provinsi: rupiah

Rupiah Perkasa, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini Jumat 12 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Jumat 12 Desember 2025. Rupiah bergerak menguat 10 poin atau 0,06 persen menjadi 16.666 per dolar AS dari sebelumnya 16.676 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penguatan kurs rupiah dipicu hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Desember 2025.

“The Fed memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 3,50–3,75 persen dan mengumumkan dimulainya kembali pembelian surat berharga Pemerintah AS senilai 40 miliar dolar AS,” ucapnya dikutip dari Antara, Jumat (12/12/2025).

Menurut dia, pasar menafsirkan langkah-langkah ini sebagai strategi keluar dari Quantitative Tightening (QT) The Fed, yang memicu pelemahan dolar AS secara luas.

Kenaikan Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir pada Sabtu (6/12) menjadi 236 ribu dari 192 ribu, melampaui perkiraan konsensus sebesar 220 ribu, turut mempengaruhi pelemahan dolar AS.

“Ini menandai peningkatan mingguan terbesar sejak Maret 2020, memperkuat tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja AS,” ungkap Josua.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar Rp16.625–16.725 per dolar AS.

Menyusul pertemuan FOMC pada Desember 2025, turut membuat yield UST turun, sementara rupiah menguat. Hal ini mendukung penurunan yield SBN, khususnya pada tenor yang lebih pendek.

Yield SBN benchmark 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di angka 5,63 persen (-3 basis points/bps), 6,18 persen (-1 bps), 6,46 persen (0 bps), dan 6,58 persen (0 bps) pada Kamis (11/12).

Volume perdagangan obligasi pemerintah mencapai Rp19,98 triliun pada Rabu (10/11), turun dari Rp21,98 triliun yang tercatat pada sesi sebelumnya.

12/12/2025 11:00
Bocoran Spesifikasi dan Harga yang Bakal Jauh Lebih Mahal dari S25 Ultra

Ada indikasi kuat bahwa harga Samsung Galaxy S26 Ultra akan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan pendahulunya. Kenaikan ini bukan tanpa alasan, melainkan didorong oleh beberapa faktor penting di industri teknologi.

Salah satu pemicu utama adalah kelangkaan memori secara global dan tren kenaikan harga komponen terutama RAM dari berbagai produsen. Selain itu, penyematan fitur kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih juga berkontribusi pada peningkatan biaya produksi.

Dilansir dari Reuters (17/11), Samsung diketahui telah menaikkan harga secara tajam pada beberapa chip memori DDR5, berdasarkan keterangan dari orang-orang yang mengetahui situasi tersebut. Chip ini biasanya digunakan di server yang mendukung model AI, tetapi juga ditemukan di dalam ponsel pintar, tablet, dan laptop. Dengan pasokan yang semakin ketat, Samsung dilaporkan menaikkan harga untuk beberapa model hingga 60% antara September dan November 2025.

“Harga jual rata-rata ponsel secara global mencapai USD 440 pada kuartal ketiga (2025). Pada kuartal berikutnya, kami memperkirakan harganya akan mencapai USD 511,” kata Analis IDC, Anthony Scarsella, seiring raksasa teknologi menimbun GPU untuk pusat data AI mereka seperti dilansir dari PC Mag (2/12).

Jika dikonversi ke dalam rupiah, maka kenaikan harga hp di kuartal akhir 2025 hingga awal 2026 akibat kelangkaan pasokan DRAM ini akan berkisar Rp 1,1 juta. Untuk pasar Indonesia, harga awal Samsung Galaxy S26 Ultra diprediksi berkisar Rp 22 jutaan untuk varian dasar, lebih tinggi dari S25 Ultra yang kini varian terendahnya dibanderol Rp 20.999.000.

12/12/2025 10:26
7 Cara Pinjam Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan Langsung dari Aplikasi

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah kebutuhan finansial mendesak yang bisa muncul kapan saja, mulai dari kebutuhan keluarga, biaya medis, renovasi rumah, hingga kebutuhan tak terduga, dana siaga BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi solusi.

Program ini memungkinkan peserta aktif untuk meminjam uang secara legal tanpa harus datang ke kantor BPJS. Proses yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini bisa sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi ponsel JMO, sehingga peserta dapat mengajukan pinjaman dari rumah atau lokasi mana pun.

