Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Prabowo Bakal Gratiskan Biaya PBG, BPHTB dan PPN untuk Masyarakat Miskin

    Prabowo Bakal Gratiskan Biaya PBG, BPHTB dan PPN untuk Masyarakat Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” katanya

    Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

    Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

    “Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Ara.

  • Dikira Bullying, Ternyata Bocah SD, SMP, dan SMA Pesta Arak di Jember

    Dikira Bullying, Ternyata Bocah SD, SMP, dan SMA Pesta Arak di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Peristiwa di balik kehebohan media sosial soal dugaan perundungan (bullying) terhadap bocah kelas enam sekolah dasar berinisial J di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap.

    Camat Semboro ‘Ading’ Abdul Kadir mengatakan tidak ada perundungan terhadap J. Kesimpulan ini diperoleh setelah J dan keluarganya, keluarga teman-teman J, polisi, dan pemerintah bertemu untuk membahas persoalan ini di kantor Polsek Semboro, Selasa (21/1/2025) malam.

    “J paling kecil, tapi berinisiatif mengajak dua teman mainnya yang SMP dan SMA untuk minum-minum di Desa Pondok Dalem. Dia minta uang Rp 15 ribu ke ibunya dan dikasih neneknya Rp 14 ribu,” kata Ading, usai pertemuan.

    Uang itu digunakan Rp 25 ribu oleh J untuk patungan membeli arak seharga Rp 35 ribu per botol. Teman J yang duduk di bangku SMP dan SMA masing-masing menyumbang lima ribu rupiah. Mereka juga membeli minuman lain sebagai campuran.

    Peserta pesta arak pada Minggu (19/1/2025) pagi ini berkembang menjadi enam anak. “J ini paling banyak minum, dan tidak sadarkan diri,” kata Ading.

    Melihat J tak sadarkan diri, dua temannya bingung dan memapahnya ke sungai di Pondok Dalem. J sempat muntah sedikit, lalu tidak sadarkan diri kembali.

    Panik, dua teman J segera memnumkan es air kelapa muda. “Mereka meyakini itu bisa menetralisir,” kata Ading.

    Gagal membuat J siuman, dua bocah itu membawanya ke sebuah lapangan. Di sana J digeletakkan, dan potongan video yang mempertontonkan adegan seorang bocah lelaki seperti sedang menginjak perut J pun viral. “Itu sebenarnya bukan diinjak, tapi supaya muntah,” kata Ading.

    Tetap gagal membuat siuman, mereka akhirnya kembali ke desa tempat tinggal J. Mereka mengangkat J dan memasukkannya ke dalam semacam aliran air kecil. Dalam posisi inilah, ibu J menemukan sang anak dan sontak-kontak marah. Dia kemudian menyampaikan kepada salah satu kerabat dan peristiwa ini pun viral sebagai dugaan perundungan.

    Dalam pertemuan malam ini, semua keluarga anak-anak yang terlibat mengakui peristiwa tersebut sebagai aib dan tak perlu dilanjutkan ke proses hukum. Orangtua berkomitmen menjaga anak masing-masing. “Jadi sama sekali tidak ada perundungan atau bullying. Tidak ada anak yang ditahan,” kata Ading.

    Ading menyebut peristiwa itu penting sebagai bahan refleksi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat. “Saya mengecam keras peredaran miras dan narkoba yang begitu mudah, murah dan masif di desa-desa. Ini harus kita sikapi sebagai darurat moral yang mengancam generasi muda kita. Kita harus bersama semua pihak memerangi ini,” katanya.

    Ading mengingatkan, bahwa ketahanan moral tidak kalah penting dari ketahanan pangan. “Ini harus kita gelorakan, menjadi gerakan bersama, sampai pada tingkat keluarga. Ini terjadi di sekitar kita. Jadi salah besar bila kita menafikan dan mengabaikan situasi ini. Mutlak harus menjadi keprihatinan kita semua,” kata alumnus Universitas Gajah Mada ini. [wir]

  • Dorong Masyarakat Miliki Rumah, Prabowo Mau Hapus Biaya Persetujuan Bangunan Gedung

    Dorong Masyarakat Miliki Rumah, Prabowo Mau Hapus Biaya Persetujuan Bangunan Gedung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan perumahan memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah, juga diberikan itu uang sewa yang paling murah, kemudian baru kepada ASN, diatasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro rakyat,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan beberapa kementerian lain telah merancang kebijakan-kebijakan yang konkret untuk membantu MBR.

    Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.

    “Untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah, bagi MBR. Nah, selama ini waktunya 45 hari, kalau mengurus itu. Nah, kita ubah menjadi 10 hari. Nah, kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam,” ucapnya.

    Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.

    “Ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kriterianya salah satunya penghasilannya 8 juta ke bawah. Jadi ini jelas kebijakan yang pro rakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Maruarar.

  • Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia alias Gapki meminta agar otoritas tidak menyamakan bunga imbal hasil term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TA Valas DHE untuk setiap bank.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan keputusan pemerintah yang mewajibkan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun akan meningkatkan biaya modal kerja para eksportir.

    Eddy menjelaskan bahwa bunga deposito penahanan DHE sekitar 3% per tahun saat ini. Kendati demikian, back-to-back bunga pinjaman akan ditambah 1,5% dari bunga deposito.

    Contohnya, eksportir memiliki deposito US$100.000 dengan bunga 3%. Eksportir tersebut kemudian memerlukan dana untuk bisnisnya sehingga mengajukan pinjaman US$100.000 ke bank.

    Bank memberikan pinjaman dengan bunga 4,5% (3% bunga deposito ditambah 1,5% back-to-back bunga pinjaman). Artinya, selisih bunga 1,5% menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung eksportir.

    “Ujung-ujungnya, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tambahan,” jelas Eddy kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia meminta bunga deposito penempatan DHE tidak disamakan 3% untuk semua bank sehingga ada pilihan pembiayaan yang lebih murah bagi eksportir.

    “Untuk deposito tidak sama setiap bank di Indonesia, ada juga 2% untuk penempatan di atas US$100.000,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan insentif kepada eksportir usai aturan terbaru memperpanjang masa dan meningkatkan jumlah retensi DHE.

    Eksportir akan menerima fasilitas tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Sebelumnya, pendapatan bunga tersebut dikenai pajak 20%.

    Kemudian eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

    Untuk underlying transaksi antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen pertukaran dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Lalu, untuk pertukaran mata uang asing antara bank dan Bank Indonesia (BI), eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki menjadi tukar jual BI.

    Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk berbentuk cash collateral, giro, dan deposit tabungan.

    “Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas,” tutup Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, dan PPN gratis untuk MBR

    Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, dan PPN gratis untuk MBR

    Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

    “Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Maruarar.

    Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR,” tutur Maruarar.

    Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

    Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

    “”ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen,” ujar Ara.

    Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

    “Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” ucap dia.

    Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

    Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

    Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” kata Mendagri minggu lalu (14/1).

    Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

    Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

    “Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perekonomian Indonesia 2025 Tetap Solid Meski Dibayangi Ketidakpastian Global

    Perekonomian Indonesia 2025 Tetap Solid Meski Dibayangi Ketidakpastian Global

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Insight Investments Management memandang tahun 2025 sebagai masa penuh tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia.

    Chief Investment Officer PT Insight Investments Management Camar Remoa menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia akan tetap solid pada 2025 meski tetap dibayangi ketidakpastian global.

    “Jika dilihat dari faktor pendorong dan faktor risiko, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan ketika melihat outlook ekonomi 2025,” tutur Camar dalam keterangan resminya, Senin (20/1/2025).

    Dari sisi faktor pendorong, Camar memperkirakan konsumsi domestik masih akan terjaga seiring dengan beberapa upaya stimulus pemerintah, baik melalui stimulus langsung ke masyarakat seperti kenaikan UMP maupun program prioritas pemerintahan baru yang mendukung ketahanan ekonomi nasional. Kenaikan investasi dalam negeri juga diproyeksikan akan mendapatkan momentum pada tahun 2025.

    “Lalu, terdapat juga potensi pengalihan basis produksi China ke Indonesia akibat pengenaan tarif dari Amerika Serikat,” lanjut Camar. 

    Namun, dari faktor risiko tetap perlu diperhatikan. Camar menjelaskan bahwa ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS (Trump 2.0) membuat volatilitas pasar meningkat.

