Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Nissan Serena-Toyota Voxy Perlu Waspada dengan MPV Listrik dari China Ini

    Nissan Serena-Toyota Voxy Perlu Waspada dengan MPV Listrik dari China Ini

    Jakarta –

    Maxus Mifa 7 bisa menjadi penantang serius buat high MPV seperti Nissan Serena atau Toyota Voxy. Kenyamanan dan kemewahan tetap ditawarkan Maxus Mifa 7. Bedanya, mobil ini sudah ditenagai listrik sepenuhnya.

    Segmen high MPV di Indonesia semakin menarik. Jika Nissan membawa Serena dengan teknologi e-Power, Maxus sebagai pendatang baru membawa high MPV dengan tenaga listrik sepenuhnya.

    Kami berkesempatan untuk menguji coba langsung Maxus Mifa 7 di jalanan Bali belum lama ini. Bagaimana rasa berkendara mobil listrik penantang serius Nissan Serena dan Toyota Voxy ini? Simak pembahasannya di bawah ini ya.

    Sebelum mengulas rasa berkendaranya, kita bahas dulu tampilan eksterior dan interiornya. Secara tampilan, Maxus Mifa 7 mengusung konsep khas MPV premium, yakni berdimensi besar dengan desain mengotak dan minim ornamen. Kendaraan tersebut menggunakan headlamp segaris yang dirancang seperti terhubung. Sementara tulisan ‘Maxus’ terpampang jelas di area kap mesin.

    Maxus Mifa 7 Foto: Dok. Maxus

    Dari bagian samping, tampilannya tampak sederhana. Gagang pintu tersembunyi rata dengan bodi ketika pintunya terkunci, sehingga membuat tampilan sampingnya lebih mewah. Pintu geser mobil ini sudah dilengkapi mekanisme buka-tutup secara elektrik sehingga memudahkan penggunanya. Kaca mobil, khususnya dari pilar B ke belakang, lebih gelap sehingga menambah privasi untuk penumpangnya.

    Di bagian dalam, kesan mewahnya masih sangat terasa. Produsen melapisi dasbor dan jok dengan material khusus yang terlihat elegan. Kursi belakangnya mengadopsi model captain seat yang membuat penumpang merasa nyaman.

    Maxus Mifa 7 Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Namun, berbeda dengan Mifa 9 sebagai kakak kandungnya, captain seat di Mifa 7 tak dibekali fitur pijat otomatis. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi kesan mewah di kendaraan.

    Duduk sebagai penumpang tetap nyaman. Saya yang punya tinggi badan 178 cm bisa duduk dengan nyaman di bangku baris kedua yang bisa diatur posisinya. Ketika duduk di bangku baris ketiga pun tak masalah. Saya masih merasa nyaman dengan legroom dan headroom yang mencukupi, meski bagian paha agak naik karena lantainya yang tinggi.

    Oke, sekarang kita bahas rasa berkendaranya. Seperti mobil listrik pada umumnya, Maxus Mifa 7 ini sangat senyap. Begitu semua pintu dan jendela ditutup, suasana kabin langsung kedap. Hal ini berbeda dengan high MPV kebanyakan yang punya kaca lebih besar sehingga kebisingan dari luar masih masuk ke kabin.

    Sebagai gambaran, Maxus Mifa 7 dibekali baterai berkapasitas 90 kWh dengan motor listrik bertenaga maksimal 180 kW dan torsi 350 Nm. Sekali cas sampai penuh, mobil ini bisa menempuh jarak 480 km untuk rute kombinasi (WLTP Combine). Kalau untuk dalam perkotaan saja, mobil ini bisa melaju sampai 635 km (WLTP City).

    Karakter berkendaranya sama saja seperti mobil listrik pada umumnya. Kita juga bisa mengatur mode berkendara dan regenerative braking agar lebih nyaman dan enak untuk dikendarai.

    Kami membawa Maxus Mifa 7 ini untuk berkeliling Bali dengan jarak sekitar 99,3 km selama 5 jam berdasarkan data di layar MID. Kecepatan rata-rata di 19 km/jam. Saat berangkat, baterai masih 99 persen. Selesai perjalanan sejauh hampir 100 km, baterai tinggal 76 persen. Konsumsi energi rata-rata berdasarkan layar MID adalah 21,6 kWh per 100 km.

