Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Modernisasi Layanan untuk Masyarakat, Gedung Baru Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Rampung

    Modernisasi Layanan untuk Masyarakat, Gedung Baru Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Rampung

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang terletak di Jalan Medokan Sawah Gang Masjid kini telah resmi selesai, Sabtu, (15/2/2025). 

    Dengan total anggaran sebesar Rp 8,9 miliar, gedung ini bertujuan untuk memperbarui fasilitas dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat Surabaya. 

    Sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya, pembangunan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan seperti pengurusan sertifikat tanah, pengukuran, dan administrasi lainnya.

    Proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dimulai pada 18 Juli 2024 dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri, A.Ptnh, SH, MH. 

    Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas modern yang diharapkan mampu mempercepat dan mempermudah proses layanan pertanahan di Surabaya. 

    Ini adalah langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat terkait administrasi pertanahan yang lambat dan tidak efisien.

    Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk memberikan pelayanan pertanahan yang lebih cepat dan lebih efisien dengan fasilitas yang lebih baik. 

    Dengan adanya kantor pertanahan yang baru, masyarakat dapat mengakses layanan seperti pengurusan sertifikat tanah, pendaftaran tanah, dan pengukuran dengan lebih mudah dan tanpa kendala.

    “Pembangunan gedung baru ini akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, mempercepat proses administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi terjadinya praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan,” ujar Agustinus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Pembangunan gedung ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama dengan baik, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa konstruksi CV. Al-Fath, dan konsultan pengawas.

    Dengan pengawasan yang ketat, semua pihak berusaha untuk memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proyek ini diselesaikan dalam waktu 169 hari kalender, dengan lingkup pekerjaan yang mencakup pembangunan struktur utama gedung serta fasad bangunan.

    Proyek ini juga tidak lepas dari tantangan cuaca dan aspek teknis lainnya, namun dengan kerja sama yang solid antar pihak terkait, pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berhasil selesai tepat waktu.

    “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal, menjaga kualitas, dan memastikan anggaran digunakan secara tepat,” Ujar Projek Manager Cv.Alfatih Hari Wahyudi.

    Efisiensi anggaran merupakan salah satu fokus utama dalam proyek pembangunan ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat. Tidak hanya soal penghematan biaya, tetapi juga optimalisasi sumber daya yang ada, memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif dan tetap menjaga kualitas.

    Penggunaan material berkualitas dengan harga terjangkau, pengelolaan waktu yang ketat, serta pengawasan yang intensif menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi anggaran. Dengan cara ini, biaya pembangunan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas bangunan.

    Gedung baru ini bukan hanya soal fasilitas yang lebih modern, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Surabaya. Dengan tersedianya gedung ini, layanan pertanahan akan lebih cepat dan transparan, yang mengurangi potensi praktik mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat.

    Dampak jangka panjang dari pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II diharapkan dapat meningkatkan kepuasan publik. Pengurusan sertifikat tanah, pendaftaran tanah, dan berbagai layanan lainnya akan lebih cepat dan efisien.

     Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan tahap berikutnya dari Gedung BPN Surabaya II yang dijadwalkan pada tahun 2025 kemungkinan besar akan tertunda. Meskipun demikian, masyarakat berharap agar gedung baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam layanan pertanahan.

  • Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif Indonesia

    Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif Indonesia

    JABAR EKSPRES – Pameran INACRAFT 2025 kembali menjadi ajang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya terbaiknya. Tahun ini, Kementerian BUMN melalui Rumah BUMN hadir dengan membawa 52 UMKM binaan, menghadirkan 149 jenis produk unggulan dalam kategori fashion, kerajinan tangan, dan aksesoris.

    Partisipasi ini bukan hanya sekadar menghadirkan produk, tetapi juga menunjukkan bahwa UMKM binaan Rumah BUMN kini lebih siap, lebih berkualitas, dan lebih kompetitif untuk menembus pasar nasional maupun internasional.

    Dengan ekosistem pendampingan yang berkelanjutan, BUMN memastikan bahwa para pelaku usaha ini memiliki daya saing tinggi dan mampu menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih luas.

    Selama penyelenggaraan INACRAFT 2025, antusiasme pengunjung mencapai lebih dari 100 ribu orang, UMKM dari BUMN berhasil menjual produk-produknya dengan nilai penjualan mencapai 5,7 milyar rupiah.

    Menteri BUMN, Erick Thohir kembali menekankan keterlibatan BUMN dalam pengembangan UMKM, bukan hanya tentang pendampingan, tetapi juga menciptakan peluang berkelanjutan bagi mereka untuk bertumbuh.

    “BUMN tidak hanya hadir sebagai pendukung, tetapi sebagai akselerator bagi UMKM agar mereka naik kelas. Produk-produk yang ada di Rumah BUMN hari ini adalah bukti bahwa mereka semakin berkualitas dan siap bersaing di pasar global. Ini adalah langkah nyata kita dalam mendorong kewirausahaan dan memperkuat industri kreatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick Thohir.

    Rumah BUMN bukan hanya tempat untuk UMKM bernaung, tetapi juga wadah untuk berkembang. Dengan berbagai program pelatihan, pendampingan bisnis, hingga akses pemasaran digital, Rumah BUMN membantu pelaku usaha mengoptimalkan potensi mereka dan memperluas pasar.

    Partisipasi dalam INACRAFT 2025 adalah salah satu bentuk nyata bagaimana Rumah BUMN membuka peluang lebih besar bagi UMKM binaannya. Dengan kurasi yang ketat, UMKM yang tampil kali ini adalah yang terbaik, dengan produk berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar global. Adapun Rumah BUMN yang berkontribusi dalam INACRAFT 2025:

    – BUMN Infrastruktur & Konstruksi: Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Brantas Abipraya
    – ⁠BUMN Energi & Pertambangan: PLN, Bukit Asam, Timah, Inalum
    – ⁠BUMN Telekomunikasi & Percetakan: Telkom, Peruri

  • Minyak Jelantah Bisa Didaur Ulang Jadi Cuan, Begini Caranya

    Minyak Jelantah Bisa Didaur Ulang Jadi Cuan, Begini Caranya

    Liputan6.com, Serang – Kini minyak goreng bekas atau minyak jelantah bisa disulap menjadi cuan dan menambah pundi-pundi perekonomian masyarakat. Program itu diberi nama Manajemen Pengumpulan Minyak Jelantah untuk Lingkungan atau disingkat Minyaku. Setiap liter minyak jelantah yang dikumpulkan, bisa bernilai rupiah dan dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Uangnya bisa diambil setiap bulan, sehingga bisa menambah uang belanja bulanan bagi emak-emak. 

    “Program Minyaku turut berperan dalam edukasi masyarakat mengenai pemakaian jelantah secara bijak. Minyaku hadir sebagai solusi daur ulang jelantah yang efisien, dan mendukung pola hidup sehat, ramah lingkungan, dan hadirnya peluang ekonomi,” ujar Circular Economy & Partnership Manager Chandra Asri Group, Nicko Setyabudi, Kamis, (13/2/2025).

    Minyak jelantah tuh bisa dikumpulkan oleh siapapun, termasuk individu masyarakat. Kemudian diantar ke Industri Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Atasi Sampah, Kelola Mandiri (ASARI) di Serdag, Cilegon, Banten. Kelompok masyarakat di Desa Anyer, Kabupaten Serang, Banten, jadi pihak pertama yang diberikan sosialisasi sekaligus diajak mensukseskan program pengumpulan minyak jelantah.

    Selain berada dekat dengan perusahaan, Anyer juga menjadi destinasi wisata domestik, sehingga diharapkan lingkungan pariwisata semakin terjaga dari pencemaran minyak jelantah. “Pengumpulan jelantah dalam program Minyaku mengadaptasi metode pengumpulan sampah plastik melalui bank sampah. Masyarakat yang berpartisipasi mendapatkan nilai ekonomi yang disimpan dalam bentuk tabungan pada bank sampah,” terangnya.

  • Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Wamentan: Efisiensi Anggaran Era Prabowo untuk Pengentasan Kemiskinan

    Bogor, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini bertujuan untuk memastikan dana dialokasikan secara optimal tanpa mengubah target pembangunan.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono seusai menghadiri acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor pada Sabtu (15/2/2025).

    “Bukan sekadar penghematan, tetapi efisiensi anggaran. Artinya, anggaran tetap digunakan secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Sudaryono menekankan efisiensi bukan berarti pemangkasan program-program penting. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara.

    “Efisiensi ini bukan berarti jika anggaran berkurang, maka targetnya juga berkurang. Itu keliru. Justru yang kita lakukan adalah memotong pos-pos anggaran yang dianggap kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya terkait kebijakan Presiden Prabowo.

    Dalam implementasinya, beberapa jenis kegiatan yang dianggap tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat akan dikurangi atau ditiadakan. Dia mencontohkan, biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, event diskusi dan seminar yang dianggap kurang berdampak langsung, serta agenda-agenda yang lebih bersifat seremonial.

    Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan secara maksimal untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, percepatan lingkungan kerja, serta peningkatan gizi masyarakat.

    Menepis kekhawatiran masyarakat, Sudaryono menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kementerian Pertanian sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran.

    “Jadi, tidak ada pemotongan anggaran untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Yang dihemat adalah anggaran yang selama ini dianggap tidak terlalu bermanfaat atau hanya menjadi pemborosan,” tegasnya.

    Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara tanpa mengurangi target pembangunan. Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

    Kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

  • 8 Aplikasi Pinjol Terbaru 2025 Bunga Rendah dan Cepat Cair, Sudah Terdaftar OJK

    8 Aplikasi Pinjol Terbaru 2025 Bunga Rendah dan Cepat Cair, Sudah Terdaftar OJK

    JABAR EKSPRES – Aplikasi pinjaman online atau pinjol dengan bunga rendah dan cepat cair menjadi solusi instan bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa ribet.

    Namun, perlu diingat, tidak semua pinjol menawarkan bunga rendah dan memiliki legalitas yang jelas.

    Ada banyak aplikasi ilegal yang justru membebani pengguna dengan bunga tinggi dan sistem penagihan yang tidak etis.

    Baca juga : Cara Pinjam Saldo Uang Rupiah Elektronik Rp500.000 di Aplikasi DANA

    Oleh karena itu, penting untuk memilih pinjol yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar transaksi lebih aman dan terhindar dari jeratan utang yang mencekik.

    Selain legalitas, faktor lain yang wajib diperhatikan adalah besaran bunga pinjaman.

    Memilih pinjol dengan bunga rendah akan membantu mengelola cicilan agar tetap ringan dan tidak membebani kondisi finansial dalam jangka panjang.

    8 Aplikasi Pinjol Terbaru 2025 Bunga Rendah dan Cepat Cair

    Nah, buat kamu yang sedang mencari aplikasi pinjol dengan bunga rendah, cepat cair, dan pastinya legal, berikut 8 rekomendasi terbaik yang bisa dipertimbangkan:

    1. Akulaku

    Akulaku menjadi pilihan favorit banyak orang karena menawarkan bunga hanya 0,03% per hari.

    Dengan bunga yang sangat kompetitif, aplikasi ini cocok bagi kamu yang butuh pinjaman cepat tanpa harus terbebani cicilan tinggi.

    Keunggulan Akulaku:

    Bunga rendah (0,03% per hari)Proses cepat dan syarat mudahBisa dicicil dengan tenor fleksibel

    2. Tunaiku

    Tunaiku adalah aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK dan menawarkan bunga pinjaman berkisar 3-5% per bulan.

    Aplikasi ini cocok bagi kamu yang ingin pinjaman dengan tenor lebih panjang sehingga cicilan bisa lebih ringan.

    Keunggulan Tunaiku:

    Tenor panjang hingga 20 bulanBunga mulai dari 3% per bulanProses pengajuan tanpa kartu kredit

    3. Julo

    Julo menjadi salah satu aplikasi pinjol yang menawarkan bunga rendah, yakni mulai 0,1% per hari.

    Dengan proses pencairan yang cepat dan syarat yang mudah, Julo semakin populer di kalangan masyarakat.

    Keunggulan Julo:

    Bunga mulai dari 0,1% per hariPencairan cepat ke rekening bankBisa memilih tenor sesuai kebutuhan

  • Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, Sukhoi Blitar Klaim Jadi Ibukota Ikan Koi Indonesia

    Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, Sukhoi Blitar Klaim Jadi Ibukota Ikan Koi Indonesia

    Blitar (beritajatim.com) – Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (SUKHOI) resmi dibuka untuk umum pada Sabtu (15/02/2025). Tempat yang dibangun dengan anggaran Rp1,7 miliar rupiah tersebut pun diklaim jadi Ibukota ikan hias dan koi Indonesia.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masitoh menyebut dengan adanya Sukhoi ini semakin memantapkan posisi Bumi Bung Karno sebagai ibukota ikan hias dan koi di Indonesia.

    “Sukhoi akan menjadi pusat transaksi untuk penjualan maupun lelang ikan hias dan juga ikan koi di Blitar. Dengan fasilitas yang semakin memadai serta tempat parkir yang luas,” uca Dewi Masitoh, Sabtu (15/02/2025).

    Sukhoi ini pun akan menjadi sentra jual beli ikan hias serta koi di Blitar. Lebih dari itu Sukhoi ini diharapkan bisa pusat kegiatan atau kontes koi di Indonesia.

    “Ini akan menjadi pusat dan ibukota untuk ikan koi di Indonesia,” tandasnya.

    Dalam peresmian ini juga digelar lomba ‘gede-gedean iwak nila’ yang diikuti oleh sejumlah kelompok kerja ikan (Pokjakan) di Kota Blitar. Puluhan ikan nila dengan ukuran yang besar, turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

    “Ikan nila ini dirawat di air sarapan ikan koi. Jadi ikan koi nya dapat, ikan konsumsinya juga dapat. Bahkan bisa menjadi indukan, ” ungkap Iswanto Pokjakan asal Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

    Sukhoi Blitar sendiri memang baru selesai dilakukan revitalisasi. Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri tidak sedikit yakni mencapai Rp.1,7 miliar.

    Uang itu digunakan untuk membangun ulang pasar ikan hias yang dulunya dianggap kurang representatif dan perlu diberikan sentuhan. Kini Sukhoi telah jadi dan bisa digunakan masyarakat umum sebagai pusat jual beli ikan hias dan koi. [owi/ian]

  • Kerja dari Rumah vs Ngantor: Mana yang Lebih Hemat?

    Kerja dari Rumah vs Ngantor: Mana yang Lebih Hemat?

    Jakarta: Dulu kerja dari kantor adalah hal yang lumrah. Tapi sejak pandemi, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem kerja remote atau hybrid. 
     
    Nah, pertanyaannya: lebih hemat mana sih, kerja dari rumah atau tetap ngantor? Yuk, kita hitung bareng biayanya!
    1. Transportasi
    Kalau kerja dari kantor, tentu ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Misalnya, kalau kamu pakai transportasi umum di Jakarta:
     
    MRT/KRL: Rp10.000 – Rp20.000 per hari
    Ojek online: Rp30.000 – Rp50.000 per hari
    BBM motor/mobil pribadi: Rp500.000 – Rp1.000.000 per bulan

    Sementara itu, kerja dari rumah nol rupiah. Paling cuma keluar buat beli kopi atau jajan sebentar. Dari segi transportasi, jelas kerja remote lebih hemat.
     

