Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Perbaiki Dulu Cara Belanja Anggaran

    Perbaiki Dulu Cara Belanja Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan tata kelola keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.

    Purbaya menilai rendahnya kualitas dan efektivitas belanja daerah berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memperbesar alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

    “Perbaiki dahulu cara membelanjakan anggaran. Masih ada yang bocor dan tidak tepat sasaran. Kalau sudah baik, saya yakin alokasi pada triwulan II tahun depan bisa meningkat,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia menyebut sebelum pemerintah daerah mengajukan tambahan anggaran, mereka perlu menunjukkan bukti nyata perbaikan tata kelola fiskal.

    Purbaya menyatakan siap mengusulkan revisi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto apabila disiplin fiskal daerah meningkat. Namun, tanpa perbaikan kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja, Kementerian Keuangan sulit menambah dukungan dana.

    Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai pengawas APBD yang memastikan setiap rupiah digunakan secara akuntabel. DPRD juga diminta menjadi penjaga disiplin fiskal agar belanja tidak bocor dan program pembangunan berjalan optimal.

    Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat guna mempercepat pergerakan ekonomi. Ia menegaskan bahwa perbaikan investment climate merupakan bagian integral dari strategi fiskal yang tepat.

    “Kalau kondisi ekonomi sedang lesu, perbaikan iklim usaha akan membuat aktivitas bisnis bergerak lebih cepat. Pelaku usaha akan segera mengeksekusi rencana bisnis mereka,” kata Purbaya.

    Bendahara negara itu juga mendorong persaingan positif antardaerah dalam menarik investasi melalui penciptaan business climate yang kondusif serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

    “Setiap daerah akan berkompetisi. Siapa yang mampu menciptakan iklim investasi lebih baik dan infrastrukturnya kuat, dia akan menarik investasi lebih besar dibandingkan yang lain,” ujarnya.

  • KPK Sita Uang hingga Logam Mulia Terkait OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

    KPK Sita Uang hingga Logam Mulia Terkait OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam pecahan rupiah dan logam mulia saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya. Temuan didapat ketika tim bergerak di lapangan pada 9-10 Desember kemarin.

    “Bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, selain mengamankan lima orang, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember.

    Budi menjelaskan pihaknya sudah melakukan gelar perkara atau ekspose dan menetapkan tersangka. Tapi, pengumuman resmi akan disampaikan sore nanti.

    “Termasuk nanti detail penangkapannya, lokasinya di mana nanti kami akan jelaskan dalam konferensi pers,” tegasnya.

    Adapun Ardito tiba di kantor KPK pada Rabu malam, 10 Desember sekitar pukul 20.10 WIB. Ia menggunakan jaket bermotif warna gelap dan kepalanya memakai topi.

    Ardito tampak dikawal sejumlah petugas pengamanan KPK. Dia juga membawa sebuah koper berwarna biru tua.

    “Alhamdulillah sehat,” kata Ardito kepada wartawan di lokasi.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan pihaknya menangkap Ardito dalam gelaran OTT sejak awal pekan. Dugaannya telah terjadi pemberian uang.

    “Suap proyek,” kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam, 10 Desember.

  • 60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

    PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

    Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

    Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

    Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

    Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

    Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

    “Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

    Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

    Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

    “Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

    Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

    “PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

    Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

    “Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

    Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

    PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

    Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

  • Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

    Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dicapai pada Juli 2025 dikabarkan terancam gagal.

    Sekadar informasi, Indonesia dan AS telah mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025. Dalam hal ini, Negara Paman Sam menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

    Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan hingga saat ini kesepakatan tarif perdagangan Indonesia—AS masih berlangsung.

    “Yang jelas ini [kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS] masih berlangsung jika ada dinamika dalam perundingan adalah hal yang biasa,” kata Dewi singkat kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS gagal dan berujung mendapat tarif 32% maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.

    Terlebih, lanjut dia, jika negara pesaing utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia alias tetap 20%.

    “[Jika kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS gagal] akan terjadi trade diversion dan investment diversion, di mana importir AS akan lebih memilih produk dari negara lain, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ungkap Wijayanto kepada Bisnis.

    Wijayanto menilai kondisi ini akan menggerus nilai ekspor dan surplus dagang Indonesia dengan AS. Hal ini mengingat surplus dengan AS mewakili hampir 50% total surplus perdagangan, meski ekspor ke AS hanya mewakili 10% total ekspor.  

    “Kehilangan surplus tersebut akan membuat neraca pembayaran kita semakin tertekan dan rupiah semakin melemah,” ujarnya.