    Maxus Mifa 7 Foto: Dok. Maxus

    Dari kapasitas baterai 90 kWh, berarti energi yang dipakai sekitar 20,7 km untuk perjalanan kami selama di Bali tersebut. Biaya pengecasan mobil listrik jauh lebih murah daripada isi bensin. Untuk perjalanan sejauh hampir 100 km, biaya pengecasan hanya butuh sekitar Rp 50 ribuan (tarif cas di SPKLU Rp 2.466 per kWh).

    Berkendara di Bali, yang jalanannya sempit, dengan Maxus Mifa 7 yang punya dimensi panjang 4.907 mm, lebar 1.885 mm dan tinggi 1.756 serta wheelbase 2.975 mm tak khawatir. Sebab, mobil ini sudah dibekali kamera 360 dan beragam sistem ADAS yang membuat perjalanan semakin aman. Kamera 360 yang tertanam pada Maxus Mifa 7 membuat kami semakin percaya diri melewati jalanan sempit.

    Untuk sistem ADAS, Maxus Mifa 7 dilengkapi dengan adaptive cruise control, forward collision warning (FCW) & automatic emergency braking (AEB), lane departure warning (LDW) & lane keeping assist system (LKAS), serta intelligent high-beam control (IHC).

    Maxus Mifa 7 juga memberikan kenyamanan untuk pengemudi maupun penumpangnya. Suspensinya dirancang pas, tidak yang mantul-mantul di jalan tol, juga tidak terlalu keras. Penumpang tidak dibikin mual karena bantingan suspensinya.

    Namun, ada beberapa catatan untuk Maxus Mifa 7 ini. Terutama soal beberapa pengaturan yang masih harus dilakukan di layar head unit yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi pengemudi.

    Secara harga, Maxus Mifa 7 memang lebih mahal ketimbang high MPV Jepang yang dibanderol Rp 600 jutaan. Maxus menjual Mifa 7 dengan harga Rp 788 juta. Tapi, Maxus Mifa 7 sudah bertenaga listrik sepenuhnya. Jadi, secara operational cost bisa lebih murah dengan biaya pengecasan yang Rp 2.000-an per kWh. Bahkan pajak tahunannya jauh lebih murah ketimbang mobil bensin yang sampai jutaan rupiah.

    (rgr/din)

  • Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Jakarta –

    Dua mobil hybrid Toyota, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid masuk dalam kelompok mobil hybrid yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pemerintah menjanjikan memberikan diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Tahun ini, mobil hybrid mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut.

    Jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%. Kalau dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 13 juta.

    Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (eX).

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun, insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    (rgr/dry)

  • Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) turut serta dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi. 

    Langkah ini menjadi komitmen Kementerian Koperasi untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya koperasi di seluruh Indonesia.

    Adapun, PTSP ini diresmikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono serta Jajaran Pejabat Eselon 1 Kementerian Koperasi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP merupakan langkah penting untuk mempermudah akses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi koperasi. 

    “Dengan adanya PTSP, informasi mengenai pengajuan pinjaman atau pembiayaan akan menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini akan sangat membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya,” ujar Supomo.

    Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Koperasi akan selalu mengedepankan prinsip good corporate governance dalam menyalurkan dana bergulir. 

    “Dana yang kami salurkan berasal dari APBN, sehingga kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Bergabungnya LPDB-KUMKM dalam PTSP diharapkan dapat memperkuat pelayanan Kementerian Koperasi kepada masyarakat dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia. PTSP akan menjadi pusat informasi dan layanan yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dan pegiat koperasi yang selama ini kesulitan dalam mengakses layanan Kementerian Koperasi. Dengan adanya PTSP, semua proses akan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, pegiat koperasi maupun masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan petugas, ataupun bisa juga disampaikan secara daring melalui online,” kata Supomo.

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan upaya Kementerian Koperasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan pegiat koperasi di Indonesia. 

    Dengan adanya PTSP, diharapkan semua proses perizinan, non-perizinan, dan layanan lainnya dapat diakses dalam satu tempat, sehingga lebih efisien dan efektif.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku koperasi yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan. Dengan proses yang lebih cepat dan mudah, diharapkan semakin banyak koperasi yang berkembang dan berdaya saing,” kata Supomo.

    Hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi koperasi di Indonesia. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, koperasi dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    Selain untuk berkonsultasi, PTSP yang diresmikan hari ini juga menyediakan layanan pos pengaduan.

    Adanya pos pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan, mendapatkan informasi, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait layanan di Kementerian Koperasi.

  • Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan agar UMKM yang menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat akses permodalan sebesar Rp 500 juta. Sejalan dengan itu, Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyalurannya.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik membeberkan alasan dibalik usulan tersebut. Dia menerangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni akses pembiayaan untuk UMKM sebagai mitra BGN.

    “Pembiayaan ini kalau saya ilustrasikan setiap hari misalnya dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya Rp 30 juta rupiah untuk belanjanya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3000 box, (di mana) satu box-nya dianggap Rp 10.000 berarti sekitar Rp 30 juta,” kata Riza dikutip dari akun Instagram @kementerianumkm, Kamis (30/1/2025).

    Dalam pratek di lapangan, Riza mengungkapkan pembayaran baru bisa dilakukan pada hari ketujuh saat program tersebut mulai dijalankan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian UMKM lantaran dapat mempengaruhi keberlangsungan UMKM ke depan.

    “Dalam praktiknya 10 atau 12 hari waktu itu waktu pada saat kami pertemuan menunjukkan ternyata bahwa pembayaran baru bisa dilakukan hari ketujuh. Nah pertanyaannya kalau ini dilakukan secara masif bagaimana mengantisipasinya? Makanya dengan mendorong dengan skema permodalan tadi,” imbuh Riza.

    Riza menekankan Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank BUMN untuk skema penyalurannya. Dia pun menyebut Menteri UMKM Maman akan berkoordinasi lebih lanjut terkait usulan itu. Pada saat yang sama, Riza menyatakan telah siap menyalurkan permodalan hingga Rp 500 juta untuk UMKM mitra BGN.

    “Skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank Himbara. Pada prinsipnya hingga Rp 500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita,” jelas Riza.

    Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Handayana menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada di BGN tidak diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM tersebut. Terkait skema pembiayaan, Dadan menyebut diserahkan kepada kementerian terkait. BGN hanya berperan mengambil produk-produk UMKM dan fokus dalam program MBG.

    “BGN fokus menyelenggarakan Program Pemenuhan Gizi Nasional. UMKM dan lain-lain ranahnya kementerian lain. Tapi BGN offtake produk2 UMKM, Koperasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada detikcom.

    (acd/acd)

  • Update Harga Emas Antam 30 Januari 2025: Akankah Februari Naik?

    Update Harga Emas Antam 30 Januari 2025: Akankah Februari Naik?

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas batangan Antam mengalami penurunan tipis pada Kamis, 30 Januari 2025. Berdasarkan data dari laman Logam Mulia, harga emas turun sebesar Rp1.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.607.000 per gram menjadi Rp1.606.000 per gram.

    Selain itu, harga jual kembali (buyback) emas batangan juga mengalami penurunan, kini berada di level Rp1.456.000 per gram.

    Kebijakan Pajak dalam Transaksi Emas

    Transaksi jual dan beli emas dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.
    PPh 22 atas transaksi buyback akan dipotong langsung dari total nilai buyback. Pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22. Harga Emas Batangan Berdasarkan Pecahan

    Berikut adalah harga emas batangan Antam berdasarkan pecahan per Kamis, 30 Januari 2025:

    0,5 gram: Rp853.000 1 gram: Rp1.606.000 2 gram: Rp3.152.000 3 gram: Rp4.703.000 5 gram: Rp7.805.000 10 gram: Rp15.555.000 25 gram: Rp38.762.000 50 gram: Rp77.445.000 100 gram: Rp154.812.000 250 gram: Rp386.765.000 500 gram: Rp773.320.000 1.000 gram: Rp1.546.600.000 Prediksi Harga Emas Februari 2025

    Meskipun harga emas Antam mengalami penurunan tipis, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas pada bulan Februari 2025. Beberapa faktor utama yang dapat menentukan arah harga emas meliputi:

    Kebijakan Ekonomi Global: Kebijakan suku bunga dari bank sentral dunia, terutama The Fed, dapat mempengaruhi harga emas. Jika suku bunga naik, harga emas cenderung melemah. Nilai Tukar Rupiah: Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berpengaruh terhadap harga emas di Indonesia. Permintaan dan Penawaran Pasar: Jika permintaan emas meningkat, terutama menjelang perayaan atau kebutuhan investasi, harga emas bisa kembali naik. Situasi Geopolitik: Ketidakpastian global atau krisis ekonomi dapat mendorong investor untuk beralih ke aset safe haven seperti emas.

    Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, para investor perlu memantau perkembangan pasar secara cermat sebelum mengambil keputusan terkait investasi emas.