    2. Makan siang dan ngopi
    Ngantor sering kali berarti jajan terus! Harga makan siang di kantin atau restoran sekitar Rp20.000 – Rp50.000 per porsi. Ditambah kopi kekinian Rp25.000 – Rp40.000, total biaya makan dan minum bisa mencapai Rp1.500.000 – Rp2.500.000 per bulan.
     
    Sementara itu, kalau kerja dari rumah, kamu bisa masak sendiri atau beli makanan yang lebih hemat. Dengan budget Rp500.000 – Rp1.000.000, kamu bisa tetap makan enak tanpa boros.
    3. Biaya pakaian
    Kerja di kantor biasanya menuntut pakaian formal atau semi-formal, yang artinya harus keluar uang untuk beli kemeja, celana, dan sepatu. Setidaknya, belanja outfit bisa menghabiskan Rp500.000 – Rp2.000.000 per tahun.
     
    Sebaliknya, kerja dari rumah, cukup pakai kaos dan celana pendek. Nggak perlu dandan ribet atau beli outfit mahal. Lumayan banget kan hematnya?

    4. Tagihan listrik dan internet
    Nah, ini salah satu biaya tersembunyi dari kerja remote. Saat kamu kerja dari rumah, tagihan listrik bisa naik karena AC dan laptop nyala seharian. Internet juga jadi kebutuhan utama. Biaya tambahan ini bisa mencapai Rp300.000 – Rp800.000 per bulan.
     
    Sementara kalau ngantor, listrik dan internet ditanggung kantor. Tapi, kalau dibandingkan dengan penghematan transportasi dan makan siang, biaya ini masih lebih kecil daripada kerja dari kantor.
    5. Produktivitas
    Kerja dari rumah: Bebas dari macet dan distraksi rekan kerja. Tapi, harus bisa jaga disiplin dan punya workspace nyaman.
    Kerja dari kantor: Lebih mudah koordinasi dengan tim, tapi bisa terganggu oleh meeting berlebihan dan obrolan santai.
     
    Produktivitas sangat bergantung pada tipe pekerjaan dan kebiasaan masing-masing orang. Ada yang lebih produktif di rumah, ada juga yang butuh suasana kantor.
     
    Kalau dihitung dari segi biaya, kerja dari rumah lebih hemat sekitar 30-50 persen dibanding kerja di kantor. Tapi, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti networking, disiplin kerja, dan lingkungan kerja yang mendukung.
     
    Kalau kantormu masih memberikan opsi hybrid, mungkin ini bisa jadi solusi terbaik. Kamu tetap bisa menikmati fleksibilitas kerja remote sambil tetap menjalin koneksi dengan rekan kerja di kantor.
     
    Jadi, mana yang lebih cocok buatmu? 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Modal Asing Rp9,61 Triliun Kabur dari RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Modal Asing Rp9,61 Triliun Kabur dari RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia pada pekan kedua Februari 2025 senilai Rp9,61 triliun, meski rupiah terpantau mengalami penguatan. 

    Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 109 poin atau 0,67% ke level Rp16.252 per dolar AS pada Jumat (14/2/2025). 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, data aliran modal yang menjadi indikator stabilitas nilai rupiah tersebut meninggalkan Tanah Air di semua pasar. 

    “Terdiri dari jual neto Rp2,42 triliun di pasar saham, Rp2,51 triliun di pasar surat berharga negara [SBN], dan Rp4,68 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia [SRBI],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (15/2/2025). 

    Secara kumulatif atau mengacu data setelmen sampai dengan 13 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,59 triliun di pasar saham. 

    Berbeda dengan pasar saham, investor asing terpantau rajin melakukan aksi beli neto di pasar SBN dan di SRBI yang masing-masing senilai Rp10,11 triliun dan Rp4,60 triliun.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” ujar Denny. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 13 Februari 2025 sebesar 72,22 bps, turun dibandingkan dengan 7 Februari 2025 sebesar 74,22 bps.

