Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Jelang Pilpres AS, Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang Asia Turun pada Selasa 5 November 2024

    Jelang Pilpres AS, Nilai Tukar Rupiah dan Mata Uang Asia Turun pada Selasa 5 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah dan mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan, Selasa (5/11/2024) pagi atau jelang Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024.

    Melansir Bloomberg Asian Pacific Currencies, hingga pukul 09.29, rupiah di pasar spot exchange berkurang 15,7 poin atau 0,17% menjadi Rp 15.779 per dolar AS.

    Sementara, yen Jepang di pasar spot exchange turun 0,07% menjadi 152 yen per dolar AS, dolar Hong Kong turun tipis 0,02% menjadi 7,77 dolar Hong Kong per dolar AS, dolar Taiwan turun 0,13% menjadi 31,9 dolar Taiwan per dolar AS.

    Kemudian, won Korea ikut anjlok turun 0,22% menjadi 1,378 won per dolar AS, peso Filipina melemah 0,04% menjadi 58,3 peso per dolar AS, rupe India turun tupis 0,04% menjadi 84,1 rupe per dolar AS, dan yuan China melemah 0,05% menjadi 7,1 yuan per dolar AS.

    Sementara, baht Thailand naik tipis 0,04% menjadi 33,72 baht per dolar AS, ringgit Malaysia naik 0,13% menjadi 4,36 ringgit per dolar AS, rupe India bertambah 0,0025 poin menjadi 84 rupe per dolar AS, dan dolar Singpura naik tipis 0,05% menjadi 1,319 dolar Singapura per dolar AS. 

  • Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

    “Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. 
    Nantinya, dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum memerinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

    “Sedang dibahas dan bisa lebih lama tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

    Sebelumnya, pemerintah menjalankan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  

    Dalam PP 36/2023 itu, pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir.

    Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%.

    Sementara, apabila eksportir mengonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%.

    Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah.

    Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, apabila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

    “Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

    Idealnya, waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

    “Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

    Yusuf mengatakan, pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif, seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor.

    Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

    “Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

  • Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aset Rp 920 Miliar Zarof Ricar

    Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aset Rp 920 Miliar Zarof Ricar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran transaksi aset milik Zarof Ricar (ZR), tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tannur.

    “Kami sudah meminta bantuan PPATK terkait transaksi-transaksi yang melibatkan tersangka, namun tentu tidak bisa langsung diberikan. Kami harus menunggu prosesnya,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, di Jakarta, Senin (4/11/2024) malam.

    Selain bekerja sama dengan PPATK, Qohar menambahkan bahwa Kejagung juga meminta bantuan beberapa bank untuk menelusuri rekening para tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

    “Di bawah koordinasi Kasubdit Penelusuran Aset di Jampidsus, kami telah melakukan penelusuran aset secara maksimal,” jelasnya.

    Pada penggeledahan di rumah pribadi Zarof Ricar di kawasan Senayan, Jakarta, penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai total Rp 920 miliar.

    Terkait asal dana miliaran rupiah tersebut, Qohar menyatakan bahwa penyidik masih terus mengusut sumber dan peruntukan uang tersebut.

    “Uang sebesar Rp 920 miliar ini masih terus ditanyakan kepada tersangka karena jumlahnya sangat besar. Proses ini memerlukan waktu karena membutuhkan ingatan yang akurat,” katanya.

    Zarof Ricar (ZR), mantan kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (25/10/2024) atas dugaan pemufakatan jahat. Ia diduga bertindak sebagai makelar dalam proses kasasi yang melibatkan Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

    Qohar mengungkapkan bahwa Zarof diduga terlibat dalam upaya suap atau gratifikasi bersama LR, pengacara Ronald Tannur. LR disebut meminta Zarof untuk memengaruhi hakim agung agar menyatakan kliennya, Ronald Tannur, tidak bersalah dalam putusan kasasi.

    “LR menjanjikan Rp 5 miliar untuk diberikan kepada tiga hakim agung berinisial S, A, dan S, sedangkan Zarof dijanjikan upah sebesar Rp 1 miliar atas jasanya,” lanjut Qohar.

