provinsi: rupiah

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • KLH Naikkan Status Hukum Kasus Pencemaran TPA Cipeucang Tangsel ke Tahap Penyidikan

    KLH Naikkan Status Hukum Kasus Pencemaran TPA Cipeucang Tangsel ke Tahap Penyidikan

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindak tegas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola sampah daerah. 

    Dalam langkah terbaru yang mengejutkan banyak pihak, KLH memutuskan untuk meningkatkan status penanganan kasus dugaan pencemaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan (Tangsel) dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. 

    “Ya, sekarang kan sudah ditingkatkan. Sebenarnya TPA Cipeucang itu sudah masuk di dalam penyidikan kita,” kata Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)  Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan yang terkonfirmasi di Tangerang, dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Keputusan ini menjadi sinyal keras bahwa negara tidak lagi mentolerir kelalaian pengelolaan sampah yang berdampak buruk pada ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat.

    Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rasio Ridho Sani. Dia menegaskan, pihaknya telah meningkatkan status penanganan kasus TPA Cipeucang ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana lingkungan. 

    “Peningkatan status ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah hukum pro-justitia yang berarti penyidik kini fokus mencari tersangka yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut,” ucap Rasio Ridho.

    TPA Cipeucang selama ini menjadi sorotan tajam karena lokasinya yang berada tepat di bibir Sungai Cisadane, sehingga risiko longsoran sampah dan rembesan air lindi (air sampah) ke badan air utama sangat tinggi.

    Langkah berani KLH ini diambil setelah serangkaian inspeksi mendadak dan pengambilan sampel lingkungan yang menunjukkan adanya parameter pencemaran di luar ambang batas. 

    Pemerintah Pusat menilai bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku pengelola TPA harus bertanggung jawab penuh atas operasional yang tidak sesuai dengan standar teknis lingkungan (sanitary landfill).

    Jika terbukti bersalah di pengadilan nanti, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berlapis sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mencakup denda miliaran rupiah hingga hukuman penjara. 

    Ini adalah momen krusial bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana TPA tidak boleh lagi dikelola secara asal-asalan (open dumping) yang membahayakan hajat hidup orang banyak.

    RDF, Mesin Pengubah Sampah Jadi Batubara Berkapasitas 600 Ton di Cilacap

  • Sindikat Pencuri dan Pemalsu BPKB-STNK di Sukabumi Ditangkap, Begini Modus Operandinya

    Sindikat Pencuri dan Pemalsu BPKB-STNK di Sukabumi Ditangkap, Begini Modus Operandinya

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar sindikat pencurian mobil yang menggunakan metode duplikasi kunci serta jaringan khusus untuk memalsukan dokumen kendaraan (STNK dan BPKB).

    Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi secara rapi dan terstruktur itu diketahui memalsukan dokumen kendaraan terlebih dahulu sebelum menjual mobil curian dengan harga pasar, sehingga mampu meraup omzet hingga ratusan juta rupiah.

    Kasus ini bermula dari laporan kehilangan mobil Toyota Calya di Perumahan Gracias, Cikundul, pada 1 September 2025. 

    Penyelidikan intensif yang dilakukan Polsek Lembursitu bersama Unit Jatanras Sat Reskrim akhirnya mengarah pada penangkapan empat pelaku di lokasi berbeda, bahkan hingga ke Kota Malang.

    “Ada empat terduga pelaku yang telah kami amankan, dan masing-masing memiliki peran yang sudah terstruktur. Penangkapan yang tidak mudah, namun berhasil dilakukan berkat kerja keras personel di lapangan, khususnya saat mengamankan pelaku pembuat dokumen palsu di kamar kos Kota Malang,” ujar Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, pada Kamis (27/11/2025). 

    Modus dan Jaringan Pemalsuan Canggih

    Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, Ipda Budi Bachtiar, menjelaskan bahwa modus operandi para pelaku ini sangat terencana.

    Aksi pencurian dimulai dengan meminjam kendaraan korban dan menduplikasi kunci mobil. Setelah berhasil mencuri, mereka lantas menggunakan jaringan khusus untuk membuat dokumen palsu. Ia menyoroti kecanggihan jaringan pemalsuan ini.

    “Tempatnya itu punya jaringan khusus pembuatan BPKB STNK. Yang melakukan pencetakan itu masih DPO (Daftar Pencarian Orang) berinisial A. Dia punya mesin sendiri, sudah lama. Awalnya dia pemain mobil leasing, dibeli dengan murah terus dia modifikasi suratnya STNK dan BPKP palsu,” jelas Ipda Budi.