    “Dari faktor risiko, kita melihat adanya ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS, Trump 2.0, yang membuat volatilitas pasar meningkat. Kemudian ada juga potensi kenaikan inflasi global yang disebabkan retaliasi tarif akibat perang dagang. Selain itu, turunnya harga komoditas energi yakni minyak mentah dan batubara, berpotensi menekan pendapatan negara (batubara),” jelas Camar.

    “Namun disisi lain, penurunan impor minyak mentah dapat membantu penguatan rupiah dan penurunan subsidi energi dalam pengeluaran negara,” ujarnya.

    Outlook Pasar Obligasi & Saham

    Dalam pasar obligasi, 3 hal yang selalu menjadi fokus utama kami adalah potensi supply penerbitan SBN, potensi permintaan pasar SBN serta valuasi dan strategi.

    Berdasarkan APBN 2025 indikasi penerbitan SBN di tahun 2025 di prediksikan lebih besar dibandingkan realisasi penerbitan SBN di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya jatuh tempo SBN di tahun 2025 sebesar Rp 757 triliun termasuk jatuh tempo SBN yang dimiliki oleh BI sebesar Rp 104 triliun.

    Walaupun demikian kami memperkirakan penerbitan SBN akan tetap terkendali berkat beberapa langkah strategis, seperti kesepakatan skema debt switching antara Kemenkeu dan BI, potensi pinjaman dan penerbitan global bonds yang lebih besar di tengah suku bunga yang lebih rendah, pemanfaatan dana SAL pemerintah, serta pre-funding yang telah dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp 86,6 triliun. 

    Selain itu, PT Insight Investments Management juga melihat bahwa dukungan investor domestik ke pasar obligasi masih akan kuat di tahun 2025 terutama dari investor ritel dan institusi non-bank. Posisi kepemilikan SBN oleh investor asing yang masih relatif rendah diharapkan dapat kembali ke pasar obligasi indonesia.

    Karena secara valuasi, indonesia masih memberikan real yield yang atraktif dan menarik dengan fundamental yang baik. Sehingga, kami memproyeksikan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan berada dalam kisaran 6,30%-6,80% pada akhir tahun 2025.

    “Pasar obligasi Indonesia masih kompetitif dengan valuasi 10Y Govt Bonds pada range 6,30%-6,80% (lihat fig.1),” jelas Camar.

    Valuasi 10Y Bonds Indonesia. (TradingEconomics, Bloomberg and Insight’s Research per Desember 2024)

    “Meski demikian, ke depan kami melihat masih terdapat ketidakpastian dari sisi domestik maupun global. Sehingga strategi kami memadukan short term bonds dengan long term bonds. Kami berfokus pada obligasi korporasi berkualitas yang memberikan pengembalian yang atraktif, disertai diversifikasi sektor untuk mengurangi risiko kredit. Sementara kami melakukan trading untuk porsi obligasi pemerintah untuk mencari capital gain,serta menjaga likuiditas” lanjutnya. 

    Pada tahun 2025, penerbitan obligasi korporasi diperkirakan mencapai Rp145 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh jatuh tempo obligasi korporasi yang lebih besar dibandingkan tahun 2024, serta meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk belanja modal dan modal kerja yang sempat tertunda sebelumnya. Selain itu, tren penurunan suku bunga diprediksi akan mendorong emiten untuk lebih agresif menerbitkan obligasi dengan tenor panjang.

    Kemudian, pada pasar saham, Camar menjelaskan bahwa Saat ini, IHSG menawarkan valuasi menarik dengan price-to-earnings (P/E) ratio sebesar 16,5x yang berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir (lihat Gambar 2). Hal ini dikarenakan terjadinya koreksi IHSG akibat keluarnya dana asing selama 3 bulan terakhir di penghujung 2024, namun disisi lain perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan laba bersih selama tahun 2024.

    Historikal valuasi IHSG 5 tahun terakhir. (Bloomberg & Insight Research)

    Saat ini, IHSG menawarkan valuasi menarik dengan price-to-earnings (P/E) ratio sebesar 16,5x yang berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir.  Apabila diteliti lebih dalam menggunakan IDX80 untuk merepresentasikan saham dengan kapitalisasi pasar yang besar, maka saat ini IDX80 berada pada level P/E sebesar 12,4x. Level ini tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

    “Selain itu, rendahnya kepemilikan institusi domestik yang hanya sebesar 4,44% (per 30 Desember 2024) dibandingkan level pre-covid sebesar 12,3% (per 31 Desember 2019) sehingga terdapat peluang untuk peningkatan permintaan dari investor domestik, terutama dengan proyeksi penurunan suku bunga kedepan,” jelas Camar.

