Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Jokowi.

    Ia menilai, proyek rumah hadiah negara untuk Jokowi sarat dengan kejanggalan dan berpotensi membuka ruang korupsi besar-besaran dari uang rakyat.

    Dikatakan Rizal, berdasarkan UU No. 7 tahun 1978, mantan Presiden dan atau Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun UU ini tidak mengatur besaran atau nilai.

    “Presiden SBY mendapat tanah seluas 1500 M2 di Jakarta. Presiden Suharto dan lainnya menerima hadiah negara dalam bentuk uang,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Lanjut Rizal, berdasarkan Keppres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 milyar.

    Namun, pemerintahan Jokowi justru membuat aturan dengan harga tidak terbatas.

    “APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1500 M2 di luar setara dengan itu. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenkeu No. 120/PMK-06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini,” tegas Rizal.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Jokowi minta sendiri tanah yang kemudian mulai dibangun pada bulan Juli 2024, dengan luas tanah 12.000 M2 di Jl Adi Sucipto Colomadu Karang Anyar.

    “Menurut Kades Blulukan Colomadu Slamet Wiyono harga tanah disana dahulu 10-12 juta rupiah per meter, kini katanya 15-17 juta per meter persegi,” sebutnya.

    Dengan harga lama minimal, kata Rizal, maka harga tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi berada di angka Rp120 milyar.

    “Itu baru tanahnya saja,” bebernya.

    Ia kemudian menyinggung ketimpangan antara aturan lama dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

    “Dimulai dari luas tanah menurut Permenkeu 120 tahun 2022 antara 1.500 M2 di DKI dengan 12.000 M2 di Colomadu batas Surakarta-Karang Anyar sangat mencolok. Ini perlu audit akan kesetaraannya,” lanjutnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pembangunan dengan tanpa pembatasan biaya yang justru membuka peluang bagi ketidakterbatasan penggunaan dana APBN.

    “Aturan terdahulu hanya maksimal 20 milyar itu sudah tanah dan bangunan. Kini untuk Jokowi tanahnya saja sudah 120 milyar belum bangunan maka bukan mustahil jika dana APBN yang digelontorkan bisa mencapai lebih dari 200 milyar,” Rizal menuturkan.

    Rizal juga menyebut, Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN.

    “Sri Mulyani adalah Menteri atau pembantunya Jokowi. Dugaan kuat Sri Mulyani atas perintah dan atau sepengetahuan Jokowi,” ucapnya.

    Rizal kemudian membeberkan kejanggalan lain terkait asal-usul tanah yang diberikan kepada Jokowi.

    “Awalnya tanah yang dihadiahkan negara kepada Jokowi hanya 9000 M2 tapi ujug ujug bertambah menjadi 12.000 M2. Ternyata hamparan tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9000 M2 dibeli dari Yustinus Soeroso pemilik PO Rosalia Indah dan 1 patok +-3000 M2 dibeli dari Joko Wiyono,” terangnya.

    “Kades Blulukan Slamet tidak tahu siapa Joko Wiyono dan tidak tahu pula transaksi jual beli serta lainnya. Kata Slamet, Joko Wiyono bukan orang blulukan,” tambah Rizal.

    Kata Rizal, fakta-fakta itu memperlihatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan.

    “Ada bau perkeliruan pada hadiah negara untuk mantan Presiden Jokowi di Blulukan Colomadu ini. Dibandingkan Presiden terdahulu, maka Jokowi telah membuat rekor keserakahan mantan Presiden,” imbuhnya.

    “Tanah paling luas dan pembiayaan APBN paling mahal. Diawali dengan indikasi kongkalikong dengan Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Mensesneg Pratikno, pengelola hadiah,” sambung dia.

    Ia menegaskan bahwa pembelian dan pembangunan merupakan tanggungjawab Mensesneg. Adapun kontraktor pembangunan, pilihan terbaik asal Denpasar Bali PT Tunas Jaya Sanur.

    “Rupanya Jokowi ingin membangun rumah kerajaan di Colomadu,” timpalnya.

