Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Hujan Deras, Demo Rakyat Jatim Menggugat di Depan Grahadi Buyar

    Hujan Deras, Demo Rakyat Jatim Menggugat di Depan Grahadi Buyar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar 50 orang mengatasnamakan Rakyat Jatim Menggugat melakukan aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/10/2025). Aksi unjuk rasa ini sedianya dilakukan pada 3 September lalu, tetapi mendadak dibatalkan dan akhirnya digelar hari ini.

    Koordinator Aksi ada tiga orang. Yakni, M Sholeh, Koordinator JAKA Jatim Musfik dan mantan anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi. Tampak pengamanan dilakukan aparat kepolisian dan lengkap kendaraan rantisnya.

    Ketika beritajatim.com mencoba mewawancarai Sholeh, orasi masih dilakukan oleh Musfik di atas mobil komando. Langit pun sudah mendung gelap.

    “Suara saya habis. Nanti saja tunggu orasi selesai baru wawancara dengan media,” ujar Sholeh kepada beritajatim.com.

    Ketika Mathur naik mobil dan melakukan orasi bergantian, hujan pun turun sangat deras. Mathur baru saja melakukan orasi sekitar 5 menit. Akibatnya, massa pun kocar kacir dan mencari tempat ‘ngiyup’ dari hujan deras.

    Ada tiga tuntutan Rakyat Jatim Menggugat yang disampaikan hari. Pertaman, meminta Pemprov Jatim segera tetapkan pengampunan pajak 100 persen, baik roda dua maupun roda empat.

    Tuntutan kedua, berantas korupsi dana hibah triliunan dan dugaan korupsi di Bank Jatim (kredit fiktif di Cabang Jakarta) ratusan miliar rupiah. Sedangkan ketiga yaitu berantas pungli di berbagai lembaga pendidikan di Provinsi Jatim. [tok/beq]

  • Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, mengatakan ancaman siber terus berkembang di dunia dengan menyasar jasa keuangan dan pemerintahan di Indonesia. Sejumlah program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak luput dari ancaman siber selama terhubung ke internet.

    Executive Vice President and General Manager Security Technology Group Akamai Mani Sundaram mengatakan seluruh program pemerintah berpeluang menghadapi serangan siber kapan pun, selama program tersebut menggunakan layanan digital. Peretas berusaha mencari celah untuk mendapatkan data penting untuk kemudian dijual di dark web.

    “Situs web selalu menjadi sasaran serangan dan situs web bisa diserang dengan berbagai cara,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Mani menjelaskan peretas dapat merusak situs web dan mengubah program agar terlihat seperti sesuatu yang lain. Dia juga menduga peretas dapat melumpuhkan website dengan serangan bot. Peretas membanjiri website dengan serangan hingga akhirnya website MBG dan Kopdes Merah Putih lumpuh dan tidak bisa digunakan.

    “Ketiga, jika ada antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) di suatu tempat yang terekspos, itu berisiko. Anda selalu punya risiko API diserang,” kata Mani.

    Dia mengatakan selama terdapat sebuah program yang di dalamnya terdapat perputaran uang, maka dijamin peretas akan menyasar program tersebut terlebih MBG dan Kopdes Merah Putih menelan biaya besar hingga triliunan rupiah. 

    Sekadar informasi, pemerintah awalnya menganggarkan sekitar Rp 300 triliun yang dialokasikan dari APBN untuk MBG, dengan penyerapannya pada Oktober sebesar Rp35 triliun. Sementara itu, Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih memiliki plafon pinjaman sebesar Rp16 triliun dari dana yang disediakan di Himbara ditambah Rp3 miliar per koperasi dari pinjaman itu sendiri, yang akan digunakan untuk pembiayaan bisnis usaha di desa. 

    Mani mencontohkan kasus di Amerika Serikat. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana besar untuk memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Sejalan dengan mengucurnya dana segar itu, banyak serangan siber yang menyasar lembaga pemerintah untuk mencuri data penting.

    “Saya jamin bahwa program apa pun yang punya situs web dan ada uang yang terlibat, selalu ada risiko serangan. Tidak, karena saya dari bidang komputer, jadi mungkin pertanyaannya sedikit lebih ke teknologi,” kata Mani.

  • Rupiah Loyo terhadap Dolar AS Hari Ini 29 Oktober 2025, Investor Menanti Hasil Rapat FOMC – Page 3

    Rupiah Loyo terhadap Dolar AS Hari Ini 29 Oktober 2025, Investor Menanti Hasil Rapat FOMC – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan Rabu, (29/10/2025). Rupiah turun sebesar 5 poin atau 0,03% ke posisi 16.613 dari sebelumnya 16.608.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibayangi sentimen investor yang menanti hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada pekan ini.