    Komparasi P/E saham antar negara.

    Camar juga menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor unggulan yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi pada tahun 2025 .

    Sektor Financials tetap menjadi pilihan utama karena valuasinya yang menarik dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang dapat meningkatkan margin perbankan, serta pertumbuhan kredit yang positif seiring dengan pemulihan belanja modal (capex) perusahaan guna mendukung program pemerintah yang baru.

    Sektor Consumer Staples juga dipandang menjanjikan, didukung oleh pemulihan daya beli masyarakat yang didorong oleh kebijakan perlindungan sosial dari pemerintahan baru. Sementara itu, Sektor Telecomunication menjadi pilihan yang menarik dengan adanya konsolidasi pasar sehingga diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan baik dari layanan mobile service maupun non-mobile service, seiring ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

    Sektor pilihan 2025. (Insight Research)

    Diversifikasi Investasi melalui Reksa Dana 

    Di tengah volatilitas pasar, PT Insight Investments Management  tetap melihat potensi besar untuk berinvestasi di pasar domestik Indonesia, terutama melalui produk reksa dana yang menawarkan diversifikasi dan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    Dengan keunggulan diversifikasi, produk reksa dana menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang sekaligus mitigasi risiko di tengah volatilitas pasar.

    Strategi pengelolaan aktif yang diterapkan PT Insight Investments Management memungkinkan portofolio reksa dana untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi pasar dan perubahan kebijakan ekonomi. Strategi ini memungkinkan manajer untuk mengalokasikan portofolio secara dinamis, mengurangi risiko, atau memanfaatkan peluang pasar.

    “Reksa dana adalah instrumen investasi yang cocok untuk investor dengan berbagai profil risiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian tinggi. Dengan pendekatan yang terukur, investor dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan tanpa harus terpapar langsung pada fluktuasi pasar global,” jelas Camar.

    Reksa dana saham seperti Insight Wealth (I-Wealth) dan Indeks Insight Sri Kehati Likuid menjadi pilihan tepat bagi investor yang ingin memanfaatkan potensi pertumbuhan pasar saham domestik, khususnya dengan valuasi IHSG yang menarik dan katalis positif berupa penurunan suku bunga.

    Sementara itu, bagi investor yang mencari peluang di kala penurunan suku bunga, produk pendapatan tetap seperti Reksa Dana Insight Government Fund menawarkan potensi imbal hasil optimal di tengah volatilitas pasar obligasi, didukung oleh strategi pengelolaan aktif PT Insight Investments Management. 

    Sepanjang 2024, PT Insight Investments Management telah mencatatkan performa cemerlang pada sejumlah reksa dana unggulannya. Salah satunya adalah Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund, yang menjadi produk teratas dengan kontribusi signifikan.

    Produk ini memiliki keunikan karena sebagian Nilai Aktiva Bersihnya (NAB) disisihkan sebagai Infaq untuk membantu memberangkatkan individu kurang mampu namun berkontribusi positif di masyarakat ke Tanah Suci. PT Insight Investments Management dengan bangga merayakan pencapaian luar biasa produk Reksa Dana I-Hajj Syariah Fund, yang pada 13 Januari 2025 menandai 20 tahun perjalanannya sejak diluncurkan pada 2005.

    Tidak hanya itu, selain I-Hajj, produk I-Renewable dan I-Money juga mencatatkan kinerja memuaskan pada 2024, memberikan imbal hasil yang kompetitif sekaligus dampak sosial positif.

    Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, PT Insight Investments Management telah membantu lebih dari 16.000 orang di 35 provinsi melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, sosial kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan energi terbarukan.

    Seperti pembuatan sumur air bersih yang telah dinikmati oleh 350 penerima manfaat di 4 wilayah serta ada lebih dari 5.000 penerima manfaat pencegahan stunting.

    Tidak berhenti di situ, berkat peran investor, PT Insight Investments Management telah mencetak lebih dari 900 anak muda dari pelatihan advokasi lingkungan, pemberian beasiswa untuk lebih dari 200 orang, 100 masyarakat rentan yang menerima pelatihan UMKM, serta 3.000 masyarakat yang terbantu kebutuhan pokoknya.

