Xcloud.id

provinsi: SULAWESI BARAT

  • BMKG prakirakan hujan masih guyur banyak kota besar di Indonesia

    BMKG prakirakan hujan masih guyur banyak kota besar di Indonesia

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan masih guyur banyak kota besar di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan masih mengguyur banyak kota-kota besar pada Rabu dan memperingatkan masyarakat untuk bersiap dengan potensi hujan ringan hingga yang disertai petir.

    Prakirawan BMKG Kania Mustikawati dalam prakiraan cuaca daring BMKG yang diikuti dari Jakarta, Rabu, mengatakan mayoritas kota-kota besar di Pulau Sumatera berpotensi mengalami hujan, dimulai dari hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bengkulu.

    Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan turun di kota Medan pada hari ini, katanya, dengan hujan disertai petir dapat dialami masyarakat yang berada di Jambi dan Bandar Lampung.

    “Bergeser ke Pulau Jawa, diprakirakan cuaca berawan tebal di kota Jakarta, hujan ringan di kota Serang dan Bandung, hujan sedang di Kota Semarang dan Surabaya, dan waspadai adanya potensi hujan disertai petir di Kota Yogyakarta,” kata Kania.

    BMKG juga memprakirakan hujan petir berpotensi terjadi di Kupang dan hujan ringan di Denpasar serta Mataram untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Di wilayah Pulau Kalimantan, Kania menyebut adanya kemungkinan hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di Samarinda serta hujan yang disertai petir di daerah Tanjung Selor.

    Sementara itu di Pulau Sulawesi, semua ibu kota provinsi diprakirakan BMKG mengalami hujan pada hari ini, termasuk hujan ringan di Kendari, Makassar, dan Gorontalo. Kemudian hujan disertai petir yang dapat terjadi di Mamuju, Palu dan Manado. Untuk wilayah timur Indonesia, lanjug dia, hanya Manokwari yang diprakirakan mengalami cuaca berawan. Sementara terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Ternate, Sorong, Nabire, dan Jayapura.

    Potensi hujan dengan intensitas sedang kemungkinan dialami wilayah Jayawijaya serta hujan petir di Merauke.

    Sumber : Antara

  • Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Istana buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tidak meninjau langsung peluncuran program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Namun, peninjauan tersebut tidak mesti dilakukan saat hari pertama pelaksanaan program strategis tersebut. “Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung ya,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2024).

    Program makan bergizi gratis sudah mulai diluncurkan pada Senin (6/1/2024). Pada tahap awal, program makan bergizi gratis menjangkau 190 lokasi yang tersebar di sekolah-sekolah mencakup 26 provinsi Tanah Air secara serentak.

    Meski Prabowo belum terjun langsung memantau pelaksanaan makan bergizi gratis pada hari pertama dan kedua, Hasan menyatakan kepala negara secara rutin mendapatkan update program tersebut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update,” ucap Hasan.

    Kick off makan bergizi gratis yang sudah mulai berjalan ini mencakup Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, semua provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Dapur untuk makan bergizi gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur makan bergizi gratis.

    Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program makan bergizi gratis bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

  • DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat

    DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat

    DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengeklaim, program
    makan bergizi gratis
    yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.
    Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.
    “Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.
    Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.
    Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
    “Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” ujar Dasco.
    Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.
    Pemerintah mulai memberikan
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.
    Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
    Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Otak Uang Palsu UIN Alauddin Annar Sampetoding Akan Dijemput Polisi dari Rumah Sakit – Halaman all

    Otak Uang Palsu UIN Alauddin Annar Sampetoding Akan Dijemput Polisi dari Rumah Sakit – Halaman all

    TRIBUNNEWSCOM, GOWA-  Polisi berencana akan menjemput tersangka utama sindikat uang palsu Annar Salahuddin Sampetoding yang saat ini dirawat di RS Bhayangkara, Makassar.

    Menurut doker, Annar telah dianjurkan pulang atau rawat jalan setelah dapat perawatan medis.

    “Masih dirawat di rumah sakit, koordinasi sama pihak kedokteran apa sudah bisa dihentikan bantarnya, kita jemput atau bagaimana,” ujar Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, Senin (6/1/2025).

    Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan RS Bhayangkara untuk mengetahui kondisi pasti Annar Salahuddin Sampetoding.

    Terlihat, AKBP Reonald Simanjuntak berkomunikasi dengan penyidik ihwal kondisi dan rencana penjemputan Annar Salahuddin Sampetoding.

    Sebelumnya, Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, menyebutkan bahwa Annar syok dan drop setelah statusnya ditingkatkan menjadi tersangka dan penahanan dijadwalkan.

