Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Cawabup Malang Dokter Umar Dilaporkan Kasus Penipuan

    Cawabup Malang Dokter Umar Dilaporkan Kasus Penipuan

    Malang (beritajatim.com) – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang dokter Umar Usman dilaporkan ke Polisi atas kasus dugaan penipuan ke Satreskrim Polres Malang, Kamis (7/11/2024) sore. Cawabup Malang nomer urut 2 pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024 ini, diduga melakukan penipuan hingga korban mengalami kerugian mencapai Rp 2 milyar rupiah.

    Kuasa Hukum Pelapor Muhammad Azni SH menjelaskan, bersama, Julaikah, istri pelapor warga Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bahwa dokter Umar Usman mempunyai hutang pada Dwi Budianto yang juga istri dari Julaikah sejak tahun 2020 lalu.

    “Sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2024, kami mengajukan pengaduan dugaan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Klien kami atas nama Dwi Budianto, warga Karangduren, Pakisaji. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dr. Umar Usman, warga Jalan Betet D9, Sukun, Kota Malang,” tegas Azni, usai menyerahkan surat pelaporan ke Unit 2 Satreskrim Polres Malang, Kamis (7/11/2024) petang.

    Azni mengatakan, kronologi adanya dugaan perbuatan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan dokter Umar terhadap kliennya, bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2020, terlapor (dokter Umar) bersama Sdr. Agus Sudarsono dan Sdr. Sugeng Budiono, mendatangi korban yang pada saat itu selaku pengusaha yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan diajak ikut bergabung untuk mendukung terlapor yakni dokter Umar sebagai calon Bupati Kabupaten Malang Periode 2020 lalu.

    “Klien kami diminta bantuan untuk membantu pendanaan dan pembiayaan dalam hal pencalonan teradu sebagai calon Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2020. Sebagai bentuk komitmen poin 1 (satu) diatas, sekira bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2020 secara all out klien kami waktu itu memberikan support pada teradu dengan berbagai cara, yang mana salah satu bagian cara adalah pembuatan media center, tim khusus, dan sekretariat di sekitar daerah Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang berikut upaya upaya untuk penguatan personal branding menaikan elektabilitas teradu di berbagai media massa,” ucapnya.

    Kata Azni, perkenalan kliennya dengan teradu yakni dokter Umar karena sama sama pernah sebagai pengurus NU Kabupaten Malang tahun 2020 lalu. “Klien kami juga memberikan dukungan financial dan pembentukan tim saat itu. Teradu juga meminta kepada klien kami untuk menyerahkan sejumlah 80 (delapan puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Klien kami. Serta meminta koneksi berikut jaringan dan berbagai sumber informasi yang ada demi kelancaran dan kesuksesan teradu mendapatkan Surat Rekomendasi pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2020.

    Kemudian pada tanggal 5 september 2024, dilangsungkan pertemuan antara korban, dokter Umar dan Sdr. Agus Sudarsono yang terjadi di Jakarta tepatnya di Hotel Lumiler Jakarta.

    “Saat itu di Jakarta teradu meminta 20 (dua puluh) SHM dari 80 (delapan puluh) SHM milik Klien kami untuk pendanaan atas pencalonan Bupati Malang Periode 2020, inti dari pertemuan di Hotel Lumire Jakarta adalah, teradu yakni dokter Umar meminjam 20 (dua puluh) SHM dari 80 (delapan puluh) SHM yang Klien kami bawa. Teradu menyampaikan kepada klien kami akan mengembalikan 20 (dua puluh) SHM tersebut ssetelah usai perhelatan Pemilu Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2020,” tuturnya.

    Namun sampai saat ini, sambung Azni, bentuk itikad baik dari Teradu perihal pengembalian 20 (dua puluh)
    SHM tersebut tidak ada wujudnya sama sekali. “Sudah kami berikan tiga kali surat somasi pada teradu. Tapi tidak digubris. Sehingga Klien kami dengan beserta keluarganya berharap ada komunikasi yang baik, tetapi semua nomor pribadi Klien kami telah diblokir dan Teradu tidak mau memberi bantuan menyelesaikannya,” ucap Azni.

