provinsi: rupiah

  • KPK Sita Uang Rp 100 Juta dan 6 Apartemen Senilai Rp 20 M Milik Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih – Halaman all

    KPK Sita Uang Rp 100 Juta dan 6 Apartemen Senilai Rp 20 M Milik Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

    Pada Kamis (16/1/2025) dan Jumat (17/1/2025), penyidik melakukan penggeledahan di sekitar Jabodetabek.

    Penggeledahan menyasar empat lokasi, yaitu dua rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 100 juta, termasuk juga penyitaan terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (18/1/2025).

    Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita enam unit apartemen diduga milik mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK). 

    Enam unit apartemen yang berhasil disita KPK diperkirakan senilai Rp 20 miliar.

    “Pada minggu ini pula, KPK telah melakukan penyitaan terhadap enam unit apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai kurang lebih Rp 20 miliar. Enam unit apartemen tersebut diduga milik tersangka ANSK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” kata Tessa.

    KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Keduanya sudah ditahan KPK.

    Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp 200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen (Persero) sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

    Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

    Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp78 miliar; PT VSI sebesar Rp2,2 miliar; PT PS sebesar Rp102 juta; PT SM sebesar Rp44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

    Atas perbuatannya, Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ratusan Marinir TNI AL Tiba di Tanjung Pasir, Bersiap Cabut Pagar Laut

    Ratusan Marinir TNI AL Tiba di Tanjung Pasir, Bersiap Cabut Pagar Laut

    GELORA.CO –  Sejumlah truk pengangkut marinir TNI AL beruduyun-duyun datang ke desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kedatangan marinir tersebut untuk mencabut pagar laut yang berada di pesisir desa tersebut bersama masyarakat sekitar. 

    Pantauan Republika, truk pengangkut marinir tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Warga pun juga datang berturut-turut di sepanjang jalan ada yang menaiki sepeda motor hingga jalan kaki menuju Pos TNI AL (Pos AL) setempat. 

    Setiba di Pos AL, tampak para marinir dan warga duduk bersama. Tampak warga sedang diberikan instruksi untuk kegiatan pencabutan pagar laut tersebut. Sementara marinir TNI AL lainnya juga tampak menurunkan perahu karet dari truk. Setelah itu, mereka memarkirkan kapal tersebut dipinggir pantai Tanjung Pasir.

    “Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Danlantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto. Ia mengeklaim, kedatangan TNI AL bukan pagi ini saja, namun sudah dari beberapa bulan sebelumnya setelah mendengar keluhan masyarakat soal pemagaran laut. Kala itu, ia meminta perangkat desa membuat panduan bagi nelayan agar tak menabrak pagar.

    “Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan 600 (personel). Nanti mungkin bisa bertambah  karena menunggu nelayan yang masih mencari ikan,” kata Brigjen Harry. Dari 600 personel itu, sebagian berasal dari Lantamal 3 Jakarta, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada RI (Dislambair).  “Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” kata dia. Dari situ kemudian dilakukan tahap pembongkaran.

    Disertakan juga pasukan elite Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan pihak kesehatan. “Yang lebih penting kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini melalui perintah dari Presiden Indonesia melalui kepala staf TNI Angkatan Laut untuk membuka akses bagi para nelayan.”

    Semestinya, kata dia, pembongkaran dilakukan menggunakan kapal tunda alias tug boat. Namun, karena kedangkalan laut dan cuaca buruk, digunakan perahu cepat dan material lainnya.

    Ia juga mengatakan pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer dilakukan dalam satu hari. Minimal target saya hari ini 2,5 kilometer,” kata Danlantamal III. Ia menekankan bahwa lebih sukar melakukan pencabutan ketimbang menanam pagar laut tersebut. Danlantamal III menegaskan sejauh ini belum mengetahui siapa yang mendalangi penanaman pagar laut.

    “Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, dari pada ada yang mengakui kita perlu koordinasi lebih lanjut.”

    Awi salah seorang nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang sebelumnya mengungkapkan ratusan TNI Al dan masyarakat akan turun langsung untuk mencabut pagar laut. Ia pun merasa berterima kasih karena mendapatkan respon dan bantuan dari TNI Al. 

    “Bagus, besok bahkan seluruh nelayan siap melakukan kegiatan pencabutan pagar laut khususnya yang ada di tanjung pasir,” kata Awi ketika ditemui Republika, Jumat (17/1/2025). Pihaknya juga mengatakan pimpinan tertinggi TNI AL akan turun langsung ke lapangan untuk ikut mencabut pagar tersebut. 