    “Kurangnya sentimen global dan domestik yang kuat juga berkontribusi terhadap terbatasnya pergerakan mata uang,” ujar dia seperti dikutip dari Antara.

    Saat ini, fokus pasar disebut tetap tertuju pada pertemuan FOMC mendatang yang dijadwalkan diumumkan malam ini.

    Dia mengatakan, investor telah sepenuhnya memperhitungkan estimasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps).

    Mengutip Anadolu, pasar tenaga kerja AS yang melemah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir dan inflasi berada di bawah ekspektasi memperkuat potensi Federal Reserve (The Fed) akan terus memangkas suku bunga hingga 2026.

    Mengenai inflasi September AS naik 0,3%, lebih rendah dari perkiraan di sekitar 0,4%. Secara year on year (yoy), inflasi naik menjadi 0,3%, di bawah perkiraan yang sebesar 4,1%.

    Begitu pula inflasi inti hanya naik 0,2%, dibandingkan perkiraan 0,3%. Secara yoy, inflasi turun ke 3% dibandingkan perkiraan bertahan di angka 3,1%.

    Mengenai lapangan kerja non pertanian AS, hanya meningkat 22 ribu pada Agustus 2025, di bawah harapan. Selanjutnya, lapangan kerja di sektor swasta menurun 32 ribu pada September, bertentangan dengan estimasi peningkatan. Adapun tingkat pengangguran naik dari 4,2% menjadi 4,3%.

    “(Berdasarkan faktor-faktor tersebut), hari ini, rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp16.550–Rp16.650 per dolar AS,” kata Josua.

  • Bukan Bela Warga, Oknum Pengacara Ini Malah Mark Up Harga Tanah

    Bukan Bela Warga, Oknum Pengacara Ini Malah Mark Up Harga Tanah

    Bengkulu, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan seorang pengacara sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tersangka diduga berperan ganda sebagai broker dalam proses ganti rugi lahan dan memanipulasi data tanam tumbuh senilai miliaran rupiah.

    Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Danang Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan di Kejati Bengkulu, Selasa (28/10/2025).

    Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1693/L.7/Fd.2/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Tersangka dititipkan di Rutan Malabero Kelas IIB Kota Bengkulu selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 28 Oktober hingga 16 November 2025.

    “Tersangka adalah pengacara yang mendampingi sembilan warga terdampak pembangunan tol. Dalam proses itu, tersangka diduga memanipulasi ganti rugi tanam tumbuh dengan total mencapai Rp 15 miliar,” ujar Danang Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Danang, selain bertindak sebagai penasihat hukum, tersangka juga berperan sebagai perantara atau broker dalam pengurusan ganti rugi lahan warga. Dalam peran ganda tersebut, tersangka diduga membuat laporan berbeda untuk memperoleh keuntungan pribadi hingga menimbulkan kerugian negara.

    “Peran sebagai broker inilah yang menyebabkan laporan tidak sesuai fakta di lapangan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” jelas Danang.

    Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

    Kejati Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Bengkulu.

    Sebelumnya, penyidik telah lebih dulu menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Tengah sebagai tersangka, yakni Hazairin Masrie (mantan kepala BPN Bengkulu Tengah) dan Ahadiya Seftiana (kepala bidang pengukuran BPN Bengkulu Tengah).

    Keduanya diduga bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dalam perhitungan ganti rugi tanam tumbuh pada proyek pembebasan lahan tol tahun 2019-2020, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.

  • Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan utang negara yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.

    “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujarnya.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Miliarder Ini Bakal Dongkrak Kapasitas Kilang Minyak di Afrika

    Miliarder Ini Bakal Dongkrak Kapasitas Kilang Minyak di Afrika

    Liputan6.com, Jakarta – Miliarder sekaligus pemilik kilang terbesar di Afrika akan memperluas kapasitas kilangnya menjadi 1,4 juta barel per hari. Langkah miliarder ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat di Afrika dan sekitar.

    Orang terkaya di Afrika, Aliko Dangote menuturkan, kilang Dangota yang terletak di pusat ekonomi Nigeria, Lagos akan meningkatkan kapasitas lebih dari dua kali lipat yakni 650.000 barel per hari. Ia akan memakai bantuan pembiayaan eksternal untuk meningkatkan kapasitas kilang. Demikian mengutip laman ABC News, Rabu (29/10/2025).

    “Ketika selesai, ini akan menjadi kilang terbesar yang pernah dibangun satu lokasi, melampaui kilang Jamnagar di India,” kata Dangote yang merujuk kepada kilang terbesar di dunia yang terletak di dunia.

