11 Unit Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum PP Japto Soerjosoemarno
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, belum membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim KPK mengalami kendala teknis sehingga pemindahan 11 unit mobil tersebut ditunda.
“Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” kata Tessa saat dihubungi, Senin (10/2/2025).
Atas kondisi tersebut, Tessa mengatakan, barang bukti berupa mobil itu dipinjampakaikan sementara kepada Ketum PP Japto sebagai penguasa barang sampai dengan waktu dipindahkannya 11 mobil tersebut ke Rupbasan.
“Dengan catatan, penguasa barang diwajibkan untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan, termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada Penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditanya terkait kendala nonteknis, Tessa mengatakan, tidak ada masalah yang dihadapi tim penyidik saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.
“Yang bersangkutan kooperatif pada saat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan,” ucap dia.
Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil dari penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam.
Tessa mengatakan, belasan mobil yang disita berasal dari berbagai merek, mulai dari Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, hingga Mercedez Benz.
“Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis, di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki),” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).
KPK juga menyita uang senilai Rp 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas), dokumen, dan barang bukti elektronik.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan dan pemulihan aset
(asset recovery)
dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
“Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka
asset recovery
. Jadi
asset recovery
-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami,” ujar Tessa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: rupiah
-
/data/photo/2025/02/05/67a304c5468b5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
11 Unit Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum PP Japto Soerjosoemarno
Nasional")
9 11 Unit Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum PP Japto Soerjosoemarno Nasional
-
/data/photo/2019/07/04/2116958253.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "2
ART di Penjaringan Beri Sopir Hadiah Mobil, Uangnya dari Harta Majikan yang Dikuras
Megapolitan")
2 ART di Penjaringan Beri Sopir Hadiah Mobil, Uangnya dari Harta Majikan yang Dikuras Megapolitan
ART di Penjaringan Beri Sopir Hadiah Mobil, Uangnya dari Harta Majikan yang Dikuras
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aparat dari Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara meringkus seorang wanita berinisial K (52) dan rekan kerjanya seorang sopir berinisial G (28).
K merupakan asisten rumah tangga (ART) dan G adalah seorang sopir yang bekerja di sebuah rumah di Taman Grisenda, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Keduanya diketahui telah lama berkomplot demi menguras harta majikan.
“Kedua pelaku berkomplot mencuri uang tunai dan perhiasan majikan yang kerugiannya mencapai Rp 800 juta,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Arief Ryzki, melansir
Antara
.
Pelaku utama dalam komplotan ini adalah K. Uang tunai asing yang dicuri diberikan kepada G untuk ditukarkan ke mata uang rupiah.
“Dari pengakuan kedua pelaku, mereka sudah 10 kali menukarkan uang di money changer,” kata AKP Arief.
Uang tersebut diklaim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, uang haram juga dikirim ke keluarga mereka secara rutin yang ada di kampung halaman.
Tidak hanya itu, K juga sempat-sempatnya membelikan G sebuah mobil seharga Rp 80 juta menggunakan uang tersebut.
“Untuk mobil ini sudah kami jadikan barang bukti,” kata dia.
Polisi pun menelusuri dugaan hubungan keduanya bukan sebatas rekan kerja. Namun, polisi memastikan, tidak ada hubungan spesial di antara keduanya.
“Mereka hanya sebatas teman kerja saja,” kata dia.
Kasus ini sendiri dilaporkan oleh sang majikan ke Polsek Metro Penjaringan pada pertengahan 2024 lalu. Korban melapor karena uang di brankas rumah sering hilang. ART dicurigai sebagai pelaku.
Selanjutnya, dengan adanya laporan tersebut, Tim Resmob Polsek Metro Penjaringan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.
Sayangnya, tidak ada kamera pengintau atau CCTV di dalam kamar tempat diletakannya brankas. Sehingga polisi melakukan pemantauan terlebih dahulu dan ketika sudah terkumpul cukup bukti, barulah melakukan interogasi terhadap orang-orang yang berada di dalam rumah.