    “Jadi memang ini adalah bagian dari momentum yang pas seperti gayung bersambut keinginan masyarakat sekarang di back up oleh TNI Al apalagi oleh kasalnya yang mau turun ikut mencabut di daerah tanjung pasir. Kami nelayan sangat bersyukur dan berterima kasih atas respon. Ya kita bersyukurlah karena ada yang bantu,” katanya. 

    Hal senada juga diungkapkan oleh warga Tanjung pasir lainnya Maun, ia mengaku sangat senang karena pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan akhirnya dicabut. “Seneng banget, sangat senang karena memang itu sangat sangat mengganggu kita nelayan khususnya,” katanya. 

    Pihaknya mengatakan jika akan ada 150 pasukan marinir yang akan diturunkan untuk bersama masyarakat, Sabtu (18/1/2025) besok. Ia pun rela membatalkan pesanan perahu untuk memancing demi ikut mencabut pagar laut. 

    “Iya sebetulnya sudah ada yang mancing Sabtu Ahad ada yg mancing dari Jakarta ada yang udah bayar 3 juta rupiah 2.5 juta rupiah 2.8 juta rupiah, kami batalkan demi cabut pagar laut. Karena kita dibantu oleh jendral, Kurang lebih 150 pasukan marinir dari Jakarta,” katanya.

    Lapor TNI…

    Sebelumnya, salah satu warga Tanjung Pasir Teluknaga, Kabupaten Tangerang, berinisial MN (55) yang terdampak proyek pagar laut di perairan Tangerang mengungkapkan bahwa protes warga tak digubris aparat setempat, bahkan berujung pada intimidasi. MN mengisahkan, salah satu awak kapalnya bernama N sempat mendapat ancaman.

    “Lagi proses bangunnya itu kan sampai ribut ribut itu. Kami sempat diancam juga, ‘kalau memang berani cabut, kalau memang kamu nggak sayang anak istri boleh’ dia bilang kayak gitu, sempat digituin,” kata MN saat dihubungi Republika, Kamis (16/1/2025).

    “Kalau yang diancam seperti itu, namanya Pak N, kalau saya cuma ditanya ini siapa gitu. Tapi foto-foto saya sudah tersebar juga sama teman-teman pas protes itu,” katanya.

    MN mengungkapkan intimidasi tersebut tak sekali dua kali dilontarkan kepada warga. Tak tinggal diam mendapatkan ancaman tersebut pihaknya langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Namun belum mendapatkan respons.

    “Kami sempat lapor ke kepala desa, ke anggota TNI. Kami disuruh diam, jadi kayak rakyat ini mau ngomong apa kalau aparat sudah seperti itu,” katanya.  

    Kendati demikian, MN mengungkapkan ancaman tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun kasus pagar laut memang sempat menjadi sorotan masyarakat luas.

    “Enggak, di kampung saya enggak ada (lagi ancaman),” katanya.

    Di sisi lain, menurutnya pemerintah tak jujur karena mengaku tak tahu menahu pemilik dibalik pagar laut. Ia juga menyebutkan bahwa pemilik pagar laut adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berbisnis di bidang properti.

    “Masalah pagar laut juga pihak pemerintah bilang nggak tahu punya siapa, itu bohong, itu punya Agung Sedayu Group karena saya bertanya langsung ke yang kerja termasuk mandornya, mandor Samson dari muara dan mandor Memet juga,” katanya.

    Republika sudah menghubungi pihak TNI AL melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) terkait pengakuan para nelayan tersebut. Pihak TNI AL tak membantah maupun mengiyakan.

    Namun, berdasarkan klarifikasi salah satu anggota TNI AL yang bertugas di Tanjung Pasir, Tangerang, audiensi antara nelayan dan aparat desa setempat pernah terjadi pada Juli 2024, namun ia membantah kalau aparat menyuruh diam masyarakat atau para nelayan. Saat itu, kata anggota yang menolak disebut namanya, nelayan memang melaporkan masalah pagar laut ke pihak TNI AL dan meminta untuk dijembatani dengan aparat desa setempat.

