Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Bsnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk terus memperkuat ekonomi di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang berisiko memengaruhi perekonomian pasar global.

    Pada awal bulan ini, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan instruksi tarif impor sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, serta 10% bagi barang-barang dari China, dari rata-rata tarif tertimbang sebelumnya yang hanya 0,3%. Kebijakan ini akan berlaku 4 Februari 2025.

    Ekonom KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, mengatakan bahwa kebijakan tarif impor AS telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan AS.

    Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan harga barang akibat tarif tambahan akan meningkatkan biaya impor ke AS, yang pada akhirnya membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan mendorong inflasi.

    “Meningkatnya inflasi di AS akan mempersempit ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Dampaknya, ekspektasi terhadap US Treasury Yield diperkirakan tetap tinggi. Di Indonesia, kondisi ini membatasi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga, meski pemangkasan lebih lanjut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Arfian juga menuturkan bahwa inflasi yang tinggi di AS berpotensi membuat The Fed tetap bersikap hawkish. Sebaliknya, inflasi yang rendah di Indonesia memberikan ruang bagi BI untuk mengurangi suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Namun, BI perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar, mengingat nilai tukar rupiah cenderung tertekan apabila The Fed mempertahankan suku bunga tinggi,” ucapnya.

    Sementara itu, PMI manufaktur Indonesia mengindikasikan pemulihan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan biaya produksi yang relatif rendah serta meningkatnya pesanan, Indonesia berpotensi meraih pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal I/2025.

    Arfian menilai bahwa dinamika kebijakan ekonomi di AS memberikan dampak signifikan terhadap pasar global, termasuk Indonesia. Namun, dengan inflasi domestik yang rendah dan peningkatan sektor manufaktur, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    “Pihak terkait di Indonesia, termasuk BI dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat memanfaatkan ruang moneter dan fiskal yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di 2025,” pungkasnya.

  • Ramai soal Royalti, Ahmad Dhani Sebut Banyak Penyanyi Mental Maling, Bandingkan Ari Lasso dan Once

    Ramai soal Royalti, Ahmad Dhani Sebut Banyak Penyanyi Mental Maling, Bandingkan Ari Lasso dan Once

    TRIBUNJATIM.COM – Musisi Ahmad Dhani blak-blakan menyebut masih banyak penyanyi mental maling di tengah ramai sorotan soal royalti.

    Ia bahkan membandingkan antara Ari Lasso dengan Once Mekel.

    Ahmad Dhani mengatakan masih banyak musisi yang tidak membayarkan royalti lagu ciptaannya.

    Bahkan untuk sekedar meminta izin dibawakan dalam sebuah acara saja, ia merasa itu tidak dilakukan.

    “Kalau ada penyanyi yang ngotot bahwa nyanyi aja yang penting bayar, mah itu kelakuan mental maling,” kata Ahmad Dhani di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025), dikutip dari Wartakotalive.

    “Ada persepsi ‘yang penting bayar’. Karena selama 10 tahun ini nggak ada bayar ke kita, sejak 2014 UU Hak Cipta itu ada gak ada yang bayar,” ungkapnya.

    Ia kemudian menjadikan Once sebagai contoh yang tak menuaikan kewajibannya membayar royalti performing rights.

    “Makanya Once berhenti bawain lagu saya karena dia gak bisa buktiin udah bayar. Ini hal-hal yang gak mungkin ada ketika kami akan akan merevisi UU,” terangnya.

    Ia membandingkan Once dengan Ari Lasso yang masih memberikan royalti secara direct license kepada dirinya sebagai pencipta beberapa lagu Dewa 19.

    “Suka sama suka, tepo seliro, kan, kayak Ari Lasso dia gak nyanyiin lagu Dewa juga gak apa-apa makanya saya kasih tarif satu lagu sekian,” beber Dhani.

    Dhani menilai bahwa Ari Lasso bisa saja manggung tak membawakan lagu-lagu Dewa 19, berbeda dengan Once yang dia anggap lagu solonya tak setenar lagu Dewa 19.