Dalam proses penyelidikan itu, pelaku akhirnya mengaku telah menguras harta majikannya.
“ART ini mengaku telah mengambil uang tunai dan perhiasan milik korban dan selanjutnya pelaku, korban, dan saksi dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Napi Korupsi di Semarang Diduga Bebas Plesiran, Kini Dipindah ke LP Super Maximum Nusakambangan
PIKIRAN RAKYAT – Narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Semarang, Agus Hartono (AH) diduga sering plesiran ke luar lapas. Dia dilaporkan keluar dan masuk lapas di luar ketentuan yang berlaku.
Dari informasi yang dihimpun, Agus Hartono sempat dipergoki berada di sebuah restoran bersama keluarganya di wilayah Kota Semarang. Dia menjalani hukuman dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di sejumlah bank pemerintah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain itu, Agus Hartono juga dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pemalsuan surat di PN Kota Salatiga.
Dipindahkan ke Nusakambangan
Terpidana kasus tindak pidana korupsi Agus Hartono kini dipindah dari Lapas Semarang ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Pemindahannya dilakukan atas dugaan pelanggaran kerap meninggalkan tempatnya menjalani hukuman di luar ketentuan yang berlaku.
“Terhadap pelanggaran yang dilakukan AH, di era sebelum saya, sudah diambil tindakan dengan dipindah ke Nusakambangan,” kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Sabtu 8 Februari 2025.
Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara detil waktu pemindahan terpidana kasus korupsi yang juga terjerat dalam perkara mafia tanah di Kota Salatiga tersebut.
Mardi Santoso sendiri mulai menjabat sebagai Kepala Lapas Semarang pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid. Sementara terhadap petugas yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan Agus Hartono, juga sudah dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pada saat ini Lapas Semarang dalam kondisi sangat kondusif. Mardi Santoso pun berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lapas Semarang juga akan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan dan ketertiban lapas.
3 Mega Kasus Agus Hartono
Agus Hartono terlibat dua kasus kredit macet di tiga bank berbeda, dan kini menjalani total 18,5 tahun penjara dan denda puluhan miliar rupiah. Satu kasus lagi yang sudah dalam pengusutan yakni kasus mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.
Kredit Macet di BPD Jawa Barat dan Banten
Agus Hartono adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa yang melakukan berbagai tindak pidana korupsi (tipikor). Kasus pertama yang menjeratnya adalah terkait kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang pada 2017.
Dia disebut mencairkan kredit dengan menggunakan order pembelian palsu. Selain itu, dia menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengajuannya. Akibat perbuatannya, negara rugi mencapai Rp25 miliar.
Agus Hartono pun divonis 10,5 tahun penjara karena dianggap hakim PN Semarang terbukti bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Vonis tersebut dijatuhkan kepada pada 18 Juli 2023 silam. Selain itu, Agus Hartono juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 400 juta subsider tiga bulan penjara.
Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,7 miliar. Jika tidak bisa membayar, maka asetnya akan disita. Namun, apabila asetnya memiliki nilai yang tidak sesuai dengan besaran uang pengganti, maka Agus Hartono dihukum tambahan berupa empat tahun penjara.
Kredit Macet di Bank Mandiri
Tak hanya di Bank BJB, Agus Hartono juga melakukan korupsi terkait kredit macet di Bank Mandiri. Tak tanggung-tanggung, dia membuat negara rugi mencapai Rp93 miliar dan membuatnya divonis dua tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan penjara.
Selain itu, Agus Hartono juga wajib membayar uang pengganti Rp52 miliar. Namun, jaksa mengajukan banding terkait vonis hakim tipikor PN Semarang tersebut.
Banding jaksa pun diterima oleh hakim tinggi Supraja, Winarto, dan Jeldi Ramadhan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Hukuman terhadap Agus Hartono pun justru diperberat dua kali lipat menjadi 8 tahun penjara.