    Nigeria adalah salah satu produsen minyak terbesar di Afrika, tetapi mengimpor produk minyak bumi olahan untuk keperluan sendiri. Sektor minyak dan gas alam negara tersebut telah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun, dan sebagian besar kilang milik negara beroperasi jauh di bawah kapasitas karena buruknya perawatan.

    Kilang Dangote yang dikelola swasta telah membantu memenuhi permintaan lokal dan internasional sejak mulai berproduksi pada Januari 2024.

    Namun, industrialis tersebut mengatakan ekspansi ini diperlukan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Ekspansi ini mencerminkan “kepercayaan terhadap Nigeria, Afrika, dan kapasitas kita untuk membentuk masa depan energi kita sendiri,” ia menambahkan.

    Mitra di perusahaan riset SBM Intelligence, Ikemesit Effiong menuturkan, rencana ekspansi ini merupakan langkah yang patut dipuji, tetapi belum banyak yang diketahui mengenai jadwal dan ketersediaan dananya.

    Kilang senilai USD 19 miliar atau Rp 315,12 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.585) ini membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk diselesaikan.

  • Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama seluruh kepala daerah se-Sumut.

    “Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit,” ucap Bobby usai rapat secara virtual percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumut 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa.

    Hingga saat ini, lanjut Bobby, sudah terjadi akad sebanyak 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen rumah bersubsidi bagi MBR di Sumut.

    MBR bisa memiliki hunian layak dan terjangkau di kabupaten/kota se-Sumut dengan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ungkap Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

    Gubernur menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi pengembang perumahan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Real Estat Indonesia (REI).

    “Untuk mencapai target 100 persen dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta. Akselerasi ini akan terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegas Bobby.

    Gubernur memaparkan peran pemerintah daerah di Sumut dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis.

    Kemudian, melakukan validasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.

    Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun ini dengan memberikan kemudahan perizinan, dan memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.

    “Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak, yakni Deli serdang 14.892 unit, Labuhanbatu 1.724 unit, Tapanuli Tengah 1.661 unit, dan Pematangsiantar 1.329 unit,” katanya.

    Dalam rapat secara virtual ini, Bobby juga sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah di Sumut, seperti Bupati Deli Serdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal, Asahan dan Medan.

    Gubernur menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah untuk MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

    “Agar pemerintah daerah benar-benar mengecek di lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.

    Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah Program 3 Juta Rumah ini.

    “Karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat,” sebut Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muncul Lagi, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Ramal Dunia Dilanda Krisis Besar 2027 hingga 2032

    Muncul Lagi, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Ramal Dunia Dilanda Krisis Besar 2027 hingga 2032

    GELORA.CO –  Anak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa, kembali muncul setelah sempat dilarang ayahnya bermain media sosial karena unggahannya yang membuat heboh publik.

    Melalui unggahan videonya di TikTok, Yudo Sadewa memprediksi akan ada krisis besar yang melanda Indonesia pada tahun 2027 hingga 2032 mendatang.

    Prediksinya tersebut berlandaskan dari hitungannya terkait siklus krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

    Menurut Yudo, krisis selalu terjadi secara berkala yakni 7 hingga 10 tahun sekali.

    “Gua pengin kasih tahu ke kalian semua bahwa setiap 7, 8, hingga 10 tahun sekali pasti ada krisis,” kata Yudo, dikutip dari akun @yudosadewa, Selasa (28/10/2025).

    Yudo menjelaskan pada tahun 2000 terjadi krisis dot-com bubble, sebuah krisis yang menimpa perusahaan-perusahaan berbasis internet kala itu.

    Setelah itu, delapan tahun kemudian atau pada 2008 terjadi krisis keuangan global yang dipicu runtuhnya gelembung properti di Amerika Serikat akibat melebarnya kredit perumahan berkualitas rendah.

    “Krisis tahun 2000 itu dot-com bubble, tahun 2008, 8 tahun, ada yang namanya krisis perumahan sampai 2010,” ujar Yudo.

    Pada 2020, kata Yudo, dunia kembali dilanda krisis, yakni pandemi Covid-19 hingga 2022.

    “Tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun nggak ada krisis. Pas 2020 ada pandemi virus corona, krisis lagi, sampai 2022,” jelasnya.

    Dengan perhitungannya itu, Yudo Sadewa menyebut dunia akan kembali mengalami krisis besar dua tahun lagi.

    Ia lantas menyarankan masyarakat Indonesia melakukan investasi emas dan bitcoin untuk menghadapi krisis tersebut.

    “Kalau dihitung 7 tahun dari sekarang, 7 sampai 8 tahun, artinya krisis ada kemungkinannya di tahun 2027 sampai 2032,” kata dia.

    “Jadi mungkin akan ada krisis besar di situ. Persiapkan dengan bitcoin dan emas,” pungkasnya.