    Azni melanjutkan, kliennya sudah berupaya untuk menghubungi Teradu, baik melalui telepon maupun melalui perantara orang-orang terdekat. “Termasuk istri Klien kami yang juga telah mencoba untuk menghubungi Teradu. Upaya tersebut dilakukan guna meminta agar 20 (dua puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Klien kami segera dikembalikan. Namun, Teradu masih belum memberikan tanggapan atas permintaan tersebut,” bebernya.

    Azni mengaku, terdapat dugaan kuat bahwa Teradu telah menyebarkan informasi yang tidak benar, menuduh bahwa Klien kami memiliki utang kepada Teradu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Atas hal itu, sambung Azni, ada suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai fitnah dan merugikan nama baik Kliennya.

    “Pada pertengahan bulan Agustus 2024 Klien kami dengan nomor telepon baru mencoba menghubungi Teradu dan meminta kepada Teradu atas 20 (dua puluh) SHM milik Klien kami untuk segera dikembalikan. Akan tetapi atas permintaan Klien Kami tersebut, Teradu menyampaikan pengembalian akan dilakukan ketika situasi sudah tenang dan kondusif,” ujarnya.

    Janji itu ternyata tidak pernah ditepati teradu. Hingga tanggal 29 Oktober 2024, pihaknya mengirimkan Surat Somasi I kepada Teradu sesuai Surat Peringatan (Somasi) No : 108/BRH/102024. Kemudian melayangkan surat somasi kedua di tanggal 31 Oktober 2024, Peringatan (Somasi) No : 110/BRH/102024. Serta melayangkan surat somasi ketiga tanggal 2 November 2024 sesuai Surat Peringatan (Somasi) No : 111/BRH/11024.

    “Bahwa sampai surat Somasi III diterbitkan tidak ada itikad baik dari Teradu untuk mengembalikan 20 (dua puluh) SHM milik Klien kami dan melaksanakan peringatan yang kami berikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Peringatan III (Somasi II) No : 111/BRH/112024. Diduga dan Klien kami yakini 20 (dua puluh) SHM yang Teradu bawa telah ditanggungkan ke pihak lain, sehingga kerugian klien kami mencapai Rp 2 milyar rupiah,” pungkas Azni. (yog/kun)

  • Ekspor Indonesia Berpotensi Turun ke AS Gara-Gara Donald Trump, Kok Bisa? – Page 3

    Ekspor Indonesia Berpotensi Turun ke AS Gara-Gara Donald Trump, Kok Bisa? – Page 3

    Donald Trump berhasil unggul dalam pemilihan presiden AS 2024. Trump mengalahkan Kamala Harris. Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara popular terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menilai, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan pergerakan rupiah bisa berfluktuasi.

    Kemenangan Donald Trump sebenarnya sudah diprediksi oleh pelaku pasar keuangan. Maka dengan kembalinya menjadi presiden, Trump akan membuat kebijakan yang lebih proteksionisme seperti saat dia menjabat sebagai Presiden AS sebelumnya, arahnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, salah satunya dengan kebijakan menerapkan tarif impor.

    “Karena Trump tidak menginginkan trade deficit, misal dengan China,” kata Eisha kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

    Secara global, jika kebijakan tarif dan perang dagang (Trade War) kembali lagi, maka ketidakpastian akan semakin tinggi, sehingga pemilik modal akan lebih berhati-hati dan arus modal akan masuk ke AS, membuat USD apresiasi.

    “Dampak ke Indonesia pergerakan rupiah bisa berfluktuasi, bergejolak jika risiko global meningkat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eisha menilai sama seperti ketika Trump menjabat sebagai Presiden AS periode 2017 – 2020, kebijakan ekonomi ditujukan untuk menguatkan ekonomi dalam negeri, sehingga kebijakan-kebijakan Trump nanti akan meningkatkan dan menumbuhkan aktivitas dunia usaha, dengan tax cut yang besar.

     

     

  • Donald Trump Menang Pilpres AS, Ekonomi Indonesia Bakal Amburadul? – Page 3

    Donald Trump Menang Pilpres AS, Ekonomi Indonesia Bakal Amburadul? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden dari Partai Republik, Donald Trump memenangkan Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 dalam hasil hitungan cepat pada Rabu hingga Kamis ini.

    Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS menuai ragam respons para ekonom, salah satunya terkait dampak ekonomi dari hasil Pilpres AS terhadap negara-negara di dunia dan mata uang dunia, tak terkecuali rupiah. 

    Rupiah ditutup melemah 84 poin terhadap Dolar AS (USD) pada perdagangan Rabu sore kemarin setelah AS mengumumkan posisi unggul Trump dalam Pilpres 2024. Rupiah kini diperkirakan semakin mendekati level 15.800 per dolar AS.

    Ekonom, sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira memprediksi tren pelemahan nilai tukar rupiah bisa berlanjut, menyusul kemenangan Trump dalam Pilpres AS.

    “Artinya ada proyeksi rupiah berada di atas Rp.16.000 dalam waktu yang singkat, karena Trump effect juga membuat investor menarik dana dari pasar negara berkembang. Misalnya terlihat pada 6 November 2024, net sales atau penjualan bersih saham investor asing itu tembus Rp 1,5 triliun,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

    Ia menyebut, hal ini menandakan investor memang lebih banyak keluar dari pasar saham, dan mereka mencari instrumen yang aman, salah satunya Dolar AS.

    “Jadi Dolar AS, kemudian emas batangan itu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Inilah mengapa Trump effect menjadi perhatian utama, karena kebijakan proteksionisme, eskalasi perang dagang AS dengan China masih berlanjutnya,” papar Bhima.

    Selain itu, ketika tarif impor di AS meningkat untuk berbagai jenis barang, maka harga komoditas dan permintaan komoditas asal Indonesia ke pasar China ke pasar Amerika berisiko mengalami pelemahan dalam jangka menengah.

    “Paling tidak selama Trump menjabat akan terjadi pelemahan permintaan dari berbagai jenis komoditas, dan juga produk industri dari Indonesia terutama ke pasar 2 negara ini ya China dan Amerika,” imbuhnya.

  • Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    berharap supaya dana
    bantuan sosial
    (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.
    Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.
    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).
    Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik. Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.
    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.
    Muhaimin pun menyampaikan bahwa
    quality of life
    atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 
    Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.
    “Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.
    Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia. 
    “Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tidak Punya Utang, Ini Daftar Kekayaan Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule

    Tidak Punya Utang, Ini Daftar Kekayaan Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule

    Jakarta, Beritasatu.com – Iwan Bule atau Mochamad Iriawan resmi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada Senin (4/11/2024). Namun, bagaimana daftar kekayaan Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)?

    Diketahui, Iwan Bule memiliki daftar kekayaan yang tercatat dalam LHKPN yang dilaporkan pada 2014 silam.     Iwan Bule diketahui memiliki rekam jejak pada dunia kepolisian, tetapi kini menduduki kursi penting di badan usaha milik negara (BUMN).

    Iwan Bule tentunya akan memperoleh gaji dan memiliki daftar kekayaan yang tidak sedikit. Apa saja daftar kekayaan Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule? Berikut ini informasinya.

    Daftar kekayaan Iwan Bule yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 5 September 2014, sejumlah US$ 20.000 yang dalam rupiah setara dengan Rp 8,19 miliar.

    Selain uang, Iwan Bule memiliki tanah dan sejumlah bangunan yang terletak di berbagai daerah.

    1. Tanah dan bangunan (harta tidak bergerak)
    – Tanah seluas 683 meter persegi di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang berasal dari penghasilan sendiri serta perolehan sejak 1997 hingga 2014, dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 650 juta.

    – Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Jakarta Selatan yang berasal dari perolehan sendiri sejak 2000 hingga 2014, dengan NJOP Rp 3,28 miliar.

    – Tanah seluas 446 meter persegi di Kota Bandung, Jawa Barat, yang berasal dari penghasilan sendiri sejak 2000 hingga 2014, dengan NJOP Rp 765 juta.

    – Tanah seluas 283 meter persegi di Kota Bogor, Jawa Barat yang berasal dari penghasilan sendiri, perolehan sejak 2001 hingga 2014, dengan NJOP Rp 1,25 miliar.