    Annar diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan prostat.

    Annar mengalami syok setelah namanya disebut terlibat dalam sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Hal ini menjadi alasan Annar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama pada Senin (23/12) lalu.

    Pada Kamis (26/12) sekitar pukul 19.00 WITA, Annar akhirnya memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Gowa.

    Pemeriksaan dilakukan maraton hingga sekitar pukul 04.00 WITA, dan setelah istirahat, penyidik melaksanakan gelar perkara yang berakhir dengan penetapan Annar sebagai tersangka.

    Meski Annar sakit, polisi memastikan proses hukum tetap berjalan.

    Satu DPO Ditangkap

    Sementara satu orang yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) kasus uang palsu UIN Alauddin, AR, jadi tersangka.

    Penangkapan AR diungkap Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Sudah ditangkap satu orang (DPO) inisial AR,” ujar Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak, kepada Tribun-Timur.com, Minggu (29/12/2024).

    “Jadi DPO saat ini sisa dua orang,” ucap mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar.

    Dua orang masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

    AR menjadi tersangka ke-19 kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Penangkapan AR hanya selang sehari penetapan tersangka Annar Salahuddin Sampetoding.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengungkap peran tersangka Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) dalam sindikat uang palsu tersebut dalam rilis akhir tahun di Mapolda Sulsel, Senin (30/12).

    Kombes Pol Dedi Supriyadi menyebutkan bahwa ASS merupakan otak dari pencetakan dan peredaran uang palsu.

    Selain itu, ASS juga merupakan ideator, pemodal, dan pengadaan mesin uang palsu.

    “Otak pelaku adalah inisial ASS. Perannya pertama sebagai pemberi ide, kemudian ikut memodali, membeli mesin, dan juga pengatur pemerintahan terkait,” jelasnya.

    Daftar 19 Tersangka Uang Palsu UIN

    Hingga kini polisi telah menetapkan 19 tersangka sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Satu  orang yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) kasus uang palsu UIN Alauddin, AR, jadi tersangka.

    Penangkapan AR diungkap Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Sudah ditangkap satu orang (DPO) inisial AR,” Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak, kepada Tribun-Timur.com, Minggu (29/12/2024)

    “Jadi DPO saat ini sisa dua orang,” ucap mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar.

    AR menjadi tersangka ke-19 kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Penangkapan AR hanya selang sehari penetapan tersangka Annar Salahuddin Sampetoding.

    Berikut nama, profesi, dan peran 19 tersangka:

    1. Dr Andi Ibrahim (54)

    Dosen dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar warga BTN Minasa Maupa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    2. Mubin Nasir bin Muh Nasir (40)

    Karyawan honorer, warga Bukit Tamarunang, Gowa.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan  transaksi jual beli uang palsu.

    3. Kamarang Dg Ngati bin Dg Nombong (48)

    Juru masak, warga Gantarang, Gowa perannya, melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    4. Irfandy MT, SE bin Muh Tahir (37)

    Karyawan swasta, warga Minasa Upa, Makassar.

    Perannya membantu mengedarkan uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    5. Muhammad Syahruna (52)

    Wiraswasta, warga Ujung Pandang Baru, Makassar.

    Perannya:

    – memproduksi uang palsu.

    – melakukan transaksi jual beli uang palsu dan bahan baku produksi yang digunakan pelaku untuk memproduksi pembuatan mata uang palsu merupakan hasil pengiriman uang biaya pembelian bahan baku produksi berinisial AAS.

    6. John Biliater Panjaitan (68 tahun)

    Wiraswasta, warga Mangkura, Makassar.

    Peran melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    7. Sattariah alias Ria binti Yado (60)

    Ibu rumah tangga, warga Batua, Makassar.

    Perannya melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    8. Dra Sukmawati (55)

    PNS guru, warga Makassar.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dengan membeli kebutuhan sehari-hari dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    9. Andi Khaeruddin (50 tahun)

    Pegawai bank, warga Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    10. Ilham (42) 

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    11. Drs. Suardi Mappeabang (58)

    PNS, warga Simboro, Sulawesi Barat, berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    12. Mas’ud (37) 

    Wiraswasta, warga Lekopadis, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    13. Satriyady (52)

    PNS, warga Binanga, Sulawesi Barat.

    Perannya melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    14. Sri Wahyudi (35)

    Wiraswasta, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    15. Muhammad Manggabarani (40 tahun)

    PNS, warga Rimuku, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan  melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    16. Ambo Ala, A.Md (42)

    Wiraswasta, warga Batua, Makassar, berperan melakukan pengedaran uang palsu, dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    17. Rahman (49)

    Wiraswasta, warga Simboro, Sulawesi Barat.