    Namun, uang suap tersebut dilaporkan belum diterima oleh para hakim yang bersangkutan.

    “ZR mengakui pernah bertemu salah satu hakim, tetapi belum ada kaitan langsung dengan putusan kasasi. Kami masih mendalami kebenaran informasi ini,” ucap Qohar.

    Selain uang tunai, dalam penggeledahan di rumah Zarof di Senayan, Jakarta, penyidik juga menemukan 51 kilogram emas Antam. Uang dan emas tersebut diduga sebagian besar diperoleh Zarof dari perannya sebagai makelar kasus di Mahkamah Agung sejak 2012 hingga 2022. Zarof Ricar ditahan di Rutan Kejagung sejak 25 Oktober 2024.

  • PPATK Temukan Transaksi Judi Online Lebih dari Rp 280 Triliun Lewat KUPVA dan Kripto

    PPATK Temukan Transaksi Judi Online Lebih dari Rp 280 Triliun Lewat KUPVA dan Kripto

    GELORA.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menemukan transaksi uang sebanyak ratusan triliun rupiah terkait dengan judi online. Uang ratusan triliun tersebut ditemukan PPATK melalui total transaksi selama sembilan bulan lamanya.

    “Sampai Triwulan III > Rp 280 trilliun,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiawandana kepada wartawan, Selasa, 5 November 2024.

    Selain itu, Ivan menyebut PPATK berhasil memblokir belasan ribu rekening yang ada kaitannya dengan transaksi judi online.

    “PPATK telah menghentikan transaksi sebanyak 13.481 rekening di 28 bank,” kata Ivan.

    Kata Ivan, pola transaksi judi online kini mengalami pergeseran. Menurutnya, transaksi judi online yang terjadi dilakukan melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan aset kripto.

    “Adapun pola transaksi di beberapa kasus mengalami pergeseran dengan menggunakan KUPVA dan aset kripto,” ucap dia.

    Namun begitu, belum diketahui secara jelas nilai transaksi judi online dari 13.481 rekening yang sudah diblokir PPATK tersebut.

    “Besar sekali ya,” ungkap Ivan saat ditanya nilai transaksi dari rekening judi onlie yang sudah diblokir.

    Diketahui, pemerintah telah memblokir 6 ribu rekening yang diduga melakukan judi online. Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) pada pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

  • [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

    [POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polemik arloji milik Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar masih menjadi sorotan para pembaca.
    Qohar mengeklaim jam tangannya bukan barang mewah dan dibeli di pasar, sebelum dia menduduki jabatan itu.
    Sementara itu, kronologi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, yang menjerat mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB), juga banyak disimak oleh pembaca.
    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
    “Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
    Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
    Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
    “Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
    Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
    “Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
    Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
     
    Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
    Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
    “Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
    Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
    Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
    “Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
    Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
    Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
    “Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
    Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
    Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
    “Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
    Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rute Perjalanan KA Bandara Adi Soemarmo Diperpanjang hingga Madiun, Ada Apa?

    Rute Perjalanan KA Bandara Adi Soemarmo Diperpanjang hingga Madiun, Ada Apa?

    Pada perjalanan perdana yang dilakukan pada Sabtu, KA BIAS Madiun menggunakan rangkaian KRDI dengan jumlah 190 tempat duduk dan kapasitas penumpang sebanyak 150 persen. Dengan jumlah kapasitas seperti itu, para penumpang selian bisa duduk juga dapat berdiri selama perjalanan tersebut. Soft launching perjalanan KA BIAS Madiun – Bandara Adi Soemarmo akan berlangsung selama bulan November

    “Untuk tiket KA BIAS Madiun dapat dibeli dengan sangat mudah dan praktis melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun secara go show (3 jam sebelum waktu keberangkatan),” ucapnya.

    Kemudian, Bambang menambahkan tarif tiket KA BIAS Madiun dalam 1 bulan masa soft launching ini masih promo dengan tarif terendah 7.000 rupiah hingga 40.000 rupiah sesuai dengan relasi yang dipilih. Selama bulan November, dikatakan dia bahwa Daop 6 Yogyakarta akan terus melakukan evaluasi untuk mengetahu kebutuhan masyarakat dan lainnya.

