Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. 

    Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak. 

    Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

    Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. 

    Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

    Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. 

    Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

    Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Said Didu Semprot Kepala Daerah di Sumatra: Berhenti Bohongi Presiden, Nyawa Manusia Bukan Mainan

    Said Didu Semprot Kepala Daerah di Sumatra: Berhenti Bohongi Presiden, Nyawa Manusia Bukan Mainan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Sosial, Muhammad Said Didu, kembali mengkritik pemerintah terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, khususnya di Aceh.

    Said Didu menganggap respons pemerintah tidak mencerminkan kondisi fakta yang dialami masyarakat di lapangan.

    Ia meminta pejabat negara berhenti menyajikan laporan yang dianggapnya tidak jujur kepada Presiden.

    “Wahai pejabat dan pembantu Presiden, dengarkan ini dan berhentilah bohongi Presiden,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (9/12/2025).

    “Nyawa manusia kalian permainkan,” tegas pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini.

    Ia kemudian menayangkan rekaman seorang warga Aceh yang dengan penuh emosional menggambarkan kondisi memilukan di lokasi terdampak banjir.

    Warga tersebut mengaku kecewa dengan hasil rapat terbatas Presiden bersama kepala daerah yang digelar di Aceh pada malam sebelumnya.

    “Halo kawan-kawan, kalian tahu kan, Presiden Prabowo ke Aceh, mereka melakukan rapat terbatas tadi malam,” ucap warga itu.

    Baginya, rapat tersebut tidak menyentuh isi persoalan yang paling mendesak dan tidak mencerminkan situasi sesungguhnya.

    “Tapi, isi rapatnya kalau kita nonton sampai habis, itu pedih. Tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dilaporkan. Ada yang minta, apalah bajulah,” tukasnya.

    Warga yang belum diketahui identitasnya itu menegaskan bahwa saat ini sejumlah tokoh dan influencer telah turun langsung ke daerah terdampak bencana seperti Aceh Tamiang, dan menyebut kondisi wilayah tersebut sangat mengenaskan.

    “Itu seperti kota zombie dan neraka. Dan mereka tadi malam tidak ada berbicara sedikit pun bagaimana mengevakuasi mayat, bagaimana yang kelaparan bisa makan hari ini. Tidak ada, kawan-kawan,” imbuhnya.

  • Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman optimistis Papua bakal mandiri pangan pada 2026. Dia yakin langkah itu dapat tercapai dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangannya saat melakukan kegiatan penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).

    Amran menjelaskan bahwa kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000-124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk mencapai hal tersebut, dia menyebut bahwa cetak sawah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Amran juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. 

    Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan telah dialokasikan lahan sekitar 100.00 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025-2026.

    ”Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Namun, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri,” ungkapnya.

  • Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

    Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

    Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

    Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

    Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

  • Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak Makassar 9 Desember 2025

    Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak Makassar 9 Desember 2025

    Menhan Sjafrie Ungkap 80 Persen Timah Indonesia Dibawa ke Luar Negeri Tanpa Pajak
    Tim Redaksi

    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan 80 persen hasil timah Indonesia dibawa ke luar negeri tanpa membayar pajak.
    Ia menyebut ada sebuah negara yang bukan pengekspor timah, namun masuk 10 besar negara penghasil timah.
    “Ada negara yang bisa jadi negara pengekspor timah di bawah 10 besar, tapi dia tidak punya penghasilan timah, dari mana bisa terjadi. Itu karena kita tidak bisa menjaga sumber daya alam kita sehingga terjadi
    ilegal mining
    ,” ungkapnya saat membawa materi kuliah umum di Unhas, Makassar, Selasa (9/12/2025).
    Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah Indonesia sempat memberantas penyelundupan timah ke
    luar negeri
    selama 20 tahun.
    Namun, pada tahun 1998 hingga September 2025, semua penghasilan timah hanya 20 persen yang didapat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Semua penghasilan timah kita 20 persen yang ada di republik yang dikelola BUMN
    PT Timah
    , 80 persen dibawa keluar tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban pembayaran,” bebernya.
    Menurutnya hal ini tidak boleh dibiarkan karena bisa membuat negara menjadi miskin, akibat
    kekayaan alam
    yang terus disedot ke negeri asing.
    “Ini ironi bangsa kita, apakah kita membiarkan ini, negara kita akan menjadi negara miskin karena kekayaan alamnya disedot terus ke luar negeri, tentu kita tidak harapkan seperti itu,” imbuhnya.
    Seharusnya, kata dia, negara mendapatkan
    penghasilan dari timah
    sebesar Rp 20-25 triliun setiap tahunnya, sayangnya hanya mendapatkan Rp 1,3 triliun.
    “Sampai Desember setiap tahun, dia (PT Timah) harus mempunyai revenue seperti Rp 20-25 triliun, tapi apa yang terjadi mereka hanya dapat Rp 1,3 triliun per tahun. Jadi kita harus evaluasi kita punya negara supaya kita kendalikan semua,” kata Sjafrie.
    Ia meyebut hal ini sebagai ironi. Sebab kekayaan alam dibawa begitu saja ke luar negeri.
    “Ini ironi buat bangsa yang besar, 286 juta jiwa, tetapi kekayaan alamnya dicolong begitu saja ke luar negeri,” lanjut Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RJ Toserba Resmi Dibuka, Siap Jadi Sahabat UMKM Makassar

