provinsi: rupiah

Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktorat Penindakan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kembali memanggil Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla.
Dia bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah,
Kalimantan Barat
.
“Betul, (dijadwalkan hari ini) jam 10,” kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Totok Suharyanto, Kamis (20/11/2025).
Sebelumnya,
Halim Kalla
berhalangan hadir saat dipanggil pada Rabu (12/11/2025) karena sakit.
Dalam perkara ini, Polri telah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka.
Mereka adalah Halim Kalla; FM, mantan Direktur Utama PLN; RR, Direktur Utama PT BRN; dan HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI).
Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
Kasus tersebut diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
Kasus tersebut menyebabkan
kerugian negara
mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 09:26
Energi Bersih Rumah Tangga, Selamatkan Iklim Indonesia

Jakarta: Kementerian Koperasi RI menegaskan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, oleh Ahmad Zabadi, dalam rangka memperingati 13 tahun kiprah Yayasan Rumah Energi.

Dia menuturkan, Rumah Energi 13 tahun bersama masyarakat melakukan pendampingan untuk kesediaan energi bersih melalui biogas. Kerja-kerja yang dilakukan sudah memberikan dampak bagi banyak orang, khususnya petani, peternak, koperasi, dan rumah tangga pedesaan.

“Kiranya Rumah Energi terus berkembang dan lebih luas lagi yang dilakukan, menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan menginisiasi inovasi yang berdampak pada lingkungan,” ujar Ahmad.

Rumah Energi, yang menandai perjalanan 13 tahunnya, telah bekerja keras mewujudkan visi “Indonesia Berdaya Lenting dalam Energi dan Pangan.” Selama lebih dari satu dekade, Yayasan ini telah menjangkau total 142.560 orang di seluruh penjuru negeri.

“Perjalanan 13 tahun ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mewujudkan visi Masyarakat Berdaya Lenting dalam Energi dan Pangan,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang.

Ia menambahkan, setiap instalasi biogas, setiap kilogram emisi yang direduksi, dan setiap rupiah penghematan yang dirasakan masyarakat adalah langkah kolektif menuju Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berdaya.

Rumah Energi telah menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 29.915 instalasi biogas telah berdiri kokoh di 21 provinsi, memberikan manfaat memasak dan energi bersih bagi 119.660 rumah tangga.

Seluruh instalasi biogas yang ada mampu mengurangi emisi karbon sebesar 584.834 ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e). Angka ini setara dengan upaya menanam lebih dari 26,5 juta pohon di hutan yang luasnya hampir menyamai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pencapaian energi terbarukan ini juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan ketahanan pangan. Ampas dari proses biogas, yang disebut bioslurry, merupakan pupuk organik berkualitas tinggi.

Melalui pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 5.114 peserta, petani diajarkan cara memanfaatkan bioslurry ini, yang terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia hingga menghemat pengeluaran bulanan sebesar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu.

Sukamto, warga Desa Umbulharjo, Kabupaten Sleman, DIY, merupakan salah seorang telah memanfaatkan instalasi biogas selama lebih dari 10 tahun. Sejak memakai biogas, ia sudah tidak beli elpiji lagi. Ia menambahkan, bio-slurry yang dihasilkan juga sangat menguntungkan.

“Saya menggunakannya untuk tanaman salak, membuat buahnya lebih enak rasanya dan tidak mudah busuk. Yang paling menggembirakan, limbah ternak yang sebelumnya melepaskan gas metana kini tertangkap dan diolah, jadi kita turut mengurangi emisi gas rumah kaca dari peternakan,” ungkapnya.

Jakarta: Kementerian Koperasi RI menegaskan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, oleh Ahmad Zabadi, dalam rangka memperingati 13 tahun kiprah Yayasan Rumah Energi.

Dia menuturkan, Rumah Energi 13 tahun bersama masyarakat melakukan pendampingan untuk kesediaan energi bersih melalui biogas. Kerja-kerja yang dilakukan sudah memberikan dampak bagi banyak orang, khususnya petani, peternak, koperasi, dan rumah tangga pedesaan.

“Kiranya Rumah Energi terus berkembang dan lebih luas lagi yang dilakukan, menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan menginisiasi inovasi yang berdampak pada lingkungan,” ujar Ahmad.