    “Kan dia bisa gak bawain lagu Dewa tapi kalau dia suka gak apa-apa, akhirnya dia selalu bayar tiga lagu dewa, nggak (bawain) juga gak apa-apa tetap bisa jalan shownya Ari,” jelas Dhani.

    “Kecuali Once mungkin agak sulit kalau gak bawain lagu Dewa karena lagu hitsnya kan gak banyak kayak Ari Lasso,” tuturnya.

    HAK CIPTA – Ahmad Dhani bicara soal hak cipta lagu. Ahmad Dhani menyampaikan itu di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). (Warta Kota/Bayu Indra permana)

    Sebelumnya, penyanyi Agnez Mo menanggapi putusan pengadilan, yang membuat dirinya harus membayar denda kepada Ari Bias sebesar Rp 1,5 Miliar.

    Agnez Mo menuding pihak Ari Bias dan kawan-kawan serakah.

    Karena Ari Bias, dianggap Agnez Mo ingin menguntungkan diri sendiri sementara aturan soal royalti performance rights, penyelenggara yang membayarkannya ke pencipta lagu.

    Ari Bias adalah pencipta lagu yang tergabung di kelompok AKSI Bersatu bersama Ahmad Dhani hingga Piyu Padi Reborn.

    “Tidak peduli seberapa tepat dan adilnya pendirian kita, akan selalu ada orang-orang yang memilih untuk menyalah pahami dan memelintir kata-kata, bahkan menyerang karakter kita, semua karena keserakahan dan kepentingan mereka pribadi,” tulis Agnez Mo dalam unggahannya beberapa waktu lalu.

    Bahkan, dalam unggahannya itu juga, Agnez berencana akan menanggapi putusan Pengadilan Niaga dengan melakukan upaya kasasi.

    Mendengar pernyataan Agnez Mo, Piyu Padi Reborn dan Ahmad Dhani mewakili kelompok AKSI Bersatu buka suara.

    Mereka menghargai langkah Agnez yang mau mengajukan kasasi.

    “Cuma keserakahan ini yang kami bingung, serakahnya darimana? Di UU sudah tertera kok, pencipta lagu berhak mendapatkan haknya,” kata Piyu Padi Reborn dalam jumpa persnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Piyu terheran heran dengan tuduhan Agnez Mo.

    Karena dalam perjalanan aturan royalti performance rights, pencipta lagu tidak mendapatkan apa-apa.

    “Hasilnya nol banyak pencipta lagu gak dapat royalti aksi panggung. Saya aja cuma dapat Rp 120 ribu selama setahun,” ucap Piyu Padi Reborn.

    Sementara itu, Ahmad Dhani menanggapi sinis pernyataan Agnez perihal pihak Ari Bias yang menggugatnya karena ada unsur keserakahan.

    “Keserakahan gimana? Selama ini pencipta lagunya nol kok, gak dapat apa apa. Mungkin serakahnya di Nol itu kali ya,” tegas Ahmad Dhani.

    Justru Ahmad Dhani mempertanyakan kepada Agnez Mo, sudah dapat berapa banyak uang dari menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan orang lain.

    “Coba Agnez suruh jawab, berapa miliar rupiah yang ia dapatkan dari hasil menyanyikan lagu-lagu pencipta lagu ini?” ujar Ahmad Dhani.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Tips & Trik Pinjam Saldo Dana Cepat Cair Lewat Aplikasi E-Wallet

    Tips & Trik Pinjam Saldo Dana Cepat Cair Lewat Aplikasi E-Wallet

    JABAR EKSPRES – Mengatasi masalah ekonomi kini banyak dilakukan dengan meminjam saldo dana  atau uang melalui berbagai cara, seperti aplikasi pinjaman atau bahkan bank, yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Banyak orang yang memilih cara ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

    Namun, umumnya mereka juga diminta memberikan jaminan, seperti barang berharga atau dokumen penting seperti KTP.

    Tapi, ada cara lain untuk meminjam saldo yang lebih praktis, tanpa perlu menyerahkan KTP atau dokumen pribadi. Tertarik untuk tahu caranya? Simak terus penjelasan berikut ini.

