Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati upaya redenominasi Rupiah

    IHSG ditutup menguat di tengah pasar cermati upaya redenominasi Rupiah

    Redenominasi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang bila dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil,

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar mencermati rencana redenominasi mata uang Rupiah.

    IHSG ditutup menguat 22,06 atau 0,26 persen ke posisi 8.388,57. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,22 poin atau 0,50 persen ke posisi 846,91.

    “Redenominasi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang bila dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil,” ujar Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Dari dalam negeri, Rancangan Undang- Undang (RUU) Redenominasi Rupiah telah memasuki Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menekankan akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

    Dari mancanegara, meredanya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan sinyal berakhirnya government shutdown (penutupan pemerintahan) AS direspon positif oleh pelaku pasar.

    Senat AS meloloskan RUU untuk mendanai pemerintah federal hingga Januari 2025, dan mengakhiri penutupan terpanjang dalam sejarah AS. RUU tersebut, yang disahkan dengan suara 60-40 persen dan didukung sebagian senator Partai Demokrat dan hampir semua senator Republik, akan dikirim ke DPR.

    Apabila lolos di DPR, RUU akan diserahkan kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani menjadi UU.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 1,78 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing naik sebesar 1,61 persen dan 1,54 persen.

    Sedangkan tiga sektor melemah yaitu sektor kesehatan turun paling dalam sebesar 0,53 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor teknologi yang masing-masing turun 0,50 persen dan 0,31 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TRON, BELL, KBLV, PJHB, dan MORA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni KOBX, DART, NAYZ, CASH, dan AEGS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.682.641 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 51,32 miliar lembar saham senilai Rp22,34 triliun. Sebanyak 343 saham naik, 323 saham menurun, dan 147 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 247,07 poin atau 0,49 persen ke 51.090,00, indeks Hang Seng menguat 226,32 poin atau 0,85 persen ke 26.922,73, indeks Shanghai melemah 2,62 poin atau 0,07 persen ke 4.000,14, dan indeks Strait Times menguat 18,84 poin atau 0,41 persen ke 4.561,04.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan MBG capai Rp43 T, BGN ajukan tambahan anggaran Rp28,63 T

    Serapan MBG capai Rp43 T, BGN ajukan tambahan anggaran Rp28,63 T

    ANTARA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp43 triliun rupiah atau 61,23 persen dari total pagu Rp71 triliun. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11), Dadan mengatakan BGN mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp28,63 triliun untuk memenuhi kebutuhan MBG dan percepatan pembangunan SPPG di daerah terpencil. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah dipicu keraguan The Fed pangkas suku bunga

    Rupiah melemah dipicu keraguan The Fed pangkas suku bunga

    Nick Timiraos dari The Wall Street Journal mengatakan terdapat perpecahan yang semakin besar di antara para pembuat kebijakan Federal Reserve mengenai apakah akan memangkas suku bunga pada bulan Desember,

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.717 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan kurs rupiah dipicu keraguan atas rencana Federal Reserve (The Fed) untuk memangkas suku bunga lebih lanjut.

    “Nick Timiraos dari The Wall Street Journal mengatakan terdapat perpecahan yang semakin besar di antara para pembuat kebijakan Federal Reserve mengenai apakah akan memangkas suku bunga pada bulan Desember,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Perbedaan pendapat di internal The Fed juga semakin menguat seiring penundaan sejumlah rilis data ekonomi AS untuk bulan September dan Oktober 2025.

    Sentimen lainnya berasal dari sikap pasar yang mencermati pemeriksaan Mahkamah Agung (MA) AS atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, meskipun putusan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat

    Mengutip Anadolu, Trump mengatakan bahwa pendapatan tarif dan investasi yang harus dibayar kembali oleh pemerintah bisa mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS apabila MA memutuskan bahwa kebijakan tarif ilegal.

    Pekan lalu, MA AS mendengarkan argumen dalam sebuah kasus yang mempertimbangkan apakah tarif Trump melampaui kewenangan presiden berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

    MA belum mengeluarkan putusan, dan waktu putusan masih belum pasti. Trump sebelumnya menggambarkan kasus ini sebagai “hidup atau mati” bagi negara, menekankan apa yang ia lihat sebagai taruhan kritis bagi keamanan ekonomi dan nasional AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini juga melemah di level Rp16.722 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.698 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kurs Rupiah Makin Loyo Lawan Dolar AS, Ini Gara-garanya

    Kurs Rupiah Makin Loyo Lawan Dolar AS, Ini Gara-garanya

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, mencatat mata uang rupiah kembali mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan sore ini. Rupiah melemah 30 point dilevel Rp 16.724.

    “Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 30 point sebelumnya sempat melemah 35 point dilevel Rp 16.724 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.694,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Sedangkan untuk perdagangan besok, Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang  Rp 16.720 – Rp 16.760.

    Adapun faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah diantaranya, keraguan atas rencana Federal Reserve untuk memangkas suku bunga lebih lanjut juga membebani emas, karena dolar menemukan pijakannya di perdagangan Asia. 

