Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Istri Abdul Wahid Curhat ke UAS , Ngaku Uang Dolar Sitaan KPK Tabungan untuk Berobat Anak

    Istri Abdul Wahid Curhat ke UAS , Ngaku Uang Dolar Sitaan KPK Tabungan untuk Berobat Anak

    GELORA.CO – Uang Sitaan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Provinsi terhadap Gubernur Riau dan Kepala Dinas PUPR, memunculkan sejumlah fakta baru, setelah orang dekat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid buka suara.

    Henny Sasmita istri Gubernur Riau Nonaktif, Abdul Wahid menceritakan perihal sebenarnya kepada Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Ustadz Alnofiandri Dinar sebagai sahabat dekat suaminya sebelum ia berangkat ke Jakarta, pasca penetapan suaminya sebagai tersangka.

    Selasa (4/11/2025) pagi setelah Abdul Wahid dibawa ke Jakarta, istri Abdul Wahid datang ke pesantren Az Zahra, pesantren milik UAS di Rimbo Panjang. Ia curhat dan minta doa ke Ustadz Abdul Somad agar diberi kekuatan menghadapi persoalan tersebut.

    Sebab Henny begitu terpukul dengan peristiwa OTT yang menurutnya tidak mungkin dilakukan suaminya dan yakin suaminya tidak melakukan itu.

    Pada saat di Pesantren menurut cerita Ustadz Alnofiandri Dinar, Henny menyampaikan apa perasaannya saat itu. Dia terpukul dengan kejadian itu. Sangat syok serta kaget sekali dengan kejadian ini.

    “Karena sebelumnya tidak pernah informasi terkait ini, kemudian beliau rasanya sangat yakin dengan suaminya, selama di dunia politik sudah lebih 20 tahun, belum pernah ada track record informasi miring terhadap Abdul Wahid,” ujar Alnofiandri .

    Henny Sasmita juga menyampaikan isi hatinya dengan meyakini itu dan selama menjadi Gubernur sering mengingatkan suaminya untuk bekerja lurus dan menjaga nama UAS serta jaga nama Riau, sehingga ia sangat kaget dengan informasi penangkapan suaminya ini.

    Namun ada kejanggalan yang diceritakan Henny Sasmita dari OTT tersebut, terutama uang berbentuk Poundsterling dan Dolar yang disita di kediaman pribadinya di Jakarta, uang tersebut merupakan tabungan untuk anak.

    “Dari informasi beliau, uang itu sengaja ditabung, yang ditargetkan untuk berobat anak beliau, kemudian uang itu sebagian merupakan SPPD dan dana yang sisa dulu, disimpan dalam bentuk valuta asing, sehingga uang itu berasal dari kerja beliau, sebelumnya yang disimpan di Jakarta, dan tidak perlu dibawa ke Pekanbaru karena masih bolak balik ke Jakarta,” ujar Alnofiandri menceritakan.

    Karena lanjut Alnofiandri, Abdul Wahid, selain politikus juga dikenal seorang pengusaha, oleh karena itu, kepentingan terhadap valuta asing itu adalah sebuah kepentingan yang lumrah.

    “Jumlahnya juga tidak besar 800 juta untuk seorang pengusaha dan politikus yang sudah panjang perjalanannya menurut kami jumlah yang sangat lumrah. Oleh karena itu, uang itu adalah dana simpanan bukan sebagai uang setoran,” ujarnya.

    Saat ini istri Abdul Wahid menurut Alnofiandri, karena status Gubernur sudah nonaktif maka sudah kembali pada tugas awal, tugas sebagai pegawai di Badan Penghubung Riau di Jakarta.

    “Begitu suaminya tersangka maka langsung balik ke Jakarta dan menjalankan tugas dinasnya ditengah kondisinya yang masih syok terpukul mental,” jelasnya.