    “Stasiun pemberhentian KA tersebut adalah Stasiun Adi Soemarmo, Kadipiro, Solo Balapan, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, dan Madiun. Waktu tempuh KA BIAS Madiun dari Bandara Adi Soemarmo menuju Madiun atau sebaliknya adalah 1 jam 59 menit,” sebutnya.

    Bambang mengatakan bahwa beroperasinya kereta ini juga menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan dengan tarif yang terjangkau. Selain itu dengan kehadiran KA BIAS hingga Madiun akan menciptakan konektivitas antar moda di Solo Raya sehingga mempermudah pergerakan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata dalam kawasan aglomerasi.

    “Beroperasinya KA BIAS Madiun juga merupakan wujud semangat KAI untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi sesuai dengan misi perusahaan,” kata dia. 

  • Makelar Judi Online di Malang Ditangkap, Omzetnya Rp 500.000 Per Hari Regional 4 November 2024

    Makelar Judi Online di Malang Ditangkap, Omzetnya Rp 500.000 Per Hari Regional 4 November 2024

    Makelar Judi Online di Malang Ditangkap, Omzetnya Rp 500.000 Per Hari
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pelaku
    judi online
    berinisial PO (45), warga Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten
    Malang
    , diamankan polisi pada Jumat (1/11/2024) lalu.
    Kasubag Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, mengatakan pelaku bertindak sebagai
    makelar judi
    online togel dari beberapa orang.
    “Jadi modusnya, pelaku mengajak orang untuk taruhan judi togel. Uang taruhannya ia kumpulkan, kemudian ia memasang taruhan judi togel itu di situs judi online Hongkong dan Sydney,” ungkapnya saat ditemui, Senin (4/11/2024).
    Saat ditangkap di kediamannya, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari tangan PO, berupa uang tunai sebesar Rp 50.000, kartu ATM, slip pembayaran elektronik, dan ponsel yang digunakan untuk memasang taruhan.
    “Saat ditangkap, pelaku tengah melakukan rekapan hasil judi melalui sebuah situs online yang dikelolanya,” tuturnya.
    Dadang menyebut, PO ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas perjudian di lingkungannya.
    “Dari hasil pemeriksaan, PO ini telah beroperasi selama beberapa bulan dengan omzet harian berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000,” ujarnya.
    “Artinya, jika dihitung omzetnya bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya,” imbuh Dadang.
    Saat ini, PO telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Lawang.
    Ia dijerat dengan pasal-pasal terkait perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat 2 UU RI No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 tahun 2008 terkait larangan mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian, serta Pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
    “Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 10 miliar,” pungkas Dadang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PN Surabaya Diamankan Kejagung?

    Ketua PN Surabaya Diamankan Kejagung?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi dikabarkan diamankan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) di kediaman almarhumah istrinya di Jawa Barat.

    Belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait kabar penangkapan terhadap orang nomor satu di lembaga peradilan yang ada di jalan Arjuna Surabaya.

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati hanya membenarkan pihaknya memfasilitasi pemeriksaan terhadap ibunda Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja. Namun saat ditanya terkait pengamanan terhadap ketua PN Surabaya, Kajati pertama di Indonesia ini enggan menjawab.

    Begitupun humas PN Surabaya Alex juga tak merespon saat beritajatim.com mengkonfirmasi terkait kabar ini.

    Sumber beritajatim.com menyebut, Ketua PN Surabaya diamankan saat berada di rumah istrinya yang meninggal dunia kemarin (3/11/2024). Penangkapan terhadap Ketua PN Surabaya ini diduga terkait dugaan suap terhadap tiga hakim di institusi yang dia pimpin.

    Tiga hakim tersebut adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul. Ketiganya ditangkap lantaran terjerat kasus suap atas putusan bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur

    Ketiganya diamankan terlebih dahulu setelah penyidik Kejagung menggrebek sang pengadil ini di rumah dan juga apartement. Ditemukan barang bukti miliaran rupiah dan dolar saat penggerebakan tersebut.