    Selain itu, Wijayanto menuturkan pengalihan investasi juga berpotensi terjadi. Dengan kata lain, investasi dari negara lain yang menyasar AS akan mengalihkan dari Indonesia ke negara lain yang memperoleh kesepakatan tarif lebih bagus. 

    “Potensi kehilangan perdagangan dan investasi ini akan berdampak cukup tinggi teradap pertumbuhan ekonomi kita, bisa hingga 0,1%. Dampak peningkatan tekanan terhadap rupiah juga akan sangat besar,” tutupnya.

  • Promo Elektronik Harbolnas 12.12 Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    Promo Elektronik Harbolnas 12.12 Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) akan jatuh pada 12 Desember (12.12). Banyak platform belanja online menawarkan produk elektronik dengan harga diskon yang menarik.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 12.12 tahun 2025 akan mencapai transaksi hingga Rp35 triliun. Banyak platform belanja online nasional akan memberikan diskon besar, voucher, flash sale, promo finansial, hingga gratis ongkir untuk menutup tahun 2025 dengan barang elektronik baru yang didapatkan dengan harga miring.

    Berikut promo barang elektronik Harbolnas 12.12 di Shopee, Tokopedia, dan Blibli

    1. Shopee

    Shopee memberikan penawaran menarik dalam rangka Birthday Sale dengan promo flash sale iPhone 14 setiap 15 menit dengan harga mulai dari Rp12 ribu di pukul 12:00 dan 21:00 WIB. Selain itu, ada gebyar promo mobil dengan harga Rp12 ribu di puncak perayaan 12.12 Birthday Sale. 

    Khusus member platinum Shopee, terdapat promo bonus belanja Rp40 ribu dan harga spesial iPhone 15 Rp12 juta rupiah. Flash share Rp12 ribu ini juga berlaku untuk beberapa produk elektronik lainnya, mulai dari jam tangan Casio G-Shock pada pukul 15:00 WIB, Blender Philips pada pukul 21:00 WIB, dan HP Xiaomi Poco M5s pada pukul 00:00 WIB.

    Anda dapat memburu flash sale Rp12 HP iPhone dan Samsung Galaxy di live konten kreator Shopee Crehom pada 11 Desember pukul 09.00 – 15.00 WIB, dan live Yanjogani mulai dari 11 Desember pukul 20.00 WIB hingga 12 Desember pukul 02.00 WIB.

    Pelanggan juga akan dipuaskan juga dengan promo gratis ongkir untuk check-out semua produk yang diinginkan dari Shopee tanpa ada minimal pembelian. 

    2. Tokopedia

    Promo elektronik 12.12 yang bisa Anda dapatkan dari Tokopedia mulai dari Promo Mega Electro Deal, di mana Anda bisa mendapat diskon hingga 80% untuk semua elektronik rumah dan dapur. TV Changhong diberikan TV hingga 70% untuk berbagai tipe TV. Selain itu, Toshiba TV akan diberikan diskon hingga 50%.

    Laptop juga akan banting harga di Tokopedia mulai dari Rp 6 juta di Promo Mega Electro Deal, dengan tawaran Laptop MSI dengan diskon hingga Rp10 juta. Untuk mengamankan laptop Anda, terdapat dukungan software antivirus yang diberikan diskon hingga 74%.

    Untuk Anda yang suka membuat konten, Tokopedia membuat promo flash sale kamera hingga 80%. Selain itu, terdapat promo perangkat headset dari Sony Audio Official dengan diskon hingga Rp2 juta. 

    3. Blibli

    Tak kalah dengan platform belanja online lainnya, Blibli menawarkan promo flash sale iPhone Air seharga Rp12 juta dari harga normal Rp21,2 juta mulai pukul 12.00 WIB. Flash sale dengan harga miring juga diberikan untuk Dutch Oven Skitchen dengan diskon 58%, Laptop Axioo dengan harga Rp3,5 juta, dan TV Sharp 43” dengan diskon 43%.

    Setrika Philips diberikan diskon hingga 50% dari harga normal. Bagi Anda yang menyukai olahraga dalam ruangan, Blibli menawarkan diskon sampai Rp1,2 juta untuk produk jogging machine, X-Bike Pro dan lainnya.

    Blibli juga memberikan banyak voucher diskon agar Anda tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli barang yang Anda inginkan. Bagi Anda yang membeli produk lewat Blibli, akan diberikan gratis ongkir hingga Rp40 ribu tanpa minimal belanja.