    Sebagai manajer investasi dengan fokus pada dampak sosial, PT Insight Investments Management terus berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi para investor dan masyarakat luas.

    Dengan berinvestasi pada produk-produk reksa dana PT Insight Investments Management, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong perubahan positif di masyarakat.

  • Pemerintah Finalisasi Regulasi DHE SDA, Eksportir Diimbau Simpan 100 Persen di Pasar Domestik

    Pemerintah Finalisasi Regulasi DHE SDA, Eksportir Diimbau Simpan 100 Persen di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang dalam tahap finalisasi penyusunan regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA). Dalam regulasi ini, eksportir diimbau untuk menyimpan DHE SDA hingga 100% di pasar keuangan domestik dalam jangka waktu satu tahun.

    Regulasi baru ini akan disertai berbagai insentif untuk mendorong eksportir menyimpan dana mereka lebih lama di dalam negeri.

    “Jadi 100%. Insentif untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral disiapkan, dan penggunaan untuk pembayaran pajak serta dividen semuanya akan diatur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/1/2025).

    Airlangga menjelaskan, regulasi ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Penyusunannya dilakukan dengan melibatkan masukan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak perbankan.

    “Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau. Peraturan pemerintah (PP) sedang disiapkan, tahap harmonisasi sedang berjalan, dan akan ada koordinasi dengan BI, OJK, serta perbankan,” jelasnya dalam menanggapi finalisasi regulasi DHE SDA

    Menurut data BI, cadangan devisa pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar US$ 155,7 miliar, meningkat dibandingkan posisi November 2024 yang mencapai US$ 150,2 miliar.

    Airlangga menambahkan, regulasi ini dirancang melalui komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Dengan penambahan masa penyimpanan DHE, diharapkan cadangan devisa dapat meningkat hingga mencapai US$ 90 miliar.

    “Ada potensi kenaikan cadangan devisa hingga di atas US$ 90 miliar,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam PP tersebut, pemerintah menerapkan skema insentif perpajakan dengan pilihan tenor satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.

    Tenor satu bulan ada diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%. Jika DHE dikonversi ke rupiah, bunganya diturunkan menjadi 7,5%.

    Kemudian untuk tenor tiga bulan, ada insentif PPh atas bunga deposito sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah dan tenor enam bulan ada PPh atas bunga deposito diturunkan menjadi 2,5%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, bunga deposito tidak dikenakan PPh.

    Dengan kebijakan baru terkait finalisasi regulasi DHE SDA, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan cadangan devisa sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

  • IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,15 Persen ke Level 7.181

    IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,15 Persen ke Level 7.181

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (21/1/2025).

    IHSG sejak awal perdagangan bergerak di zona hijau. IHSG hari ini ditutup menguat 0,15% atau 11,08 poin ke level 7.181,8.

    IHSG hari ini bergerak dalam rentang 7.176-7.221. Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 19,3 miliar lembar saham senilai Rp 12,6 triliun dari 1,3 juta kali transaksi.

    Sebanyak 238 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 345 saham melemah, dan sebanyak 232 saham stagnan.

    Pada saat IHSG hari ini menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga sedikit menguat.

    Dari data Bloomberg pada pukul 16.08 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.343 per dolar AS atau menguat 24,5 poin (0,15%).

  • FKMS Laporkan Pembangunan Gedung Layanan Jantung RSUD Pamekasan ke Kejati Jatim

    FKMS Laporkan Pembangunan Gedung Layanan Jantung RSUD Pamekasan ke Kejati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melaporkan pembangunan gedung Layanan Penyakit Jantung (kardiovaskular) tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo, Kabupaten Pamekasan, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Proyek tersebut dianggap merugikan negara karena hingga kini gedung tersebut masih mangkrak.

    FKMS menduga bahwa pihak RSUD telah melakukan pembayaran alat kesehatan jantung berupa Modular Operating Theater dan Heating Ventilation Air Condition (MOT-HVAC) yang pengadaannya dilakukan melalui sistem e-purchasing.