Rumah Energi, yang menandai perjalanan 13 tahunnya, telah bekerja keras mewujudkan visi “Indonesia Berdaya Lenting dalam Energi dan Pangan.” Selama lebih dari satu dekade, Yayasan ini telah menjangkau total 142.560 orang di seluruh penjuru negeri.

“Perjalanan 13 tahun ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mewujudkan visi Masyarakat Berdaya Lenting dalam Energi dan Pangan,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang.

Ia menambahkan, setiap instalasi biogas, setiap kilogram emisi yang direduksi, dan setiap rupiah penghematan yang dirasakan masyarakat adalah langkah kolektif menuju Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berdaya.

Rumah Energi telah menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 29.915 instalasi biogas telah berdiri kokoh di 21 provinsi, memberikan manfaat memasak dan energi bersih bagi 119.660 rumah tangga.

Seluruh instalasi biogas yang ada mampu mengurangi emisi karbon sebesar 584.834 ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e). Angka ini setara dengan upaya menanam lebih dari 26,5 juta pohon di hutan yang luasnya hampir menyamai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pencapaian energi terbarukan ini juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan ketahanan pangan. Ampas dari proses biogas, yang disebut bioslurry, merupakan pupuk organik berkualitas tinggi.

Melalui pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 5.114 peserta, petani diajarkan cara memanfaatkan bioslurry ini, yang terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia hingga menghemat pengeluaran bulanan sebesar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu.

Sukamto, warga Desa Umbulharjo, Kabupaten Sleman, DIY, merupakan salah seorang telah memanfaatkan instalasi biogas selama lebih dari 10 tahun. Sejak memakai biogas, ia sudah tidak beli elpiji lagi. Ia menambahkan, bio-slurry yang dihasilkan juga sangat menguntungkan.

“Saya menggunakannya untuk tanaman salak, membuat buahnya lebih enak rasanya dan tidak mudah busuk. Yang paling menggembirakan, limbah ternak yang sebelumnya melepaskan gas metana kini tertangkap dan diolah, jadi kita turut mengurangi emisi gas rumah kaca dari peternakan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

19/11/2025 23:46
Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar, Pejabat di Sampang Ditahan Kejari Surabaya 19 November 2025

Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar, Pejabat di Sampang Ditahan Kejari
Tim Redaksi
SAMPANG, KOMPAS.com
– Kasus dugaan korupsi dalam proyek Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menyeret empat pelaku.
Salah satu pelaku merupakan pejabat di salah satu dinas di Pemerintah Kabupaten
Sampang
.
Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Fadhilah Helmi mengatakan, pihaknya telah mengamankan empat pelaku hasil limpahan berkas dari penyidik Polda Jatim.
“Tadi sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Ada empat tersangka yang kami tahan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Empat tersangka itu yakni MHM sebagai PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus pegawai di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang, AZM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta dua perantara atau broker, yakni SIS dan KU.
Empat tersangka itu diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang, dalam pelaksanaan pengadaan langsung atas 12 paket pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
Anggaran proyek itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) di Dinas PUPR Sampang tahun 2020 lalu.
“Selain para tersangka, kami juga menerima barang bukti uang tunai senilai Rp 641.400.000 dari hasil penyitaan,” ujar dia.
Dari aksi dugaan korupsi yang dilakukan keempat tersangka tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebanyak Rp 2,9 miliar.
Selain itu, Fadhilah belum bisa menentukan adanya tambahan tersangka dalam kasus itu.
Menurutnya, pengembangan kasus tersebut perlu melihat fakta persidangan dari empat tersangka.
“Kita lihat perkembangan berikutnya berdasarkan fakta persidangan nanti,” ujar dia.
Kini, para tersangka harus mendekam di Rutan Kelas llB Sampang selama 20 hari. Terhitung sejak hari ini hingga tanggal 8 Desember 2025 mendatang.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dalam proyek Lapen ini dilaporkan oleh warga Sampang ke Polda Jatim pada tahun 2022 lalu.
Proyek senilai Rp 12 miliar yang bersumber dari DID tahap ll itu semula untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020.
Namun, proyek miliaran rupiah itu diduga dikerjakan secara asal-asalan. Bahkan, proyek tersebut diduga dikerjakan tanpa melalui tahap lelang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/11/2025 22:03
Kurs Dolar AS Hari Ini 19 November 2025 Lesu terhadap Rupiah, Faktor Eksternal jadi Penyebab

Di dalam negeri yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah sesuai ekspektasi pasar, Bank Indonesia hari ini, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate pada 4,75%.