    “Pasar juga mencermati pemeriksaan Mahkamah Agung atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, meskipun putusan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Disisi lain, DPR AS akan melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintah setelah Senat AS menyetujui langkah yang bertujuan untuk membuka pengeluaran pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah terlama yang pernah ada. RUU tersebut sekarang akan dibawa ke DPR untuk persetujuan lebih lanjut, dengan badan yang dikendalikan Partai Republik tersebut telah mengisyaratkan akan menyetujui RUU tersebut pada hari Rabu.

    Setelah ini, RUU tersebut akan diserahkan kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Berakhirnya penutupan pemerintah akan membuka pintu bagi lebih banyak rilis data ekonomi resmi, yang pada gilirannya dapat membantu meredakan ketidakpastian atas perekonomian.

     

         

  • Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah makin terpuruk. Tidak hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kini rupiah juga “keok” di hadapan Ringgit Malaysia. Per Selasa (11/11/2025), nilai tukar 1 ringgit menembus Rp4.011.

    Angka itu menjadi yang terlemah sepanjang sejarah kurs antara rupiah dan ringgit. Sebagai perbandingan, awal tahun ini posisi ringgit masih di kisaran Rp3.400–Rp3.500 per ringgit.

    Artinya, rupiah sudah melemah lebih dari 15 persen hanya dalam beberapa bulan.
    Kenaikan nilai ringgit tidak lepas dari penguatan ekonomi Malaysia yang lebih stabil dan terkendalinya inflasi di negara tersebut.

    Selain itu, ekspor Malaysia yang meningkat membuat arus devisa mereka lebih kuat.

    Sementara di dalam negeri, rupiah juga tertekan terhadap dolar AS. Berdasarkan catatan Antara pada Rabu pagi (12/11/2025), rupiah dibuka di level Rp16.716 per dolar AS, turun sekitar 0,13 persen dibanding hari sebelumnya.

    Melemahnya rupiah ini menjadi tanda tekanan ganda terhadap mata uang nasional. Dolar terus menguat di tengah kebijakan moneter ketat The Fed, sementara ringgit menguat berkat prospek ekonomi yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara.

    Ekonom menilai, tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari luar negeri, ketidakpastian global dan tingginya imbal hasil obligasi AS membuat investor menarik dana dari pasar berkembang, termasuk Indonesia.

    Sementara dari dalam negeri, faktor defisit transaksi berjalan dan ketergantungan pada impor bahan baku masih menjadi beban. Kondisi ini membuat rupiah sulit menahan tekanan saat investor global memilih aset yang dianggap lebih aman.

  • Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah didorong optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS.

    “Rupiah melemah karena permintaan global terhadap dolar AS menguat, sehingga memperkuat dolar AS. Peningkatan permintaan ini didorong oleh meningkatnya optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS, yang mendorong minat terhadap aset berdenominasi dolar AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.716 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS,” ujar Josua.

    Seperti dikutip Anadolu, Senat AS telah memutuskan untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terlama yang pernah ada, yakni memasuki hari ke-41.

    Dengan suara 60-40, Senat mengesahkan RUU Alokasi dan Perpanjangan Berkelanjutan 2026, sebagaimana telah diamandemen.

    Undang-undang tersebut mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus memulihkan pegawai federal yang kehilangan posisi mereka selama penutupan.

    Majelis tinggi sedang mengirimkan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan akhir.

    Pada hari ini, majelis rendah diperkirakan akan kembali bersidang untuk pertama kalinya sejak 19 September setelah Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak para anggota parlemen pada Senin (10/11), untuk mulai kembali menyelesaikan penutupan pemerintahan yang terus mengganggu perjalanan udara di seluruh negeri.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.716 per dolar AS

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.716 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.716 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gudang Katul di Grati Pasuruan Ludes Terbakar, Ratusan Juta Lenyap

    Gudang Katul di Grati Pasuruan Ludes Terbakar, Ratusan Juta Lenyap

    Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Dusun Tempuran, Desa Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan dengan kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang katul milik Yasin (56). Peristiwa itu terjadi pada Rabu (12/11/2025) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, saat sebagian besar warga masih terlelap.

    Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan gudang yang berisi tumpukan katul kering. Kepulan asap tebal membumbung tinggi hingga terlihat dari pemukiman warga sekitar.

    Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membangunkan pemilik gudang. Mereka berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin besar dan sulit dikendalikan.

    Tak lama kemudian, warga menghubungi Polsek Grati untuk meminta bantuan pemadam kebakaran. Tiga unit mobil pemadam dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan pun dikerahkan ke lokasi.

    Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena material di dalam gudang mudah terbakar. Petugas juga melakukan pembasahan di seluruh area agar api tidak muncul kembali dan menimbulkan kebakaran susulan.

    Kapolsek Grati, Iptu Prasetyo Budiarto, mengatakan dugaan awal kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam gudang. Namun, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti.

    “Dugaan sementara memang karena korsleting listrik. Tapi kami tetap akan melakukan penyelidikan bersama tim dari Polres Pasuruan Kota,” ujar Prasetyo.

    Ia menjelaskan, kebakaran baru diketahui setelah api membesar dan warga mencium bau hangus dari arah gudang. Upaya pemadaman sempat terkendala karena besarnya kobaran api dan minimnya sumber air di sekitar lokasi.

    Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material yang dialami pemilik gudang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah akibat seluruh isi bangunan habis terbakar.

    “Kami imbau warga agar lebih waspada, terutama memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” pungkas Kapolsek Grati. [ada/aje]

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.