    – Tanah dan bangunan seluas 595/200 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari dari penghasilan sendiri, diperoleh dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 285 jutaan.

    – Tanah seluas 3.790 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari penghasilan sendiri yang diperoleh dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 758 juta.

    – Tanah seluas 1.050 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari penghasilan sendiri yang diperoleh dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 210 juta.

    – Tanah seluas 860 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari penghasilan sendiri yang diperoleh dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 172 juta.

    2. Alat transportasi (harta bergerak)
    – Mobil Toyota Land Cruiser yang diproduksi pada 1997, berasal dari penghasilan sendiri dan perolehan pada 2011, memiliki nilai jual Rp 200 juta.

    – Mobil Toyota Dyna yang diproduksi pada 2004 yang berasal dari penghasilan sendiri dan perolehan pada 2004, memiliki nilai jual Rp 65 juta.

    – Motor Millenium yang diproduksi pada 2000, berasal dari penghasilan sendiri dan perolehan pada 2001, memiliki nilai jual Rp 4 juta.

    3. Harta bergerak lainnya
    – Emas logam mulia yang berasal dari penghasilan sendiri, diperoleh sejak 1990-2014 yang memiliki nilai jual Rp 237 jutaan.

    – Giro yang setara kas lainnya Rp 311 jutaan.

    – Berasal dari penghasilan sendiri sebanyak Rp 311 jutaan.

    – Dalam daftar kekayaan Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule, tercatat tidak memiliki utang atau Rp 0.

  • Orang Kaya Butuh Minimal Rp 5,3 M Biar Masa Pensiun Bisa Tenang

    Orang Kaya Butuh Minimal Rp 5,3 M Biar Masa Pensiun Bisa Tenang

    Jakarta –

    Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

    “Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah,” katanya di Insights Day di Jakarta.

    Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

    “Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun,” terang Sumirat..

    Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

    “Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun,” tambahnya.

    Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

    “Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar,” tandas Sumirat.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

    “Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional,” terang Lanny dalam paparannya.

    (eds/eds)

  • Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

    Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

    (shc/ara)

  • Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

    “Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu,” kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas,” tutur AHY.

    “Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. “Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

    “Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar,” bebernya.

    Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

    “Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,”katanya.

    (acd/acd)

  • Rupiah Kamis naik 24 poin menjadi Rp15.809 per dolar AS

    Rupiah Kamis naik 24 poin menjadi Rp15.809 per dolar AS

    Petugas menyusun uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa

    Rupiah Kamis naik 24 poin menjadi Rp15.809 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 07 November 2024 – 11:04 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi, naik 24 poin atau 0,15 persen menjadi Rp15.809 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.833 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Hiraukan Penguatan Dolar AS, Rupiah Tetap Strong

    Hiraukan Penguatan Dolar AS, Rupiah Tetap Strong

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini.
     
    Rupiah terpantau mampu melibas dolar AS disaat mata uang negeri Paman Sam itu menguat imbas dari kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
     
    Mengacu laman Bloomberg, Kamis, 7 November 2024, pada pagi ini rupiah menguat 23,5 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan perdagangan kemarin.
    Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah menguat 25 poin atau setara dengan dengan 0,16 persen menjadi Rp15.799 per USD.
     
    Pada perdagangan pagi ini rupiah akan bergerak Rp15.789 hingga Rp15.835 per USD.
     

    Kemenangan Trump bikin rupiah lemah
    Melansir Antara,  Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan, kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) bakal menyebabkan pelemahan rupiah.
     
    “Perkiraan hasil Pilpres AS akan dimenangkan oleh Donald trump, kemungkinan akan berdampak negatif bagi emerging market termasuk Indonesia karena dolar AS akan semakin kuat dengan kebijakan Trump yang proteksionis,” kata Rully.
     
    Rully menuturkan, jika Kamala Harris menang dalam Pilpres AS, terdapat risiko di antaranya pemerintah AS akan terus menyerap dolar AS melalui penerbitan obligasi negara karena belanja sosial yang akan semakin tinggi.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)