sekarang, bersamaan semua itu hari. Empat itu (korban),” tandasnya.

    Sebelumnya, dugaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu untuk syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu viral di Makassar.

    Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Asdar, membenarkan adanya laporan terkait SKCK yang diduga tidak asli.

    Dikatakan Asdar, kasus tersebut sementara dalam penyelidikan oleh Satintel, Propam, dan Satreskrim.

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memastikan pembangunan Stadion Untia masih akan tetap berjalan.

    Bahkan untuk pembangunan Stadion Untia sendiri masuk dalam program prioritas.

    Meski kabarnya adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Walikota Makassar, Munafri Arifuddin juga menetapkan untuk kapasitas Stadion Untia ini.

    Munafri menyebut ukuran tidak besar berada di kisaran 15 sampai 20 ribu penonton.

    “Sudah pasti tidak besar, kapasitasnya mungkin 15 ribu sampai 20 ribu,“ kata Munafri.

    Walikota Makassar itu juga sudah menetapkan untuk kapasitasnya tidak lebih dari angka tersebut.

    “Kita close disitu yah,” ungkapnya.

    Dan prosesnya saat ini masih berada di tahap penganggaran, penimbunan dan beberapa tahapan-tahapan awal.

    “Lagi proses penganggaran, FS, DND, penimbunan dan beberapa lainnya,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Gugatan Rp 800 Miliar ke Polda Sulsel soal Kerusuhan Makassar Tiba-tiba Dicabut, Ini Alasannya

    Gugatan Rp 800 Miliar ke Polda Sulsel soal Kerusuhan Makassar Tiba-tiba Dicabut, Ini Alasannya

    Sebagai informasi, gugatan tersebut diajukan oleh warga bernama Muhammad Sulhadrianto Agus (29) dan telah didaftarkan di PN Makassar pada Senin (8/9/2025) dengan nomor perkara 409/Pdt.G/2025/PN.Mks.

    “Hari ini kami dari kuasa hukum penggugat secara resmi mendaftarkan gugatan kami di PN Makassar terkait perbuatan melawan hukum, yakni Polda Sulsel,” kata Muallim Bahar beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, gugatan tersebut berkaitan dengan pola pengamanan aparat dalam kerusuhan 29 Agustus lalu, yang menyebabkan gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar terbakar serta menimbulkan korban jiwa.

    “Ini persoalan pengamanan aksi unjuk rasa yang menyebabkan terbakarnya dua kantor, DPRD Sulsel dan DPRD Makassar, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Sekarang pertanyaannya, kepolisian di mana waktu itu? Hilang. Jangan tiba-tiba datang menjadi pahlawan dengan alasan sudah ada tersangka,” tegas Muallim.

    Menurutnya, pada saat peristiwa itu terjadi, aparat kepolisian tidak terlihat di lokasi kerusuhan. Selain itu, Muallim menilai tidak ada langkah antisipatif berbasis informasi intelijen untuk mencegah kerusuhan tersebut.

    Perkara ini turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pihaknya akan memantau perkembangan gugatan tersebut.

    “Kami juga akan mengawasi. Saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum,” kata Yusril saat ditemui di Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025).

  • Anak Polisi Pukul Wakepsek di Sinjai Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan

    Anak Polisi Pukul Wakepsek di Sinjai Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan

    MF dikeluarkan dari sekolah setelah memukul Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Mauluddin. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama para guru.

    Kepala SMA Negeri 1 Sinjai Muh Suardi menuturkan, tindakan kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak bisa ditoleransi dan sudah mencoreng nama baik sekolah.

    “Setelah kejadian, habis Zuhur sekitar jam 1 (13.00 Wita) kita langsung rapat. Di Dewan Guru diputuskan itu. Tidak ada guru yang mau menerima ini anak, jadi dikeluarkan pada hari itu juga,” tegas Suardi, Rabu (17/9/2025).

    Meski begitu, Suardi menegaskan pihak sekolah tetap menjamin hak pendidikan anak polisi di Polres Sinjai tersebut. Sekolah tidak akan memutus jalan siswa tersebut untuk melanjutkan belajar, dengan cara menyiapkan surat keterangan pindah apabila ada sekolah lain yang bersedia menerimanya.

    “Jadi meskipun dikeluarkan secara sah dari rapat Dewan Guru, tapi kalau ada sekolah yang mau menerima dibuatkan surat pindah karena anak itu mendapatkan hak pendidikan,” jelasnya.

  • Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Sutardjo Tui, blak-blakan menanggapi kebijakan moneter The Fed dan Bank Indonesia.

    Dikatakan Sutardjo, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) baru saja menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4,00-4,25 persen, sekaligus memberi sinyal akan ada kemungkinan dua kali penurunan lagi.

    “Hal ini diumumkan oleh The Fed pada hari Rabu, 17 September 2025, waktu Amerika, atau Kamis dini hari waktu Indonesia,” ujar Sutardjo kepada fajar.co.id, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga memangkas suku bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Namun, menurut Sutardjo, jika dibandingkan, suku bunga acuan Bank Indonesia masih lebih tinggi daripada The Fed.

    Ia menambahkan bahwa tingkat suku bunga SRBI juga jauh lebih tinggi.

    Sutardjo menilai penurunan bunga The Fed didorong oleh meningkatnya inflasi dan melambatnya aktivitas ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut hampir mirip dengan situasi di Indonesia, sehingga wajar jika Bank Indonesia turut menurunkan bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Menurutnya, kebijakan The Fed berpotensi kuat memicu arus modal asing masuk ke Indonesia.

    “Kemungkinan besarnya adalah serbuan investor asing ke capital market dan money market. Akan banyak permintaan saham liquid 45,” Sutardjo menuturkan.

    “Juga emas tetap masih banyak permintaan atau secara keseluruhan financial investment terjadi peningkatan aktivitas,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung tambahan likuiditas sektor perbankan domestik, mulai dari kucuran dana Rp200 triliun dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

  • Politikus PDI-P Tegaskan Budi Gunawan Bukan Kader: Reshuffle Murni Hak Prerogatif Prabowo Nasional 19 September 2025

    Politikus PDI-P Tegaskan Budi Gunawan Bukan Kader: Reshuffle Murni Hak Prerogatif Prabowo Nasional 19 September 2025

    Politikus PDI-P Tegaskan Budi Gunawan Bukan Kader: Reshuffle Murni Hak Prerogatif Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus PDI-P Guntur Romli menegaskan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bukanlah kader PDI-P.
    Guntur mengatakan, keputusan memilih dan me-
    reshuffle
    Budi Gunawan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Beliau dipilih karena prerogatif Presiden, dan di-
    reshuffle
    juga karena prerogatif Presiden. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait
    reshuffle
    ,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
    Guntur menjelaskan, berdasarkan putusan Rakernas 2024 dan diperkuat di Kongres 2025, PDI-P berada di luar pemerintahan.
    Dia menyebut PDI-P menjadi partai politik penyeimbang demi menjaga demokrasi dan fungsi
    check and balances.
    Lebih jauh, Guntur turut menyinggung PDI-P yang kerap difitnah baru-baru ini.
    Guntur pun membantah informasi menyesatkan yang menyebut PDI-P terlibat kerusuhan demo Agustus 2025.
    “Apalagi ada berita bahwa Presiden Prabowo menerima informasi yang PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Di tengah tuduhan fitnah itu, PDI Perjuangan tetap konsisten di luar pemerintahan dan setia bersama rakyat,” katanya.
    “Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh? Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh? Ini seperti ‘membakar kandang sendiri’,” sambung Guntur.
    Guntur lantas menyinggung Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang memperoleh amnesti dari Prabowo bersama 1.116 orang lainnya.
    Meski posisi PDI-P tetap berada di luar pemerintahan, kata dia, Hasto mengucapkan apresiasi dan berterima kasih kepada Prabowo.
    Selain itu, kehadiran Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam konferensi pers bersama Prabowo dan para ketua umum parpol, baik di dalam maupun luar pemerintahan pada 31 Agustus lalu, sebagai dukungan kepada Presiden untuk mengendalikan situasi.
    “Maka, tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan ‘informasi sesat’ dan upaya untuk mencari ‘kambing hitam’. Karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memantik dugaan kuat adanya pertarungan elite-elite yang memegang kekuasaan dan komando,” paparnya.
    “Bahwa PDI Perjuangan juga adalah korban dari kerusuhan. Ada 2 kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar,” imbuh Guntur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelakuan Anak Para Abdi Negara yang Bikin Geleng-geleng

    Kelakuan Anak Para Abdi Negara yang Bikin Geleng-geleng

    MF (18), pelajar SMA di Sinjai, Sulawesi Selatan berani memukul gurunya yang juga wakil kepala sekolah. Pemicunya lantaran anak polisi tersebut tidak terima dilaporkan ke guru Bimbingan Konseling (BK) akibat sering bolos jam pelajaran.