    Rizal pun mempertanyakan mekanisme proyek tersebut yang terkesan tertutup dan tanpa proses lelang terbuka.

    “Nah, untuk nilai hingga puluhan atau ratusan milyar proyek negara bolehkah dengan penunjukan langsung?,” tandasnya.

    “Ada dugaan korupsi atas hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi. BPK atau lembaga lain segera turun untuk mengaudit rumah Jokowi. KPK mulailah bergerak. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK. Ada korupsi di rumah Jokowi,” kuncinya.

    Sumber: 

  • Mendagri-Menkeu tegaskan sinergi kawal transformasi fiskal daerah

    Mendagri-Menkeu tegaskan sinergi kawal transformasi fiskal daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mewujudkan transformasi fiskal daerah.

    Dalam konteks transformasi fiskal, Tito menuturkan pengalihan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) adalah langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Langkah ini bukan pemangkasan, tapi bagian dari strategi agar daerah lebih mandiri dan memiliki tata kelola keuangan yang sehat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, sinergi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam mengawal transformasi fiskal daerah menuju tata kelola yang transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi publik.

    Senada dengan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta para kepala daerah untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.

    Purbaya menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar Rp1.300 triliun, namun sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah.

    “Langkah ini mempertegas sinergi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam mengarahkan belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Dalam sinergi fiskal nasional ini, kata Purbaya, Kemenkeu dan Kemendagri memiliki peran yang saling melengkapi. Kemenkeu mengatur alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD, memastikan setiap rupiah dana publik disalurkan secara efisien dan tepat waktu.

    Sedangkan Kemendagri mengawal teknis pengelolaan serta pengalihan TKD di daerah, memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

    Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.

    Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai langkah koordinatif antara Mendagri dan Menkeu menunjukkan babak baru reformasi fiskal nasional.

    Menurutnya, untuk pertama kalinya dua kementerian strategis ini bergerak dalam satu garis kebijakan fiskal yang terpadu, di mana Kemendagri memperkuat fungsi pengawasan belanja daerah dan Kemenkeu memperkuat disiplin fiskal melalui regulasi penyaluran TKD.

    “Selama ini, isu fiskal daerah sering terjebak pada tumpang tindih peran antara pusat dan daerah. Tapi kini, kita melihat arah yang lebih jelas, Kemenkeu dan Kemendagri tidak lagi berjalan paralel, melainkan bersinergi dalam satu kerangka transformasi fiskal yang terukur,” ujar Ricky.

    Ia menjelaskan perbedaan data antara BI, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait dana mengendap bukanlah indikasi kelemahan, tetapi tanda bahwa mekanisme pelaporan fiskal mulai diperhatikan secara serius dan saling diaudit.

    “Kalau dulu perbedaan data dianggap masalah, sekarang justru menjadi momentum untuk membangun integrasi sistem pelaporan fiskal yang real-time dan kredibel. Sinergi dua kementerian ini bisa menjadi katalis untuk menciptakan satu portal fiskal nasional yang terintegrasi,” tuturnya.

    Ricky menilai kunci keberhasilan sinergi ini terletak pada integrasi data antarinstansi. Ia menyoroti pentingnya keterhubungan sistem antara SPID (Kemendagri), Treasury System (Kemenkeu), dan BI Monitoring System, agar pemerintah dapat melihat posisi kas daerah setiap hari secara otomatis.

    Lebih jauh, ia menilai kolaborasi ini juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Ketika belanja daerah bisa disalurkan cepat dan tepat sasaran, maka roda ekonomi lokal akan berputar lebih kuat, konsumsi masyarakat meningkat, dan tekanan inflasi dapat diredam.

    “Sinergi fiskal ini bukan sekadar administrasi data, tapi soal bagaimana uang publik diputar kembali ke masyarakat. Ini dampaknya langsung ke daya beli, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ricky.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY sebut sekretariat baru Demokrat Jabar rumah aspirasi bagi rakyat

    AHY sebut sekretariat baru Demokrat Jabar rumah aspirasi bagi rakyat

    Bandung (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Sekretariat DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang baru diresmikan di Bandung, Minggu (26/10), bukan hanya sebagai fasilitas administratif partai, melainkan juga sebagai rumah aspirasi bagi rakyat.