    Berperan melakukan pengedaran uang palsu dan melakukan transaksi jual beli uang palsu.

    18. Annar Salahuddin Sampetoding (ASS)

    Pengusaha asal Toraja.

    Peran pemberi ide, pemodal.

    19. AR

     

     

  • Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025). 

    Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​ 

    Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

    Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

    Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

    Tak Ada Susu di Menu MBG

    Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.  

    Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong. 

    “Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024). 

    Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

    Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

    “Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

    Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

    “Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

    Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

    “Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

    “Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

    Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin. 

    “Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya. 

    Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu. 

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

    “Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

     Perbesar

    Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo 

    Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

    “Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

    Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo. 

    Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) 

    “[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.  

    Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

    Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis. 

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.

    Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025). 

    Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

    “Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

    Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

     

    Tumbuhkan Perekonomian Daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

    Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro. 

    “Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

    Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG. 

    Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

  • Sering Nonton Video Syur, Seorang Ayah di Polman Setubuhi Anaknya yang Masih di Bawah Umur

    Sering Nonton Video Syur, Seorang Ayah di Polman Setubuhi Anaknya yang Masih di Bawah Umur

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Seorang pria berinisial MY (36) di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat, ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Polman lantaran diduga menyetubuhi anak kandungnya berinisial S (14).

    Aksi bejat pelaku itu dilakukan sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar sekitar 2021 hingga awal Januari 2025.

    Pelaku yang sudah pisah dengan ibu korban bisa dengan leluasa menyetubuhi anaknya di rumah neneknya saat rumah sedang sepi. Diketahui pelaku sering melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anaknya saat korban sedang tidur.

    Untuk melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan memukul jika korban tidak menuruti hasratnya. Motif dari aksi bejat pelaku lantaran sering menonton video syur ditambah lagi sudah lama pisah dengan istrinya. Saat ini korban yang masih mengalami trauma telah diamankan di rumah perlindungan anak Polres Polman.

    Kasi Humas Polres Polman Iptu Muhapris mengatakan, kasus persetubuhan anak kandung itu terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman.

    “Korban bercerita kepada tantenya berinisial NS jika dirinya sering dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman,” kata Iptu Muhapris kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

    Menurutnya, pelaku selalu melakukan pengancaman setiap kali akan melancarkan aksinya. Situasi ini membuat korban tidak bisa berbuat banyak. “Awal mulanya dia diancam hingga terjadi persetubuhan. Pelaku mengancam korban dengan nada tinggi dengan ucapan ‘kau harus melayani saya’,” ujarnya.

    Saat ini ayah yang tega menyetubuhi anaknya ini telah diamankan di Polres Polman dan menjalani pemeriksaan tambahan. 

  • Bidan Teladan di Polman Sulbar Korban Prank Pemkab: Diberi Motor Dinas Kemudian Ditarik Kembali – Halaman all

    Bidan Teladan di Polman Sulbar Korban Prank Pemkab: Diberi Motor Dinas Kemudian Ditarik Kembali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, POLMAN –  Rusmiati Aminuddin, seorang bidan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) kecewa seolah-olah menjadi korban prank pemerintah kabupaten.

    Bagaimana tidak, hadiah sepeda motor diterimanya dari Pemkab Polman ditarik kembali dengan alasan anggaran belum cair.

    Rusmiati bertugas sebagai bidan di Pustu Desa Taloba, Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar).

    Ia merupakan peraih penghargaan sebagai Nakes Teladan 2024 dari Kementerian Kesehatan RI.

    Karena prestasinya itu, Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima menjanjikan hadiah sepeda motor. 

    Awalnya sepeda motor yang akan diberikan sifatnya pribadi bukan dinas.

    Namun kenyataan saat peringatan HKN ke 60 pada 12 November 2024 lalu, bidan Rusmiati justru mendapatkan motor dinas jenis Yamaha Geer.

    Motor yang sempat diterimanya ini pun kembali ditarik dengan alasan anggaran belum cair.

    Rusmiati mengungkapkan, sepeda motor baru yang sempat diterimanya ini langsung ditarik kembali.

    Setelah diserahkan pemerintah secara simbolis yang dilakukan Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima.

    “Setelah kunci motor diserahkan saat peringatan HKN di RSUD Pratama Wonomulyo, sebenarnya saya sudah mau bawa pulang. Tetapi pihak dinas (Dinkes) bilang nanti pekan depan diambil karena mau diurus dulu di kantor daerah (Pemkab). Tetapi hingga saat ini motornya tidak ada, alasan dinkes anggarannya tak cair dari badan keuangan,” terang Rusmiati, Senin (6/1/2025).

