Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Tak Hanya Sugiri, KPK Juga Periksa Adik Bupati Ponorogo di Jakarta

    Tak Hanya Sugiri, KPK Juga Periksa Adik Bupati Ponorogo di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mebeberkan pihak yang diperiksa setelah melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain Bupati, KPK juga memeriksa adik Bupati Ponorogo.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan pada hari ini, Sabtu (8/11/2025), tim lembaga antirasuah memeriksa 7 orang.

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    Di sisi lain, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 08.10 WIB. 

    Namun, Budi belum dapat menjelaskan konstruksi perkara maupun pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diperiksa.

    Sebelumnya, pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” ujarnya.

    Fitroh juga membenarkan bahwa OTT terkait dengan dugaan korupsi mutasi dan promosi jabatan.

    “Mutasi dan promosi jabatan,” katanya ketika dikonfirmasi.

    Sebagai informasi, OTT ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan yang digelar KPK. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid lebih dulu terjaring OTT KPK pada Senin (3/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada Rabu (5/11/2025).

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Ketiganya diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar, pecahan uang rupiah, USD, dan poundsterling.

  • KPK Periksa Orang Kepercayaan Bupati Ponorogo

    KPK Periksa Orang Kepercayaan Bupati Ponorogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU, Sabtu (8/11/2025).

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, KPU tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 11.41 WIB. Dia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana krem. Dia tidak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan dan langsung masuk ke dalam gedung menuju ruang pemeriksaan.

    Di hari yang sama pukul 08.10 WIB, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lebih dulu tiba bersama enam orang lainnya. Sugiri juga tidak memberikan pernyataan kepada wartawan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah pihak yang diperiksa penyidik lembaga antirasuah pada hari ini sebanyak 7 orang dari 13 orang yang diamankan KPK. 

    Budi tidak menjelaskan alasan 6 orang lainnya tidak diperiksa di hari yang sama.

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Sebelumnya, pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” ujarnya.

    Fitroh juga membenarkan bahwa OTT terkait dengan dugaan korupsi mutasi dan promosi jabatan.

    “Mutasi dan promosi jabatan,” katanya ketika dikonfirmasi.

    Sebagai informasi, OTT ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan yang digelar KPK. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid lebih dulu terjaring OTT KPK pada Senin (3/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada Rabu (5/11/2025).

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Ketiganya diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar, pecahan uang rupiah, USD, dan poundsterling.

  • Harga Emas Perhiasan Hari Ini 8 November 2025: 15 Karat Dipatok Segini

    Harga Emas Perhiasan Hari Ini 8 November 2025: 15 Karat Dipatok Segini

    Harga emas perhiasan sangat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini krusial bagi para pelaku pasar.

    Salah satu pemicu utama adalah permintaan global untuk perhiasan dan nilai tukar mata uang. Kebijakan moneter bank sentral juga turut berperan signifikan dalam menentukan arah harga emas.

    Pada 8 November 2025, kenaikan harga emas dunia dipicu oleh penguatan sentimen safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik dan proyeksi pelonggaran suku bunga global. Pelemahankurs rupiah juga berkontribusi pada kenaikan harga emas di pasar domestik, dengan harga emas dunia mencapai USD 2.405 per troy ounce pada hari tersebut.

  • KPK Amankan Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    KPK Amankan Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dalam operasi tersebut, turut diamankan pula adik Sugiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, dan beberapa pejabat serta pihak swasta lain.

    “Selain mengamankan sejumlah 13 orang dalam giat tangkap tangan di Ponorogo, tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi belum merinci jumlah uang yang diamankan maupun dari pihak siapa uang tersebut disita. Namun, ia memastikan uang tersebut menjadi bagian penting dari barang bukti yang kini tengah dianalisis oleh penyidik.

    “Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” kata Budi.

    Menurutnya, dari total 13 orang yang diamankan, tujuh di antaranya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, adiknya, Sekda, Direktur RSUD, Kabid Mutasi Setda, serta dua pihak swasta. “Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Budi menegaskan.

    Belum ada keterangan resmi terkait status hukum Sugiri dan para pihak lain yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan undang-undang.