Program dana siaga BPJS Ketenagakerjaan disalurkan bekerja sama dengan berbagai bank mitra, baik bank milik negara maupun bank swasta tertentu.

Besaran pinjaman sangat bervariasi, mulai dari nominal kecil hingga puluhan juta rupiah, dengan pilihan tenor cicilan yang fleksibel. Bunga yang ditetapkan juga kompetitif dan lebih terjangkau dibandingkan layanan pinjaman informal.

Hal ini membuat dana siaga menjadi salah satu pilihan kredit yang aman, resmi, dan kredibel bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat Pengajuan Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum mengajukan pinjaman, peserta harus memenuhi beberapa persyaratan dasar agar permohonan dapat diproses oleh bank mitra. Ketentuan umum yang biasanya berlaku mencakup:

Peserta terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memiliki tunggakan iuran.Memiliki rekening payroll, biasanya di bank mitra yang bekerja sama sebagai kanal pencairan dan pembayaran gaji.Memenuhi masa kerja minimal sesuai aturan di perusahaan terakhir.Memiliki penghasilan bulanan yang memenuhi batas minimum, jika ketentuan tersebut diterapkan oleh bank.Memenuhi syarat usia tertentu agar tenor cicilan dapat diselesaikan dalam periode yang wajar.

Persyaratan ini membantu memastikan proses analisis kredit berjalan lancar dan sesuai ketentuan lembaga keuangan yang bekerja sama dalam program dana siaga BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mengajukan Dana Siaga melalui Aplikasi JMO

Pengajuan pinjaman melalui aplikasi JMO dirancang sederhana dan praktis. Semua tahapan dapat dilakukan langsung dari smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang. Berikut ini langkah pengajuannya:

Unduh dan pasang aplikasi JMO, kemudian login menggunakan akun BPJS Ketenagakerjaan.Masuk ke menu aplikasi dan pilih fitur dana siaga. Jika belum muncul, fitur dapat dicari di menu tambahan.Pilih bank mitra penyedia dana dari daftar yang tersedia.Baca seluruh syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk plafon, bunga, tenor, dan kewajiban pembayaran.Isi formulir pengajuan dengan lengkap, mencakup data pribadi, data pekerjaan, dan nomor rekening payroll.Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta analisis kredit dari pihak bank mitra.Jika disetujui, lakukan konfirmasi akhir melalui aplikasi. Dana akan dicairkan ke rekening payroll yang telah terdaftar.

Seluruh proses dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi JMO. Peserta akan menerima notifikasi mengenai status pengajuan mulai dari verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana, sehingga memberikan transparansi dan efisiensi.

Keunggulan Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan Dibanding Pinjaman Biasa

Program dana siaga menawarkan sejumlah kelebihan dibanding layanan pinjaman online atau pinjaman informal. Sebagai layanan resmi yang bekerja sama dengan bank dan berada di bawah lembaga jaminan sosial, program ini lebih aman, legal, dan dapat dipantau secara jelas.

Data peserta yang sudah terintegrasi dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan membantu mencegah penipuan, penyalahgunaan data, maupun penetapan bunga yang tidak wajar.

Selain itu, pengajuan lewat aplikasi JMO membuat proses menjadi jauh lebih efisien, terutama bagi pekerja yang membutuhkan dana cepat tetapi memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus pinjaman ke kantor atau ke bank.

Program dana siaga juga menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan perlindungan jangka panjang, seperti jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, tetapi juga menyediakan solusi keuangan jangka pendek saat peserta berada dalam kondisi mendesak.

12/12/2025 09:32
Cak Imin Prihatin Nasib Petani Kopi Gayo: Dulu Omzet Rp200 Juta Kini Nol

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa bencana banjir hingga tanah longsor yang melanda Aceh–Sumatera menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian adalah satu dari banyak pihak yang terkena dampak signifikan akibat dari bencana ekologis tersebut.