Terlibat Mafia Tanah di Salatiga
Tak hanya kasus korupsi, Agus Hartono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.9
Kasus ini bermula pada 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat. Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektare dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.
Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.
Tanah tersebut akhirnya digadai sebesar Rp 2,5 miliar, padahal nilai pasarnya pada tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.
Pada tahun 2018, Agus Hartono mengalami kredit macet, sehingga bank melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah yang dijadikan agunan. Namun, ketika dilakukan pengecekan, pemilik tanah menyatakan bahwa mereka belum menerima pembayaran secara penuh.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Garuda Indonesia (GIAA) Sediakan 34.000 Kursi Umrah dan Haji Plus hingga Januari 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menyiapkan sedikitnya 34.000 kursi perjalanan umrah dan haji plus pada periode perjalanan Maret 2025 hingga Januari 2026.
Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan tiket tersebut telah dijual pada Umrah Travel Fair (GUTF) 2025 di tiga kota besar yaitu Jakarta, Surabaya dan Makassar mulai 7 sampai 9 Februari 2025.
“Dengan menggandeng lebih dari 60 travel agent umrah dan haji plus terkemuka yang menghadirkan berbagai paket perjalanan umrah dan haji plus serta nilai tambah lainnya, Garuda Indonesia menghadirkan sedikitnya 34 ribu kursi pada periode perjalanan Maret 2025 hingga Januari 2026 mendatang,” kata Wamildan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025).
Wamildan mengklaim pasar penerbangan umrah merupakan salah satu potensi pangsa pasar yang menjanjikan. Hal tersebut turut terlihat dari total transaksi pembelian tiket penerbangan umrah yang berhasil dibukukan sebesar Rp317 miliar dengan jumlah kursi yang terjual sebanyak 28.295 kursi penerbangan.
Gelaran GUTF kali ini juga melibatkan bank partner guna menghadirkan ragam pilihan kemudahan bertransaksi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kolaborasi Garuda Indonesia bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada penyelenggaraan GUTF di Jakarta dan Makassar.
Pada kegiatan kali ini terdapat berbagai promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI selama pelaksanaan travel fair, di antaranya cashback up to Rp5 juta rupiah dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu para pengunjung juga berkesempatan mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo di booth BRI.
Di samping itu, pada GUTF kali ini, Garuda Indonesia turut menghadirkan berbagai penawaran harga tiket penerbangan umrah, paket umrah dan haji plus serta promo tiket penerbangan perjalanan umrah untuk group booking dengan harga khusus mulai Rp13,9 jutaan untuk penerbangan menuju Jeddah PP dan mulai Rp14,4 jutaan untuk penerbangan menuju Madinah PP dengan periode perjalanan mulai Maret 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, para pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya untuk mendukung persiapan perjalanan ibadah ke Tanah Suci di antaranya, tiket penerbangan umrah dengan harga mulai Rp11,7 jutaan melalui program Happy Hour Ticket, Welcome Bonus hingga 1.000 Miles untuk pengguna baru.
Lalu diskon 20% untuk Lounge Access di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, diskon hingga 25 persen untuk pembelian Prepaid Baggage dan diskon hingga 40% untuk belanja di kanal Garuda Shop.
-
Investasi Ratusan Triliun Lenyap dari Indonesia Gara-Gara Aksi Premanisme Ormas
PIKIRAN RAKYAT – Pada saat ini, aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri sering terjadi. Bahkan, aksi ini membuat negara kehilangan investasi sampai ratusan triliun rupiah.
Fakta itu diungkap oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia. Mereka mengungkapkan, mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri akibat premanisme ormas.
“Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Biasanya, ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
“Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” tutur Sanny Iskandar.
Jabar, Jatim, dan Batam Darurat Ormas
Sanny Iskandar mengatakan bahwa beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.
“Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ucapnya.
Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.
Lebih lanjut, Sanny Iskandar pun meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.
Modus Ormas
Salah satu aksi yang sering dilakukan para ormas adalah menyegel pabrik. Akibatnya, barang produksi dan karyawan tidak bisa keluar dan masuk. Sehingga, membuat pabrik-pabrik di kawasan industri merugi.
“Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata Sanny Iskandar.
Selain itu, dia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.
“Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” ujar Sanny Iskandar.
Respons Kemenperin
Menanggapi keluhan HKI Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mencari solusi terkait aktivitas premanisme ormas di kawasan industri yang dinilai mengganggu kinerja pabrik di kawasan tersebut.
“Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Dia menyebutkan bahwa dalam menopang sektor perindustrian, pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.
Menurutnya, tujuan dibentuknya kawasan industri yakni untuk membuat kinerja sektor manufaktur lebih optimal, meningkatkan utilisasi, serta menekan biaya logistik. Meski penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah, namun pihaknya memastikan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.
“Sekali lagi ini concern yang kami terima,” ujar Tri Supondy.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Bisa Sentuh 5,5 Persen di Tahun 2025
PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Jabar 2025 akan lebih baik dari 2024. Diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,7 hingga 5,5%.
Tahun lalu, capaian pertumbuhan ekonomi Jabar seperti rilis BPS mencapai 4,95%. Besaran ini, masih dalam rentang target pemerintah antara 4,7 hingga 5,5%.
“Tahun ini pun masih optimistis ada dalam target tersebut,” ujar Deputy Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat Muslimin Anwar, pekan lalu.
Dia menegaskan kebijakan pemerintah terkait efisiensi pada APBN/APBD tentunya akan memberikan dampak perlambatan pertumbuhan pada beberapa sektor. Namun, sektor lainnya justru akan tumbuh sehingga mampu mendorong PDRB.
Efisiensi tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mungkin akan ada koreksi atau perlambatan tapi sisi lain akan terdorong tumbuh.
“Kami yakin pemerintah sudah menghitung itu untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2028 atau 2029,” katanya.
BI sendiri akan memberikan penguatan pada nilai tukar rupiah untuk memaksimalkan devisa. Permintaan ekspor dan impor juga masih akan tinggi.
Ekspor impor merupakan salah satu komponen pendukung pertumbuhan selain investasi dan konsumsi.
“Konsumsi pemerintah akan terjadi normalisasi pascapemilu. Kami yakin akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Terlebih jika kepala daerah resmi dilantik dan mulai bekerja. Selanjutnya koordinasi dan sinergi pusat, provinsi dan kabupaten-kota harus semakin baik,” ujar Muslimin.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengutarakan, prediksi tersebut bisa tercapai dengan syarat penghematan APBD Jabar dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
“Dari sisi fiskal ada dampak penghematan anggaran terhadap berbagai aktivitas sektor usaha, sehingga kita harus memastikan shifting anggaran atau efisiensi betul-betul memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, perlu ada diversifikasi sektoral agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Antarra lain dengan mendorong sektor industri, sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai tiga sektor terbesar.
Tentunya, perlu juga langkah-langkah mendorong sektor-sektor potensial, seperti sektor jasa akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor properti.
“Saya kira dari sisi sektoral itu langkah makronya. Langkah mikronya perlu diupayakan agar sektor-sektor potensial bisa didorong lebih kuat untuk mengimbangai peran tiga sektor terbesar itu,” katanya.
Secara regional, peran pemerintah kabupaten-kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga diperkuat berbasis tematik, sehingga sektor-sektor utama di daerah harus didorong dengan kebijakan lokal yang lebih kuat.
Dari sisi pengeluaran diharapkan inflasi bisa stabil sehingga konsumsi rumah tangga bisa optimal mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga investasi.