    “Saya harus kuat dan saya harus kuatkan anak saya dan saya harus kembali bekerja. Saya tidak akan peduli apa nanti cakap orang, mau diapakan orang terserah. Yang jelas saya berusaha lagi masuk ke kantor sebagai ASN,” ujar Alnofiandri menirukan pernyataan Henny sebelum berangkat ke Jakarta.

    Saat diskusi dengan istri Abdul Wahid, menurutnya semua tuduhan yang dituduhkan mulai dari Jatah preman dan setoran soal jabatan semuanya dibantah politisi PKB tersebut.

    “Saya diskusi dengan istri Wahid, dibantahnya semua tuduhan itu. Mulai dari Japrem proyek dan Japrem soal jabatan serta tuduhan lainnya,” tegas Alnofiandri.

    Pihaknya berharap masyarakat Riau berbaik sangka dengan Abdul Wahid, dengan hormati hukum ini berjalan. Kemudian meminta sesama orang Riau jangan saling menghakimi dan jangan saling framing sesama.

    “Kita mendoakan agar ini berjalan baik, hasilnya untuk kebaikan negeri dan mudah-mudahan Abdul Wahid bebas tidak ditetapkan sebagai terpidana. Beliau punya niat baik dan membuat program yang baik untuk masyarakat, sampai saat ini berbagai program,” ujarnya.

    Tribunpekanbaru.com mencoba melakukan komunikasi langsung dengan Henny Sasmita namun belum bersedia untuk diwawancarai langsung, karena kondisinya juga masih syok dan trauma berat.

    KPK Sita Rp 1,6 Miliar

    Sebelumya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1,6 miliar dalam pecahan Dollar AS, Pound Sterling, dan Rupiah saat operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

     Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang-uang dalam pecahan Dollar AS dan Pound Sterling disita di rumah Abdul Wahid di Jakarta.

    “Dan untuk uang-uang dalam bentuk Dollar AS dan Pound Sterling diamankan di Jakarta. Di salah satu rumah milik saudara AW (Abdul Wahid),” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Untuk uang-uang yang diamankan dalam bentuk Rupiah itu diamankan di Riau,” sambungnya.

    Budi mengatakan, uang sebesar Rp 1,6 miliar yang disita bukan penyerahan pertama.

    KPK menduga Abdul Wahid sebelumnya sudah pernah menerima penyerahan-penyerahan lainnya.

    “Artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” ujarnya.

    Geledah Sejumlah Tempat di Pekanbaru

    Setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara tersebut.

    Penyidik KPK telah menggeledah kantor Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin (10/11/2025).

    Sebagai informasi, sebelumnya KPK sudah menggeledah Kantor Dinas PUPR PKPP Riau, rumah dinas hingga rumah pribadi.

    Saat menyambangi kantor Gubernur, tim penyidik KPK datang menggunakan delapan unit mobil dan langsung memasuki kantor berlantai tiga itu, dengan pengawalan personel Brimob Polda Riau bersenjata. 

    Hari ini Rabu (12/11/2025), KPK terlihat mendatangi kantor Dinas BPKAD Riau.

    Setelah enam jam lebih melakukan penggeledahan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya meninggalkan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025) sore.

    Pantauan di lokasi, tim KPK keluar dari gedung yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru itu sekitar pukul 15.14 WIB. Berbeda dari penggeledahan sebelumnya, kali ini penyidik tampak tidak membawa koper yang berkas seperti penggeledahan di beberapa lokasi sebelumnya.

    Terlihat hanya satu kotak karton air mineral saja yang dibawa oleh petugas KPK. Kotak itu kemudian dimasukkan ke bagasi salah satu mobil yang ditumpangi tim KPK.

    Menurut keterangan seorang pegawai yang bertugas di Kantor BPKAD Riau, petugas KPK tiba di lokasi sejak pagi.

    “Iya dari pagi bang, sekitar jam 9 lah, lama juga mondar-mandir sampai sore ni baru keluar,” ujar seorang pegawai yang meminta namanya tidak ditulis.

