Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Komisi VIII DPR RI dukung penurunan biaya haji disertai efisiensi

    Komisi VIII DPR RI dukung penurunan biaya haji disertai efisiensi

    Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendukung usulan pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 dengan penurunan biaya yang harus disertai perbaikan efisiensi dan pengawasan kontrak layanan.

    Ia menjelaskan pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH sekitar Rp88 juta per jamaah, turun sekitar Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya, namun DPR masih menilai angka tersebut masih bisa diturunkan.

    “Kami mencermati usulan pemerintah sebesar Rp88 juta itu masih bisa diturunkan lagi sekitar Rp1–2 juta. Prinsipnya, efisiensi harus dilakukan di setiap komponen, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan,” kata Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, Komisi VIII akan meneliti secara detail setiap pos anggaran BPIH, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan transportasi di Arab Saudi.

    DPR juga meminta simulasi perhitungan per embarkasi untuk melihat potensi penghematan dari wilayah-wilayah dengan biaya logistik tinggi.

    “Kami sudah meminta simulasi hitungan dari Kementerian Haji dan Umrah. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau layanan bisa tetap baik dengan biaya lebih efisien, kenapa tidak kita turunkan?” ujarnya.

    Marwan menekankan bahwa tujuan utama pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jamaah.

    “Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik,” katanya.

    Ia menambahkan, DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi agar tidak terjadi pemborosan atau penggelembungan biaya.

    Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.

    “Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” kata Marwan.

    Komisi VIII, kata Marwan, akan menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan mendorong agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan, sehingga jamaah dapat segera melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.

    “Kami targetkan keputusan bisa diambil paling lambat 30 Oktober. Semakin cepat diputuskan, semakin siap pula jemaah dan pemerintah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah haji,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Kades di Banggai Divonis 4 Tahun Penjara karena Korupsi Dana Desa

    Eks Kades di Banggai Divonis 4 Tahun Penjara karena Korupsi Dana Desa

    Banggai, Beritasatu.com — Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa. 

    Selain pidana pokok, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti ratusan juta rupiah kepada negara.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palu yang diketuai Dwi Hatmodjo, menyatakan Suriadi Midong alias Midong, mantan kepala Desa Tampe, Kecamatan Pagimana, bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa (28/10/2025), hakim memvonis Suriadi dengan empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti pidana kurungan satu bulan.

    Lebih jauh, majelis hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 832.623.660. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan uang tersebut tidak dikembalikan, maka Suriadi akan menjalani hukuman tambahan dua tahun penjara.

    Selain itu, hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, mengembalikan barang bukti kepada saksi Risman Rusdin, serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai Cabang Pagimana dan penasihat hukum terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, sehingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah).

    Kasus ini menambah daftar penyalahgunaan dana desa yang diungkap aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

  • Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Fenomena PHK Massal Perusahaan Raksasa, Sinyal Ekonomi Global Hadapi Tekanan Besar

    Secara umum, PHK massal bukanlah penyebab langsung dari krisis moneter, tetapi dapat memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh.

    Polanya bisa digambarkan seperti rantai sebab-akibat, PHK menyebabkan pengangguran meningkat, daya beli turun, konsumsi melemah, lalu penjualan dan keuntungan perusahaan ikut menurun. Akibatnya, investasi melambat dan pertumbuhan ekonomi tertekan.

    Ketika situasi ini terjadi bersamaan dengan melemahnya ekspor atau cadangan devisa yang menipis, nilai mata uang suatu negara bisa tertekan.

    Jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan anggaran dan menjaga stabilitas keuangan, tekanan tersebut dapat memicu inflasi tinggi hingga berujung pada krisis moneter.

    Krisis moneter sendiri umumnya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor ekonomi, seperti defisit transaksi berjalan yang besar, utang luar negeri yang jatuh tempo bersamaan, cadangan devisa yang menipis, serta penarikan modal besar-besaran oleh investor asing.

    Ketika PHK massal terjadi di tengah situasi seperti ini, risiko krisis semakin besar karena ekonomi kehilangan mesin penggerak konsumsi dan investasi.
    recommended by

    Sejarah menunjukkan bahwa PHK massal sering kali menjadi akibat, bukan penyebab utama, dari krisis ekonomi.

    Pada Krisis Asia 1997, misalnya, gelombang PHK besar-besaran terjadi setelah nilai tukar rupiah terjun bebas akibat utang luar negeri dan tekanan pasar valuta asing.

    Sementara pada Krisis Global 2008, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan setelah pasar kredit dan aset keuangan di Amerika Serikat runtuh.

  • Kejari Probolinggo Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI ke Penyidikan

    Kejari Probolinggo Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI ke Penyidikan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo tahun anggaran 2022–2024 mulai terkuak. Tim pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD setempat.

    Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan dokumen keuangan, Kejari akhirnya menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami sudah meningkatkan status perkara penggunaan dana hibah KONI ke tahap penyidikan. Dari hasil penyelidikan, ada dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Kasi Intel Kejari Kota Probolinggo, Herdiawan Prayudi, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Herdiawan, tim Pidsus menelusuri penggunaan dana hibah KONI selama tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaan maupun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan.