    Melansir Komdigi, Harbolnas 2025 akan berlangsung mulai dari 10 hingga 16 Desember 2025, dengan puncaknya di 12 Desember 2025. Dengan target total transaksi Rp35 triliun, Komdigi juga merancang agar Harbolnas 2025 untuk lebih banyak memperjualbelikan produk UMKM lokal. (Stefanus Bintang)

  • Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Fraud Layanan JKN Capai Rp 6,8 T: Tagihan Fiktif-Dokter Bikin Pasien Bolak-balik RS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkap sedikitnya empat pola kecurangan (fraud) yang hingga kini masih membayangi penyelenggaraan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan ini memperlihatkan potensi penyalahgunaan tidak hanya dilakukan fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga medis, peserta, hingga oknum internal BPJS Kesehatan.

    Menurut Cak Imin, jenis kecurangan pertama banyak ditemukan di puskesmas dan rumah sakit. Praktik yang kerap terjadi antara lain tagihan fiktif, mark up biaya, hingga manipulasi tindakan medis untuk mengamankan standar pembiayaan yang dianggap terlalu kecil atau memenuhi kebutuhan operasional faskes.

    Jenis fraud kedua terkait perilaku tenaga medis. Ia menyebut ada dokter yang sengaja memberikan diagnosis berlebihan atau membiarkan pasien dirawat lebih lama. “Itu biasanya agar biaya rawatnya menjadi tinggi,” ujarnya dalam 1st INAHAFF Conference 2025 di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

    Ketiga, fraud juga terjadi di internal BPJS Kesehatan, khususnya pada proses verifikasi klaim. Ada oknum yang sengaja membiarkan ketidaksesuaian atau manipulasi data terjadi.

    Terakhir, peserta JKN pun tidak luput dari sorotan. “Peserta BPJS melakukan pemalsuan identitas dan dokumen,” tegasnya.

    Mengutip laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ia menekankan fraud di sektor jaminan kesehatan banyak negara menyebabkan kebocoran anggaran 0,5 hingga 6 persen dari total pembiayaan. “Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Setiap rupiah iuran dan anggaran negara harus kembali kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya.

    Fraud Mencapai Rp 6,8 Triliun, Pencegahan Jadi Penyumbang Terbesar

    Terpisah, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirpatuhal) BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengungkap capaian signifikan upaya anti-fraud sepanjang Januari HINGGA Oktober 2025. Total nilai potensi fraud yang berhasil dicegah, dideteksi, dan ditangani mencapai Rp 6,8 triliun di seluruh kedeputian wilayah.

    Rinciannya:

    Pencegahan fraud: Rp 5,1 triliunDeteksi dan penanganan: Rp 1,7 triliun

    Mundiharno menegaskan seluruh aspek penanganan fraud menunjukkan tren peningkatan. “Yang tercegah meningkat, yang terdeteksi meningkat, yang tertangani juga meningkat. Meningkat yang akhirnya bisa kembali terselamatkan dana kita itu,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/12).

    Ia menambahkan pencegahan menjadi komponen terbesar dari capaian tersebut. “Yang paling banyak itu di pencegahan. Tapi itu juga upaya dari anti-fraud kita. Rp 5,1 triliun itu adalah hasil dari pencegahan, deteksi, sampai penanganan.”

    Mundiharno menilai peningkatan efektivitas pengawasan menjadi salah satu kunci. Sebelumnya, indikasi fraud seringkali hanya berujung pada pembinaan atau pemberian umpan balik yang tidak memberikan efek jera.

    “Dulu hanya pembinaan, feedback-nya nggak efektif. Ini indikasi fraud, ya sudah. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau tidak ada sanksinya, berat.”

    (naf/kna)

  • KPK Sita Rp193 Juta dan 850 gram Emas saat OTT Bupati Lampung Tengah

    KPK Sita Rp193 Juta dan 850 gram Emas saat OTT Bupati Lampung Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp193 juta dan 850 gram saat menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

    Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Lampung Tengah. 

    “Dengan rincian Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW [Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah] dan Rp58 juta diamankan dari rumah RNP [Ranu Hari Prasetyo, adik Ardito]. Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP,” kata Mungki, Kamis (11/12/2025).

    Penyitaan juga sebagai barang bukti atas kasus tersebut. Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor untuk menangani (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

    “Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp5,75 miliar, yang diantaranya diduga digunakan untuk Dana operasional Bupati sebesar Rp500 juta dan Pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar,” ungkap Mungki.

    Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

    1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya 

    2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

    3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

    4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

    6. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

  • KPK Sita Uang dan Emas dari OTT Lampung Tengah

    KPK Sita Uang dan Emas dari OTT Lampung Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan logam mulia saat menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

    “Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,” mata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/12/2025).