    Ironisnya, aksi itu dilakukan di hadapan sang ayah, Aiptu Rajamuddin, anggota Polres Sinjai.

    Kepala SMA Negeri 1 Sinjai, Muh Suardi, membenarkan kejadian tersebut. Dia menuturkan masalah bermula saat Mauluddin melaporkan MF ke guru BK karena sering bolos dari pelajaran. Menariknya, siswa tersebut hanya bolos di mata pelajaran yang diampu Mauluddin.

    “Jadi siswa ini dilapor ke BK karena selalu bolos, khusus di jam mata pelajaran Pak Mauluddin. Tasnya ada, tapi orangnya tidak masuk,” ujar Suardi, Rabu (17/9/2025).

    Saking seringnya kejadian itu terulang, pihak sekolah akhirnya memanggil orang tua MF. Harapannya, ada pembinaan bersama antara sekolah dan keluarga. Saat itulah, ayah MF yang diketahui seorang polisi datang ke sekolah dengan mengenakan celana coklat, ikat pinggang lalu lintas, serta jaket.

    “Dari pakaiannya kelihatan kalau beliau anggota polisi,” tambah Suardi.

    Sesampainya di ruang BK, suasana sempat berjalan biasa saja. Namun, ayah MF tiba-tiba mencari Mauluddin. Begitu dipanggil dan datang ke ruang BK, guru sekaligus Wakasek itu langsung dihadiahi bogem mentah oleh muridnya sendiri.

    “Pak Mauluddin datang setelah ditelepon wali kelasnya. Begitu masuk, tiba-tiba diserang, dipukul langsung oleh siswanya,” beber Suardi.

    Bikin miris, sang ayah justru hanya diam melihat anaknya memukul guru. Ia tak berusaha menahan atau menghentikan aksi brutal tersebut.

    “Justru yang melerai itu pegawai TU perempuan dan salah satu orang tua siswa lain yang juga kebetulan dipanggil ke BK. Sementara ayahnya hanya berdiri, tidak melerai,” ungkap Suardi.

    Akibat aksi tidak terpujinya tersebut, siswa tersebut akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Keputusan itu diambil secara bulat oleh seluruh guru. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak bisa ditoleransi dan sudah mencoreng nama baik sekolah.

    “Setelah kejadian, habis Zuhur sekitar jam 1 (13.00 Wita) kita langsung rapat. Di Dewan Guru diputuskan itu. Tidak ada guru yang mau menerima ini anak, jadi dikeluarkan pada hari itu juga,” tegas Suardi.

    Adapun sikap Rajamuddin yang disebut diam dan tidak melerai, membuatnya harus berurusan dengan Propam. Dia diperiksa terkait insiden itu.

  • Polisi Bidik Tersangka dalam Kasus Siswa Pukul Wakepsek di Sinjai Gara-Gara Dilaporkan ke BK Suka Bolos

    Polisi Bidik Tersangka dalam Kasus Siswa Pukul Wakepsek di Sinjai Gara-Gara Dilaporkan ke BK Suka Bolos

    Siswa SMA Negeri 1 Sinjai, Sulawesi Selatan MF (18) dikeluarkan dari sekolah setelah memukul Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Mauluddin. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama para guru.

    Kepala SMA Negeri 1 Sinjai Muh Suardi menuturkan keputusan itu diambil secara bulat oleh seluruh guru. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak bisa ditoleransi dan sudah mencoreng nama baik sekolah.

    “Setelah kejadian, habis Zuhur sekitar jam 1 (13.00 Wita) kita langsung rapat. Di Dewan Guru diputuskan itu. Tidak ada guru yang mau menerima ini anak, jadi dikeluarkan pada hari itu juga,” tegas Suardi, Rabu (17/9/2025).

    Meski begitu, Suardi menegaskan pihak sekolah tetap menjamin hak pendidikan anak polisi di Polres Sinjai tersebut. Sekolah tidak akan memutus jalan siswa tersebut untuk melanjutkan belajar, dengan cara menyiapkan surat keterangan pindah apabila ada sekolah lain yang bersedia menerimanya.

    “Jadi meskipun dikeluarkan secara sah dari rapat Dewan Guru, tapi kalau ada sekolah yang mau menerima dibuatkan surat pindah karena anak itu mendapatkan hak pendidikan,” jelasnya.