    Sementara rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.280 per dolar AS pada Jumat pagi (14/2/2025) atau menguat dari penutupan pasar hari Kamis (!3/2/2025) pada level (bid) Rp16.350 per dolar AS.

    Penguatan rupiah tersebut beriringan dengan DXY atau indeks dolar terhadap enam mata uang negara utama, yakni euro, yen Jepang, poundsterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss, yang melemah ke level 107,31 pada akhir Kamis (13/2/2025). 

    Di sisi lain, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun turun ke level 6,82% pada Kamis, dan terus menurun ke 6,81% pada Jumat pagi. 

    Berbeda dengan surat utang yang pemerintah AS keluarkan alias US Treasury Note 10 tahun, yield justru naik ke level 4,529% pada Kamis (13/2/2025). 

    Sebelumnya dalam data historis Bank Indonesia, SRBI yang menjadi instrumen untuk menarik aliran modal masuk tercatat rutin outflow sepanjang 2025. 

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI Triwahyono menyampaikan bahwa outflow dari SRBI terjadi seiring dengan membaiknya aliran modal yang masuk melalui pasar SBN. 

    Bahkan, akibat outflow yang terjadi tersebut, Triwahyono menyampaikan outstanding SRBI perlahan mulai menurun. 

    “Outstanding SRBI sudah di bawah Rp900 triliun, sekarang [per 6 Februari 2025] Rp860 triliun, akhir tahun lalu kita sempat sampai Rp970 triliun, inflow terhadap pasar SBN sudah kembali membaik,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025). 

    Meski demikian, Triwahyono menegaskan bahwa bank sentral tetap membutuhkan aliran modal asing masuk yang besar utamanya dalam saham, SBN, dan SRBI untuk menstabilkan rupiah. 

  • Prabowo Sebut Total Penghematan Anggaran Sentuh Rp 750 Triliun – Page 3

    Prabowo Sebut Total Penghematan Anggaran Sentuh Rp 750 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengungkapkan penghematan anggaran akan mencapai Rp 750 triliun dan terbagi dalam tiga putaran.

    “Penghematan lagi ramai. Penghematan kita lakukan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun. Penghematan kedua Rp 308 triliun,” ujar Prabowo saat puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    Ia menuturkan, dari perolehan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 300 triliun pada 2025. Dari Rp 300 triliun, dividen Rp 100 triliun akan dipakai untuk modal kerja BUMN.

    “Dividen tahun ini Rp 300 triliun tapi (Menteri BUMN Erick Thohir-red) katakan Rp 100 triliun sebaliknya dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Rp 100 triliun dikembalikan, total kita punya Rp 750 triliun,” kata dia.

    Prabowo menuturkan, anggaran dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp 24 triliun. “Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” tutur dia.

    Ia menambahkan, sisa anggaran yang tidak dipakai diserahkan Danantara untuk investasi sekitar USD 20 miliar. “Sisanya dan ini kita tidak pakai, serahkan ke Danantara untuk investasikan,” ujar Prabowo.

    Luncurkan Danantara

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum (Ketum) Gerindra kembali mengumumkan rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Indonesia yakni Danantara pada 24 Februari 2025.

    Ia juga meminta Presiden Indonesia sebelum dirinya yakni Presiden  ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi BPI Danantara. untuk menjadi pengawas Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo, saat perayaan puncak Ulang Tahun Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo mengajak untuk menjaga Danantara sebagai kekuatan energi masa depan Indonesia. Seiring hal itu, Prabowo juga mengajak Presiden Indonesia sebelumnya dan organisasi keagamaan untuk ikut menjadi pengawas. Adapun Danantara ini akan kelola dana hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.187).

    “Saya minta presiden sebelum saya, berkenan ikut juga bantu mengawasi. Saya berpikir kalau pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI, dan lain ikut juga bantu.  Supaya ini adalah uang rakyat, uang anak dan cucu kita, nilainya adalah hampir USD 900 miliar, asset under management,” kata dia.

     

  • KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

    “Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.