    Sebagaimana diketahui, pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita baru saja dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. [hen/beq]

  • Begini Strategi BGN Jangkau Daerah Terpencil di Lampung

    Begini Strategi BGN Jangkau Daerah Terpencil di Lampung

    Liputan6.com, Lampung – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema layanan Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Lampung. Langkah itu dilakukan guna memastikan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat berjalan tanpa kendala, termasuk di daerah yang belum memiliki SPPG mandiri.

    Direktur Wilayah I Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, mengatakan bahwa pelatihan bagi para penjamah makanan menjadi bagian dari program BGN Road to Zero Gistik. Bimtek itu dirancang untuk mencegah terjadinya keracunan dan memastikan makanan tidak basi saat distribusi.

    “Peserta dibekali cara memilih bahan pangan yang baik, menyimpan, mengolah hingga memproses makanan menjadi hidangan bergizi. Selain itu juga diajarkan manajemen waktu agar makanan tiba tepat sasaran,” ujar Wahyu di Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).

    BGN juga mulai menerapkan sertifikasi SLHS (Segel Layak Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG. SPPG yang tidak memenuhi standar akan dihentikan operasionalnya sementara hingga syarat dipenuhi. Jika tetap tidak memenuhi dalam waktu yang ditentukan, izin akan dicabut permanen.

    Menurut Wahyu, Lampung termasuk daerah dengan akselerasi tercepat dalam penyiapan SPPG di Sumatera. Dari target yang ditetapkan, kesiapan operasional di Lampung telah mencapai 82 persen.

    Secara nasional, BGN mencatat dari 1,4 miliar porsi makanan yang disalurkan sejak awal program, terjadi 8.000 kasus gangguan, jumlah yang disebut Presiden sebagai kurang dari 0,01 persen, sehingga program dinilai berjalan efektif.

    “Di Lampung, tingkat kasus masih lebih rendah dibanding provinsi lain,” kata dia.

    Untuk menjangkau wilayah terpencil, BGN menyiapkan SPPG 3T dengan desain dapur lebih kecil dari SPPG reguler. Bila dapur standar berukuran 20×20 meter, maka SPPG 3T dibangun dengan layout sekitar 10×15 meter dan mampu melayani maksimal 1.000 penerima manfaat.

    BGN menargetkan 4.770 titik percepatan SPPG 3T secara nasional. Batasan kapasitas terbaru per 11 November mengatur bahwa dapur SPPG hanya boleh menyiapkan maksimal 3.000 porsi per hari, dengan nilai sewa porsi 2.000 rupiah dikalikan jumlah penerima manfaat.

    “Pada 2025, berdasarkan arahan Presiden, BGN menargetkan 5.000 SPPG siap beroperasi agar seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya secara penuh menjelang akhir tahun,” tutup dia.

  • KPK Sita Sejumlah Uang dari OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    KPK Sita Sejumlah Uang dari OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    KPK Sita Sejumlah Uang dari OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11/2025) tadi malam.
    Meski demikian,
    KPK
    belum bisa menyampaikan nominal uang yang disita dalam operasi senyap tersebut.
    “Tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
    Budi mengatakan, dari 13 orang yang diamankan saat operasi senyap, sebanyak enam orang tidak dibawa ke Gedung KPK lantaran keterangan yang dibutuhkan sudah cukup.
    Sementara itu, sebanyak tujuh orang yang tiba di Gedung KPK selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif.
    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK mengatakan, selain
    Bupati Ponorogo

    Sugiri Sancoko
    , KPK juga menangkap Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Direktur Utama RSUD dalam OTT tadi malam.
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, sebanyak enam orang sudah tiba di Gedung Merah Putih pada Sabtu pagi tadi.
    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi dalam keterangannya.
    Bupati Ponorogo Sugiri tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 08.10 WIB tadi. Dia terlihat turun dari mobil hitam bersama beberapa orang lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, pelaku bom di SMAN 72 hingga redenominasi rupiah

    Terpopuler, pelaku bom di SMAN 72 hingga redenominasi rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan ini masih layak untuk disimak, antara lain bom di SMAN 72 diduga dibawa oleh siswa yang kerap dirundung (bullly).

    Selain itu Pemerintah menyiapkan RUU Redenominasi Rupiah yang ditargetkan rampung 2027. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Bom rakitan di SMAN 72 diduga dibawa oleh siswa yang kerap di “bullly”

    Salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta Sela menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah diduga dibawa oleh siswa yang kerap di “bully” atau dirundung oleh siswa lain.