  • Banjir Truk Impor China Sudah Makan ‘Korban’, Pemerintah Diminta Kasih Solusi

    Banjir Truk Impor China Sudah Makan ‘Korban’, Pemerintah Diminta Kasih Solusi

    Jakarta –

    Impor truk China yang masuk Indonesia bikin kalangan pabrikan lokal khawatir. Kehadiran truk impor China bahkan sudah ‘makan’ korban.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    Yannes menjelaskan ada ketimpangan yang dihadapi produsen Jepang akibat konsekuensi dari kebijakan yang tumpang tindih.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Seperti diketahui, produsen Jepang telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Mitsubishi Fuso salah satu yang mulai terdampak dengan kehadiran impor truk China. Keresahan ini sudah disampaikan kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), namun belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

    “Sampai sekarang kita masih nunggu langkah konkrit dari pemerintah. Dan namanya menunggu itu sih kita nggak bisa maksa orang-orang. Kalau harapannya segera,” ungkap Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.

    Segmen komersial merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Jangan nanti kita udah tepar dulu baru ada langkah konkrit,” kata Aji.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    Standar emisi kendaraan menjadi salah satu langkah strategis yang sudah ditentukan pemerintah.

    Bukan cuma soal emisi, namun truk impor CBU sudah terasa dampaknya. Pabrik komponen kendaraan ada yang mengurangi karyawan sampai separuhnya.

    “Ada perusahaan yang suplai komponen dump truck pengurangan karyawan hampir 50 persen,” kata Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki, beberapa waktu lalu.

    “Untuk truk import CBU-nya segera dihentikan karena kalau truk tidak hanya komponen, namun industri karoseri juga sangat terdampak. Mudah-mudahan dengan cara tersebut industri komponen bisa lebih baik,” sebutnya.

    (riar/rgr)

  • Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

    Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

    Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam suratnya.

    Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

    Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

    Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

    Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

    Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

    Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

    Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

    “Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan,” dikutip dari pedoman tersebut.

    Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

    Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

    Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

    “Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

    Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    WGC lihat peluang redenominasi rupiah berdampak positif ke minat emas

    Jakarta (ANTARA) – World Gold Council (WGC) melihat peluang rencana redenominasi rupiah yang digagas Pemerintah Indonesia dapat berdampak positif terhadap minat emas, meski dampak tersebut bersifat tidak langsung.

    Head of Asia Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan dalam taklimat media di Jakarta, Rabu, menjelaskan redenominasi pada dasarnya hanya memangkas angka nol dari nominal harga barang atau aset, sehingga nilai riil aset tetap tidak berubah.

    Meski begitu, ada peluang dampak sekunder dari kebijakan redenominasi mata uang tersebut yang mengarah pada pergerakan positif.

    “Mungkin akan ada efek sekunder di mana investor akan lebih percaya diri terhadap Indonesia sehingga menarik lebih banyak investasi masuk. Karena (redenominasi) bisa menjadi sinyal bahwa inflasi Indonesia makin dalam kendali,” ujar Shaokai.

    Bila inflasi makin terkendali, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi nasional bisa turut terkerek naik. Progres ini pada akhirnya bisa meningkatkan minat emas di masa mendatang.

    “Tapi ini hubungan sekunder, atau bahkan tersier, antara redenominasi dengan permintaan terhadap emas,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    PMK tersebut juga menyebutkan beberapa urgensi pembentukan RUU Redenominasi antara lain untuk efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

    “Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    BSI: Saldo emas kelolaan melesat 159,78 persen sejak awal tahun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat total saldo kelolaan emas tumbuh melesat sebesar 159,78 persen secara year to date (ytd) menjadi 1,15 ton atau setara Rp2,55 triliun per akhir September 2025.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam acara Bullion Connect 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kinerja yang positif tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bulion BSI sejak bank mengantongi izin usaha bulion pada Februari 2025.