    Cara yang dimaksud di sini adalah meminjam saldo melalui orang terdekat yang juga menggunakan aplikasi e-wallet. Dalam hal ini, Anda tidak perlu melibatkan aplikasi pinjaman online atau bank, namun Anda harus memiliki kesadaran diri dan bersikap sopan.

    BACA JUGA: Langsung Cair Saldo DANA Gratis Hingga Rp290.000 Lewat Aplikasi di 2025

    BACA JUGA: Dapat Saldo E-Wallet Rp50.000/Hari Lewat Aplikasi Penghasil Uang

    Cukup dengan menghubungi teman atau keluarga yang menggunakan aplikasi e-wallet, Anda bisa meminjam saldo dengan cepat.

    Kenapa e-wallet? Karena aplikasi ini memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan saldo yang lebih mudah, cepat, dan aman. Transaksi yang dilakukan juga tercatat dengan jelas, sehingga bisa dijadikan bukti jika diperlukan di masa depan.

    Saat meminjam saldo, pastikan untuk menjelaskan dengan jujur kebutuhan mendesak yang membuat Anda meminjam, serta berapa jumlah saldo dana yang ingin dipinjam.

    Dengan begitu, teman Anda dapat memutuskan apakah bisa membantu Anda. Setelah setuju, saldo yang dipinjam akan langsung masuk ke akun e-wallet Anda dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

    Namun, untuk menghindari masalah atau konflik di kemudian hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat meminjam uang dari teman.

    BACA JUGA: Cara Dapat Uang Cepat di Tahun 2025, Ini Langkah & Syaratnya

    Untuk proses peminjaman yang lancar, pastikan jumlah saldo dana yang nantinya akan Anda pinjam tidak terlalu besar dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan meminta lebih dari yang diperlukan.

  • Sri Mulyani sebut penempatan DHE di perbankan RI melampaui 30 persen 

    Sri Mulyani sebut penempatan DHE di perbankan RI melampaui 30 persen 

    Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di perbankan Indonesia sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan aturan, yakni 30 persen.

    Oleh karena itu posisi DHE SDA yang ditempatkan di perbankan Indonesia sejauh ini relatif stabil.

    “Kalau minimum tadinya 30 persen di dalam data, yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42 persen. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    Eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.

    “Sekarang dengan 100 persen, terutama untuk yang SDA batu bara, CPO, dan nikel adalah tiga komoditas yang paling besar peranannya di dalam menghasilkan ekspor dan devisa kita,” kata Menkeu.

    Untuk itu, Bendahara Negara itu juga menegaskan Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia agar eksportir dan produsen tidak terdisrupsi.

    Kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen dan pengadaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia, serta pembayaran kembali atas pinjaman eksportir dipastikan tetap aman dan tidak terganggu.

    “Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya.

    Menkeu juga menyampaikan, kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara di dunia.

    “Itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut,” tutur Sri Mulyani.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, Dpemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Ungkap Alasan Periksa Rini Soemarno di Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    KPK Ungkap Alasan Periksa Rini Soemarno di Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebagai saksi dalam kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). 

    Rini Soemarno sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi kurun waktu 2017-2021 itu pada awal pekan lalu, Senin (10/2/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut bhawa penyidik mendalami keterangan Rini soal kebijakan merger atau akuisisi pada perusahaan pelat merah. Namun, dia tak memerinci merger atau akuisisi BUMN mana yang didalami penyidik dari keterangan Rini. 

    “Didalami seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait kebijakan merger/akuisisi di BUMN,” ungkap Tessa kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Adapun saat Rini diperiksa pekan lalu, Menteri BUMN 2014-2019 itu mengaku ditanya oleh penyidik saat PGN diakusisi oleh BUMN migas lain, yakni PT Pertamina (Persero). Rini menegaskan bahwa akuisisi itu sejalan dengan program pemerintah. 

    “Program itu adalah program Pemerintah, betul. Progam pemerintah untuk PGN diakuisisi. Gitu ya,” ungkapnya.  

    Meski demikian, Rini mengaku tidak tahu menahu soal transaksi jual beli gas antara PGN dan PT IAE yang kini diperkarakan KPK. Dia mengatakan bahwa transaksi itu hanya diketahui oleh level direktur saja.  