    Yudo Sadewa awalnya dikenal atas postingannya soal mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Ia pernah menyebut Sri Mulyadi sebagai agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri.

    “Alhamdulillah ayahku menyingkirkan Agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri,” tulisnya.

    Profil Yudo Sadewa

    Yudo Sadewa adalah anak pertama dari Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia lulus sekolah di SMA Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan tahun 2023.

    Dilihat dari postingan di media sosialnya, Yudo memang memiliki ketertarikan terhadap trading aset kripto.

    Hal itu dimulai sejak Yudo duduk di bangku SMP pada tahun 2017.

    Sosok Yudo Sadewa anak dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini memiliki nama lengkap Yudo Achilles Sadewa.

    Ia dikenal sebagai seorang trader sekaligus konten kreator.

    Purbaya juga pernah menyebut Yudo Sadewa adalah seorang bocah trader.

    “Si bocah trader lulus SMA,” tulis Purbaya dalam keterangan postingan tahun 2023 silam.

    Di akun TikToknya, Yudo Sadewa aktif membagikan aktivitasnya sebagai seorang trader dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran Rupiah.

    Pria berusia 19 tahun itu juga pernah mengunggah konten yang berkaitan dengan Akademi Crypto, sebuah platform kripto yang dimiliki oleh Timothy Ronald.

    Yudo Sadewa sempat menjadi sorotan publik imbas unggahannya di media sosial Instagram.

    Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).

    Belum genap sehari menjadi Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi sorotan publik.

    Ia dihadapkan dengan kontroversi yang dibuat oleh anaknya.

    Yudo Sadewa mengunggah kalimat kontroversial yang ditujukan kepada Sri Mulyani.

    “Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri,” demikian kalimat yang diduga ditulis Yudo Sadewa, mengacu pada Sri Mulyani.

    Unggahan tersebut telah tersebar di berbagai media sosial, mulai dari Instagram hingga X.

    Selain menyindir Sri Mulyani, Yudo juga sempat mengekspresikan kegembiraannya atas pencapaian sang ayah menjadi Menkeu.

    “Alhamdulilah ayah jadi Menteri,” tulisnya sembari mengunggah capture berita media online.

    Namun, postingan dan akun Instagram Yudo Sadewa yang bernama @yvdos4dewa itu kini sudah menghilang.

    Profil Instagram @yvdos4dewa saat itu memiliki 83 ribu pengikut dan berisikan 82 konten.

  • Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan pertukaran data digital guna meningkatkan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan.

    Penandatanganan dilakukan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025) sore. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong integrasi data dan sistem digital lintas kementerian untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

    Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), yang nantinya akan terhubung langsung dengan data sektor kehutanan. Melalui sistem ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau PNBP dapat langsung terdeteksi dan otomatis diblokir aktivitas produksinya.

    “Ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Nantinya, sistem SIMBARA akan dibuat lebih efektif dengan automatic block system. Jika ada perusahaan yang belum membayar, mereka tidak bisa berproduksi sebelum kewajibannya dipenuhi,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, potensi penerimaan negara dari optimalisasi pengawasan pembayaran pajak di sektor kehutanan sangat besar. Jika sistem berjalan maksimal, kontribusinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

    Selain itu, Purbaya juga menyinggung penguatan pengawasan fiskal dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mempercepat pengembangan pasar karbon yang selama ini belum optimal.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MoU ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk hutan, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “MoU ini sesuai perintah Presiden. Hutan adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan untuk rakyat. Dengan kerja sama ini, dua institusi akan bekerja lebih dekat dan kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” ujar Raja Juli.

    Ia menambahkan, sistem digital dengan automatic block system akan memastikan perusahaan tidak dapat beroperasi bila masih memiliki tunggakan pajak atau PNBP. Izin baru pun tidak akan diterbitkan hingga seluruh kewajiban ke negara diselesaikan.

    “Selama ini belum maksimal, mudah-mudahan dengan kerja sama ini semua bisa lebih optimal, termasuk sektor karbon yang potensinya luar biasa. Kekayaan negara ini harus dikembalikan untuk rakyat,” pungkasnya.

  • Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), melalui hilirisasi dan peningkatan harga di tingkat petani.

    “Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Ternate, Selasa.

    Menteri menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

    Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.

    Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujar Amran.

    Mentan mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja di Halmaehra Utara, melihat secara dekat ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.

    Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

    Selain itu ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa.

    “Ini membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.

    “Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga untuk petani yang adil,” ujarnya.

    Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

    “Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.

    Ia menyebutkan program hilirisasi dan peningkatan harga kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

    “Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kebun kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.

    Data Kementan menunjukkan luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

    Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.