    Adapun jumlah nasabah yang memiliki rekening emas tumbuh sebesar 94,98 persen secara ytd mencapai 200.238 nasabah. Meski terbilang masih sedikit dalam hal jumlah, Bob meyakini masih besarnya potensi untuk menarik lebih banyak nasabah agar masuk ke ekosistem bulion.

    “Tapi selama sekitar enam bulan ini, pertumbuhannya luar biasa (jumlah nasabah yang memiliki rekening emas). Tumbuhnya hampir dua kali lipat, hampir 100 persen,” kata dia.

    BSI juga mencatat, penjualan emas melalui aplikasi BYOND by BSI mencapai 1,06 ton, dengan fee based income yang diperoleh sekitar Rp70 miliar (ytd).

    “Bullion services di BSI ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi juga memberikan dampak strategis yang luas bagi ekonomi nasional dan keuangan syariah,” kata Bob.

    Hingga akhir kuartal III 2025, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp5,57 triliun atau tumbuh 9,04 persen year on year (yoy). Kinerja ini ditopang pendapatan margin bagi hasil yang tumbuh 13,90 persen (yoy) dan fee based income yang tumbuh 20,81 persen (yoy) antara lain ditopang oleh bisnis bulion.

    Aset BSI per 31 September 2025 tumbuh 12,37 persen (yoy), ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,66 persen yoy serta pembiayaan tumbuh 12,65 persen yoy yang di antaranya didukung oleh pertumbuhan signifikan pada bisnis emas.

    Belum lama ini, BSI resmi mengantongi izin bulion untuk jasa simpanan emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 November 2025. Sebelumnya, bank syariah ini baru mendapatkan izin untuk perdagangan emas dan penitipan emas pada Februari tahun ini.

    Bob menjelaskan, produk simpanan emas di bullion bank memiliki mekanisme berbeda dari tabungan emas reguler. Pada tabungan reguler, nasabah menyetorkan dana dalam rupiah yang kemudian dikonversi menjadi emas sesuai berat gramnya.

    Sedangkan simpanan emas merupakan layanan penyimpanan emas oleh nasabah di bank, di mana emas tersebut dapat disalurkan melalui skema pembiayaan emas (gold-to-gold) dan/atau perdagangan emas.

    Adapun jasa penitipan emas adalah layanan penitipan emas milik nasabah di bank, di mana bank memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa. Sedangkan jasa perdagangan emas mencakup transaksi jual beli emas batangan yang telah terstandarisasi.

    “Apa perbedaan titip emas dan simpanan emas? Kalau titip, ya dititip. Tapi kalau simpanan, ini nanti akan ‘diperadukan’ dengan pembiayaan (gold-to-gold). Kalau bahasa konvensionalnya, ini DPK dan kredit (simpanan emas seperti DPK dan pembiayaan emas seperti kredit di neraca bank),” jelas dia.

    Bob mengungkapkan, perseroan juga tengah dalam proses untuk pengajuan izin bulion jasa pembiayaan emas (gold-to-gold) kepada OJK. Ia berharap, izin tersebut bisa keluar pada tahun depan.

    Perseroan berharap ada pemberian insentif bagi LJK penyelenggara usaha bulion melalui dampak pencatatan simpanan emas on-balance sheet terhadap perhitungan rasio keuangan yang di antaranya masuk kategori HQLA level 1.

    Dengan begitu, emas dapat menjadi komponen perhitungan dalam menjaga rasio likuditas dan meningkatkan profitabilitas, serta masuk dalam perhitungan rasio rasio financing to deposit ratio (FDR).

    Selain itu, menurut BSI, pihaknya membutuhkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort untuk memastikan likuiditas bullion bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah, serta mengatur mekanisme repo emas sebagai instrumen pendukung likuiditas perbankan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Pemda-Kementerian Adopsi AI, Telco Siap Kolaborasi

    Dorong Pemda-Kementerian Adopsi AI, Telco Siap Kolaborasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.

    Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.

    Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.

    Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.

    Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti “ayam dan telur”. Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.

    “Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya,” ujar Fauzan. “Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat,” terangnya.

    General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.

    “Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan.” ujarnya “Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis.”

    Biaya regulasi tinggi

    General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.

    Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

    Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.

    “Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan,” ujar pria yang akrab disapa Danny itu.

    “Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It’s very clear,” imbuhnya.

    IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.

    “Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya,” tegasnya.

    Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.

    “Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi,” pungkasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Jakarta –

    Ketika retailer online fast-fashion Cina, Shein, membuka butik pertamanya pekan lalu, terjadi protes sekaligus kerumunan pembeli. Toko fisik di dalam department store BHV Marais di pusat Paris itu menyentuh saraf publik, bukan hanya karena berada di rumah haute couture. Respons massa adalah “cinta-dan-benci”; sama seperti di banyak wilayah lainnya.

    (Ed: Fast fashion adalah istilah untuk industri pakaian yang memproduksi pakaian baru dengan cepat, murah, dan mengikuti tren terbaru. Tujuannya agar konsumen bisa membeli model terbaru dengan harga rendah, seringkali hanya beberapa minggu setelah tren muncul di runway atau media sosial.)

    Shein, yang sering dikelompokkan bersama platform online Temu—yang memungkinkan produsen menjual jauh lebih banyak dari sekadar fesyen langsung ke konsumen—telah dikritik karena hal-hal seperti barang palsu, pemasaran agresif, kondisi kerja buruk, dan produk yang tidak aman. Meski begitu, banyak orang senang karena opsi belanja lebih banyak dan harga murah.

    Walaupun kedua perusahaan ini berbeda dan memiliki model bisnis berbeda, hasilnya sering sama: banjir barang murah asal Cina beserta kemasannya. Selain harga yang ultramurah, faktor lain yang menguntungkan perusahaan ini adalah pembebasan bea impor Uni Eropa untuk paket bernilai di bawah €150 atau hampir tiga juta rupiah.

    AS sempat memiliki celah serupa untuk paket bernilai di bawah $800, tetapi telah mengubah regulasinya sehingga pengiriman berkurang. UE sedang dalam tahap akhir mengesahkan aturan serupa untuk menutup celah nilai rendah, meskipun mungkin baru berlaku pada 2028.

    Pada paruh pertama 2025, Temu memiliki rata-rata 115 juta pengguna aktif bulanan di UE dan Shein 145 juta, menurut data mereka sendiri. Untuk kedua platform, ini sekitar 12% lebih banyak dibanding enam bulan sebelumnya.

    Jutaan paket dari Cina ke Eropa

    Salah satu kekhawatiran terbesar tentang platform e-commerce Cina ini adalah keberlanjutan. Sebagian besar barang yang dibeli dikirim langsung ke konsumen di seluruh dunia dari produsen di Cina. Barang-barang yang dikemas satu per satu ini dikirim dengan pesawat untuk pengiriman cepat, membanjiri otoritas bea cukai, dan seringkali tidak bisa dikembalikan.

    Pada tahun 2024, sekitar 4,6 miliar barang bernilai rendah diimpor ke UE, menurut laporan Komisi Eksekutif UE yang diterbitkan Februari lalu. Itu dua kali lipat dibanding 2023 dan lebih dari tiga kali lipat dibanding 2022.

    Dari 12 juta paket per hari, 91% berasal dari Cina. Tidak semua paket ini dari Temu atau Shein, tapi bersama-sama mereka memiliki pangsa pasar yang besar. “Eropa dibanjiri tsunami paket kecil dari Cina, dan ini tidak akan berhenti,” ujar Agustin Reyna, Direktur Jenderal European Consumer Organisation (BEUC) yang bermarkas di Brussels, kepada DW.