    “Potensi kerugian negara masih kami dalami di tahap penyidikan. Untuk sementara, seluruh cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI sudah kami periksa,” jelasnya.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, KONI Kota Probolinggo menerima dana hibah miliaran rupiah untuk mendukung pembinaan atlet dan kegiatan olahraga daerah. Namun, sejumlah bukti pertanggungjawaban keuangan dinilai tidak sinkron dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

    Kenaikan anggaran hibah tersebut juga sempat menjadi sorotan publik. Pada 2021, KONI menerima dana hibah sebesar Rp3 miliar. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi Rp6 miliar, dan pada 2023 kembali meningkat tajam dengan usulan Rp12 miliar, sebelum direalisasikan sekitar Rp11,5 miliar oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

    Lonjakan dana hibah itu sempat mendapat perhatian dari DPRD Kota Probolinggo saat pembahasan RAPBD 2023. Beberapa anggota dewan menilai kenaikan yang signifikan perlu diikuti audit ketat agar penggunaannya tepat sasaran.

    Kini, temuan Kejari memperkuat dugaan bahwa peningkatan anggaran tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat dan pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah. Penyidik Kejari memastikan proses hukum akan berjalan profesional, transparan, dan terbuka bagi publik.

    Hingga berita ini ditulis, Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan kasus tersebut. [ada/beq]

  • Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Jakarta –

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengusulkan solusi permasalahan bagi hasil antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator. Alih-alih menerapkan sistem komisi, Adian menyebut biaya berlangganan dapat diterapkan bagi pengemudi ojol.

    “Begini, maksimal per hari ini, kita minta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju. Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan,” ujar Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Biaya berlangganan artinya pengemudi ojol membayar biaya tetap untuk mendapatkan order. “Jadi, si driver misalnya membayar pada aplikasi 200 ribu rupiah tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka,” jelasnya. Pada prakteknya sistem berlangganan sudah dilaksanakan di India dan Malaysia.

    Sebelumnya Adian Napitupulu menggelar diskusi bersama berbagai asosiasi ojek online, komunitas pengemudi online dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDIP, Jakarta. Diskusi menjadi bagian dalam penyusunan regulasi di sektor transportasi daring.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bakal membuat aturan khusus terkait pengemudi transportasi online, termasuk ojol. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
    Hadi mengatakan draf aturan tersebut sudah berada di mejanya dan akan segera dikaji lebih lanjut.

    Menurutnya, pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator.

    “Kan dari draf itu, kemudian kami pelajari. Masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai ekosistem digital seperti pengemudi ojol, pedagang e-commerce, hingga aplikasi pemesanan makanan perlu diatur dalam satu payung hukum yang memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha digital.

    “Kita sekarang melihat perlunya aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pasar digital. Dan ini luar biasa banyak.
    Salah satunya dari ojol. Di ekosistem pasar digital itu kan ada transporter, aplikator, dan juga UMKM atau merchant-nya,” ujar Maman di kantornya beberapa waktu lalu.

    (rea/rrd)

  • Restoran Belum Jalan, Pengusaha Kuliner di Surabaya Diduga Sudah Dipalak Modus Iuran Rutin

    Restoran Belum Jalan, Pengusaha Kuliner di Surabaya Diduga Sudah Dipalak Modus Iuran Rutin

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang pengusaha kuliner asal Surabaya berinisial SK diduga menjadi korban pemalakan dengan modus iuran rutin, padahal usaha yang dirintisnya belum resmi dibuka. Dua orang tak dikenal datang ke lokasi dan meminta uang dengan dalih iuran keamanan serta kebersihan.

    Peristiwa itu terjadi pada Senin (27/10/2025) malam di tempat usaha milik SK di Jalan Kupang Jaya 1, Kecamatan Sukomanunggal. Dua pria yang mengaku sebagai pihak keamanan datang dan menagih “iuran rutin” senilai ratusan ribu rupiah.

    “Korban sebagai pemilik usaha Warung Jepang Abusan didatangi oleh dua orang meminta sejumlah uang dengan dalih iuran rutin. Saat ini korban sudah membuat laporan dan masih kita dalami,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sukomanunggal, Ipda Eko Yudha, Selasa (28/10/2025).

    Dari keterangan korban, kedua pria itu mendatangi lokasi sekitar pukul 22.00 WIB dan meminta uang keamanan serta kebersihan sebesar Rp400 ribu. SK pun menyerahkan uang tersebut, sementara rekan korban merekam aksi kedua orang tersebut. “Saat itu oleh pelapor dikasih sejumlah uang yang diminta. Aksi kedua pria itu juga direkam oleh rekan pelapor,” jelas Eko.

    Sekitar satu jam kemudian, dua orang lain kembali datang dan mengaku sebagai pihak keamanan lokasi. Mereka meminta tambahan uang Rp500 ribu sebagai biaya koordinasi lingkungan.