     

  • Lexus Kuasai Pasar Mobil Hybrid Mewah di RI, Segini Penjualannya

    Lexus Kuasai Pasar Mobil Hybrid Mewah di RI, Segini Penjualannya

    Jakarta

    Lexus hanya menjual mobil elektrifikasi di Indonesia saat ini. Penjualan model hybrid mendominasi.

    Total penjualan mobil hybrid wholesales yang tercatat Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang Januari-Oktober 2025 mencapai 51.566 unit. Lexus sebagai brand premium mencatat penjualan sebanyak 1.278 unit. Ini menunjukkan Lexus memimpin pangsa pasar premium mobil mewah teknologi hybrid.

    Sebenarnya Lexus juga menjual teknologi elektrifikasi lain seperti Battery Electric Vehicles (BEV) dan Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), tapi penjualannya tidak sebesar hybrid. Sebagai pembanding, Lexus hanya menjual 33 unit mobil PHEV sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Apa alasannya masyarakat Indonesia lebih memilih hybrid ketimbang PHEV?

    “Apa sih yang menjadi reason to purchase atau pemilihan customer terhadap hybrid? Itu yang pertama adalah flexibility,” kata Ima Nurbani Rahmah, General Manager Lexus Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, Senin (24/11/2025).

    “Kemudian performance juga lebih kedap, vibration-nya lebih rendah gitu ya. Sama tentunya economical. Functional-nya juga bisa lebih efisien seperti itu,” jelas Ima.

    Bicara model terlaris, Lexus LM masih mendominasi penjualan. LM350h menjadi yang terlaris dengan total penjualan 895 unit. Model terlaris kedua ialah Lexus RX350h dengan capaian 221 unit.

    Anggapan mobil miliaran rupiah selalu dibeli secara tunai (cash) ternyata tidak mutlak benar, bahkan untuk sekelas brand mewah Lexus. Para konsumen Lexus mayoritas lebih memilih memutar uangnya untuk modal.

    “50-60 persen (pembelian Lexus) itu kredit. Tapi memang kreditnya agak beda mungkin kalau dibandingkan yang mass brand gitu ya,” kata Ima.

    Meskipun memilih skema kredit, konsumen Lexus ini didominasi oleh kalangan yang secara finansial sudah matang, yaitu para pengusaha atau eksekutif tingkat tinggi. Menurut Ima, pilihan kredit ini bukanlah karena masalah keterbatasan dana, melainkan bagian dari strategi finansial.

    Berikut ini data penjualan mobil hybrid Lexus sepanjang Januari-Oktober 2025:

    Lexus LM: 905 unitLexus ES300h: 22 unitLexus LS500h: 1 unitLexus LC500h: 1 unitLexus LBX Luxury: 24 unitLexus LBX Sport: 8 unitLexus NX350h: 46 unitLexus UX300h: 1 unitLexus RX350h: 221 unitLexus RX500h: 15 unitLexus LX700h: 34 unit

    (riar/rgr)

  • Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    “Program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon. Kemudian terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, yaitu 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Nonjawa, 12 Trans Sumatra,” jelas Menko Airlangga.

    Di sektor pariwisata, Pemerintah memproyeksikan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat. Sedikitnya terdapat 244 event nasional dan internasional akan digelar sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan momentum liburan panjang, pergerakan wisatawan domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 100 juta pergerakan, sedangkan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 diproyeksikan mencapai 1,3 juta kunjungan. Aktivitas ini diharapkan mendorong konsumsi daerah dan memperkuat perputaran ekonomi di akhir tahun 2025.

    Untuk menjaga momentum belanja, Pemerintah juga menggelar serangkaian program belanja nasional, seperti Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale yang ditargetkan akan menghasilkan transaksi hingga puluhan triliun rupiah.

    Penguatan aktivitas belanja masyarakat ini diharapkan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan Kuartal IV, khususnya untuk sektor perdagangan, UMKM, dan industri produk lokal.

    Di sisi lain, Pemerintah memastikan berbagai stimulus perumahan tetap berlanjut pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor konstruksi. Program FLPP bagi 350 ribu unit rumah MBR, peningkatan BSPS hingga 400 ribu rumah, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah, serta KUR Perumahan akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

  • Harga iPhone Fold Diprediksi Nyaris Tembus Rp 40 Juta

    Harga iPhone Fold Diprediksi Nyaris Tembus Rp 40 Juta

    Jakarta

    Apple akhirnya dikabarkan siap masuk ke pasar ponsel layar lipat. Setelah bertahun-tahun hanya jadi bahan rumor, foldable iPhone yang sementara disebut iPhone Fold diprediksi meluncur tahun depan. Namun satu hal sudah bisa ditebak sejak awal: harganya tidak akan ramah di kantong.

