provinsi: rupiah

JAKARTA – Inflasi pada bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya inflasi inti dan terkendalinya inflasi volatile food (VF), serta penurunan inflasi administered price (AP).

Menurut Airlangga, hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

“Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 4 Februari.

Adapun inflasi inti tetap mengalami kenaikan pada Januari 2025 sebesar 0,30 persen (mtm) atau 2,36 persen (yoy) dimana emas perhiasan dan kopi bubuk masih menjadi penyumbang utama inflasi inti karena harga emas global masih berfluktuasi di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung dan harga kopi bubuk domestik yang terus meningkat.

Sementara inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food (VF) pada Januari 2025 tercatat sebesar 2,95 persen (mtm) dan 3,07 persen (yoy).

Airlangga menyampaikan capaian ini sesuai dengan hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang diselenggarakan pada 31 Januari 2025 bahwa inflasi harga bergejolak dijaga pada kisaran 3 persen hingga 5 persen.

Adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara bulanan di Januari antara lain yaitu cabai merah, cabai rawit, ikan segar, daging ayam, dan beras.

Sedangkan, komponen harga diatur Pemerintah atau administered price (AP) mengalami deflasi sebesar 7,38 persen (mtm) atau 6,41 persen (yoy).

Terjadinya deflasi pada komponen AP utamanya disebabkan oleh tarif listrik, tarif angkutan udara dan tarif kereta api.

Penurunan tarif listrik tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah atas pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA – 2.200 VA yang berlaku selama bulan Januari-Februari 2025.

Sepanjang Januari 2025 tarif listrik mengalami deflasi sebesar 32,03 persen (mtm) dan andil deflasi 1,47 persen.

Airlangga menyampaikan Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Paket Stimulus Ekonomi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024/2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat di akhir tahun.

Salah satu stimulus tersebut adalah penyediaan tarif tiket pesawat yang lebih terjangkau guna mendukung perluasan dan peningkatan sektor pariwisata nasional.

“Pemerintah memberikan diskon hingga 10 persen pada tiket pesawat selama periode 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 di seluruh bandara di Indonesia. Kebijakan ini turut berkontribusi terhadap deflasi angkutan udara sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

Di sisi lain, komoditas yang menahan laju inflasi AP adalah bensin, dengan andil sebesar 0,03 persen. Kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Januari 2025, yang mencakup jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex dengan kenaikan antara 1persen hingga 4 persen.

Selanjutnya pada sektor manufaktur, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja yang impresif di mana terjaga pada level ekspansif bahkan meningkat ke level 51,9 pada Januari 2025 dari sebelumnya di level 51,2 pada Desember 2024.

Menurutnya, level ini tercapai di tengah penurunan pada mayoritas PMI Manufaktur di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Thailand yang sekaligus mendorong sedikit penurunan pada PMI Manufaktur ASEAN.

Airlangga menyampaikan stabilitas permintaan pasar dan ekonomi secara keseluruhan terutama di dalam negeri diindikasi menjadi faktor pendorong tercapainya keberhasilan tersebut.

“Tercatat, perusahaan yang disurvei menyampaikan bahwa terjadi peningkatan pesanan dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya sehingga menjadi yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir,” ujarnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan peningkatan produksi ini pun menjadi titik balik perusahaan dalam peningkatan tenaga kerja.

Dalam hal ini, laju peningkatan tenaga kerja pada Januari 2025 menjadi yang tertinggi pada dua tahun terakhir, sebagai langkah dalam memenuhi permintaan.

“Berbagai perusahaan optimis atas kondisi permintaan di sektor manufaktur dalam satu tahun ke depan,” jelasnya.

Airlangga menyampaikan, berbagai upaya dari Pemerintah juga digencarkan dalam mendukung sektor manufaktur seperti mengutamakan penggunaan bahan baku lokal, pemberian insentif fiskal, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya, untuk mengurangi dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terutama pada tekanan harga, Pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal melalui akselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah memberikan insentif PPN DTP untuk sektor otomotif, serta pembiayaan untuk sektor padat karya seperti pakaian jadi, tekstil, dan furnitur guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga.

“Pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap industri domestik melalui kebijakan safeguards dan anti dumping, serta berupaya meningkatkan akses pasar untuk produk ekspor Indonesia,” ucapnya.

Melalui kerja sama perdagangan internasional, Airlangga menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia untuk bergabung dalam kesepakatan CP-TPP dan mempercepat perundingan Indonesia-EU CEPA guna memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar Amerika Latin dan Uni Eropa.

“Kestabilan harga, ketersediaan komoditas pangan yang cukup, dan serta dukungan terhadap sektor-sektor prioritas terus menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Airlangga menyampaikan terkendalinya harga komoditas diiringi dengan level PMI yang terjaga pada level ekspansif menjadi capaian tersendiri yang mendorong optimisme dunia terhadap Indonesia.

“Sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat menjadi poin penting dalam mewujudkan perekonomian yang kuat dan inklusif,” tutupnya.