    “Baru saja kita meresmikan gedung atau kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil kerja keras ikhtiar dari kader-kader kami. Kita yakini bahwa gedung atau kantor ini bukan sekedar tempat kami bekerja administratif, tetapi lebih merupakan rumah aspirasi bagi rakyat,” kata AHY usai peresmian kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Jawa Barat, di Bandung, Minggu.

    Dia mengatakan dengan adanya sekretariat baru Partai Demokrat yang lebih lengkap dan lebih memadai ini menjadi momentum bagi pihaknya, khususnya di Jawa Barat untuk terus berbenah.

    Bahkan ia meminta agar sekretariat tersebut dimakmurkan atau diramaikan, bukan hanya oleh kader partai tersebut, tetapi juga oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

    “Saya rasa ini merupakan sebuah momentum yang baik bagi kami yang tengah terus berbenah dari sisi personel, sumber daya manusia, dan juga segala aspek pendukungnya,” ucap dia.

    Hal ini juga ditekankan AHY mengingat posisi partainya saat ini tengah berbenah, sehingga perlu adanya dukungan sekaligus kritik dan masukan dari masyarakat.

    “Kita ingin mendengarkan aspirasi, bahkan kritik yang membangun karena kami ingin terus berbenah. Semoga perjuangan kami di politik yang juga pada akhirnya selalu ditujukan untuk masyarakat yang kami wakili, ini bisa benar-benar mendapatkan jalan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujarnya.

    AHY juga meminta seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Barat untuk terus mendukung dan mengawal pembangunan, baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

    Menurutnya, dengan semangat bersama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu hal penting karena kompleksitas permasalahan di tingkat lokal juga memerlukan dukungan pemerintah pusat.

    “Dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sangat penting, apalagi bicara kompleksitas di tingkat lokal yang juga perlu mendapatkan atensi dan dukungan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, di pemerintah pusat tidak bisa sendirian perlu kerja bersama,” ujar AHY yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    Sementara itu, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa dirinya secara pribadi berpartisipasi dalam pembangunan sekretariat baru itu. Partisipasi tersebut berupa uang sejumlah Rp250 juta yang diberikan secara pribadi.

    “Dan sebagai bentuk apresiasi, rasa hormat di luar struktur jabatan gubernur sebagai pribadi karena gubernurnya nggak boleh, saya juga ikut partisipasi untuk kantor ini 250 juta rupiah. Mudah-mudahan tidak melanggar undang-undang,” ujar dia.

    Ia berharap dengan adanya sekretariat baru Partai Demokrat Jabar ini bisa membuat solid para pengurus dan dapat menampung serta merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat. Tentunya hal itu juga tidak lepas dengan kerja sama antara partai, fraksi di legislatif serta pemerintah daerah.

    “Semoga kehadiran sekretariat ini semakin membangun komunikasi publik yang baik antar pengurus, antar pengurus dengan masyarakat, antarpartai, fraksi, dan pemerintah di Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Sebut RI Bisa Rugi Triliunan Jika Salah Tata Kelola Karbon

    Legislator Sebut RI Bisa Rugi Triliunan Jika Salah Tata Kelola Karbon

    Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengatakan Indonesia saat ini belum berdaulat dalam menentukan standar tata kelola karbon. Ia ingin tata kelola karbon dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Daniel Johan juga menyebut Indonesia berpotensi rugi ratusan triliun rupiah jika salah membuat tata kelola karbon.

    Tonton video lainnya, klik di sini!

  • Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Komisi 1 DPRD Bondowoso Dorong OPD Tetap Optimal Meski Anggaran Terpangkas

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi 1 DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang Komisi 1 DPRD, Sabtu (25/10/2025).

    Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama terkait efisiensi dan penyesuaian anggaran tahun mendatang.

    Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, Setyo Budi, mengungkapkan bahwa hampir seluruh OPD mitra mengalami pengurangan anggaran cukup signifikan. Rata-rata pemangkasan mencapai antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar di setiap instansi.

    “Memang banyak keluhan dari OPD karena mereka berharap bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah yang menurun,” jelasnya.

    Meski demikian, Komisi 1 menegaskan agar penggunaan anggaran tetap dilakukan dengan skala prioritas. Setiap rupiah, kata Setyo, harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Kita tetap menempatkan anggaran pada skala prioritas di setiap OPD yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi penurunan anggaran yang terjadi,” ujarnya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso itu menjelaskan, efisiensi tersebut merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang sudah diprediksi sejak awal 2025 dan akan berlanjut hingga tahun anggaran 2026.

    Berdasarkan proyeksi, total APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp1,8 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2 triliun.

    Dengan keterbatasan fiskal itu, Komisi 1 menekankan agar OPD tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik. Budi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Walaupun ada keterbatasan, kita tetap menekankan kepada OPD mitra Komisi 1 agar melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Target pelayanan harus tetap tercapai sesuai rencana yang telah disusun,” tegasnya.

    Melalui rapat kerja tersebut, Komisi 1 juga mendengarkan aspirasi dan masukan dari setiap OPD terkait kebutuhan prioritas yang mendukung pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

    “Kita ingin memastikan bahwa setiap OPD mitra Komisi 1 tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meskipun anggarannya terbatas,” pungkas Setyo Budi.

    Ia berharap ke depan, setiap OPD mampu lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari terobosan agar pelayanan publik tetap maksimal tanpa bergantung sepenuhnya pada besar kecilnya alokasi dana. [awi/aje]

  • Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Oleh:Defiyan Cori 

       

    KEBERANIAN memulai hal baru, mungkin inilah warisan terbesar Joko Widodo selama dua periode memimpin negeri ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu berani menantang kebiasaan lama, menembus keraguan birokrasi, dan menggebrak lewat proyek-proyek infrastruktur raksasa, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Kereta cepat bukan soal untung rugi, yang penting rakyat dilayani,” kata Jokowi pada 2 Oktober 2023 saat meresmikan beroperasinya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Ucapan itu menegaskan satu hal: proyek ini dibangun bukan semata demi laba, melainkan pelayanan publik. Dalam logika bisnis, kerugian di awal operasi adalah hal yang lumrah. Namun di dunia korporasi, setiap angka tetap bicara: untung atau rugi menentukan kepercayaan investor dan kreditor.

    Karena itu publik terperangah ketika Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengeluhkan kerugian proyek KCJB di hadapan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyebut kerugian gabungan PT KCIC dan PT KAI pada 2024 mencapai Rp4,195 triliun, sementara semester pertama 2025 (unaudited) sudah menembus Rp1,625 triliun. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai “bom waktu”.

    Pernyataan itu sontak memicu polemik. Bukankah sejak awal proyek ini dijalankan dengan skema bisnis ke bisnis (B-to-B) tanpa jaminan APBN? Tidakkah sang direktur memahami kontrak dan risiko yang telah disepakati?

    Sebelum menuding siapa bersalah, ada baiknya publik menelusuri akar persoalan. Dalam dunia bisnis, studi kelayakan atau feasibility study (FS) adalah dokumen paling mendasar. Ia menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak layak dijalankan. Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menelusuri kembali dokumen ini: apakah KCJB benar-benar dinilai layak secara teknis, ekonomi, dan finansial sebelum dijalankan?

    Kalau memang layak, mengapa kerugian menggunung sejak awal? Tapi kalau tidak layak, mengapa proyek senilai triliunan rupiah ini tetap diteruskan?

    Sebagian pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bahkan menyebut proyek ini “sudah busuk sejak awal”.

    Awal kisahnya bisa ditarik ke 2015. Kala itu, dua raksasa ekonomi–Jepang dan China–berebut mengerjakan proyek kereta cepat sejauh 142,3 kilometer ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 107 dan 93 Tahun 2015, pemerintah memberi batas waktu penentuan pemenang hingga 31 Agustus 2015.

    Akhirnya, pilihan jatuh ke China. Alasannya sederhana: tawaran mereka lebih murah dan tidak membebani APBN. Jepang menawarkan nilai proyek USD 6,2 miliar (sekitar Rp86,8 triliun), sedangkan China hanya USD 5,5 miliar (Rp77 triliun). Selisihnya sekitar Rp9,8 triliun.

    China juga berjanji tidak meminta jaminan pemerintah. Janji yang belakangan menjadi sumber polemik.

    Pertengahan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken kerja sama pendanaan dengan berbagai BUMN senilai total US$40 miliar—sekitar Rp520 triliun. Padahal, nilai proyek KCJB hanya Rp78–87 triliun. Apakah seluruh pinjaman itu untuk kereta cepat semata? Pertanyaan ini belum pernah dijawab tuntas.

    Dari sinilah lahir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), dan PTPN VIII. Mereka menggandeng China Railway International dengan kepemilikan saham 60:40.

    Masalahnya, sebagai leading consortium, PT KAI menanggung beban terbesar—58,53 persen saham PSBI—dan karenanya paling terdampak ketika proyek merugi. Semester pertama 2025, kerugiannya hampir Rp1 triliun.

    Mengapa Kerugian ini Tak Bisa Diantisipasi?

    Sebagian penyebabnya, proyek yang semula dirancang selesai 2019 baru rampung 2023. Biaya pun membengkak. Dari semula US$5,5 miliar, melonjak hingga US$8 miliar atau sekitar Rp114 triliun.

    Lebih runyam lagi, peralihan kepemimpinan konsorsium dari WIKA ke KAI menambah beban koordinasi. Lalu komitmen awal “tanpa APBN” berubah di tengah jalan: Menteri BUMN Erick Thohir, didukung Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya mengusulkan keterlibatan dana negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi penggunaan APBN. Presiden Jokowi disebut mengetahui keputusan itu. Dengan demikian, ada tiga pejabat yang memikul tanggung jawab atas perubahan fundamental proyek ini.

    Kini, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengusulkan penerbitan Keppres baru untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Padahal, langkah itu justru menambah simpul birokrasi. Penyelesaiannya cukup dilakukan lewat mekanisme renegosiasi dan restrukturisasi utang antara PT KCIC dan lembaga pembiayaan China, seperti China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

    Tak perlu Keppres baru. Yang dibutuhkan hanyalah profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan.

    Pemerintah sebenarnya punya instrumen yang bisa diandalkan: BPI Danantara. Badan ini dapat menjadi fasilitator renegosiasi antara PSBI dan pihak China Railway International, yang beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation, TSDI Group, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, serta China Railway Signal and Communication Corp.

    Mereka memegang 40 persen saham PT KCIC, dan karena itu, semua poin perjanjian kerja sama—termasuk kenaikan nilai proyek USD 1,9 miliar (Rp28,5 triliun) harus dinegosiasikan ulang berdasarkan dokumen resmi, bukan lobi politik.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan: APBN tak boleh digunakan untuk menambal utang KCIC. Bahkan, memakai dividen BUMN untuk menalangi kerugian dinilai berisiko dan rawan penyimpangan.

    Masih ada cara lain yang lebih sehat secara korporasi, yakni: kebijakan delusi saham. Dengan mengalihkan sebagian kepemilikan 60 persen saham PSBI, beban utang PT KCIC dan PT KAI bisa berkurang tanpa membebani kas negara.

    Itu langkah konstitusional dan rasional, bukan jalan pintas politik. Pada akhirnya, keberanian membangun proyek besar memang perlu. Tapi keberanian itu harus disertai tanggung jawab penuh, bukan sekadar menumpahkan risiko ke negara.

    Sebuah proyek raksasa seperti KCJB hanya akan menjadi simbol kemajuan bila dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat dan transparan. Karena di balik setiap rel yang berkilau dan setiap kereta yang melesat, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang sesungguhnya membayar kecepatannya? 

    (Ekonom Konstitusi)

  • Penambahan 5 Koridor Baru Transjatim Batal, Operasionalnya Terancam Hanya sampai Juni 2026 Surabaya 25 Oktober 2025

    Penambahan 5 Koridor Baru Transjatim Batal, Operasionalnya Terancam Hanya sampai Juni 2026 Surabaya 25 Oktober 2025

    Penambahan 5 Koridor Baru Transjatim Batal, Operasionalnya Terancam Hanya sampai Juni 2026
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Rencana penambahan lima koridor baru bus transjatim pada tahun 2026 dibatalkan.
    Tiga koridor yang direncanakan di kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), dan dua koridor di Malang Raya tidak akan direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.
    Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim), Nyono menyebut, pembatalan ini merupakan dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat opsen pajak yang mencapai Rp 4,8 triliun.
    “Karena kondisi fiskal belum memungkinkan, lima koridor tersebut belum bisa direalisasikan,” ujar Nyono, Jumat (24/10/2025).
    Dengan kondisi fiskal APBD Jatim yang terpangkas, belanja diatur sedemikian efisien, sehingga penambahan koridor bus transjatim menjadi salah satu yang dibatalkan.
    Menurut Nyono, untuk penambahan satu koridor bus transjatim membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 70 miliar.
    Anggaran operasional transjatim juga terancam.
    Menurut Nyono, alokasi anggaran tahun 2026 hanya cukup untuk operasional hingga bulan Juni.
    “Kami sudah lapor ke Ibu Gubernur, kami minta operasional transjatim tahun depan tidak dikurangi,” kata dia.
    Transjatim dikenal sebagai transportasi publik murah dan efisien. Tarif dari Porong ke Paciran hanya Rp 5.000, jauh lebih murah dibanding layanan transportasi
    online
    yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah.
    Nyono mengatakan bahwa meski penambahan koridor dibatalkan, pihaknya berharap anggaran operasional tidak dikurangi agar layanan tetap berjalan hingga akhir tahun.
    “Kalau dari kami tidak apa-apa tidak ada penambahan koridor, tapi kami sangat berharap operasional tetap dipertahankan,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul “Penambahan 5 Koridor Bus Trans Jatim Batal di 2026, Operasional Terancam Hanya Sampai Juni.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Isuzu Manjakan Konsumen di Indonesia

    Cara Isuzu Manjakan Konsumen di Indonesia

    Jakarta –

    Isuzu punya cara tersendiri untuk memanjakan konsumennya di Indonesia. Konsumen diganjar cashback hingga paket layanan purna jual.

    Isuzu Festival digelar serentak di seluruh Indonesia. Lewat program ini, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) bersama seluruh dealer seantero Tanah Air memeriahkan momen ini dengan menyajikan beragam program mulai dari promo cashback hingga jutaan rupiah serta paket tambahan layanan purna jual.

    Acara dengan tema ‘Partnering Your Business for A Better Tomorrow’ ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas Isuzu Partner yang telah percaya dengan produk-produk maupun layanan purna jual Isuzu selama ini. Isuzu berharap kerjasama dan kepercayaan yang telah terbangun selama ini dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan bagi seluruh Isuzu Partner di Indonesia.

    “Melalui Isuzu Festival 2025, kami ingin mempertegas komitmen Isuzu sebagai mitra bisnis terpercaya bagi pelanggan di seluruh Indonesia seperti semangat ‘Real Partner, Real Journey’ yang diusung selama ini. Acara ini bukan sekadar selebrasi tetapi bentuk nyata kolaborasi jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan,” ujar President Director PT IAMI, Masayasu Hideshima dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Isuzu Festival 2025 berpusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dengan partisipasi lebih dari 100 outlet Isuzu di berbagai daerah yang menyelenggarakan kegiatan luring dan terhubung secara daring untuk bersama-sama merayakan momen ini.

    Khusus bagi konsumen yang melakukan pembelian unit kendaraan selama Isuzu Festival 2025 berlangsung, berhak mendapatkan cashback hingga 4 juta rupiah untuk pembelian Isuzu TRAGA, serta cashback sebesar 6 juta rupiah bagi konsumen yang melakukan pembelian Isuzu GIGA dan Isuzu ELF.

    Konsumen yang melakukan pembelian kendaraan di momen Isuzu Festival 2025 juga berhak mendapatkan berbagai keuntungan menarik. Selain program layanan purna jual tambahan (KSG Extended), yaitu perpanjangan kupon servis gratis hingga 2 tahun atau 30.000 KM untuk varian Isuzu TRAGA dan Isuzu ELF, serta hingga 40.000 KM untuk Isuzu GIGA, konsumen juga dapat menikmati diskon 15% untuk paket maintenance parts seperti filter, kampas kopling, kampas rem, dan brake shoe.

    “Kami memahami bahwa pelanggan adalah mitra strategis yang berperan besar dalam perjalanan Isuzu di Indonesia. Karena itu, kami terus berinovasi bukan hanya lewat produk, tetapi juga lewat pengalaman dan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan bisnis mereka,” tambah Hideshima.

    (dry/din)

  • Kenapa Lisa Mariana Belum Ditahan Usai Ditetapkan Jadi Tersangka?

    Kenapa Lisa Mariana Belum Ditahan Usai Ditetapkan Jadi Tersangka?

    Kenapa Lisa Mariana Belum Ditahan Usai Ditetapkan Jadi Tersangka?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selebgram Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Lisa Mariana diperiksa di Bareskrim Polri pada Jumat, 24 Oktober 2025.
    Setelah diperiksa selama kurang lebih lima jam, Lisa terlihat keluar dari Bareskrim Polri ditemani oleh pengacara.
    Dia tidak terlihat memakai rompi tahanan maupun borgol di tangannya. Lisa pun sempat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media yang menunggu.
    “Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget, dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sediakala. Sudah itu saja, terima kasih,” kata Lisa pada Jumat malam.
    Dalam pemeriksaan pertama ini, Lisa Mariana mengaku dicecar sebanyak 44 pertanyaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
    Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso menjelaskan, Lisa Mariana disangkakan melanggar Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.
    Adapun ancaman hukuman dari Pasal 310 KUHP paling lama sembilan bulan penjara dan Pasal 311 KUHP selama paling lama empat tahun penjara.
    Menurut Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, penahanan hanya wajib dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun penjara.
    Oleh karena itu, terhadap Lisa Mariana tidak wajib dilakukan penahanan karena ancaman pidana dalam kasusnya di bawah lima tahun penjara.
    “Ancaman hukumannya tidak bisa ditahan,” kata Rizki saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2025).
    Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana bermula ketika Lisa mengaku bahwa anaknya merupakan hasil hubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
    Lisa kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Bandung terkait status anak sekaligus menuntut ganti rugi belasan miliar rupiah.
    Ridwan Kamil membantah keras klaim tersebut. Dia bahkan melaporkan balik Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik dengan tuntutan Rp 105 miliar.
    Melalui akun Instagram, Ridwan Kamil menyebut tuduhan Lisa itu sebagai fitnah.
    “Ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulis politikus Partai Golkar itu.
    Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025.
    Laporan diterima dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
    Dalam proses penyelidikan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri melakukan uji DNA kepada Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak yang disebut CA.
    Hasilnya, CA dinyatakan bukan anak biologis Ridwan Kamil.
    Lisa Mariana sempat mengajukan pengujian DNA di rumah sakit Singapura sebagai
    second opinion
    sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petani Rugi Besar! Dampak Cuaca Ekstrem Terhadap Produksi Padi dan Jagung di Indonesia

    Petani Rugi Besar! Dampak Cuaca Ekstrem Terhadap Produksi Padi dan Jagung di Indonesia

    YOGYAKARTA – Dampak cuaca ekstrem terhadap produksi padi dan jagung di Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Kekeringan berkepanjangan dan banjir tiba-tiba telah menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian mengalami gagal panen dalam beberapa tahun terakhir.