    “Ini transaksi sebetulnya [sampai] direktur [saja] biasanya, gak sampai dirutnya. Tapi saya enggak tahu,” tuturnya.  

    Akan tetapi, Rini mengingat bahwa Direktur PGN yang saat itu menjabat ketika dia menjadi Menteri BUMN adalah Danny Praditya. 

    “Direkturnya? Kalau enggak salah iya,” pungkas perempuan yang pernah menjadi Direktur Utama PT Astra International itu. 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan Komisaris PT IAE sekaligus Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim sebagai tersangka pada kasus tersebut.  

    Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024.  

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dugaan kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Cara Dapat Uang Cepat di Tahun 2025, Ini Langkah & Syaratnya

    Cara Dapat Uang Cepat di Tahun 2025, Ini Langkah & Syaratnya

    JABAR EKSPRES – Mendapatkan uang dengan bermain game kini semakin mudah dan menguntungkan, di mana kamu bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah hanya dengan cara mudah  bermodalkan smartphone dan modal kuota internet.

    Jika kamu seorang pemula dan tertarik untuk mencoba, artikel ini akan memberikan penjelasan lengkap tentang aplikasi yang bisa digunakan dan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan uang dengan cara ini.

    Sebelum memulai, pastikan kamu sudah memiliki      seperti DANA, OVO, atau Gopay, karena keuntungan yang kamu dapatkan dari aplikasi ini akan dikirim langsung ke rekening e-wallet kamu. Salah satu aplikasi penghasil uang yang bisa kamu coba adalah Snack Video.

    Pasti kamu sudah terbiasa dengan aplikasi video pendek ini, kan? Snack Video memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan uang hanya dengan cara menonton video, mengunggah video, atau melakukan berbagai aktivitas lain dalam aplikasi.

    BACA JUGA: Dapat Saldo E-Wallet Rp50.000/Hari Lewat Aplikasi Penghasil Uang

    BACA JUGA: Langsung Cair Saldo DANA Gratis Hingga Rp290.000 Lewat Aplikasi di 2025

    Snack Video sudah mendapatkan rating 4,4 dari lebih 8 juta ulasan dan telah diunduh lebih dari 100 juta kali! Untuk mendapatkan saldo gratis, kamu bisa mengikuti beberapa cara yang sudah tersedia dalam aplikasi ini.

    Cara pertama yang bisa kamu coba adalah dengan menonton video yang ada di Snack Video. Setiap kali kamu menonton video, kamu akan mendapatkan koin (mata uang virtual) yang nantinya bisa kamu tukarkan dengan uang tunai atau voucher. Semakin banyak video yang kamu tonton, semakin banyak koin yang kamu kumpulkan.

    Snack Video juga memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan koin tambahan dengan mengundang teman-temanmu untuk bergabung menggunakan kode undangan yang kamu miliki. Semakin banyak teman yang bergabung dan menonton video, semakin banyak koin yang kamu peroleh.

    Selain menonton, cara dapat uang lain yaitu dengan membuat video sendiri. Jika videomu banyak ditonton dan mendapatkan interaksi seperti like, komentar, dan share, kamu bisa mendapatkan lebih banyak koin.

    BACA JUGA: Sekali Klik Langsungg Cair Saldo DANA Gratis ke Rekening Hingga Rp350.000

  • BI: Kebijakan DHE SDA yang baru beri manfaat besar bagi perekonomian

    BI: Kebijakan DHE SDA yang baru beri manfaat besar bagi perekonomian

    secara sistem ini sudah terbangun, bahwa devisa yang diekspor itu benar-benar masuk ke sistem keuangan melalui rekening khusus

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang terbaru memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia, salah satunya meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian.

    “Devisa hasil ekspor dari SDA akan lebih banyak masuk ke rekening khusus di sistem keuangan Bank Indonesia. Itu semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin.

    Kebijakan terbaru akan meningkatkan devisa yang masuk serta memperkuat cadangan devisa Indonesia. Hal ini, kata Perry, juga dapat mendukung penguatan upaya bank sentral dalam stabilisasi nilai tukar rupiah.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa kebijakan terbaru bermanfaat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan adanya devisa yang lebih banyak masuk di perbankan.