    Selain itu, dari operasi senyap itu tim lembaga antirasuah mengamati 5 orang yang salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. 

    Budi menjelaskan bahwa saat ini KPK sudah menetapkan tersangka. Hanya saja belum bisa disampaikan jumlah dan identitas yang ditetapkan tersangka, begitupun detail konstruksi perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek.

    Meski begitu, KPK telah mengamakan pihak penyelenggara negara dan swasta.

    “Kegiatan tertangkap tangan ini terkait dengan proyek-proyek pengadaan di wilayah Lampung Tengah dan yang diamankan pada kemarin pihak dari penyelenggara negara dan juga pihak swasta,” ujar Budi.

    Rencananya pada hari ini KPK akan mengumumkan kontruksi dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, para pihak yang diamankan telah diperiksa sejak Rabu (10/12/2025).

    Pada Rabu (10/12/2025) malam, Ardito tiba di Gedung Merah Putih KPK membawa koper dan irit bicara kepada jurnalis.

  • KPK Sudah Tetapkan Tersangka di Kasus Lampung Tengah

    KPK Sudah Tetapkan Tersangka di Kasus Lampung Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

    Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat wawancara bersama jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    “KPK juga telah melakukan expose di mana sudah ditetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Sehingga dalam 1×24 jam sudah ditetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang kemarin diamankan,” kata Budi.

    Budi menjelaskan pengumuman identitas termasuk berapa pihak yang dijadikan tersangka, serta menjelaskan konstruksi perkara pada sore hari ini

    Budi juga mengatakan tim lembaga antirasuah telah menyita sejumlah uang dan logam mulia dari hasil OTT tersebut.

    “Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,” jelas Budi.

    Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan bermula saat tim lembaga antirasuah memeriksa sejumlah pihak di Jakarta dan Lampung, Selasa (9/12/2025).

    Setelah memperoleh informasi yang cukup, tim kemudian bergerak mengamankan 5 orang di Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan di Jakarta. Salah satunya adalah Bupati Lampung Selatan, Ardito Wijaya.

    “Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12),” ujar Budi.

    Pada hari Rabu (10/12/2025) malam, Ardito telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

  • Tanah Hotel Sultan Aset Negara, Punya Nilai Sejarah

    Tanah Hotel Sultan Aset Negara, Punya Nilai Sejarah

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco dalam perkara sengketa pengelolaan Hotel Sultan melawan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) casu quo (cq) Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK). Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim PN Jakpus secara e-court oleh Ketua Majelis Guse Prayudi, Jumat (28/11/2025).

    Juru Bicara PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa perkara tersebut terdaftar dalam dua nomor gugatan, yaitu Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan Nomor 287/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

    Pada perkara 208, majelis hakim menyimpulkan bahwa negara melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora merupakan pemilik sah lahan Hotel Sultan. Dengan demikian, Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan dinyatakan hapus demi hukum sejak 2023, dan tindakan negara atas lahan tersebut dinyatakan sah serta PT Indobuildco diwajibkan mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunan, dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad (dapat dieksekusi lebih dahulu).

    Sementara itu, dalam perkara 287, pengadilan menghukum PT Indobuildco untuk membayar royalti penggunaan tanah HPL periode 2007-2023 sebesar 45,36 juta dolar AS, yang akan dikonversi ke rupiah pada saat pembayaran. Majelis juga menolak gugatan rekonvensi Indobuildco.

    “PT Indobuildco dihukum biaya perkara Rp 530 ribu,” ujar Sunoto.

    Dalam gugatan perkara 208, Indobuildco berargumentasi bahwa HGB 26/Gelora dan HGB 27/Gelora-lokasi berdirinya Hotel Sultan-diterbitkan di atas tanah negara bebas, bukan di atas HPL 1/Gelora.

    Karena itu, menurut mereka, pembaruan HGB tidak memerlukan rekomendasi Mensesneg dan PPKGBK selaku pemegang HPL. Selain itu, Indobuildco menuntut ganti rugi sebesar Rp28 triliun atas tanah dan bangunan.

    Untuk perkara 287, gugatan diajukan oleh Mensesneg dan PPKGBK selaku penggugat terhadap PT Indobuildco untuk membayar royalti beserta bunga dan denda sejumlah 45 juta dolar AS atau setara Rp742,5 miliar (kurs Rp16.500 per dolar AS) selama penggunaan sebagian tanah HPL 1/Gelora sejak 2007 hingga 2023