Ia menyebut salah satu kelompok masyarakat yang terdampak luas akibat peristiwa tersebut adalah para petani ataupun produsen kopi di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Cak Imin menerangkan bahwa banyak petani perkebunan kopi di kawasan Gayo Lues sangat terpukul akibat peristiwa yang bencana yang berdampak pada satu dari sekian komoditas alam andalan Serambi Makkah tersebut.

Para petani dan produsen kopi yang susah-payah telah menembus pasar ekspor dan meraup penghasilan sebesar puluhan hingga ratusan juta rupiah harus mengulang kembali penanaman bibit atau replanting.

Sebagai informasi, kawasan perkebunan kopi Aceh tersebar di tiga kabupaten, yaitu Aceh Tengah (Takengon), Bener Meriah, dan Gayo Lues termashyur sebagai daerah-daerah penghasil kopi Arabika berkualitas tinggi.

“Di Gayo, saya kemarin ke sana, Gayo Lues itu, semua produsen kopi yang biasanya ekspor, pendapatannya petani rata-rata sudah di atas Rp15 juta per bulan, kira-kira satu tahun bisa hampir Rp200 juta, itu tiba-tiba nol lagi,” ungkap Cak Imin di Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, akibat dari bencana banjir hingga tanah longsor yang merusak tanah serta seluruh tanaman milik petani kopi Gayo Lues tersebut membuat roda perekonomian akan terhambat.

“Yang jelas kita akan memikirkan dampaknya yang paling mendasar adalah kehilangan mata pencarian, kelas ekonominya turun,” bebernya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menegaskan, seluruh proses rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk sawah serta kebun milik warga akan dilakukan pemerintah usai status tanggap darurat dicabut sepenuhnya.

“Sekarang masih tanggap darurat, semua dikoordinasi oleh BNPB. Nanti sama Kemenko PMK. Nah, setelah tanggap darurat selesai, kita nantikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan kita sampaikan apa saja yang bisa dilakukan,” beber Cak Imin.

Oleh sebab itu, Cak Imin berjanji bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam untuk melakukan pemulihan atas seluruh dampak kerusakan pada sektor pertanian akibat bencana tersebut. Khususnya pada komoditas berkualitas yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Nah, kita akan cek pemberdayaan dalam aspek apa namanya sektor-sektor atau jenis-jenis usaha yang unggulan akan kita mulai kopi, cokelat ini akan kita mulai [rehabilitasi],” pungkasnya.

12/12/2025 09:10
Garda Pencipta Lagu Pertanyakan Kemampuan LMKN Himpun Potensi Royalti Musik yang Capai Rp5 Triliun

JAKARTA – Garda Pencipta Lagu (Garputala), sebuah gerakan yang memperjuangkan kesejahteraan para penulis lagu di Indonesia, menyuarakan keluhan atas peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam tata kelola royalti musik.

Seperti diketahui, LMKN bertugas untuk menghimpun royalti musik dari para pengguna. Sementara, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan mendistribusikan royalti kepada penulis lagu, pemegang hak cipta, dan hak terkait.

Adapun, keluhan Garputala disampaikan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang RUU Hak Cipta beberapa waktu lalu.

Mewakili Garputala, Suseno, yang juga menjabat Managing Director Wahana Musik Indonesia (WAMI), menyuarakan pandangan kritis dan tajam mengenai peran LMKN dan potensi kerugian royalti musik digital Indonesia yang mencapai triliunan rupiah.

Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah hilangnya potensi penerimaan royalti dari lagu-lagu asing yang diputar di platform digital (DSP) di Indonesia.

Suseno menegaskan, potensi royalti Rp 5 triliun yang disebut LMKN—pada Rapat Baleg sebelumnya—bisa tercapai, namun dengan satu syarat krusial: penetapan aturan teritori yang jelas dalam Undang-Undang.

“Teritori ini adalah semua lagu yang diputar di Indonesia di digital ini, itu harus di-collect oleh LMK di Indonesia,” kata Suseno.

Saat ini, banyak lagu asing yang diputar di dalam negeri, namun LMK Indonesia tidak memiliki mandat untuk menarik royaltinya. “Itu yang meng-collect adalah negara lain, dari Hong Kong, dari Australia. Nah, ini kita kehilangan sampai triliunan ini,” keluhnya.