Dua komponen itu, kata Acuviarta, harus terus didorong sebagai lokomotif. Meski kinerja perdagangan luar negeri Jabar terlihat berjalan lamban meski tumbuh positif, tetapi minim diversifikasi komoditas dan jangkauan wilayah pasar nontradisional.
“Akan ada lompatan besar kalau kita dapat mengembangkan hilirisasi industri komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta kehutanan,” tuturnya.
Dia juga melihat potensi investasi Jabar sangat besar. Hanya saja masih perlu didorong antara sinergi pusat dan daerah, banyak investasi terkendala izin, ketersediaan air, lahan, bahan bakar gas, dan tenaga kerja yang cocok untuk kebutuhan investasi.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Berawal dari Memori Masa Kecil, Pria di Malang Koleksi Puluhan Mainan Lawas hingga Radio Tua
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Kukuh Kurniawan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Terkenang akan memori masa kecil, pria di Kota Malang bernama Dodi Mulyadi memiliki hobi unik. Yaitu, mengumpulkan berbagai jenis mainan lawas.
Di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Pisang Agung Kecamatan Sukun, telah menjadi semacam layaknya museum yang menyimpan berbagai koleksinya.
Dodi Mulyadi mengatakan, telah mengkoleksi mainan lawas mulai tahun 2005 dan sejak saat itu semakin berkembang. Dan bahkan, ia rela merogoh kocek jutaan rupiah untuk barang yang diingininya.
“Untuk memperoleh berbagai mainan lawas ini, tentunya memanfaatkan jaringan informasi dari berbagai komunitas. Khususnya, komunitas dari kolektor pecinta barang antik,” jelasnya kepada TribunJatim.com, Minggu (9/2/2025).
Dirinya menerangkan, bahwa berbagai mainan lawas tersebut ditebusnya dengan harga yang lumayan menguras kantong.
“Seperti harga mainan mobil kaleng ini misalnya, ada yang mulai dari harga Rp 300 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta, tergantung kelangkaan dan kondisinya. Selain mainan, ada jam kuno, lalu ada jam tua yang berbunyi setiap seperempat jam dan ada yang setengah jam, itu dulu saya belinya bisa lebih dari Rp5 juta,” bebernya.
Disamping mainan lawas, barang-barang lainnya seperti radio tua, telepon putar, hingga televisi tabung juga menjadi bagian dari koleksinya. Namun, mendapatkan barang elektronik lawas dalam kondisi berfungsi menjadi tantangan tersendiri.
“Apabila ketemu, itu biasanya sudah tidak nyala. Dan terkadang, biaya untuk reparasi jauh lebih mahal dari harga barangnya sehingga dijadikan pajangan saja,” tambahnya.
Meski telah menghabiskan cukup banyak uang untuk koleksinya itu, namun Dodi tidak pernah keberatan sama sekali.
“Kepuasan bagi saya adalah menemukan dan merawatnya. Apalagi kalau masih berfungsi, berarti barangnya bagus dan kualitasnya terjamin,” terangnya.
Disamping itu, ia juga membuka ruang bagi para pemula untuk belajar koleksi khususnya untuk mainan lawas.
“Saya sendiri terbuka soal koleksi maupun sekedar sharing. Apalagi, kalau bisa bertemu dan berbincang dengan orang yang menjadi pelaku maupun saksi yang pernah tahu dengan koleksi mainan lawas tersebut,” tandasnya.
-
Cerita Founder Almaz Fried Chicken Dimintai Ratusan Miliar untuk Urus Sertifikat Halal
PIKIRAN RAKYAT – Founder Almaz Fried Chicken, Okta Wirawan membagikan ceritanya yang mengurus sertifikat halal hingga menelan biaya mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan.
“Di tengah proses pengajuan halal untuk Almaz Friedchicken yang tak kunjung selesai selama enam bulan, kami justru dikenakan tagihan ratusan juta rupiah. Bahkan ada oknum yang mematok biaya per cabang outlet dan per jumlah karyawan, yang jika ditotal bisa mencapai miliaran!” katanya, Jumat 7 Februari 2025.