    Rusmiati mengaku kecewa, sebab teman sejawatnya sudah mengetahui dirinya mendapatkan hadiah motor dari Pj Bupati Polman. 

    Apalagi proses penyerahan sepeda motor tersebut sempat diliput sejumlah media online.

    “Benar benar saya dijanji palsu, awal ketemu Pj Bupati saat pulang dari Jakarta menerima penghargaan nakes teladan nasional. Saya dijanji hadiah motor pribadi tetapi kenyataannya saat HKN motor dinas diserahkan. Parahnya lagi motor sudah diserahkan tetapi diambil kembali,” lanjutnya.

    Penjelasan Pemkab

    Sementara itu kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman dr Mustaman memberikan penjelasan atas penarikan sepeda motor ini.

    “Kami sudah masukkan usulan anggarannya ke badan keuangan, tetapi hingga saat ini badan keuangan belum mencairkan anggaran pengadaan hadiah motor untuk nakes teladan tersebut,” kata dr Mustaman kepada wartawan.

    Mustaman lalu meminta Rusmiati bersabar, dia menyebut motor tersebut bisa langsung diambil di dealer jika anggarannya telah cair.

    “Semua berkas administrasi dan SPJ sudah selesai semua dan telah diserahkan ke Badan Keuangan. Jika uangnya sudah cair maka langsung dibayar ke dealer dan motornya bisa diambil,” ujarnya.(*)

    Penulis: Fahrun Ramli

  • Kasus Pengeroyokan Mahasiswa Kader HMI di Mamuju Sulbar: 2 Polisi Jadi Tersangka, 11 Dipatsus – Halaman all

    Kasus Pengeroyokan Mahasiswa Kader HMI di Mamuju Sulbar: 2 Polisi Jadi Tersangka, 11 Dipatsus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU – Dua anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap mahasiswa yang juga kader HMI Manakarra bernama Ramli di Sulawesi Barat (Sulbar).

    Sebelumnya puluhan oknum polisi melakukan pengeroyokan terhadap Ramli di Asrama Putri Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM Mateng), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Rabu (1/1/2024) malam.

    Pengeroyokan itu dipicu karena anggota polisi yang sering mengunjungi seorang penghuni asrama putri ditegur oleh pengurus IPM Mateng serta pemilik kontrakan.

    “Iya sudah ada dua tersangka, sementara oknum polisi lainya masih berada di penempatan khusus,” ungkap Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Slamet Wahyudi, Senin (6/1/2025).

    Sementara, 11 orang polisi yang berada di penempatan khusus (Patsus) itu masuk ke dalam masalah kode etik dan ditangani oleh Propam Polda Sulbar.

    “Soal pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) itu bisa saja terjadi. Dimana nanti menggali sampai penyelidikan hingga sampai di penyidikan, kalau memang dia (oknum polisi) melakukan diluar dari ketentuan Polri yah pasti kita PTDH,” ungkapnya.

    Lanjut dia, dua polisi yang ditetapkan tersangka itu karena memang melakukan penganiayaan dan memang ada saksi-saksi.

    “Jadi ada beberapa saksi-saksi yang menyebutkan dua orang itu (polisi) sehingga kita tetap sebagai tersangka,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra memblokade jalan di depan Kantor Polresta Mamuju, Rabu (1/1/2025).

    Mereka demo dan membakar ban di tengah jalan.

    Pantauan Tribun-Sulbar.com, massa HMI dan mahasiswa lainya juga menutup jalan hingga bergantian berorasi di depan Mapolresta Mamuju.

    Massa aksi berusaha menerobos pagar kantor Polresta Mamuju, mereka tidak menerima satu kader HMI dihajar oknum polisi di asrama mahasiswa putri.

    Terlihat massa aksi ricuh bahkan sempat saling dorong ketika mahasiswa berhasil lolos menerobos pagar Mapolresta Mamuju.