    “Karena pas nelayan tanya RT, RW jawabanya nggak tahu terus, Pos AL membantu menjembatani warga untuk bertemu kades, karena menurut keterangan warga, kadesnya susah ditemui,” kata anggota TNI AL itu.

  • Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN

    Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN

    loading…

    Pelantikan 152 anggota DPD periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2024. Foto/Dok. SINDOphoto/Arif Julianto

    SURABAYA – Jumlah masa reses di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada rentang Oktober-Desember 2025 bertambah. Dari yang seharusnya satu kali menjadi dua kali.

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik keras kebijakan penambahan jumlah masa reses tersebut. Keputusan menambah jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali pada tahun persidangan terakhir dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat berujung pada pelanggaran prinsip pengelolaan keuangan negara.

    Sebab, masa reses DPD harus mengikuti masa reses DPR. Sedangkan di rentang Oktober hingga Desember 2025, DPR hanya satu kali reses. “Selain melanggar UU MD3, penambahan reses membebani APBN. Ini mencerminkan para pembuat kebijakan di DPD tidak memiliki sense of crisis,” kata Hardjuno di Surabaya, Jumat (16/1/2025).

    Hardjuno menegaskan, uang pajak rakyat yang dipakai untuk membiayai penambahan reses anggota DPD ini sangat besar. Bahkan angkanya mencapai miliaran rupiah.

    “Kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang Rp350 juta sekali reses. Sedangkan jumlah anggota DPD sekarang 152 orang. Jadi dikalikan saja, berapa uang APBN yang terkuras untuk penambahan reses DPD RI ini,” ujarnya.

    Peneliti studi perampasan aset di beberapa negara itu mengatakan penambahan reses DPD bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur pengelolaan keuangan negara. “Selama ini jadwal sidang dan reses DPD telah disinkronkan dengan DPR untuk memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan efektif,” tuturnya.

    Dalam pandangan Hardjuno, langkah penambahan reses ini dapat mencederai prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara. “Kami minta stop menghambur-hamburkan dana APBN untuk kegiatan reses ini,” tandasnya.

    Hardjuno juga menguraikan perilaku korup tidak hanya berbentuk tindakan melawan hukum secara langsung, tetapi juga yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab harus tetap ditegakkan.

    Karenanya, dia berharap kritik ini dapat menjadi perhatian bagi pimpinan DPD agar lebih bijak dalam membuat kebijakan anggaran. “Kami harapkan, semua pihak yang terlibat bersikap terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil,” tuturnya.

    Sebelumnya, Indonesian Corrupt Workflow Investigation (ICWI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut ICWI, penambahan jumlah reses yang tidak sesuai aturan berimplikasi pada penggunaan anggaran negara yang tidak semestinya, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang defisit.

    (poe)

  • Analis sebut rupiah sulit lebih menguat lagi

    Analis sebut rupiah sulit lebih menguat lagi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis sebut rupiah sulit lebih menguat lagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah sulit menguat lagi dibanding mata uang Asia lainnya karena penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate.

    “Rupiah sulit menguat lebih tinggi lagi dibanding mata uang Asia lainnya karena penurunan bunga acuan BI kemarin,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Jumat (17/1). 

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 pada Selasa (14/1/2025) dan Rabu (15/1/2025) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi berada di level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi di level 5 persen. Suku bunga lending facility juga diputuskan untuk turun 25 bps menjadi di level 6,5 persen.

    “Risiko ketidakpastian global masih belum mereda baik di pasar keuangan maupun geopolitik, sehingga pelaku pasar butuh suku bunga yang lebih tinggi yang lebih lama,” ungkap Rully.

    Di sisi lain, indeks dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan menjadi 108,6 dan yield obligasi AS turun jadi 4,61 persen.

    Federal Reserve (The Fed) juga memberikan pernyataan dovish yang berefek terhadap kurs rupiah.

    “The Fed tidak menghilangkan peluang penurunan suku bunga di paruh pertama tahun ini, bahkan di meeting Maret jika inflasi terus membaik,” kata dia.

    Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada penutupan perdagangan hari ini melemah 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.380 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.376 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat justru menguat ke level Rp16.373 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.378 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • PSIS Semarang Hadapi Utang Rp 45 Miliar, Yoyok Sukawi Ungkap Strategi Pemulihan

    PSIS Semarang Hadapi Utang Rp 45 Miliar, Yoyok Sukawi Ungkap Strategi Pemulihan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengungkapkan situasi terkini terkait kondisi keuangan klub serta langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan tanggungan hutang operasional sebanyak puluhan miliar rupiah. 