    Apakah harga emas akan kembali naik atau justru semakin turun di bulan Februari 2025? Tetap pantau informasi terbaru untuk mengambil langkah investasi yang tepat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Ada Lagi Gabah Petani Dibeli Murah, Bulog Wajib Serap Rp 6.500/Kg

    Tak Ada Lagi Gabah Petani Dibeli Murah, Bulog Wajib Serap Rp 6.500/Kg

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan ketentuan kualitas gabah yang diserap Perum Bulog. Sebelumnya, meski telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg), terdapat aturan kualitas gabah yang dapat diserap dengan harga tersebut.

    Dicabutnya aturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Revisi ini telah ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.

    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat Petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    Aturan itu memerintahkan Bulog menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    “Laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling sedikit memuat: a. data petani yang menjual GKP; b. volume pembelian GKP; dan c. lokasi pembelian GKP,” tutup keputusan tersebut.

    Berikut aturan penyerapan gabah yang telah dicabut:

    1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%

    2) GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%

    3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%

    4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%

    5) GKP petani di luar kualitas 1 kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 6.200/kg (rafakasi Rp 300/kg)

    6) GKP petani di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.075/kg (rafakasi Rp 425/kg)

    7) GKP petani di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.750/kg (rafakasi Rp 750/kg)

    8) GKP penggilingan di luar kualitas 1, kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11% Rp 6.400/kg (rafakasi Rp 300/kg)

    9) GKP penggilingan di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.275/kg (rafakasi Rp 425/kg)

    10) GKP penggilingan di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.950/kg (rafakasi Rp 750/kg)

    (ada/rrd)

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola keuangan negara dengan lebih efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran K/L.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

    Efisiensi anggaran ini nantinya akan dibahas bersama DPR, dan harus mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak terpenuhi, Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Pos Anggaran yang Dipangkas

    Berikut adalah 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan dengan persentase efisiensi yang bervariasi:

    Alat Tulis Kantor (ATK): 90% Kegiatan Seremonial: 56,9% Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45% Kajian dan Analisis: 51,5% Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29% Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40% Percetakan dan Souvenir: 75,9% Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3% Lisensi Aplikasi: 21,6% Jasa Konsultan: 45,7% Bantuan Pemerintah: 16,7% Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2% Perjalanan Dinas: 53,9% Peralatan dan Mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja Lainnya: 59,1% Dampak dan Tujuan Efisiensi Anggaran

    Mengurangi Pemborosan

    Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, seperti alat tulis kantor (ATK) yang ternyata mencapai Rp44,4 triliun dalam belanja K/L. Pemangkasan sebesar 90% pada pos ini mencerminkan upaya serius dalam efisiensi.

    Optimalisasi Penggunaan Anggaran

    Dengan adanya penghematan di berbagai pos belanja, dana negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Kementerian Keuangan menekankan bahwa seluruh proses efisiensi ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Mekanisme Implementasi Efisiensi

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Selain itu, efisiensi ini lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional.

    Kementerian/Lembaga diinstruksikan untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra Komisi DPR RI sebelum batas waktu yang ditetapkan. Apabila tidak disetujui hingga 14 Februari 2025, maka Kementerian Keuangan berhak menyesuaikan anggaran secara mandiri.

    Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

    Dengan menekan pengeluaran yang kurang produktif, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan efisiensi anggaran nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.234 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.234 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.234 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 10:49 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.234 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.221 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IPW: AKBP Bintoro Diduga Terima Rp140 Juta untuk Penangguhan Penahanan Tersangka AN – Halaman all

    IPW: AKBP Bintoro Diduga Terima Rp140 Juta untuk Penangguhan Penahanan Tersangka AN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendapatkan informasi bahwa nominal uang yang diterima Eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro tidak sampai miliaran rupiah.

    Menurut keterangan yang diperoleh, AKBP Bintoro hanya mendapat Rp140 juta bukan Rp20 miliar seperti yang disampaikan di awal kasus ini mencuat.

    “Uang itu untuk penangguhan penahanan tersangka Arif Nugroho (AN),” kata Sugeng kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

    “Kenyataannya bukan Rp20 M, bukan Rp17 M, bukan Rp5 M, hanya 140 juta untuk penangguhan penahanan. Jadi dugaan saya nama polisi ini dicatut okeh advokat Evelin yang kemudian uangnya itu sebetulnya diambil oleh advokat Evelin,” lanjutnya.

    Sugeng menduga nama AKBP Bintoro dicatut oleh Evelin Dohar Hutagalung (EDH).

    Hal itu dikatakan Sugeng, agar Evelin bisa menarik dana dari kliennya dengan menjual nama polisi bahwa polisinya akan bertindak dengan sejumlah uang.

    “Nah itu adalah analisis saya membandingkan antara uang yang dikeluarkan oleh Arif Nugroho sampe Rp17 M sementara Bintoro cuman mendapat Rp140jt, ya enggak sebanding lah. Jadi seperti itu itu namanya dicatut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini pada 27 Januari, Polda Metro telah terima laporan polisi LP/B/612 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM,” katanya.

    Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH.

    Ade menjelaskan laporan terhadap EDH karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami.

    Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu.

    AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar Rp3,5 miliar.

    “Akan tetapi sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor dan saat ini mobil milik korban tak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan Rp6,5 miliar,” ucapnya.

    Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik.

    Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap memastikan AKBP Bintoro bersama tiga anggota polisi lainnya segera menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan.

    “Tidak terlampau lama lagi (sidang etik, red),” jelasnya.

    Menurutnya, ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subbid Waprof Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan.

    Kombes Radjo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan tiga anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus (patsus).

    “Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti kami masih melaksanakan pendalaman lebih lanjut,” tukasnya.

  • 9 Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Ekspor

    9 Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Ekspor

    Untuk memajukan sektor ekspor, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia serta memperluas pasar internasional. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia:

    1. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional

    Perjanjian kerja sama ekonomi internasional dapat membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk Indonesia. Contohnya adalah perjanjian kontrak pembelian LNG (Liquid Natural Gas) Indonesia dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Perjanjian semacam ini membantu Indonesia memperluas pasar ekspornya dan mendapatkan keuntungan dari hubungan dagang yang lebih stabil.

    Salah satu upaya penting untuk meningkatkan ekspor adalah dengan melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jenis barang yang diekspor. 

    Sebagai contoh, Indonesia yang awalnya hanya mengandalkan ekspor komoditas seperti tekstil dan karet, kini memperluas produk ekspornya dengan menambah komoditas baru seperti rumput laut, kayu lapis, dan produk pertanian lainnya. Diversifikasi ini juga mencakup diversifikasi vertikal, di mana barang ekspor diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah, misalnya mengolah karet menjadi ban mobil dan motor.

    3. Diplomasi Ekonomi dan Peningkatan Akses Pasar

    Diplomasi ekonomi merupakan kebijakan yang berfokus pada pembangunan hubungan perdagangan internasional yang lebih baik. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa dagang, mengatur tarif preferensi, dan memperkuat intelijen pasar di luar negeri. Diplomasi ini membuka peluang bagi produk Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar global.

    Subsidi ekspor diberikan untuk mengurangi beban yang dihadapi eksportir, seperti memberikan keringanan pajak, tarif angkutan yang lebih murah, dan kemudahan dalam proses perizinan ekspor. Subsidi ini bertujuan untuk mendukung eksportir, khususnya dalam menghadapi biaya logistik yang seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.

    Pemerintah juga memberikan insentif atau premi ekspor sebagai bentuk penghargaan kepada produsen dan eksportir yang berhasil meningkatkan kualitas produk ekspor mereka. Insentif ini termasuk pemberian bantuan keuangan kepada pengusaha kecil dan menengah yang fokus pada ekspor. Dengan adanya premi ini, diharapkan pengusaha lokal dapat lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas dan volume ekspor mereka.

    Devaluasi mata uang dapat menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi sektor ekspor. Dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal ini akan membantu produk Indonesia untuk lebih kompetitif dan meningkatkan volume ekspor.

    Promosi produk ekspor juga menjadi kebijakan yang sangat penting. Pemerintah Indonesia aktif mengadakan berbagai pameran dagang internasional untuk memperkenalkan produk Indonesia kepada pasar luar negeri. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan oleh lembaga swasta atau individu untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada konsumen global.

    8. Menjaga Kestabilan Nilai Tukar Rupiah

    Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Dengan menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah memberikan kepastian kepada eksportir dalam menentukan harga barang untuk pasar internasional. Hal ini juga membantu eksportir dalam merencanakan biaya produksi dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar.

    9. Penyederhanaan Prosedur Ekspor

    Penyederhanaan prosedur ekspor merupakan langkah penting dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Proses izin ekspor yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis ekspor.

    Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempermudah prosedur ekspor, seperti mengurangi komoditi yang harus melaporkan surveyor, meningkatkan efisiensi logistik, serta mempermudah penerbitan Certificate of Origin.