    “Awal dari konflik ini (demonstrasi) ini karena diduga ada oknum polisi yang selalu datang ke asrama putri IPM Mateng. Bahkan oknum polisi itu sudah ditegur termasuk bapak yang punya rumah kontrakan sudah menegur dan tidak pernah mendengar. Sehingga anak-anak (mahasiswa kader HMI ) menegur, setelah itu ada cekcok antara mereka,” kata Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar saat ditemui Tribun-Sulbar.com.(*)

    Penulis: Abd Rahman

  • Kronologi Kasus Pengeroyokan Oknum Polisi terhadap Mahasiswa di Sulbar Makassar 7 Januari 2025

    Kronologi Kasus Pengeroyokan Oknum Polisi terhadap Mahasiswa di Sulbar Makassar 7 Januari 2025

    Kronologi Kasus Pengeroyokan Oknum Polisi terhadap Mahasiswa di Sulbar
    Tim Redaksi
    MAMUJU, KOMPAS.com
    – Direktur Kriminal Umum Polda
    Sulawesi Barat
    (Sulbar) Kombes Pol Agus Nugraha menjelaskan kronologi dan latar belakang pengeroyokan terhadap mahasiswa bernama Ramli.
    Kejadian tersebut berlangsung di Kabupaten
    Mamuju
    , Sulawesi Barat, pada Rabu (1/1/2025) malam.
    Agus menyatakan bahwa insiden ini bermula ketika Bripda S mengantar pulang pacarnya, yang berinisial E, ke asrama putri Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM Mateng) di Kecamatan Mamuju sekitar pukul 18.00 Wita.
    Sekitar 30 menit kemudian, Bripda S ditegur oleh mahasiswa berinisial M dan I karena keberadaannya di asrama putri yang melarang kedatangan laki-laki.
    “Saudara S meminta maaf, namun saat itu saudara S akan kembali pulang. Namun, oleh saudara M dan I, dia disuruh menunggu rekannya atau temannya yang akan datang ke lokasi,” ungkap Agus dalam konferensi pers di Mapolda Sulbar, Senin (6/1/2025).
    Sekitar pukul 18.40 Wita, mahasiswa lain berinisial M kembali menegur Bripda S terkait kedatangannya di asrama putri.


    Cekcok dan perkelahian pun terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh masyarakat setempat.
    Setelah kejadian tersebut, Bripda S meninggalkan lokasi, namun kembali sekitar pukul 20.00 Wita bersama rekan-rekannya dari Polda Sulbar untuk mencari M.
    Pada pukul 22.30 Wita, M datang bersama Ramli dan bertemu dengan Bripda S dan rekannya yang sudah menunggu.
    Di sinilah, rekan-rekan Bripda S, termasuk Bripda AER dan Bripda AMA, menyerang Ramli setelah terlibat cekcok.
    Agus menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong, yang dapat dilihat dari rekaman CCTV di sekitar lokasi.
    “Kemudian saudara R melarikan diri ke lorong, dikejar dan terjadi penganiayaan di lorong tersebut sampai akhirnya dipisahkan oleh masyarakat,” tambah Agus.
    Agus menuturkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda AER dan AMA didorong oleh rasa solidaritas terhadap Bripda S.
    Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut adalah salah.
    “Motif adanya rasa solidaritas antara teman satu angkatan. Karena tahu temannya ada masalah dengan orang lain, sehingga muncul jiwa korsa yang salah,” jelas Agus.
    Sebelumnya, Ramli dilaporkan mengalami luka di sekujur tubuhnya setelah diduga dikeroyok oleh puluhan anggota polisi.
    Pengacara korban, Busman Rasyid, menyatakan bahwa aksi pengeroyokan ini terjadi di asrama putri IPM Mateng di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, setelah salah satu anggota polisi tidak terima ditegur oleh pengurus IPM Mateng dan pemilik kontrakan karena sering mengunjungi salah satu penghuni asrama putri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Sekolah Belum Dapat Susu di Menu Makan Bergizi Gratis

    Sejumlah Sekolah Belum Dapat Susu di Menu Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasionall (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di sejumlah titik diketahui masih belum lengkap, lantaran tidak disertai dengan susu.

    Dadan menegaskan penyertaan susu akan menjadi bagian dari menu Makan Bergizi Gratis. Namun, saat ini pemerintah memang lebih mendorong pengadaan komoditas tersebut di sejumlah daerah yang sudah memiliki sapi perah. 

    “Susu akan menjadi bagian dari makan bergizi untuk wilayah-wilayah yang sapi perahnya ada, untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025). 

    Dadan menekankan saat ini pemerintah terus melakukan simulasi untuk menemukan kombinasi yang tepat dalam menghadirkan menu yang akan disajikan bagi penerima manfaat. Dia menyampaikan setidaknya menu susu akan dihadirkan tiga kali dalam seminggu dalam makan siang bergizi.

    “Susu minimal di daerah yang ada sapinya itu minimal tiga kali dalam seminggu kami berikan. Kemudian untuk daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misal dengan ikan, dengan telor, dan lain-lain, sumber kalsium lainnya. Termasuk kelor,” pungkas Dadan.

    Program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berjalan di 26 provinsi hari ini, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG. 

    Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.