    Hal ini disampaikan Yoyok usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mahesa Jenar Semarang yang dihadiri oleh para pemegang saham yakni Yoyok Sukawi, Heri Sasongko, Trias Iskandar, Kairul Anwar, dan Setyo Agung Nugroho di Noormans Hotel Semarang, Jumat (17/1/2025).

    Pada RUPS tersebut, ada beberapa poin yang dibahas seperti penunjukan Hinca Panjaitan sebagai Komisaris Independen untuk memperkuat di bidang Hukum PT. Mahesa Jenar Semarang sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.

    Selain itu, Agung Buwono selaku Direktur Utama PT. Mahesa Jenar Semarang melaporkan terkait laporan keuangan pada tahun 2023 dan 2024.

    Yoyok menjelaskan bahwa hutang klubnya yakni sebesar Rp 45 miliar yang merupakan akumulasi dari biaya operasional klub selama tiga tahun, sejak 2023 hingga tahun 2024.

    “Tanggungan ini muncul karena operasional klub yang terus berjalan selama tiga tahun terakhir. Sebagian besar utang ini telah ditalangi oleh keluarga saya sebesar 23 miliar, sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham lain dan pihak eksternal,” ujarnya. 

    Lebih lanjut dirinya menyebut telah menyusun langkah strategis untuk menyelesaikan hutang tersebut. 

    Dirinya menyebut sesuai aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham tersebut akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. 

    “Mereka memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah bersedia menambah modal atau tidak. Jika tidak ada yang berminat, baru saham ini akan kami tawarkan kepada investor baru untuk melunasi hutang tersebut,” ungkapnya. 

    Yoyok juga menuturkan bahwa apabila ada pemegang saham saat ini yang membeli atau ikut melunasi hutang tersebut, nantinya dirinya akan memberikan kepemilikan sebesar 43 persen di PSIS.

    “Jika ada pemegang saham yang membeli seluruh saham ini, dia otomatis akan menjadi pemegang saham mayoritas. Namun, prioritas utama kami tetap kepada pemegang saham lama untuk menjaga stabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Yoyok juga menekankan bahwa langkah ini adalah momentum penting untuk membuat keuangan PSIS kembali sehat. 

    “Kami ingin menjadikan PSIS sebagai klub yang mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan pribadi atau pemegang saham tertentu,” ujarnya.

    Dirinya menambahkan bahwa RUPS juga memutuskan bahwa laporan keuangan klub akan diaudit oleh auditor independen sebelum dilakukan RUPS lanjutan pada Februari mendatang. 

    “Setelah audit selesai, kami akan menggelar RUPS lagi untuk menentukan langkah konkret, termasuk penawaran saham kepada investor baru jika pemegang saham lama tidak berminat,” pungkasnya.

  • Pengamat Kritik Penambahan Reses DPD RI: Beban Berat Bagi APBN

    Pengamat Kritik Penambahan Reses DPD RI: Beban Berat Bagi APBN

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan penambahan jumlah reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melanggar aturan dan membebani keuangan negara.

    Kebijakan tersebut meningkatkan jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali di tahun persidangan terakhir 2025, khususnya dalam rentang Oktober hingga Desember.

    Hardjuno menegaskan bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) karena masa reses DPD seharusnya mengikuti masa reses DPR. Pada periode tersebut, DPR hanya memiliki satu kali reses, bukan dua.

    “Saya kira, selain melanggar UU MD3, penambahan reses ini tentu akan memberikan tekanan yang berat kepada APBN kita. Ini mencerminkan para pembuat kebijakan di DPD tidak memiliki sense of crisis,” kata Hardjuno saat ditemui di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

    Hardjuno mengungkapkan keprihatinannya atas besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai reses tambahan ini. Ia menekankan bahwa uang rakyat harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

    “Kita tahu uang reses yang diberikan secara lumsum kepada anggota DPR dan DPD cukup besar. Kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang 350 juta rupiah sekali reses. Sedangkan jumlah anggota DPD sekarang 152 orang. Jadi dikalikan saja, berapa uang APBN yang terkuras untuk penambahan reses DPD RI ini,” tegasnya.

    Hardjuno, yang juga dikenal sebagai peneliti dalam studi perampasan aset, menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara.