Selain itu, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar Rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate,” ujar dia.

Adapun sepanjang 2025, BI telah memangkas suku bunga sebanyak lima kali, masing-masing 25 bps pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Total pemangkasan mencapai 125 bps, dari 6,00% pada akhir 2024 menjadi 4,75% saat ini.

19/11/2025 16:15
Pemerintah & TNI Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Bangka

Bisnis.com, BANGKA TENGAH — Pemerintah, TNI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan mengatakan Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan menindak aksi perusakan lingkungan, terutama tambang ilegal yang mengeruk timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti,” katanya di sela-sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025).

Menurut dia pemerintah akan selalu mengambil sikap tegas.

“Saya kita dalam hal ini, negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal dengan secara fisik, semua kegiatan ilegal sudah kita tutup secara geografi, tapi secara aturan dijelaskan Menteri ESDM,” kata Sjafrie

Selain Menhan, turut hadir dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran Pangkotama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Bangka Belitung.

Bahlil mengatakan pihaknya baru mengetahui bahwa izin tambang yang dimiliki para pengusaha nakal tersebut hanyalah untuk kegiatan penambangan pasir kuarsa.

“Nanti saya balik ke Jakarta, kita bikin [pemberian] izin tambang pasir kuarsa akan diserahkan ke pusat,” tegasnya.

Adapun Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pihaknya segera memproses hukum terhadap para pelaku ilegal tersebut.

“Nanti akan dilakukan oleh kejaksaan tingkat provinsi,” katanya.

Sementara itu, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Ketua Tim Satuan Tugas (Kasatgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang (PKH) Halilintar mengatakan keberadaan timnya membawa efek positif mulai dari penertiban tambang ilegal dalam kawasan hutan, penguasaan kembali, pemberantasan korupsi tata kelola, hingga penguatan PT Timah.

“Saham PT Timah yaitu TINS, naik 6 bulan terakhir 171,73%, bahkan dalam sebulan terakhir sudah 23,85%,” jelasnya.

Pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini Rabu (19/11/2025) saham TINS bergerak di level Rp3.120.

Febriel mengemukakan berdasarkan hasil penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH Halilintar terhadap tambang ilegal di kawasan hutan di Provinsi Bangka, terungkap ada 2 lokasi tambang tanpa izin di desa Lubuk Simpang dan Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di lokasi dengan luas 315,48 Ha di Kawasan HL & HP tersebut ditemukan 21 unit excavator, 2 unit dozer, 1 genset; dan 10 unit alat hisap pasir.

Adapun potensi nilai kerugian bagi negara diperkirakan Rp12,9 triliun.
Selain itu, Satgas juga menemukan 4 Lokasi tambang tanpa izin di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan luas 102,37 Ha di kawasan HP.

Di 4 lokasi tersebut ditemukan sebanyak 27 unit Excavator dan 3 unit alat hisap pasir. Adapun potensi nilai kerugian negara masih dalam proses penilaian oleh pihak penegak hukum.

19/11/2025 15:46
BI Rate Ditahan 4,75 Persen, Level Terendah Sejak 2022

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18–19 November 2025. BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap berada pada 3,75 persen, sementara Lending Facility dipertahankan di posisi 5,50 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

“Dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelanggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring usai RDG, Rabu (19/11/2025).

Menurut Perry, bank sentral terus memperkuat instrumen moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

BI sebelumnya telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin sejak September 2024 sampai Oktober 2025, sehingga mencapai 4,75 persen angka yang menjadi yang terendah sejak 2022.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap dijaga melalui intervensi di pasar offshore, transaksi di pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga menetapkan tingkat bunga untuk instrumen valas yang lebih kompetitif guna menjaga minat penempatan dana.

Dari sisi likuiditas, BI mengurangi outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 699,3 triliun per 17 November 2025.

Selain itu, pembelian SBN mencapai Rp 289,91 triliun, termasuk melalui skema debt switching bersama pemerintah.

19/11/2025 15:10
Mobil mewah penerobos gerbang tol TB Simatupang diselidiki polisi

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyelidiki sebuah mobil mewah penerobos gerbang Tol Simatupang sebagai gerbang masuk utama untuk menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) di Jakarta Selatan.

“Sudah termonitor dan sedang dilakukan pengecekan,” kata Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.

Dhanar juga menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait nomor kendaraan tersebut, namun belum bisa menjabarkan secara detail siapa pemilik kendaraan tersebut.

“Sementara itu (pemeriksaan nomor kendaraan) yang sedang dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @dashcam_owners_indonesia, tentang sebuah mobil mengikuti sebuah mobil pikap yang berada di depannya untuk melakukan “tap” di gerbang tol.

Tap adalah tindakan menempelkan atau menempelkan kartu elektronik (e-toll) pada mesin di gerbang tol untuk melakukan transaksi pembayaran.

Namun, setelah mobil pikap melakukan “tap”, mobil Audi tersebut terlihat memepet dan menerobos gerbang tol dan langsung tancap gas untuk menghindari pembayaran.

“Sekelas Audi A8L mesin V6 turbocharged masa iya, gak punya duit itu buat bayar tol 17 ribu rupiah, kalah sama mobil bak,” tulis akun tersebut.

Sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggaran tersebut, berdasarkan penelusuran ANTARA, jika mengacu pada pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pengendara tersebut berpotensi dikenai sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/11/2025 14:59
PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan, investasi pemerintah untuk program makan bergizi gratis atau MBG tak akan sia-sia, asalkan pemenuhan gizi bagi anak hingga ibu hamil benar-benar terpenuhi.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal mengatakan, setiap rupiah yang diinvestasikan pemerintah untuk program MBG akan menghasilkan nilai tambah ke perekonomian sekitar Rp 384,92 ribu (US$23), karena menciptakan SDM unggul.

“MBG merupakan investasi strategis bagi kemakmuran masa depan Indonesia. Bukti global sudah jelas, setiap dolar yang diinvestasikan dalam gizi menghasilkan imbal hasil ekonomi hingga US$23,” kata Gita dalam Konferensi Utama SDGs Melalui Program Strategis Nasional MBG 2025, Rabu (19/11/2025).

Ia menekankan, MBG akan memberi manfaat bagi perekonomian karena pemenuhan gizi sangat penting bagi anak dan ibu hamil untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang.

Selain itu, Gita menekankan, bila seluruh rantai pasokan program MBG dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas, akan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian dan UMKM.

“Negara-negara yang telah meningkatkan program pemberian makanan di sekolah telah menyaksikan peningkatan kehadiran di sekolah, hasil belajar yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih sehat.,” paparnya.

“Dan program makanan yang dirancang secara berkelanjutan juga menghasilkan nilai bersama di seluruh perekonomian melalui pengadaan dari petani dan UMKM,” tegas Gita.

Ia pun menegaskan, PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui MBG sebagai landasan kerangka kerja sama. Badan-badan PBB pun ia sebut telah bekerja sama erat dengan Bappenas, BGN, dan kementerian terkait, serta pemerintah daerah untuk memperkuat program MBG.

Misalnya, UNICEF mengembangkan pedoman dan standar nasional, mendukung optimalisasi pangan, melatih staf dapur, menguji model terpadu untuk pemberian makan bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui di daerah terpencil, memperkuat kualitas pencucian di dapur, dan mendukung pusat keunggulan nasional yang mendokumentasikan praktik terbaik.

WFP atau World Food Programme menyediakan keahlian operasional dalam rantai pasokan, menghubungkan petani dengan dapur MBG. UN Global Pulse menggunakan citra satelit untuk penargetan, perencanaan, dan alokasi sumber daya bagi program MBG.

WHO memastikan keterkaitan keamanan pangan antara MBG dan layanan kesehatan esensial. FAO mendukung sumber pangan lokal, menghubungkan petani dengan dapur MBG.

IFAD atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural pun ia sebut telah membangun kapasitas petani kecil untuk memasok pangan bergizi yang diproduksi secara lokal dalam skala besar.

“PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden, dengan MBG sebagai landasan kerangka kerja sama kami,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Gita turut memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pemerintah untuk memperkuat program MBG, berdasarkan pengalaman yang ia klaim diperoleh dari hasil melihat langsung praktik pelaksanaan MBG di lapangan.

Rekomendasi pertama ialah terkait dengan perlunya mengintegrasikan pangan lokal yang diproduksi untuk membangun sistem pangan yang tangguh.

Kedua, pentingnya mengurangi lembah makanan dengan mengintegrasikan bank makanan ke dalam program MBG. Ketiga, ialah memperkuat peran masyarakat dalam program MBG, bukan segelintir orang tertentu saja.

“Jika kita meningkatkan inisiatif terpadu tentang pangan lokal dan nol sampah sambil memperkuat rasa kepemilikan masyarakat, kita akan mewujudkan keberlanjutan di sini,” paparnya.

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Pemerintah Salurkan MBG, Ini Sasarannya

19/11/2025 13:05
Purbaya Tetapkan Tarif Layanan RSU Adhyaksa, Warga Miskin Bisa Berobat Gratis!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan struktur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa pada Kejaksaan Agung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2025.

Beleid yang diundangkan pada 18 November 2025 tersebut mengatur detail kelompok tarif layanan, kewenangan direktur dalam penetapan, hingga pemberlakuan tarif khusus yang memungkinkan layanan gratis bagi warga miskin.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa,” jelas pertimbangan PMK 74/2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Dalam Pasal 2, tarif layanan BLU RSU Adhyaksa dibagi ke dalam empat kelompok utama, yakni tarif layanan medis, tarif penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 74/2025 (cek bagian akhir berita).

Beleid tersebut juga mengatur pengenaan tarif rawat inap berdasarkan kelas layanan. Pasal 6 menetapkan bahwa tarif kelas II menjadi dasar acuan, dengan tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, tarif kelas I paling tinggi 125%, sedangkan kelas VIP dan VVIP ditetapkan paling rendah 125% dari tarif kelas II.

Untuk layanan rawat jalan, RSU Adhyaksa dapat mengenakan tarif reguler dan nonreguler, di mana tarif nonreguler dipatok minimal 125% dari tarif reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).

Dalam Pasal 8, ditegaskan bahwa pada saat menetapkan tarif layanan medis, RSU Adhyaksa wajib mempertimbangkan kompleksitas tindakan, jasa layanan, bahan habis pakai, dan harga pasar.

Selain layanan medis, Pasal 9 merincikan tarif penunjang nonmedis yang meliputi penggunaan ambulans, peralatan, ruangan, pendidikan dan pelatihan, jasa boga, hingga layanan optik. Perhitungan tarif penunjang nonmedis dirumuskan lebih detail pada Pasal 10 sampai Pasal 16, yang masing-masing mensyaratkan penghitungannya minimal mencakup komponen biaya operasional, fasilitas, tenaga kerja, hingga harga pasar.

Di sisi lain, tarif farmasi bagi masyarakat umum wajib memperhatikan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18; sedangkan tarif layanan dengan teknologi kesehatan tertentu dihitung berdasarkan kompleksitas penggunaan teknologi dan sejumlah biaya teknis lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

RSU Adhyaksa juga diperbolehkan menjalin kerja sama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, asuransi swasta, atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Selain itu, rumah sakit dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain guna meningkatkan mutu layanan, seperti diatur dalam Pasal 21.

Untuk pasien WNA, Kemenkeu menetapkan tarif paling rendah 125% dari seluruh tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Adapun bagi masyarakat miskin, korban keadaan kahar, korban kriminalitas tanpa identitas, dan kegiatan sosial atau strategis pemerintah, RSU Adhyaksa dapat menerapkan tarif hingga Rp0,00 alias gratis, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1).

“Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” lanjut Pasal 24 ayat (3).

Regulasi ini juga membuka ruang penetapan tarif berbentuk paket dan kombinasi layanan, yang dapat diberikan dengan tarif lebih rendah dari tarif satuan, sebagaimana disampaikan pada Pasal 25. Sementara itu, Direktur RSU Adhyaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif yang diatur dalam Pasal 26.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” tutup Pasal 28.

Daftar Jenis Layanan dan Batas Tarif Tertinggi sesuai Lampiran PMK 74/2025

A. PENDAFTARAN & ADMINISTRASI MEDIS

1. Pendaftaran Rawat Jalan — Rp65.000

2. Pendaftaran Rawat Inap — Rp98.000

3. Pendaftaran Gawat Darurat — Rp65.000

4. Administrasi Lainnya — Rp260.000

B. AKOMODASI MEDIS (Rawat Inap)

1. Kelas II — Rp585.000 per hari

2. ICU — Rp1.170.000 per hari

3. IMCU/HCU — Rp1.105.000 per hari

4. Isolasi — Rp910.000 per hari

5. NICU — Rp1.040.000 per hari

6. Ruang Bayi — Rp520.000 per hari

7. Inkubator — Rp520.000 per hari

8. Kamar Bedah — Rp1.300.000 per hari

C. PELAYANAN MEDIS

1. Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, Konseling

Dokter Umum — Rp145.000

Dokter Spesialis — Rp325.000

Dokter Subspesialis — Rp390.000

Konsultasi Gizi — Rp195.000

Konsultasi Kejiwaan — Rp500.000

Konseling — Rp500.000

2. Tindakan Medis

a. Non-Operatif

Kecil — Rp945.000

Sedang — Rp3.850.000

Besar — Rp11.000.000

Khusus — Rp28.399.000

b. Operatif (Bedah)

1) Bedah Gigi & Mulut

Kecil: Rp2.800.000

Sedang: Rp6.750.000

Besar: Rp20.482.000

Khusus: Rp54.000.000

2) Bedah Umum

Kecil: Rp4.000.000

Sedang: Rp9.100.000

Besar: Rp15.840.000

Khusus: Rp46.530.000

3) Bedah Digestif

Kecil: Rp4.900.000

Sedang: Rp10.000.000

Besar: Rp20.300.000

Khusus: Rp30.900.000

4) Bedah Tumor/Onkologi

Kecil: Rp4.345.000

Sedang: Rp13.600.000

Besar: Rp16.064.000

Khusus: Rp47.800.000

5) Bedah Urologi

Kecil: Rp3.615.000

Sedang: Rp11.839.000

Besar: Rp16.945.000

Khusus: Rp29.676.000

6) Bedah Ortopedi & Traumatologi

Kecil: Rp10.400.000

Sedang: Rp18.400.000

Besar: Rp25.900.000

Khusus: Rp39.200.000

7) Bedah Saraf

Kecil: Rp11.280.000

Sedang: Rp30.023.000

Besar: Rp46.700.000

Khusus: Rp61.315.000

8) Bedah Plastik & Rekonstruksi

Kecil: Rp6.000.000

Sedang: Rp12.000.000

Besar: Rp40.000.000

9) Bedah Obstetri & Ginekologi

Kecil: Rp6.806.000

Sedang: Rp10.100.000

Besar: Rp27.500.000

10) Bedah THT

Kecil: Rp4.220.000

Sedang: Rp7.570.000

Besar: Rp15.370.000

Khusus: Rp32.100.000

11) Bedah Mata

Kecil: Rp2.420.000

Sedang: Rp4.010.000

Besar: Rp10.464.000

Khusus: Rp17.000.000

12) Pulmonologi

Kecil: Rp2.400.000

Sedang: Rp3.080.000

Besar: Rp6.867.000

Khusus: Rp11.000.000

13) Kulit & Kelamin

Kecil: Rp1.500.000

Sedang: Rp3.000.000

Besar: Rp13.000.000

Khusus: Rp35.000.000

Layanan Lain

Kemoterapi — Rp2.805.000

Shock Wave Therapy Kecil — Rp600.000

Shock Wave Therapy Sedang — Rp15.400.000

Akupuntur Medik — Rp1.000.000

Hemodialisa — Rp2.200.000

3. Penunjang Medis

Laboratorium

Sederhana — Rp620.000

Sedang — Rp4.702.000

Sulit — Rp6.688.000

Khusus — Rp15.384.000

Radiologi/Rontgen/USG/Endoskopi/EKG/Electromedik

Sederhana — Rp657.000

Sedang — Rp1.346.000

Sulit — Rp3.200.000

Khusus — Rp12.500.000

Rehabilitasi Medik

Kecil — Rp1.000.000

Sedang — Rp1.500.000

Besar — Rp3.000.000

Penilaian Psikologi

Kecil — Rp500.000

Sedang — Rp1.000.000

Besar — Rp1.500.000

Layanan Lain

Fototerapi — Rp1.500.000

Medico Legal/Forensik

-Kecil: Rp2.000.000

-Sedang: Rp5.000.000

-Besar: Rp7.000.000

-Khusus: Rp10.000.000

Saksi Ahli — Rp2.000.000

Pemeriksaan Medis Terpadu — Rp3.000.000

Penanganan Jenazah — Rp5.000.000

19/11/2025 13:03
Ini Alasan IMF Sebut RI Titik Terang di Tengah ‘Kegelapan’ Global

Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Indonesia (IMF) menyebut Indonesia sebagai negara “bright spot” atau titik terang di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, akibat intensitas perang dagang yang tak kunjung mereda hingga tingginya gejolak pasar keuangan.

IMF memberikan penilaian itu setelah menggelar misi konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi IMF Maria Gonzalez pada 3-12 November 2025. Dalam misi itu, tim IMF bertemu dengan para pejabat pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga publik lainnya, serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil.

“Indonesia tetap menjadi titik terang global, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dan inflasi diperkirakan tetap stabil dalam kisaran sasaran,” dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Rabu (19/11/2025).

Perekonomian Indonesia dianggap IMF masih menjadi titik terang karena ekonominya telah menunjukkan ketahanan di tengah guncangan yang merugikan perekonomian banyak negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia IMF perkirakan akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.

“Meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter,” tulis IMF.

Inflasi umum tanah air pun IMF sebut masih terjangkar dengan baik dan diproyeksikan akan konvergen menuju titik tengah kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali dengan baik pada tahun 2025-2026, dengan cadangan devisa yang memadai.

Indonesia mereka anggap juga telah mampu melakukan reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat di bidang perdagangan, dan dampak positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagangnya.

IMF juga menganggap pelonggaran kebijakan moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan BI Rate, dengan penyelarasan kembali berbagai instrumen BI ke arah yang suportif, merupakan langkah yang tepat. Pemotongan suku bunga 150 bps dan langkah-langkah peningkatan likuiditas akan secara bertahap memperkuat pertumbuhan kredit; permintaan kredit akan didorong oleh upaya untuk mendukung kepercayaan dan prediktabilitas kebijakan.

“Ke depannya, mungkin ada ruang untuk beberapa pemotongan suku bunga kebijakan lebih lanjut. Tingkat dan laju pemotongan tersebut harus terus bergantung pada data, mempertimbangkan efek tertunda dari tindakan BI yang telah diambil, dan memperhitungkan impuls fiskal yang suportif serta kebutuhan untuk menjaga ruang terhadap guncangan eksternal,” kata IMF.

Dari sisi nilai tukar rupiah, IMD menang masih menganggap, kebijakan intervensi dapat menjadi bagian dari respons kebijakan mengingat pasar valuta asing Indonesia yang relatif dangkal, jika terjadi guncangan penghindaran risiko yang memicu pengetatan kondisi keuangan yang berlebihan.

Intervensi semacam itu perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga penyangga di dunia yang rentan terhadap guncangan. Penilaian awal terhadap posisi eksternal Indonesia pada 2025 menunjukkan secara umum sejalan dengan fundamental jangka menengah dan pergerakan kurs yang diinginkan.

Dari sisi sistem keuangan secara umum juga mereka anggap tetap tangguh. Di dukung sikap makroprudensial akomodatif jangka pendek BI tengah kesenjangan kredit yang negatif.

Namun, ke depannya, IMF menilai secara bertahap BI harus beralih ke sikap netral seiring dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, sehingga akan melindungi dari potensi risiko makrofinansial. Apalagi, di tengah upaya pemerintah berupaya memobilisasi sektor keuangan untuk agenda pertumbuhannya, memastikan adanya pagar pembatas yang tepat akan membantu menjaga ketahanan sektor tersebut.

Dalam kesempatan itu, IMF juga memperingatkan ada risiko pelebaran defisit APBN pemerintah menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB.

Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang cermat untuk mengamankan target anggaran pemerintah akan memberikan dukungan fiskal yang dibutuhkan bagi perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk dimanfaatkan jika risiko penurunan terjadi.

“Menjaga risiko fiskal tetap terkendali akan membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat dan berkelanjutan serta perlindungan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” tulis IMF dalam laporannya.

Mereka juga menganggap mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan.

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% di 2025

19/11/2025 12:30