    “Pelapor mengaku jika ia mendapat informasi dari terduga pelaku bahwa diwajibkan membayar Rp850 ribu per bulan,” tegas Eko.

    Polisi kini tengah memburu para pelaku. Eko memastikan identitas mereka sudah dikantongi. “Kami sudah kantongi identitasnya. Saat ini kami masih lakukan pengejaran,” pungkasnya.

    Kasus dugaan pemalakan ini kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dikabarkan turut memantau kasus tersebut sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungutan liar di lingkungan usaha. [ang/beq]

  • Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Rupiah Akhirnya Menguat, Tembus Level Segini Hari Ini 28 Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Selasa 28 Oktober 2025. Rupiah menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi 16.618 per USD dari sebelumnya 16.621 per USD.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah menguat terbatas seiring harapan perundingan dagang China dengan Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah berpotensi menguat terbatas/cenderung datar terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on oleh harapan perundingan dagang China-AS,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Berdasarkan laporan Anadolu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi melakukan pembicaraan telepon pada Senin (27/10/2025), menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Wang menyampaikan harapannya agar kedua negara “bekerja ke arah yang sama, mempersiapkan interaksi tingkat tinggi, dan menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan bilateral”, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China.

    Pembicaraan kedua menlu itu dilakukan ketika Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di Korea Selatan, menurut Gedung Putih.

    Kedua pemimpin tersebut akan mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation).

     

    Kemenlu China mengungkapkan kesepakatan dagang antara negara tersebut dengan AS masih membutuhkan persetujuan internal dari masing-masing negara.

    Pada Minggu (26/10/2025), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya dan China telah menyepakati kerangka kerja kesepakatan perdagangan beberapa hari sebelum Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu.

    Bessent mengatakan kerangka kesepakatan itu akan menghapus ancaman pengenaan tarif 100 persen atas impor China mulai 1 November dan mencakup “kesepakatan final” terkait penjualan TikTok di AS.

     

  • Video: Menkop Pamer Ada Kopdes Merah Putih Yang Raup Rp 200 Juta

    Video: Menkop Pamer Ada Kopdes Merah Putih Yang Raup Rp 200 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Koperasi Desa Merah Putih di Boyolali menunjukkan kinerja yang pesat.

    Dalam waktu sepuluh hari, koperasi tersebut telah mengantongi pendapatan hingga 200 juta Rupiah.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025) berikut ini.

  • Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi jalan terjal di 2025. Bukan tanpa alasan, kombinasi atas tekanan global dan domestik membuat ekonomi nasional beberapa kali mengalami gangguan.

    Sebut saja konflik geopolitik global seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dan ketegangan di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada rantai pasok dan lonjakan harga minyak dunia. Sedangkan di dalam negeri, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh lemahnya sektor manufaktur, meningkatnya jumlah gelombang PHK, dan daya beli masyarakat yang tertekan.

    Berbagai tantangan ini menyebabkan asumsi dasar APBN 2025 meleset. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah belum berdampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

    Dari sisi moneter, Indonesia sempat mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025, sebelum akhirnya kembali mencatat inflasi sebesar 0,21% pada September 2025. Nilai tukar rupiah juga masih bergejolak dan berada di level Rp 16.629 per dolar AS pada Kamis (23/10/2025). Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai intervensi, termasuk dengan memangkas suku bunga acuan hingga ke level 4,75%.

    Indonesia juga masih menghadapi masalah ketimpangan sosial dan antar wilayah. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran, disparitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Meski angka kemiskinan secara nasional tersebut merupakan yang terendah selama dua dekade, angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.

    Melihat hal tersebut,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan forum ekonom menggelar Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini Selasa, 28 Oktober 2025 mulai pukul 09:00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum dialog para ekonom bersama pemerintah yang diselanggarakan oleh INDEF sejak 2016. INDEF pun kembali bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 dan disiarkan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV dan CNBCIndonesia.com.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dimulai dengan Welcoming Speech oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Setelah itu dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang diikuti dengan penyerahan Buku 100 Ekonom secara Simbolis kepada Perwakilan Kemenko Perekonomian.

    Usai acara pembukaan, Sarasehan 100 Ekonom dilanjutkan dengan dialog dengan para Menteri yang meliputi beberapa klaster prioritas, yaitu hilirisasi, kedaulatan energi, sumber daya manusia dan kesehatan, serta fiskal dan moneter.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintahan, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Indonesia.

    Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com dan juga YouTube CNBC Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Tangani Utang Indonesia yang Sentuh Rp 9.000 Triliun – Page 3

    Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Tangani Utang Indonesia yang Sentuh Rp 9.000 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan utang negara yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.

    “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujarnya.

    Dengan pengelolaan yang efisien, Purbaya berharap pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Dampaknya, penerimaan pajak akan meningkat, dan pada akhirnya defisit anggaran dapat ditekan tanpa mengorbankan program prioritas.

    “Ke depan, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi, dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, harusnya kita bisa expect perbaikan di tax-to-GDP ratio,” ujarnya.