    Ia menyatakan bahwa jadwal reses DPD dan DPR selama ini telah disinkronkan untuk menjaga efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. “Selama ini jadwal sidang dan reses DPD telah disinkronkan dengan DPR untuk memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan efektif,” jelasnya.

    Menurut Hardjuno, kebijakan ini juga mencerminkan pengelolaan dana publik yang tidak transparan dan bertanggung jawab. Ia meminta agar kebijakan tersebut segera dihentikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. “Kami minta stop menghambur-hamburkan dana APBN untuk kegiatan reses ini,” ujarnya

    Ia berharap kritik yang disampaikan menjadi perhatian serius bagi pimpinan DPD RI agar lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama yang menyangkut anggaran negara. “Kami harapkan, semua pihak yang terlibat bersikap terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN

    Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

    Hardjuno menjelaskan, biaya reses yang diberikan secara lump sum kepada anggota DPD sangat besar, mencapai Rp 350 juta per orang setiap reses. Dengan jumlah anggota DPD sebanyak 152 orang, penambahan satu masa reses diperkirakan menguras anggaran hingga miliaran rupiah.

    “Bayangkan, untuk satu kali reses tambahan, APBN harus mengeluarkan dana sekitar Rp 53,2 miliar. Ini adalah angka yang tidak kecil, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang sedang defisit,” jelas Hardjuno.

    Menurut Hardjuno, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang diatur dalam UU Pengelolaan Keuangan Negara. Ia menegaskan, jadwal sidang dan reses DPD selama ini telah disinkronkan dengan DPR untuk menjaga efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.

    “Penambahan reses ini mencederai tata kelola keuangan negara yang baik. Kami meminta DPD menghentikan kebijakan yang menghambur-hamburkan dana publik ini,” tegasnya.

    Selain kritik dari Hardjuno, Indonesian Corrupt Workflow Investigation (ICWI) juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan pelanggaran terkait kebijakan ini. ICWI menilai penambahan masa reses yang tidak sesuai aturan memiliki implikasi serius terhadap penggunaan anggaran negara.

    “Kami mendukung langkah ICWI untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap tertib dan transparan,” tambah Hardjuno.

    Hardjuno berharap kritik ini menjadi perhatian bagi pimpinan DPD agar lebih bijak dalam membuat kebijakan anggaran. Ia juga mengingatkan perilaku korup tidak hanya berupa pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

    “Kami harapkan semua pihak terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan ini,” pungkas Hardjuno.

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.365 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.365 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.365 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 11:39 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada perdagangan perdagangan Kamis melemah 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.326 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Kolaborasi Amar Bank dan JULO Ciptakan Layanan Perbankan dan Kredit Terpadu

    Jakarta, Beritasatu.com – Amar Bank, pelopor inovasi perbankan digital, mengumumkan kolaborasi strategis dengan JULO Group, salah satu platform fintech lending terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini memberikan akses kepada 2,58 juta pengguna JULO untuk memanfaatkan layanan embedded banking dari Amar Bank. Dengan demikian, JULO kini bertransformasi sebagai platform keuangan lengkap, yang mengintegrasikan fitur perbankan dan solusi pinjaman dalam satu aplikasi yang seamless.

    Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong inklusi keuangan dan membantu jutaan masyarakat Indonesia agar dapat mengakses layanan keuangan. Dengan mengintegrasikan kapabilitas perbankan inovatif dari Amar Bank, JULO Group meningkatkan fitur digital banking pada platform JULO, memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses kredit tetapi juga menikmati layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    “Di Amar Bank, misi kami adalah mentransformasi dunia perbankan melalui teknologi dan membuatnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian.

    “Kolaborasi dengan JULO Group mewujudkan misi tersebut, memungkinkan kami menjangkau komunitas yang kurang terlayani dan kurang memiliki akses ke perbankan, sekaligus mendukung pertumbuhan JULO sebagai platform yang melampaui solusi kredit. Bersama, kami mengatasi kesenjangan penting dalam layanan keuangan untuk jutaan masyarakat Indonesia,” Vishal.