    “Ketua PN Surabaya diamankan penyidik Kejagung, nanti akan dirilis Penkum (Kejagung),” ujar sumber tersebut.

    Apa yang disampaikan sumber tersebut juga selaras dengan undangan pers release yang diterima beritajatim.com dari Kejaksaan Agung melalui pesan whatsaap. Berikut bunyi undangan pers release Kejagung.

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    Shalom
    Om Swastiastu
    Namo Buddhaya
    Salam kebajikan

    Selamat Sore dan salam sehat untuk rekan-rekan media cetak/elektronik/online.

    Bersama ini dengan hormat, mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri Konfrensi Pers Perkembangan terkini Penyidikan Dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Terdakwa Ronald Tannur. oleh Tim Penyidik pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI

    Konfrensi Pers akan disampaikn langsung oleh Kapuspenkum dan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus ,dilaksanakan pada:
    hari/tanggal: Senin tgl 4 November 2024
    waktu: 19.00 WIB
    tempat: Loby Gedung Kartika Kejaksaan Agung

    Atas kerja sama dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.

    KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
    KEJAKSAAN AGUNG RI
    TTD
    Dr. HARLI SIREGAR SH.MH [uci/beq]

  • IHSG Awal Pekan Ditutup Melemah 25,7 Poin

    IHSG Awal Pekan Ditutup Melemah 25,7 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan Senin (5/11/2024). IHSG jatuh 0,34% atau 25,75 poin mencapai 7.479,5.

    IHSG sejak awal perdagangan memerah dalam rentang 7.415-7.529. Sebanyak 169 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 444 saham melemah, dan 173 saham stagnan.

    Volume perdagangan saham mencapai 23,3 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan sekitar Rp 11 triliun dari 1,52 juta kali transaksi.

    Pilarmas Investindo Sekuritas menyampaikan, IHSG pada perdagangan hari ini terpukul aksi jual investor asing.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) periode 28-31 Oktober 2024, aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 4,86 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,53 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp 3,95 triliun di pasar SBN, dan beli neto sebesar Rp 1,63 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sehingga premi risiko investasi akan meningkat.

    “Pasar berharap Bank Indonesia dan pemerintah dapat terus menjaga sinergi dalam mendukung ketahanan ekonomi,” tulis riset Pilarmas.

  • KPK Selidiki Jam Tangan Mewah Pejabat Kejagung, Pengamat: Hasilnya Bisa Ditebak

    KPK Selidiki Jam Tangan Mewah Pejabat Kejagung, Pengamat: Hasilnya Bisa Ditebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kepemilikan jam tangan mewah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar.

    Jam tangan berharga tinggi yang dimiliki pejabat penegak hukum ini memicu perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap gaya hidup mewah sejumlah aparat negara.

    Penelusuran ini dilakukan di tengah dorongan masyarakat untuk memberantas korupsi dan ketidakjujuran di kalangan pejabat negara.

    Namun, di tengah upaya penyelidikan KPK ini, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyampaikan pandangan kritisnya terhadap langkah lembaga antikorupsi tersebut.

    “Karena KPK yang mendalami, hasilnya bisa ditebak, bukan korupsi,” ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (4/11/2024).

    Ia menilai bahwa penyelidikan KPK ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kesimpulan bahwa kepemilikan jam tangan tersebut bukan hasil praktik korupsi.

    “Jam tangan tersebut adalah murni hasil kerja keras sebagai penegak hukum. Ha ha ha,” cetusnya.

    Sebelumnya diketahui, Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menepis tuduhan bahwa ia menggunakan jam tangan mewah seharga miliaran rupiah.

    Qohar menjelaskan bahwa jam tangan yang ia pakai sebenarnya dibeli lima tahun yang lalu dengan harga Rp 4 juta.

    Ia merasa heran dengan perhatian publik yang baru kali ini mempertanyakan aksesori tersebut, padahal ia telah memakainya dalam berbagai kesempatan sebelumnya.

    Qohar mengaku tidak mengetahui merek jam tangan yang ia kenakan, dan baru menjadi sadar akan perhatian ini setelah muncul di media sosial.