Masalah yang disoroti Suseno adalah peran LMKN yang dianggap tumpang tindih dan bahkan menghambat pengkoleksian royalti, terutama di ranah digital.

Suseno dengan tegas menyarankan agar DPR RI mempertimbangkan common practice global. “Karena dalam praktik umum di dunia ini, LMKN itu tidak ada,” tegasnya.

LMK di negara lain seperti Jepang (JASRAC) dan Korea (KOMCA) menjalankan fungsi koleksi sepenuhnya, sementara keterlibatan negara hanya sebagai regulator yang kuat.

Ia mengusulkan agar LMKN sebaiknya bertindak layaknya Bank Indonesia—sebagai regulator, yang berwenang mengaudit, menetapkan tarif, namun tidak melakukan collection.

Suseno memaparkan kasus di mana LMKN ingin melakukan koleksi digital, tetapi DSP besar meragukan mandat mereka. Bahkan, ia mengungkap skema terbaru dari LMKN yang terlalu rumit.

Kondisi ini, ditambah beban biaya operasional sebesar 8 persen dari royalti yang berhasil dihimpun dan harus dibagi dua, membuat LMK seperti WAMI kesulitan dan pada akhirnya merugikan pencipta karena adanya pemotongan tambahan.

Suseno menekankan, jika LMKN dipertahankan sebagai badan untuk menghimpun royalti, Indonesia akan dianggap mundur lima tahun ke belakang, khususnya dalam hal digitalisasi.

12/12/2025 02:42
Curi Pipa Tembaga AC dari Gudang, Pria di Tangerang Ditangkap Polisi Megapolitan 11 Desember 2025

Curi Pipa Tembaga AC dari Gudang, Pria di Tangerang Ditangkap Polisi
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Seorang pria berinisial RJT (28) ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri pipa tembaga AC dari sebuah gudang di area Pergudangan Bandara Mas, Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu (10/12/2025) pukul 21.33 WIB.
Penangkapan bermula saat polisi menerima laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu blok pergudangan.
“Anggota memperoleh laporan bahwa terdapat aksi
pencurian
di gudang Blok A9 Nomor 15-16,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).
Usai menerima laporan tersebut, pihaknya langsung mengecek lokasi yang dilaporkan dan menemukan pelaku sudah berada di dalam area gudang.
Kemudian, polisi langsung menangkap pelaku di lokasi kejadian. Dari keterangan awal, RJT mengaku tengah mencuri.
“Reza mengakui telah mengambil sejumlah barang berupa komponen pipa tembaga AC dari dalam gudang tersebut,” jelas dia.
Dalam aksinya, pelaku menggunakan sejumlah peralatan berupa gunting, tang, dan kunci ring pas untuk membongkar dan mengambil pipa tembaga dari dalam gudang.
Kemudian, alat yang digunakan untuk kejahatan itu disita polisi sebagai barang bukti sekaligus untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Neglasari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” jelas dia.
Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yakni satu gulung pipa tembaga AC, 21 potong pipa ukuran besar, 18 potong pipa ukuran kecil, 18 busa pembungkus pipa, dua gunting, dua tang, satu kunci ring pas, tas gendong, serta dua sarung.
Peristiwa pencurian itu membuat korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah.
“Total kerugian yang dialami pelapor diperkirakan mencapai Rp 4.000.000,” imbuh dia.
Atas peristiwa itu, polisi mengimbau warga untuk tidak ragu melapor jika mengalami gangguan kamtibmas.
“Apabila ada gangguan kamtibmas dan membutuhkan kehadiran Polisi secara cepat untuk segera menelepon di layanan bebas pulsa 110,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 22:49
Perbaiki Dulu Cara Belanja Anggaran

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan tata kelola keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.

Purbaya menilai rendahnya kualitas dan efektivitas belanja daerah berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memperbesar alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

“Perbaiki dahulu cara membelanjakan anggaran. Masih ada yang bocor dan tidak tepat sasaran. Kalau sudah baik, saya yakin alokasi pada triwulan II tahun depan bisa meningkat,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebut sebelum pemerintah daerah mengajukan tambahan anggaran, mereka perlu menunjukkan bukti nyata perbaikan tata kelola fiskal.