    Petani Indonesia kini harus berhadapan dengan realitas pahit perubahan iklim. Data menunjukkan penurunan produktivitas signifikan akibat cuaca tak menentu, memaksa ribuan petani merugi hingga ratusan juta rupiah setiap musim tanam.

    Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Ancaman Perubahan Iklim

    Pangan menjadi kebutuhan mendasar yang harus selalu tersedia dari sisi kuantitas, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang kini mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

    Namun di masa kini, tantangan semakin berat karena konversi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian terus terjadi.

    Dilansir dari Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 23, produksi pangan bergantung pada keseimbangan berbagai faktor di antaranya manusia, teknologi, dan unsur alam seperti tanah, air, serta iklim.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kejadian iklim ekstrem semakin sering terjadi dengan frekuensi meningkat. Anomali iklim seperti perubahan intensitas curah hujan, kenaikan temperatur, kekeringan, dan banjir telah menjadi ancaman serius bagi produktivitas tanaman pangan.

    Fenomena El Niño Southern Oscillation (ENSO) menjadi salah satu penyebab utama variabilitas iklim di Indonesia. El Niño memicu kekeringan berkepanjangan, sementara La Niña menyebabkan curah hujan berlebih dan banjir yang sama-sama merugikan petani.

    Dampak Cuaca Ekstrem Terhadap Produksi Padi dan Jagung di Indonesia

    Dampak Cuaca Ekstrem pada Produksi Padi

    Berdasarkan penelitian, fenomena ENSO terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap produksi padi.

    Kenaikan curah hujan 1% dapat menurunkan produksi padi sebesar 0,078%. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa pengaruh El Niño lebih besar dibandingkan La Niña.

    El Niño menyebabkan kekeringan parah yang mengakibatkan penurunan produksi padi sawah hingga 2,43% dan padi ladang 2,91%. Dampak pada padi ladang lebih besar karena tidak terkoneksi dengan jaringan irigasi.

    Sementara itu, berdasasrkan studi di Sulawesi Utara menunjukkan produktivitas padi turun drastis dari 6,80 ton/ha menjadi 3,54 ton/ha akibat kenaikan suhu 2,5°C dan curah hujan 25%.

    Selain itu, penurunan curah hujan juga menyebabkan pergeseran musim tanam yang mengurangi intensitas penanaman sepanjang tahun.

    Baca juga artikel yang membahas Top Komoditas Kegiatan Perkebunan yang Dilakukan di Daerah Dataran Rendah

    Dampak Cuaca Ekstrem pada Produksi Jagung

    Berbeda dengan padi, curah hujan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung meskipun koefisiennya bertanda negatif.

    Perlu diketahui, tanaman jagung membutuhkan air lebih sedikit, sehingga penurunan curah hujan tidak berdampak signifikan. Ketahanan produksi jagung juga diduga karena petani telah mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi setelah menghadapi ENSO berulang kali.

    Dengan demikian, dampak cuaca ekstrem terhadap produksi padi dan jagung di Indonesia menunjukkan pola berbeda namun sama-sama mengancam ketahanan pangan.

    El Niño memberikan dampak negatif signifikan pada padi dengan penurunan 2-3%, terutama padi ladang tanpa akses irigasi. Produksi jagung relatif lebih tahan berkat kebutuhan air rendah dan adaptasi petani yang baik.

    Sementara itu, mitigasi memerlukan pendekatan komprehensif dengan cara pengembangan varietas tahan kekeringan, perluasan jaringan irigasi, teknologi prediksi cuaca, dan program asuransi pertanian.

    Penggunaan pupuk subsidi juga perlu dioptimalkan sesuai dosis anjuran untuk menghindari penurunan produktivitas. Dengan strategi tepat, Indonesia dapat meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim.

    Selain pembahasan mengenai dampak cuaca ekstrem terhadap produksi padi dan jagung di Indonesia, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di  VOI, untuk mendapatkan kabar terupdate jangan lupa follow dan pantau terus semua akun sosial media kami!