    Melindungi konsumen di UE

    Selain isu keberlanjutan, pengawas perlindungan konsumen dan Komisi Eropa berulang kali memperingatkan tentang produk tidak aman yang tidak memenuhi standar UE. Hasil uji baru yang diterbitkan 30 Oktober oleh Stiftung Warentest, organisasi independen di Berlinyang mengkhususkan diri pada pengujian produk, memperkuat kekhawatiran banyak pihak.

    Pengujian yang dilakukan bersama kelompok dari Belgia dan Denmark itu menunjukkan hasil dramatis. Mereka meneliti kalung, USB, dan mainan bayi.

    Dari 162 barang yang dibeli dari produsen yang menjual melalui Temu dan Shein, 110 tidak memenuhi standar UE, dan sekitar seperempat berpotensi berbahaya. Beberapa barang mengandung formaldehida tinggi atau logam berat seperti kadmium, dan beberapa charger USB menjadi terlalu panas.

    European Consumer Organisation menilai bahwa melanggar regulasi keselamatan menyebabkan persaingan tidak sehat, karena beberapa perusahaan menjual produk yang tidak memenuhi standar UE, sementara perusahaan lokal harus mematuhi aturan tersebut.

    Otoritas UE tidak diam

    Pada bulan Mei, Komisi UE memberi peringatan kepada Shein terkait praktik di platformnya yang melanggar hukum konsumen UE. Keluhan termasuk diskon palsu, tekanan untuk menyelesaikan pembelian, informasi menyesatkan tentang hak konsumen, label produk menipu, dan klaim keberlanjutan menyesatkan.

    Pada bulan Juli, Komisi secara preliminer menemukan Temu melanggar kewajibannya di bawah Digital Services Act karena tidak cukup mencegah penjualan produk ilegal. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung dan bisa berujung pada denda besar.

    Negara-negara UE juga bertindak

    Oktober lalu, otoritas persaingan Jerman, Cartel Office, memulai proses terhadap Temu. Mereka ingin melihat apakah platform ini mempengaruhi harga di pasar online Jerman, termasuk menetapkan harga jual akhir.

    Agustus lalu, Shein didenda €1 juta oleh otoritas persaingan Italia karena klaim lingkungan menyesatkan.

    Juli, Shein didenda €40 juta oleh otoritas persaingan Prancis karena diskon menyesatkan dan klaim lingkungan. Total denda Shein di Prancis tahun ini menjadi €191 juta.

    Prancis melangkah lebih jauh dengan aturan baru untuk perusahaan fast-fashion seperti Temu dan Shein. Jika disetujui, aturan itu akan:

    Melarang iklan di PrancisMemaksa laporan efek lingkungan barangMenambah pungutan hingga €10 hampir 20 ribu Rupiah) per pakaian yang dibeli

    Denda besar dan regulasi lebih ketat mungkin memperlambat raksasa e-commerce Cina, tapi tidak akan menghentikan mereka.

    “Eropa harus bertindak dan membuat Temu serta Shein bertanggung jawab,” kata Agustin Reyna. “Kita butuh tanggung jawab jelas dan konsekuensi tegas saat produk mereka melanggar aturan.”

    Untuk mewujudkannya, UE membutuhkan reformasi bea cukai dan pengawasan pasar yang ambisius. Tapi jika UE tetap membiarkan paket di bawah €150 bebas bea sampai 2028, perusahaan akan terus memanfaatkan celah ini, dan pelanggan Eropa kemungkinan besar tetap belanja.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Toko Shein Paris Dikecam Terkait Boneka Seks Anak-Isu Fast Fashion

    (ita/ita)

  • PDIP: Redenominasi Rupiah Baru dapat Dilaksanakan Bila Ekonomi Stabil dan Kuat

    PDIP: Redenominasi Rupiah Baru dapat Dilaksanakan Bila Ekonomi Stabil dan Kuat

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait wacana redenominasi mata uang rupiah atau pemotongan jumlah nol pada pecahan mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

    “Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” kata Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Denny menyampaikan, proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan.