Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad

    Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad

    Melalui kegiatan tersebut, pengunjung diajak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara menyetorkan botol plastik ke RVM BRI Peduli. Setiap botol plastik yang dimasukkan akan dikonversi menjadi poin yang dapat ditukarkan dengan saldo rupiah melalui platform digital Plasticpay.

    “Ajang musik seperti ini memiliki potensi pengunjung yang besar, sehingga menjadi momentum tepat untuk mengedukasi publik tentang pentingnya pengelolaan sampah. Di acara KOPLING 2025, satu botol plastik bernilai Rp1.300 yang kemudian dikonversi ke saldo e-wallet melalui Plasticpay,” ujar Dhanny.

    Selama dua hari pelaksanaan acara, RVM BRI Peduli berhasil mengumpulkan 56,1 kilogram sampah botol plastik dari 109 transaksi, dengan hasil pengurangan 297.000 gram jejak karbon serta penyelamatan 47,40 meter persegi lahan.

    Dhanny menegaskan, sejak diluncurkan pada 2024, BRI Peduli telah menempatkan 8 (delapan) unit RVM yang tersebar di berbagai titik strategis di Jakarta. Keberadaan RVM BRI Peduli berhasil mengumpulkan 4.281,4 kilogram botol plastik dengan partisipasi 2.349 masyarakat pengguna, serta mencatat lebih dari 42 ribu transaksi.

    Melalui inovasi ini, BRI juga turut berkontribusi dalam mengurangi 22.666.248 gram jejak karbon dan menyelamatkan 3.617,44 meter persegi lahan dari potensi pencemaran.

    “Inovasi ini tidak hanya memberikan insentif langsung kepada masyarakat untuk mendaur ulang, tetapi juga mengubah paradigma publik terhadap sampah. Botol plastik yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai ekonomi. Setiap individu berkesempatan untuk menjaga lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” tambah Dhanny.

  • Buruh Tuntut Kenaikan UMP Jakarta 2026 Rp6 Juta, Pemprov DKI Masih Tunggu Arahan Kemnaker

    Buruh Tuntut Kenaikan UMP Jakarta 2026 Rp6 Juta, Pemprov DKI Masih Tunggu Arahan Kemnaker

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta merespons tuntutan kelompok buruh yang meminta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp6 juta dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta hari ini.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Syaripudin menegaskan pemerintah daerah masih menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelum memulai pembahasan angka kenaikan.

    Syaripudin menyebut, proses penetapan UMP tidak bisa berjalan tanpa rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Kemnaker belum menerbitkan aturan terbaru sebagai dasar perhitungan upah.

    “Memang pada masa penetapan UMP di akhir tahun yang akan dijadikan pedoman pembayaran UMP di tahun mendatang, tentunya seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu yang menjadi petunjuk daripada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 ini belum diterbitkan,” kata Syaripudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 November.

    Pedoman tersebut nantinya menjadi acuan Dewan Pengupahan DKI Jakarta dalam menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditetapkan dalam keputusan gubernur terkait UMP.

    Setelah pedoman terbit, Dewan Pengupahan akan membahas formula perhitungan, termasuk upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Dalam forum itu terdapat keterwakilan serikat pekerja, pengusaha melalui Apindo dan Kadin, unsur akademisi, dan pemerintah daerah.

    “Dilakukanlah pembahasan tentang formula dan penetapan UMP tadi yang akan disampaikan ke Pak Gubernur, termasuk UMSP untuk tahun mendatang,” tutur Syaripudin.

    Menanggapi demonstrasi yang digelar buruh hari ini, Syaripudin memastikan Pemprov DKI menghargai penyampaian aspirasi. Ia menilai desakan kenaikan UMP bagian dari dinamika tahunan menjelang masa penetapan upah.

    “Kami berpikir ini hal yang tentunya hal yang wajar, teman-teman memiliki harapan bagaimana kesejahteraan mereka ke depan semakin baik dan pemerintah pun pasti mempunyai tugas yang melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakatnya, menilai ini sebuah dinamika, penyampaian aspirasi yang insyaallah positif dan bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” jelas dia.

    Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja-Serikat Buruh se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dengan nilai tinggi pada tahun depan.

    Ketua DPD FSP LEM DKI Jakarta Yusuf Suprapto menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp6 juta.

    “Kami adalah pekerja DKI Jakarta, buruh DKI Jakarta, akan menuntut UMP sebesar 6 juta rupiah. Bahwasannya angka 6 juta itu adalah angka yang pantas dan angka yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di DKI Jakarta,” urai Yusuf.

    Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta tahun ini berada di kisaran Rp5,39 juta. Jika tuntutan buruh dikabulkan menjadi Rp6 juta, maka terdapat kenaikan sekitar Rp600 ribu, atau kurang lebih 10 persen dari upah minimum yang berlaku sekarang.

    Selain itu, buruh juga menuntut adanya penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai minimal 5 persen di atas UMP yang telah dinaikkan pada tahun 2026.

    “Jangan sampai menyentuh yang namanya upah sektoral yang sudah ada tahun lalu kemudian hendak dihilangkan. Kita minta itu dikembalikan, sebagaimana dulu peraturan menteri yang telah ada, 5 persen di atas upah minimum provinsi yang ada di DKI Jakarta,” pungkasnya.

  • BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi penggunaan “Quick Response Code Indonesian Standard” (QRIS) di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Ini bagian dari komitmen memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi QRIS di wilayah kepulauan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, digitalisasi di Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Pada Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 97,73 persen.

    Angka itu menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “Pemda Digital” dengan kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,41 persen.

    Kemudian pada triwulan III 2025, volume transaksi QRIS mencapai 3,8 miliar transaksi atau naik 182 persen secara “year on year” (yoy) dan berkontribusi 37,35 persen terhadap nasional. Angka ini didukung pertumbuhan “merchant” mencapai 6,3 juta serta pengguna 6 juta.

    Namun demikian, tingkat adopsi QRIS di Kepulauan Seribu masih relatif rendah, yaitu sekitar 4 ribu “merchant” atau 0,08 persen dan 22 ribu transaksi atau sekitar 0,004 persen.

    Menurut dia, tantangan di wilayah tersebut meliputi keterbatasan konektivitas, minimnya layanan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta variasi tingkat literasi digital masyarakat.

    Selain itu kondisi geografis kepulauan turut membatasi akses layanan keuangan lainnya. Namun Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital.

    Ia mengatakan, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, kuliner dan penginapan (homestay).

    Ia mengungkapkan bahwa implementasi “QRIS Cross Border” berpotensi meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara melalui kemudahan transaksi tanpa penukaran uang asing.

    Sedangkan QRIS Tap berpotensi mendukung efisiensi pembayaran pada layanan transportasi antarpulau sehingga memperkuat ekosistem wisata yang modern, aman dan inklusif.

    Ia mengatakan, sebagai bentuk komitmen mendorong ekowisata berkelanjutan serta memperluas penggunaan QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penguatan ekosistem digital di Kepulauan Seribu.

    Mulai dari menggelar forum diskusi terpumpun (Forum Discussion Grup/FGD)tentang “Elektronifikasi Destinasi Wisata” bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pemanfaatan pembayaran digital pada titik strategis.

    Kemudian sosialisasi “Cinta Bangga Rupiah” (CBP) dan edukasi QRIS bersama OJK Jabodebek, termasuk layanan penukaran uang tunai bagi pelaku usaha dan masyarakat di beberapa pulau.

    Selain itu, penyelenggaraan kompetisi konten kreator “QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025” di Pulau Pramuka guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat promosi wisata berbasis QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Bank RKUD, OJK Jabodebek, BUMD dan PJP akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dan memperkuat implementasi program digitalisasi yang berkelanjutan.

    Fokus penguatannya mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai fondasi percepatan transformasi digital di sektor wisata Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbesar! Pertamina Setor Dividen Rp23 Triliun ke Danantara per September 2025

    Terbesar! Pertamina Setor Dividen Rp23 Triliun ke Danantara per September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) disebut telah menyetorkan dana hasil dividen dari kinerja keuangan perusahaan sebesar Rp23 triliun ke Danantara per September 2025.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan sepanjang tahun lalu perusahaan plat merah ini memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024. 

    “Ini menegaskan kembali komitmen pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global,” kata Oki dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Oki menyebut total dividen yang disetor Pertamina ke Danantara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan BUMN lainnya. 

    Secara total, kontribusi Pertamina ke penerimaan negara stabil di angka Rp300 triliun per tahun yang mencakup setoran pajak, PNBP, dan dividen. 

    “Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun,” jelasnya.

    Sementara itu, Pertamina menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun. 

    Dia memastikan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah. 

    Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia. 

    “Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%,” tuturnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia. 

  • Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bos Pertamina Bidik Laba Bersih Rp54 Triliun Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan mencapai US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang dibukukan tahun lalu mencapai Rp1.194 triliun. 

    Direktur Utama Pertamina Simon Alysius Mantiri mengatakan target tersebut diproyeksikan seiring dengan tekanan makroekonomi global yang cukup menantang. Kendati demikian, pihaknya optimistis dapat mempertahankan kinerja. 

    “Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respon cepat, dan continuous improvment di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi laba bersih, Pertamina memproyeksi peningkatan capaian laba hingga US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun sepanjang 2025, naik dari tahun sebelumnya sebesar US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun. 

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada negara hingga September 2025 telah mencapai Rp262 triliun. Capaian tersebut menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang menyumbang pajak, PNBP, dan dividen terbesar di Indonesia. 

    “Selain itu, di sisi operasional produksi migas tetap terjaga untuk minyak dan gas setara 1 juta barel oil per day ekuivalen dan yield kilang 84%,” tuturnya. 

    Menurut Simon, capaian tersebut menunjukan langkah perbaikan dan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia. 

    Senada, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menerangkan Pertamina akan tetap menjaga kinerja positif ditengah tekanan global seperti ICP atau harga minyak yang melemah hingga tekanan terhadap rupiah. 

    “Secara fundamental kondisi keuangan tetap terjaga dimana di tahun 2025 ini NPAT [Net Profit After Tax] Pertamina diproyeksikan berada di sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun dan dengan EBITDA US$9,6 miliar atau Rp158 triliun,” jelasnya dalam kesempatan yang sama. 

    Di samping itu, dia menerangkan credit rating Pertamina berhasil dipertahankan pada level investment grade yang baik. Petamina juga berkontribusi positif terhadap penerimaan negara yang terjaga di atas Rp300 triliun per tahun. 

    Dalam hal dividen, Pertamina memberikan dividen terbesar untuk Danantara, dengan total dividen sebesar Rp42,1 triliun atas kinerja tahun buku 2024. 

    “Di mana sampai September 2025 ini sudah disetorkan Rp23 triliun dari total dividen Pertamina, ini menegaskan kembali komitmen Pertamina dalam memberikan nilai lebih bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ditengah tekanan dan dinamika global,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, pada tahun lalu, Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barel setara minyak. Ini menjadikan Pertamina kontributor 69% minyak nasional dan 37% gas nasional. Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional.

    Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai pertashop, dan 573 lokasi BBM satu harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. 

    Selain itu, distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 Km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820.000 sambungan jargas.  

    Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon. Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt. 

    Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

  • Polda Metro Jaya Gelar Rekonstruksi Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Polda Metro Jaya Gelar Rekonstruksi Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menggelar reka ulang adegan atau rekonstruksi kasus penculikan berujung pembunuhan Kepala KCP Bank BRI di Jakarta Pusat, MIP (37). 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan rekonstruksi ini dilakukan oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan menghadirkan sejumlah tersangka dalam perkara ini.

    “Betul, rekonstruksi perkara pembunuhan Kepala Cabang BRI digelar oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Budi saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, rekonstruksi berlangsung terbuka oleh banyak pihak. Tak hanya polisi, Polisi Militer (PM), Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta keluarga korban turut dihadirkan.

    Satu persatu adegan pun dilakukan ulang oleh 15 tersangka berinisial K, DH, AAM, JP, E, REH, JRS, AT, EWB, MU, DSD, AW, EWH, RS, dan AS. Kemudian, dua oknum prajurit TNI Kopda FH dan Serka N. Adegan yang direkonstruksi ulang itu seperti pertemuan di kafe yang membahas rencana penculikan.

    Selanjutnya adegan penyerahan data-data pribadi korban sebelum penculikan hingga adanya penyerahan uang di antara para tersangka sebesar Rp30 juta diperlihatkan dalam rekonstruksi ini.

    “Kemudian Dwi Hartono mengambil uang di ATM dan menyerahkan uang ke Johanes Joko sebesar Rp30 juta sebagai dana operasional penculikan,” tutur penyidik.

    Selain itu, adegan penculikan di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada (20/8/2025) juga diperlihatkan dalam rekonstruksi ini.

    Setelah diculik, Kopda FH menghubungi JP untuk menanyakan tim penjemputan. Namun, tim penjemputan itu tak kunjung datang. Alhasil, Kopda FH sempat melakukan pengancaman terhadap JP apabila tak ada penjemputan maka korban bakal diturunkan di tengah jalan.

    Setelah itu, JP langsung turun langsung untuk melakukan penjemputan bersama dengan Serka N dengan membawa Fortuner. Korban kemudian dialihkan ke mobil Fortuner. 

    Di dalam Fortuner, korban juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Di perjalanan, Kacab BRI ternyata sempat melakukan perlawanan. Namun, Serka N ikut menahan korban agar tidak memberontak. 

    Singkatnya, korban telah terkapar lemas, sementara tim penjemputan tak kunjung datang. Akhirnya, JP dan Serka N telah sepakat untuk meninggalkan korban di area sawah di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

    Sekadar informasi, motif pelaku melakukan penculikan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dormant yang berisi miliaran rupiah ke rekening penampungan. Ilham menjadi target karena Dwi Hartono memperoleh kartu nama MIP dari rekannya.

  • Sopir Truk Dirampok di Tol Lampung Tengah Malam, Diikat Lakban dan Ditodong Senpi

    Sopir Truk Dirampok di Tol Lampung Tengah Malam, Diikat Lakban dan Ditodong Senpi

    Liputan6.com, Jakarta Aksi perampokan bersenjata kembali menghantui ruas Tol Trans Sumatra. Seorang sopir truk bernama Soni Ramdhani, 40 tahun, menjadi korban brutal tiga orang tak dikenal di Tol Terpeka, tepatnya di KM 234 Jalur A, Desa Gedung Sri Mulyo, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, pada Minggu dini hari, (16/11/2025). 

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Soni yang saat itu menepikan truknya tiba-tiba didatangi tiga pelaku. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka langsung menodongkan benda yang diduga senjata api.

    Kapolres Mesuji, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Firdaus membenarkan insiden perampokan tersebut. 

    “Korban ditodong tiga pelaku. Dari pengakuannya, salah satu pelaku menempelkan senjata api ke leher,” ujar Firdaus, Senin (17/11). 

    Soni sempat mencoba melawan. Namun ancaman pembunuhan dari pelaku membuatnya tak berdaya. Korban dipukul, kemudian tangan dan kaki diikat menggunakan lakban. Matanya pun ditutup.

    Korban dalam kondisi tak mampu bergerak. Para pelaku leluasa menguras barang milik korban.

    “Mereka mengambil uang tunai sembilan juta rupiah dan satu unit telepon genggam milik korban, lalu kabur meninggalkan korban terikat di kursi kemudi,” kata Firdaus.

  • Turis Asal Amerika Serikat Dilaporkan ke Polisi oleh Warga Pulau Bawean Gresik

    Turis Asal Amerika Serikat Dilaporkan ke Polisi oleh Warga Pulau Bawean Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Seorang turis asal Amerika Serikat bernama William Edward (70), warga negara bagian Florida, dilaporkan ke polisi karena diduga meninggalkan Hotel Miranda di Pulau Bawean tanpa membayar tagihan selama menginap satu bulan. Kerugian pihak hotel ditaksir mencapai lebih dari Rp10 juta.

    Pemilik Hotel Miranda, H. Zubaidi, menjelaskan bahwa wisatawan tersebut telah melakukan check-out pada 12 November 2025 tanpa melakukan pelunasan pembayaran. Saat hendak ditagih, turis itu justru pergi.

    “Tidak ada pembayaran ke hotel, padahal yang bersangkutan sudah check-out. Petugas saya sempat memberikan tagihan, tetapi dia malah pergi,” ujar Zubaidi, Minggu (16/11/2025).

    Turis tersebut sebelumnya mengaku sudah membayar melalui aplikasi online, namun Zubaidi menegaskan bahwa hotelnya tidak menyediakan layanan pembayaran digital semacam itu.

    “Sewaktu kami tagih, dia tetap ngotot sudah membayar lewat aplikasi online. Padahal kami tidak menggunakan layanan itu. Akibat kejadian ini, saya mengalami kerugian puluhan juta rupiah,” ungkapnya.

    Wisatawan ini tiba di Bawean pada pertengahan Oktober 2025 bersama seorang pemandu wisata. Ia memesan kamar VVIP dengan tarif Rp375.000 per malam. Selama berada di Bawean, ia banyak melakukan eksplorasi wisata di berbagai spot pulau.

    Namun Zubaidi terkejut saat melihat bukti transaksi online yang ditunjukkan oleh turis tersebut, karena tertera harga Rp43.000 per malam—tarif yang tidak pernah ditetapkan pihak hotel.

    “Kami lihat di aplikasi, katanya dibayar Rp43 ribu per malam. Tarif itu tidak ada di hotel kami,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Zubaidi juga mengakui adanya kelalaian staf hotel yang kurang teliti saat tamu keluar masuk, sehingga turis tersebut dapat pergi tanpa membayar sama sekali.

    “Saat dicek kembali, di kamar masih ada satu koper berisi dokumen serta SIM yang sudah kedaluwarsa,” tuturnya.

    Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Polres Gresik. Pihak hotel juga melaporkan aplikasi online yang dianggap merugikan usaha perhotelan. Hotel Miranda sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu hotel yang cukup diminati wisatawan di Pulau Bawean. (dny/but)

     

  • Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Top! PERTETA Nobatkan Mentan sebagai Bapak Swasembada Pangan Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberhasilan Indonesia mencetak surplus beras pada tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pangan nasional. Atas capaian strategis tersebut, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) resmi menganugerahkan gelar Bapak Swasembada Pangan Nasional kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PERTETA, Desrial, dalam forum resmi yang dihadiri para pakar pertanian, akademisi, dan praktisi dari teknik pertanian seluruh Indonesia. Desrial menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata transformasi besar sektor pangan di bawah kepemimpinan Amran.

    “Tahun lalu kita masih mpor beras, Alhamdulillah tahun ini kita diproyeksi justru surplus sekitar 4 juta ton. Ini luar biasa. Ini terjadi dalam kepemimpinan Pak Menteri Pertanian. Karena itu, kami sepakat memberikan award sebagai Bapak Suasembada Pangan Nasional,” ujar Desrial pada Seminar dan Kongres Nasional Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) 2025, Sabtu (15/11/25).

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan rasa terima kasih kepada PERTETA serta seluruh civitas akademika teknik pertanian Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan untuk dirinya pribadi, melainkan milik petani, penyuluh, akademisi, dan seluruh masyarakat yang bekerja keras mewujudkan kemandirian pangan.

    Amran menuturkan selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah kini juga sedang bergerak masif mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh. Menurutnya, hilirisasi akan menjadi lokomotif ekonomi baru Indonesia berkat nilai tambah yang sangat besar.

    “Kita akan hilirisasi semua sumber daya pertanian. Ada anggaran Rp371 triliun untuk kita optimalkan. Ambil contoh kelapa, selama ini dijual seribu rupiah per butir. Jika diolah menjadi VCO atau coconut milk, nilainya bisa meningkat berkalilipat. Ini peluang besar yang harus kita gerakkan bersama,” ujarnya.

    Selain itu, ia memaparkan bahwa ekspor kelapa dan turunannya kini telah mencapai Rp24 triliun, dan potensinya bisa melonjak hingga Rp2.400 triliun jika Indonesia mengolah seluruh produksi secara penuh. Ia juga menegaskan bahwa peluang ekonomi berbasis hilirisasi dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta menggerakkan ekonomi desa.

    “Peluang besar yang kita miliki harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. PERTETA juga harus ambil bagian, karena masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan bersama,” terang Amran.

    Untuk itu, ia mengajak PERTETA untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi pertanian nasional, khususnya pada sektor hilirisasi. Ia menekankan bahwa peluang Indonesia menjadi negara maju berbasis pangan sangat besar, namun harus ditopang oleh inovasi nyata yang dihasilkan perguruan tinggi dan para insinyur pertanian.

    “Jangan meneliti hanya mengikuti ego akademik. Telitilah sesuai kebutuhan rakyat. Jika kita mau maju, penelitian harus diarahkan pada tantangan nyata pertanian dan hilirisasi. Itu yang dibutuhkan Indonesia,” ucap Amran.

    Lebih jauh, Amran mendorong PERTETA untuk mulai memproduksi alat pertanian dan hilirisasi sederhana yang bisa langsung diuji coba oleh Kementan. Mentan Amran menegaskan bahwa ia menunggu keberanian perguruan tinggi menghasilkan prototipe nyata yang bermanfaat bagi petani.

    “Kalau perlu, kumpulkan seluruh dekan teknik pertanian dari berbagai kampus. Tentukan fokus risetnya, lalu buat prototipe. Kalau alatnya bagus, langsung saya beli. Kita butuh inovasi, bukan sekadar diskusi,” terangnya.

    Amran juga meminta PERTETA mengembangkan desain alat tanam murah, teknologi pengolahan hasil (VCO, sensor, drone), hingga traktor amfibi yang dapat digunakan di lahan rawa. Ia menegaskan bahwa anggaran pertanian dapat digunakan untuk menyerap teknologi yang benar-benar aplikatif.

    “Arah risetnya jelas, pangan dan hilirisasi. Kalau alatnya jadi dan cocok untuk petani, kita beli. Negara butuh inovasi kalian,” pungkas Amran.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.

    “Defisit dan Silpa (sisa lebih anggaran) sudah diproyeksikan secara cermat dan masih realistis dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto meminta kebiasaan menutup defisit dengan silpa tidak terus dilakukan. “Kami mengingatkan agar penggunaan silpa tidak menjadi pola berulang, melainkan sebagai solusi sementara yang harus diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan,” katanya.

    Sementara Sujarwo Adiono dari Fraksi Partai Golkar Amanah menyoroti proporsi APBD Jember 2026. Dalam rencana APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,367 triliun rupiah. “Angka ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer, dalam total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,394 triliun,” katanya.

    “Di sisi belanja, total yang dialokasikan adalah Rp 4,576 triliunm dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi Rp 3,762 triliun, diikuti belanja modal Rp 345 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 15 miliar.

    Menurut Sujarwo, belanja operasional sangat dominan yakni sekitar 82 persen, menunjukkan biaya rutin besar dan ruang pembangunan fisik kecil. “Belanja modal rendah, hanya 7,5 persen. Ini bisa berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

    Sujarwo menyoroti tingginya ketergantungan Pemkab Jember pada Dana Tranfer Pusat yang mencapai sekitar 69 persen. “Pemerintah daerah perlu strategi dan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

    Kendati ada sejumlah catatan, Sujarwo menyebut secara keseluruhan, Rancangan APBD 2026 ini adalah sebuah rancangan anggaran yang penuh dengan optimisme dan tekad. “Sebuah ikhtiar kolektif yang dijiwai semangat “Semua Karena Cinta” untuk memajukan Jember,” katanya.

    Sujarwo mengacungkan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Jember. “Penyusunan dokumen perencanaan fiskalnya matang dan visioner. Kemampuan menjaga komitmen pada program prioritas di tengah tantangan penurunan dana transfer pusat menunjukkan ketangguhan fiskal dan kepemimpinan yang responsif,” katanya.

    Menurut Sujarwo, terobosan seperti layanan kesehatan home care, digitalisasi sistem pajak, dan program Bupati Ngantor di Desa merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan beradaptasi dengan zaman.

    Sementara itu, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang dokumen rencana APBD Jember 2026 merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami berkewajiban memberikan pandangan kritis dan konstruktif agar APBD yang disusun dan dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menjamin keadilan dalam pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” kata Dhafir.

    Dhafir berharap agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak dapat mengedepankan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. “Dengan demikian APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mebgatakan, Raperda APBD 2026 akan menjadi penentu arah pembangunan Jember ke depan. “Setiap kebijakan yang dirumuskan hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

    Bupati Fawait berterima kasih atas semua saran dan masukan, terutama soal komposisi belanja operasional dan belanja modal anggaran tahun 2026. “Kami akan upayakan agar lebih proporsional, demikian pula untuk peningkatan PAD akan kami upayakan agar ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang,” katanya.

    “Saat ini Kita sedang menghadapi kondisi Fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember fokus pada penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat,” jelas Fawait. [wir]