    Perry menyampaikan Bank Indonesia juga terus memperkuat monitoring untuk memastikan kebijakan DHE SDA diimplementasikan secara baik. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membangun sistem pelaporan.

    Sistem tersebut, ujar Perry, selama ini sudah terbangun dan berjalan dengan baik. Sistem pelaporan juga telah selaras dengan sistem lalu lintas devisa.

    “Jadi secara sistem ini sudah terbangun, bahwa devisa yang diekspor itu benar-benar masuk ke sistem keuangan melalui rekening khusus,” ujar dia.

    Perry menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan eksportir sektor minyak dan gas (migas) dalam memasukkan DHE SDA ke rekening khusus yakni berkisar antara 95 persen sampai 100 persen serta sektor nonmigas berkisar antara 82 persen hingga 89 persen.

    “Untuk nonmigas kan ada threshold-nya, berapa yang harus masuk (ke reksus). Tapi ini menunjukkan reporting sistem yang kami bangun bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia selama ini sudah bisa memastikan kebijakan (DHE SDA) berjalan,” kata dia.

    Dari sisi penempatan DHE SDA di dalam sistem keuangan, tingkat kepatuhan untuk sektor migas berkisar antara 97 persen hingga 100 persen yang menunjukkan bahwa DHE yang masuk sudah ditempatkan dalam berbagai instrumen.

    Sedangkan tingkat kepatuhan sektor nonmigas untuk menempatkan DHE SDA berkisar antara 91 persen hingga 96 persen.

    “Sistem reporting ini jelas mendukung tiga manfaat yang tadi saya sampaikan,” kata Perry.

    Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin mengumumkan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga Beberkan Alasan Eksportir Wajib Parkir 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA  – Halaman all

    Menko Airlangga Beberkan Alasan Eksportir Wajib Parkir 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, kebijakan eksportir wajib memarkirkan 100 persen dari nilai ekspor Devisa Hasil Ekspor (DHE) ini untuk mengantisipasi pergerakan transfer pricing. 

    Hal tersebut menjadi alasan pemerintah mewajibkan eksportir memarkirkan 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam satu tahun.

    “Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya 50 dolar AS, negara lain impor di 70 dolar AS misalnya. Sehingga ada 20 dolar AS parkir. Nah ini dengan kebijakan ini hal ini tidak akan terjadi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (17/2/2025).

    Bahkan menurutnya, kewajiban eksportir memarkirkan 100 persen DHE juga diterapkan pada negara lain yakni Malaysia, Thailand maupun Vietnam.

    “Bukan hanya Indonesia tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama dan regulasinya juga mereka dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk valas,” jelas dia.

    “Tapi kalau dalam negara lain kaya seperti Malaysia 100 persen menggunakan Ringgit, demikian pula Thailand dengan Thai baht,” sambungnya.

    Diketahui, transfer pricing atau penentuan harga transfer baru dirilis oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan regulasi yang mengatur soal transfer pricing, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) 77/2019 yang mengatur terkait dengan Multilateral Instrument (MLI).

    Revisi yang dilakukan melalui Perpres 63/2024 itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI.

    Regulasi itu diharapkan dapat menutup celah penghindaran pajak yang sering terjadi, termasuk dalam skema transfer pricing. Di samping itu juga untuk memperkuat transparansi dan keadilan sistem pajak internasional di Indonesia serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan di Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menjelaskan, kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini, nantinya akan memperketat aturan mengenai DHE SDA, salah satunya dengan penyimpanan di dalam negeri dalam rupiah.

    “Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penetapan DHE SDA dalam sistem keuangan indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan kehutanan dan perikanan,” kata Prabowo. 

    “Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No.36 Tahun 2023,” sambungnya. 

    Kemudian Prabowo menargetkan, jika devisa hasil ekspor Indonesia bertambah USD 80 miliar pada tahun 2025. Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025.

    “Karena ini akan berlaku mulai 1 maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 milyar dollar,” ungkapnya. 

    Selanjutnya pemerintah kata Prabowo, memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Dengan cara mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan hasil DHE sumber daya alam yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk digunakan.

    Seperti, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya.