    RJ Toserba Resmi Dibuka, Siap Jadi Sahabat UMKM Makassar

    Ia menyebut Makassar sebagai lokasi strategis. “Makassar sering disebut pintu gerbang Indonesia Timur. Jadi posisi membuka toserba plastik, ATK, dan campuran di Makassar ini sangat strategis,” tandasnya.

    Chelsia juga memastikan bahwa RJ Toserba akan terlibat dalam program-program pendampingan UMKM ke depan.

    “Kita libatkan wali kota, Diskop UMKM, dan beberapa UMKM yang hadir sebagai awal. Ke depan kita akan support kegiatan UMKM. Itu komitmen kami,” jelasnya.

    RJ Toserba juga menghadirkan banyak produk yang belum banyak ditemukan di pasar lokal. “Aluminium foil warna gold, black-gold, bahkan merah juga ada. Ukurannya lengkap. Ini salah satu keunikan kita,” kata Chelsia.

    Sebagian packaging bahkan merupakan produksi sendiri dan bisa dikustom sesuai kebutuhan UMKM.

    Meski toko baru grand opening, keluarga owner sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis plastik.

    “Jadi kita bukan baru kenal plastik. Kita sudah sangat mengenali pasar dan kebutuhan konsumen,” ujar Chelsia.

    Chelsia membeberkan jika produk yang dijual fokus pada, Packaging, ATK, Thinwall, Botol minuman, Perlengkapan bakery, Plastik aneka jenis, perlengkapan rumah tangga hanya sebagai pelengkap.

    Menariknya, di depan toko disediakan RG Café untuk pengunjung yang menunggu keluarga berbelanja.

    “Biasanya mamanya yang belanja, bapaknya kita siapkan kopi di café,” tutur owner.

    Menutup pernyataannya, Chelsia berharap RJ Toserba bisa berkembang kedepannya, dan menjadi pusat belanja UMKM di Makassar.

    “Kita mau UMKM merasa memiliki toko ini. Mau packaging apa pun, pikirannya ke RJ Toserba dulu. Kalau tidak ada baru ke tempat lain. Kita mau jadi sahabat UMKM.” Tutupnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengklarifikasi soal adanya bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Sjafrie menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Perihal tersebut disampaikannya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Ia menegaskan bantuan dari Malaysia dan China kepada Aceh tersebut bukan bantuan asing melalui pemerintah pusat, melainkan hanyalah bantuan personal yang diberikan langsung kepada Mualem.

    “Yang dari China itu bukan bantuan asing. Itu bantuan personal kepada Mualem untuk membantu pencarian jasad para korban,” ujarnya.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

    “Penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh ditanggulangi secara mandiri. Kita mampu melakukan ini dengan kemampuan yang ada,” tuturnya.

    Sjafrie menjelaskan penanggulangan bencana di tiga provinsi tersebut berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan presiden, seluruh kebutuhan penanganan darurat dinilai masih dapat ditangani sendiri.

    Ia menegaskan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk mendistribusikan bantuan, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan aman untuk kebutuhan penanganan korban di lapangan.

    “Bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan, termasuk dari Universitas Hasanuddin. Semua kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” sambungnya.

    Ia lantas membandingkan kondisi banjir Sumatera saat ini dengan penanganan bencana besar tsunami 26 Desember 2004. Menurutnya, saat itu Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional karena belum memiliki kesiapan memadai. Namun kini situasinya jauh berbeda.

    “Dahulu kita mengalami kesulitan karena tidak punya kemandirian. Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tandasnya.

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.