    Integrasi ini memperkuat posisi JULO sebagai mitra keuangan terpercaya bagi penggunanya, termasuk bagi mereka dari kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan. Pengguna kini dapat dengan mudah mengelola kebutuhan finansial mereka—dari mengakses pinjaman hingga memanfaatkan layanan perbankan penting—semua dalam satu aplikasi. Pengalaman tanpa hambatan ini mengurangi hambatan akses, membangun kepercayaan, dan mendukung literasi keuangan, membantu pengguna membangun masa depan keuangan yang stabil dengan dukungan plafon kredit fleksibel hingga Rp 50 juta rupiah.

    “Misi JULO selalu untuk memberdayakan jutaan masyarakat Indonesia melalui solusi keuangan yang mudah diakses. Dengan hadirnya layanan embedded banking dari Amar Bank, kami mentransformasi platform kami menjadi solusi yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan keuangan pengguna yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kami terhadap inklusi keuangan dan memberikan nilai lebih besar kepada pelanggan kami,” ujar Direktur JULO Group Adrianus Hitijahubessy.

    Bagi JULO Group, kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanannya. Dengan mengintegrasikan layanan perbankan dari Amar Bank, JULO meningkatkan layanannya sambil tetap menjaga identitas utamanya sebagai layanan fintech lending. Perkembangan ini memposisikan JULO sebagai platform yang mendukung pemberdayaan finansial, menggabungkan fleksibilitas fintech lending dengan kapabilitas tambahan dari solusi embedded banking.

    Integrasi ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menyediakan alat yang praktis dan nyaman untuk mengelola kebutuhan finansial sehari-hari. Selain itu, hal ini juga meningkatkan daya tarik JULO bagi pengguna baru yang mencari solusi kredit dan perbankan dalam satu pengalaman digital yang terpadu.

    Kolaborasi antara Amar Bank dan JULO mencerminkan visi yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan keuangan dan memberdayakan individu melalui solusi berbasis teknologi. Dampak dari kemitraan ini melampaui sekadar kenyamanan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif yang membuka peluang bagi jutaan masyarakat Indonesia, memungkinkan mereka untuk menabung, bertransaksi, dan meningkatkan kemampuan finansial mereka dengan mudah.

  • Ambil Kuota Dana Gratis Rp900.000 Hanya Butuh KTP Untuk Daftar

    Ambil Kuota Dana Gratis Rp900.000 Hanya Butuh KTP Untuk Daftar

    JABAR EKSPRES – Peluang mendapatkan dana gratis sebesar Rp900 ribu bakal bisa cair dalam tiga bulan ini.

    Dana gratis senilai hampir satu juta rupiah tersebut akan diberikan kepada warga Jakarta dengan kriteria tertentu.

    Khususnya bagi warga miskin yang memiliki orang tua sudah lanjut usia, karena dana gratis ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lansia yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    Dana bantuan sosial (Bansos) ini merupakan bagian dari program pemenuhan kebutuhan dasar dengan nama Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

    Baca juga : Cuma Jalankan Satu Misi, Cair Saldo Gratis Hingga Rp200.000 Langsung ke DANA

    Dimana biasanya akan dicairkan dalam 4 tahap setiap tahunnya, atau cair dalam tiga bulan sekali.
    Untuk Januari ini, merupakan pencairan tahap satu yang akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus, yakni Januari, Februari dan Maret.

    Tiap bulannya, dana gratis akan yang diberikan sebesar Rp300.000 sehingga untuk tahap satu ini akan dicairkan sebesar Rp900.000 untuk periode tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret 2025.

    Syarat dan Kriteria penerima KLJ

    Untuk bisa menjadi penerima dana gratis bansos KLJ ini, harus memenuhi berapa syarat dan kriteria, diantaranya:

    – Berusia minimal 60 tahun saat mendaftar.
    – Berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan memiliki KTP elektronik yang sah.
    – Nama calon penerima harus terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial.
    – Tidak memiliki penghasilan tetap dan tergolong masyarakat prasejahtera.
    – Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Jika kamu merasa ada anggota keluarga yang lansia dan belum terdaftar sebagai penerima, kamu bisa mengajukan pendaftaran baru dengan cara online dan Offline agar masuk kedalam DTKA.

    Baca juga : Cair Tiap Hari, Saldo DANA Gratis Hingga Rp150.000 Cuma Main Game ini

    CAra Daftar KLJ 2025

    Pendaftaram disarankan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di kelurahan setempat.

    Atau bisa juga melalui Online dengan cara berikut ini:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di ponsel Anda.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Registrasi”.