Purbaya menyatakan siap mengusulkan revisi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto apabila disiplin fiskal daerah meningkat. Namun, tanpa perbaikan kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja, Kementerian Keuangan sulit menambah dukungan dana.

Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai pengawas APBD yang memastikan setiap rupiah digunakan secara akuntabel. DPRD juga diminta menjadi penjaga disiplin fiskal agar belanja tidak bocor dan program pembangunan berjalan optimal.

Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat guna mempercepat pergerakan ekonomi. Ia menegaskan bahwa perbaikan investment climate merupakan bagian integral dari strategi fiskal yang tepat.

“Kalau kondisi ekonomi sedang lesu, perbaikan iklim usaha akan membuat aktivitas bisnis bergerak lebih cepat. Pelaku usaha akan segera mengeksekusi rencana bisnis mereka,” kata Purbaya.

Bendahara negara itu juga mendorong persaingan positif antardaerah dalam menarik investasi melalui penciptaan business climate yang kondusif serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Setiap daerah akan berkompetisi. Siapa yang mampu menciptakan iklim investasi lebih baik dan infrastrukturnya kuat, dia akan menarik investasi lebih besar dibandingkan yang lain,” ujarnya.

11/12/2025 21:59
KPK Sita Uang hingga Logam Mulia Terkait OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam pecahan rupiah dan logam mulia saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya. Temuan didapat ketika tim bergerak di lapangan pada 9-10 Desember kemarin.

“Bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, selain mengamankan lima orang, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember.

Budi menjelaskan pihaknya sudah melakukan gelar perkara atau ekspose dan menetapkan tersangka. Tapi, pengumuman resmi akan disampaikan sore nanti.

“Termasuk nanti detail penangkapannya, lokasinya di mana nanti kami akan jelaskan dalam konferensi pers,” tegasnya.

Adapun Ardito tiba di kantor KPK pada Rabu malam, 10 Desember sekitar pukul 20.10 WIB. Ia menggunakan jaket bermotif warna gelap dan kepalanya memakai topi.

Ardito tampak dikawal sejumlah petugas pengamanan KPK. Dia juga membawa sebuah koper berwarna biru tua.

“Alhamdulillah sehat,” kata Ardito kepada wartawan di lokasi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan pihaknya menangkap Ardito dalam gelaran OTT sejak awal pekan. Dugaannya telah terjadi pemberian uang.

“Suap proyek,” kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam, 10 Desember.

11/12/2025 21:20
60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

“Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

“Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

“PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

“Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

11/12/2025 21:13
Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dicapai pada Juli 2025 dikabarkan terancam gagal.

Sekadar informasi, Indonesia dan AS telah mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025. Dalam hal ini, Negara Paman Sam menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan hingga saat ini kesepakatan tarif perdagangan Indonesia—AS masih berlangsung.

“Yang jelas ini [kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS] masih berlangsung jika ada dinamika dalam perundingan adalah hal yang biasa,” kata Dewi singkat kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS gagal dan berujung mendapat tarif 32% maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, jika negara pesaing utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia alias tetap 20%.

“[Jika kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS gagal] akan terjadi trade diversion dan investment diversion, di mana importir AS akan lebih memilih produk dari negara lain, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ungkap Wijayanto kepada Bisnis.

Wijayanto menilai kondisi ini akan menggerus nilai ekspor dan surplus dagang Indonesia dengan AS. Hal ini mengingat surplus dengan AS mewakili hampir 50% total surplus perdagangan, meski ekspor ke AS hanya mewakili 10% total ekspor.

“Kehilangan surplus tersebut akan membuat neraca pembayaran kita semakin tertekan dan rupiah semakin melemah,” ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menuturkan pengalihan investasi juga berpotensi terjadi. Dengan kata lain, investasi dari negara lain yang menyasar AS akan mengalihkan dari Indonesia ke negara lain yang memperoleh kesepakatan tarif lebih bagus.

“Potensi kehilangan perdagangan dan investasi ini akan berdampak cukup tinggi teradap pertumbuhan ekonomi kita, bisa hingga 0,1%. Dampak peningkatan tekanan terhadap rupiah juga akan sangat besar,” tutupnya.

11/12/2025 20:03