    Menurut dia, ledakan terjadi saat khutbah Jumat selesai dan akan dilanjutkan dengan Iqomah. Saat itu, ada ledakan besar terjadi.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠KPK: OTT Bupati Ponorogo terkait mutasi dan rotasi jabatan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait mutasi dan rotasi jabatan.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan tim lembaga antirasuah masih berada di lapangan dalam rangkaian OTT tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). KPK memeriksa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar

    4.⁠ ⁠Istana sebut ada rencana penggabungan GoTo dan Grab

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut adanya rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

    Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pemerintah siapkan RUU Redenominasi Rupiah, ditargetkan rampung 2027

    Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Ponorogo Tiba di Jakarta untuk Diperiksa KPK

    Bupati Ponorogo Tiba di Jakarta untuk Diperiksa KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 7 orang termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, Sugiri tiba pukul 08.10 WIB. Dia tampak mengenakan sendal dan pakaian berwarna hitam dengan wajah yang ditutup masker putih. Dia hanya menyapa jurnalis dengan salam namaste, tanpa memberikan pernyataan.

    Adapun pihak-pihak lain yan tiba bersama Bupati Ponorogo Sugiri yakni Sekda Ponorogo, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik bupati.

    Sugiri kemudian dibawa oleh tim lembaga antirasuah ke ruang pemeriksaan guna menggali informasi lebih dalam dan menentukan status Sugiri apakah sebagai tersangka atau tidak. KPK memiliki waktu 1×24 jam dalam menentukan hal tersebut.

    Pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” ujarnya.

    Fitroh juga membenarkan bahwa OTT terkait dengan dugaan korupsi mutasi dan promosi jabatan.

    “Mutasi dan promosi jabatan,” katanya ketika dikonfirmasi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menjelaskan kontruksi perkara secara detail kepada awak media.

    “Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala,” kata Budi.

    Sebagai informasi, OTT ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan yang digelar KPK. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid lebih dulu terjaring OTT KPK pada Senin (3/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada Rabu (5/11/2025).

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025.

    Ketiganya diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar, pecahan uang rupiah, USD, dan poundsterling.

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswi di Tangerang Diperas Mantan Pacar Puluhan Juta, Modus Ancam Sebar Rekaman VCS

    Mahasiswi di Tangerang Diperas Mantan Pacar Puluhan Juta, Modus Ancam Sebar Rekaman VCS

    GELORA.CO – NK (22), seorang mahasiswi asal Cisauk, Kabupaten Tangerang, harus menanggung pil pahit setelah menjadi korban pemerasan oleh mantan pacarnya sendiri. Pelaku berinisial AM (21) berhasil menguras uang puluhan juta rupiah dari korban dengan ancaman akan menyebarkan video pribadi.

    Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, menjelaskan bahwa aksi pemerasan bermula saat keduanya masih menjalin hubungan asmara. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku diam-diam merekam momen pribadi saat mereka melakukan video call dalam keadaan tanpa busana.

    “Pelaku diam-diam merekam saat melakukan video call dalam posisi tak berbusana,” kata Dhady kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Setelah hubungan mereka berakhir, AM mulai memanfaatkan rekaman tersebut untuk memeras korban. Ia mengancam akan menyebarkan video itu apabila NK tidak memenuhi permintaannya untuk mengirimkan sejumlah uang.

    “Pelaku mengancam korban akan menyebarkan video tersebut, kemudian meminta uang kepada korban,” ungkap Dhady.

    Korban yang ketakutan aibnya tersebar luas akhirnya menuruti permintaan pelaku. Aksi pemerasan itu terjadi berulang kali sejak Maret hingga Oktober 2025, dengan total kerugian mencapai Rp28.721.000.

    Tak tahan terus diperas, NK akhirnya memberanikan diri melapor ke Polsek Cisauk pada Senin (27/10/2025). Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap AM pada Jumat (7/11/2025).

    Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit telepon genggam dan rekening koran sebagai barang bukti.

    “Barang bukti beserta pelaku sudah diamankan di Polsek Cisauk untuk proses lebih lanjut,” pungkas Dhady.