    Lanjut Prabowo, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Kemudian kata Prabowo, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Lalu, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

    Adapun pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” jelasnya. 

    Terakhir lanjut Prabowo, peraturan kewajiban penetapan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu PP no 36 tahun 2023. 

    “Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 maret 2025 dan selanjutnya pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” tandas dia. 

  • Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.279 triliun (kurs: Rp16.220 per dolar AS).

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan dana DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    “Tahun ini terjadi pelemahan harga komoditas commodity prices sehingga dolar AS disesuaikan menjadi 80 miliar,” kata Airlangga.

    Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir pada semua sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus menempatkan 100 persen.

    Pemerintah mewajibkan perusahaan eksportir menyetorkan DHE SDA 100 persen ke dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan pada rekening khusus (reksus) di perbankan nasional.

    Sementara itu, untuk regulasi migas tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen dilaksanakan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor negara.

    Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan guna mendorong perekonomian nasional.

    Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan DHE SDA 100 persen ini diterapkan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor Tanah Air. Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi nasional.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah menukarkannya ke dalam mata uang rupiah di bank yang sama dalam rangka operasional usaha, membayar kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam mata uang asing, dan membayar dividen dalam mata uang asing.

    Keleluasaan lain, yakni pembayaran atas pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, belum tersedia tetapi hanya sebagian, tersedia tetapi spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam bentuk mata uang asing.

    Lainnya, kata Presiden Prabowo, pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor.

    Presiden Prabowo menegaskan, penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025 dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Promo Suzuki di IIMS 2025, Ada Bonus Uang Elektronik Hingga Rp 3 Juta

    Promo Suzuki di IIMS 2025, Ada Bonus Uang Elektronik Hingga Rp 3 Juta

    Jakarta –

    Suzuki menebar program penjualan menarik selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Konsumen yang membeli mobil Suzuki di IIMS 2025 bisa mendapatkan uang elektronik hingga Rp 3 juta.

    Selama pameran IIMS 2025 berlangsung pada 13-23 Februari 2025, setiap pengunjung yang membeli unit Suzuki berhak mendapatkan tambahan insentif berupa uang elektronik.

    “Kami memahami bahwa membeli mobil baru adalah keputusan besar, dan karenanya, kami menghadirkan berbagai promo penjualan Suzuki dengan manfaat maksimal bagi para pengunjung di IIMS 2025. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para calon konsumen kami selalu menantikan penawaran seperti harga terbaik dan tambahan keuntungan lainnya,” ujar Randy R. Murdoko, Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales.

    Suzuki menyiapkan cashback jutaan rupiah untuk setiap pembelian mobil di IIMS 2025. Setiap transaksi All New Ertiga dan New XL7, Suzuki memberi direct gift berupa uang elektronik senilai Rp 1.000.000, sementara pembelian S-Presso lebih menguntungkan dengan mendapatkan uang elektronik senilai Rp 2.000.000. Grand Vitara hadir dengan nilai apresiasi lebih besar, yakni Rp 3.000.000. Demikian pula untuk pembeli New Carry, bisa dapat hadiah uang elektronik atau voucher belanja sejumlah Rp 1.000.000. Promo ini merupakan tambahan dari program reguler yang berlangsung sepanjang Februari.

    Suzuki juga telah mengumumkan bahwa harga Ertiga Hybrid dan XL7 Hybrid kini lebih murah. Sebab, kedua mobil hybrid Suzuki itu telah mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen dari pemerintah. Dengan insentif itu, harga Ertiga Hybrid dan XL7 Hybrid turun Rp 4-6 juta.

    Tidak hanya dengan cara pembelian langsung, calon konsumen juga bisa memanfaatkan layanan Trade In melalui Auto Value untuk memperoleh promo penjualan Suzuki selama IIMS 2025. Calon konsumen berkesempatan mendapatkan benefit melalui program Extra Cashback hingga jutaan rupiah.

    Suzuki juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan pembiayaan atau leasing. Sejumlah leasing company menawarkan paket kredit yang menguntungkan calon pemilik mobil Suzuki, termasuk potongan uang muka, skema cicilan ringan, dan special gift eksklusif.

    (rgr/dry)