Dalam pertemuannya dengan Okta Wirawan, Haikal Hasan menegaskan bahwa proses pengurusan sertifikat halal seharusnya mudah, cepat, dan murah. Namun, masih ada oknum-oknum yang sengaja mempersulit.
Bahkan, mereka tidak segan memungut biaya berlebihan hingga ratusan juta rupiah. Padahal, tarif resminya hanya ratusan ribu rupiah.
“Bila menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Badan Halal Indonesia,” ujar Haikal Hasan.
Okta Wirawan pun menyampaikan pesan Haikal Hasan yang mengimbau para pengusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti. Mereka juga diminta tak perlu takut dalam melaporkan tindakan oknum-oknum tersebut.
“Para pengusaha diimbau untuk mengumpulkan bukti-bukti dan tak perlu takut, karena pemerintah akan menindak tegas pelaku pemerasan,” ucapnya.
“Mari kita dukung upaya perbaikan sistem jaminan halal di Indonesia. Hentikan praktik pungli yang merugikan dan membebani para pelaku usaha. Bersama kita wujudkan proses halal yang jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Okta Wirawan menambahkan.
Biaya Pembuatan Sertifikat Halal
Pada saat ini, pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online tanpa perlu membawa berkas fisik ke kantor layanan. Pendaftaran bisa diakses melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang tersedia di Play Store dan App Store atau melalui laman ptsp.halal.go.id.
Proses ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan hanya memerlukan pengisian formulir yang telah disediakan secara digital.
Dua Skema Sertifikasi Halal
Pelaku usaha dapat memilih skema sertifikasi halal sesuai dengan jenis usaha dan produk yang dihasilkan:
Self Declare
Skema ini diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dalam proses ini, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) akan membantu dalam verifikasi kehalalan produk. Reguler
Ditujukan bagi produk yang masih memerlukan pengujian kehalalan lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam skema ini, auditor halal akan memastikan kehalalan bahan serta proses produksi sebelum sertifikasi diberikan.Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK
Sebagai bentuk dukungan bagi UMK, pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema self declare. Tahun ini, tersedia kuota satu juta sertifikasi halal gratis, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk membantu UMK dalam memenuhi ketentuan halal tanpa membebani biaya operasional mereka.
Biaya Sertifikasi Halal Reguler
Bagi UMK yang mengikuti skema reguler, biaya sertifikasi halal ditetapkan sebesar Rp650.000, yang mencakup:
Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Rp350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.
Sementara itu, bagi pelaku usaha di luar kategori UMK, biaya sertifikasi halal ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Skala usaha Penggunaan alat uji laboratorium Lokasi audit Jumlah auditor yang terlibat Tarif layanan ini transparan dan diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021.
Pilihan Lembaga Pemeriksa Halal
Saat ini, terdapat lebih dari 55 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersedia di Indonesia. Pelaku usaha dapat memilih LPH yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi layanan maupun biaya yang ditawarkan.
Peran Komite Fatwa Produk Halal
Untuk mempercepat proses sertifikasi halal, Kementerian Agama telah membentuk Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang terdiri dari ulama dan akademisi. Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh
PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan membongkar bobroknya penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Sebab, dari total Rp500 triliun dana yang dikucurkan, tak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.
Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.
“Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.
DTSEN Jadi Solusi?
Dalam upaya pembenahan ini, pemerintah pun disebut tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.
Efisiensi Anggaran
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal.
Sehingga, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Luhut Binsar Pandjaitan pun optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” katanya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Pertumbuhan Kredit 10,39 Persen pada 2024 jadi Pencapaian Positif di Tengah Tekanan Global
JAKARTA – Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia (BI) Nugroho Joko Prastowo mengatakan pertumbuhan kredit di atas 10 persen atau tepatnya 10,39 persen year on year (yoy) pada 2024 menjadi suatu pencapaian baik di tengah kondisi tekanan global yang terjadi.