    “Kasus ini kami laporkan karena kami menduga ada kerugian keuangan negara. Proyek selesai tahun lalu, uang miliaran rupiah sudah dialokasikan, tapi sampai saat ini Catheterization Laboratory (Cath Lab) RSUD Slamet Martodirdjo belum bisa dibuka untuk melayani publik. Itu adalah fakta,” kata Ketua FKMS, Sutikno, kepada wartawan di Kejati Jatim, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Sutikno, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rentan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun aturan tata kelolanya telah diperbaiki. Ia mengungkapkan bahwa dalam pengadaan barang melalui sistem e-purchasing sering terjadi praktik cashback.

    “Ya ada cashback, umumnya 10 sampai 20 persen. Untuk kasus di Pamekasan ini kami duga cashback-nya juga mengalir ke Kementerian Kesehatan selaku pihak yang menunjuk RSUD Slamet Martodirdjo sebagai rumah sakit rujukan pelayanan jantung se-Madura,” ujarnya.

    FKMS juga menyoroti tingginya harga pengadaan MOT-HVAC untuk Layanan Penyakit Jantung di RSUD tersebut.

    “Kami lihat harganya cuma turun sekitar Rp25 juta dari pagu, dan kami kira harga MOT-HVAC harusnya sekitar Rp12 miliar, bukan Rp16 miliar. Sesuai hitungan kasar, Rp12 miliar lebih itu sudah termasuk pajak PPN, pajak impor, fee marketing, pelatihan pengoperasian, sosialisasi, keuntungan perusahaan, importir, dan asuransi,” sebut Sutikno.

    Sekretaris FKMS, M. Yusuf, menambahkan bahwa alat kesehatan MOT-HVAC yang digunakan bermerk Philips dan dibeli dari PT Aneka Medika Indonesia.

    “Memang PT Aneka Medika reseller Philips. Kasus pengadaan Alkes untuk di RSUD Slamet Martodirdjo ini harus diusut. Belum beroperasinya Program Layanan Penyakit Jantung itu sudah menimbulkan kerugian negara. Setahu kami, pengadaan MOT-HVAC tahun 2023 itu berasal dari dana APBN yang dialokasikan ke APBD Kabupaten Pamekasan yang kemudian dimasukkan ke dalam anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Slamet Martodirdjo,” jelas Yusuf.

    Seperti diketahui, Program Layanan Penyakit Jantung di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo hingga kini belum beroperasi, meskipun seharusnya sudah dimulai pada awal tahun 2024. [uci/beq]

  • Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China

    Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan pada Senin menguat 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.368 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menguat tipis level Rp16.372 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.373 per dolar AS.

    Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, sikap Presiden AS terpilih Donald Trump yang tak terlalu keras terhadap China menjadi faktor yang mempengaruhi pelemahan dolar AS dan mendorong penguatan rupiah.

    “Harapan akan retorika yang tidak terlalu keras terhadap Tiongkok tumbuh setelah Trump tidak menyebutkan rencananya untuk tarif perdagangan selama rapat umum kemenangan (pemilihan umum AS) di Washington pada Minggu (19/1). Namun, Presiden terpilih itu menegaskan kembali rencana untuk menindak tegas imigrasi dan mengurangi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Indeks dolar AS pada pagi ini mencapai 109,33, lebih tinggi dibanding Jumat (17/1) yang bergerak di bawah 109.

    Di sisi lain, Trump juga berjanji hendak mengenakan bea masuk hingga 60 persen terhadap semua barang impor dari China, seiring menargetkan Meksiko dan Kanada dengan tarif yang lebih tinggi.

    Menurut Ibrahim, langkah seperti itu berpotensi mengganggu perdagangan global dan menjadi pertanda buruk bagi ekonomi yang didorong oleh ekspor.

    “Tiongkok diperkirakan akan mengeluarkan langkah-langkah stimulus yang lebih agresif untuk mengimbangi hambatan ekonomi dari potensi kenaikan tarif. Trump diperkirakan akan memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Tiongkok, karena bergulat dengan disinflasi yang terus-menerus dan kejatuhan pasar properti yang berkepanjangan. Namun, data produk domestik bruto yang dirilis minggu lalu sesuai ekspektasi pemerintah di 5 persen, menunjukkan beberapa perbaikan dalam ekonomi Tiongkok,” ungkap dia.

    Sumber : Antara