Joko mencatat pertumbuhan tersebut juga relatif stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,38 persen yoy. Pertumbuhan ini juga masih berada dalam kisaran target 2024 antara 10 persen hingga 13 persen.
“Ini merupakan suatu capaian di tengah tekanan global yang berdampak kepada perekonomian domestik,” kata Joko di Banda Aceh, Aceh, dikutip Antara, Sabtu, 8 Februari.
Pertumbuhan kredit sempat tercatat tinggi mencapai 12,36 persen yoy pada triwulan II 2024. Namun, ujar Joko, pertumbuhan kredit sedikit melambat pada paruh kedua 2024, dengan di Desember 2024 akhirnya mencapai 10,39 persen yoy.
Hal itu dipicu oleh konstelasi global yang berdampak domestik, terutama ekspektasi terhadap dinamika pemilu Amerika Serikat (AS) yang kemudian dimenangkan oleh Donald Trump, yang tidak hanya berdampak kepada outflow dan nilai tukar tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan kredit.
“Tapi, tetap dalam situasi seperti ini, bisa (tumbuh) di atas 10 persen adalah suatu capaian. Dan capaian ini didukung oleh kebijakan maupun kemampuan dari sektor riilnya,” kata Joko.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit pada 2024 didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang terbatas. Dalam hal ini, pertumbuhan kredit sejalan dengan sales maupun capex korporasi terbuka yang tetap tumbuh positif. Di sisi lain, penghasilan rumah tangga kelas bawah cenderung terbatas yang ditunjukkan melalui indeks penghasilan rumah tangga BI.
Dari sisi penawaran, Joko menambahkan bahwa pertumbuhan kredit didukung oleh kapasitas perbankan yang kuat dengan lending appetite yang tetap longgar. Kemudian, terdapat dukungan pendanaan juga tersedia dari adanya pertumbuhan pada dana pihak ketiga (DPK) serta realokasi alat likuid ke kredit.
Selain itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang disalurkan kepada perbankan juga turut mendukung pertumbuhan kredit. Joko menjelaskan, insentif KLM telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 2022 dengan total insentif maksimum serta perluasan dan refocusing sektor prioritas.
Perubahan terbaru yakni tahap keenam mulai berlaku Januari 2025 yang difokuskan untuk sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Dukungan terhadap hilirisasi masih berlanjut namun insentif KLM untuk industri sisi hulu kini dialihkan ke industri sisi hilir yang menyerap tenaga kerja, contohnya seperti industri barang dari logam yang masih tetap mendapatkan insentif KLM tahap lima.
“Kenapa berubah lagi (jadi insentif KLM tahap keenam)? Karena beberapa sektor kita anggap sudah maju bergerak sendiri. Contoh hilirisasi (dari sisi hulu), PMA-nya sudah banyak, kredit banknya sudah banyak, jadi sudah bisa jalan. Sementara kita menghadapi masalah terkait dengan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, padat karya,” kata Joko.
Penyaluran insentif KLM kepada perbankan hingga minggu kedua Januari 2025 mencapai Rp295 triliun, meningkat Rp43 triliun dari sebelumnya Rp252 triliun pada Desember 2024. Dengan realisasi tersebut, capaian insentif secara keseluruhan sebesar 3,84 persen dari insentif maksimum 4 persen terhadap DPK rupiah.
“Sebenarnya masih ada sedikit room untuk mencapai 4 persen bagi bank-bank yang belum. Semua bank BUMN sudah full (paling kecil selisih antara realisasi dan plafon insentif), sudah dapat 4 persen (hingga minggu kedua Januari 2025). Yang paling banyak ruangnya adalah KCBA 0,91 persen dari 4 persen untuk misalnya menambah sektor yang selama ini belum dirambah tapi dapat insentif,” kata Joko.