    Seorang analis dari Fubon Research memperkirakan iPhone Fold bakal dibanderol sekitar USD 2.399 atau sekitar Rp 38 jutaan. Angka ini didasarkan pada analisis rantai pasokan dan strategi margin keuntungan Apple yang selama ini terkenal tinggi, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Rabu (26/11/2025).

    Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy Z Fold7 saja saat ini dibanderol mulai USD 1.999. Dengan begitu, iPhone Fold berpotensi menjadi salah satu smartphone lipat termahal di pasaran saat pertama kali dirilis. Tapi melihat pola Apple selama ini, selisih harga tersebut tampaknya bukan sesuatu yang mengejutkan.

    Menurut analis tersebut, mahalnya iPhone Fold disebabkan oleh beberapa komponen inti yang punya biaya produksi tinggi, terutama pada bagian layar fleksibel, engsel, serta penggunaan material ringan untuk menjaga bobot tetap nyaman digenggam. Teknologi baru yang dikembangkan Apple untuk meminimalkan lipatan layar juga disebut ikut mendongkrak harga produksi.

    Menariknya, meski mahal, iPhone Fold diprediksi tetap laris. Fubon Research memperkirakan Apple bisa menjual hingga 15,4 juta unit, termasuk sekitar 5,4 juta unit pada 2026. Angka ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap daya tarik brand Apple, bahkan di segmen premium yang jauh lebih mahal dibanding smartphone konvensional.

    Dari sisi spesifikasi, iPhone Fold dirumorkan bakal mengusung layar utama fleksibel berukuran 7,58 inci yang hampir tanpa bekas lipatan. Di bagian luar, terdapat layar cover berukuran 5,8 inci untuk penggunaan dalam mode tertutup. Tidak hanya itu, kapasitas baterainya juga disebut akan lebih besar dibanding iPhone 17 Pro Max, yang selama ini dikenal punya daya tahan baterai mumpuni.

    Jika rumor ini akurat, iPhone Fold bukan sekadar iPhone biasa dengan layar bisa dilipat, tapi juga akan menjadi simbol baru lini ultra-premium Apple. Tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa: apakah pengguna siap membayar hampir 40 juta rupiah untuk sebuah ponsel lipat dengan logo apel?

    (asj/asj)

  • GENTA Indonesia: Spekulan dan Serakahnomics Bayangi Penyerahan Sertifikat Gratis Tanah EV Surabaya

    GENTA Indonesia: Spekulan dan Serakahnomics Bayangi Penyerahan Sertifikat Gratis Tanah EV Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Nasional Penyelamat Aset & Anti Korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) mengeluarkan pernyataan tegas terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan Eigendom Verponding (EV) 1278 dan 1305 di Surabaya.

    Organisasi ini menilai optimisme penyelesaian cepat yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, dan sejumlah anggota DPR RI harus diiringi dengan kewaspadaan hukum.

    GENTA Indonesia menolak narasi yang menimbulkan euforia seolah-olah masalah dapat selesai dalam waktu singkat tanpa landasan hukum yang jelas.

    Mereka mengingatkan bahwa langkah gegabah justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk dugaan korupsi di tingkat nasional.

    “Kami sangat menghargai niat baik pemerintah daerah dan Pertamina untuk menyelesaikan masalah warga. Namun, jika penyelesaian itu berupa penyerahan SHM gratis di atas aset yang bernilai triliunan rupiah, maka itu bukan solusi baik, melainkan tindakan gegabah terhadap hilangnya aset negara dan itu sama saja memenangkan para spekulan maupun kaum serakahnomics yang punya kepentingan dalam kasus ini. Harus ada seleksi ketat nantinya,” tegas Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung.

    EV 1278 dan 1305 Diingatkan sebagai Aset Negara

    Menurut GENTA Indonesia, lahan EV 1278 dan 1305 bukanlah tanah bebas negara yang dapat dihibahkan begitu saja. Kawasan tersebut dikategorikan sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) milik PT Pertamina (Persero), hasil nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 dan dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Mereka menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus berlandaskan perlindungan aset negara, bukan sekadar slogan keadilan sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

    “Menurut kami, setiap keputusan yang mengarah pada pelepasan hak penguasaan negara tanpa adanya ganti rugi adalah tindakan yang tergolong Kerugian Keuangan Negara. Direksi Pertamina dan pejabat yang terlibat dalam proses ini dapat dijerat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam menjaga aset negara,” ujar Indra Agus dari GENTA Indonesia.

    Desak Pemerintah Pusat Bentuk Panitia Ad Hoc Nasional

    GENTA Indonesia sepakat bahwa keputusan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

    Namun, keputusan tersebut tidak boleh mengarah pada pelepasan hak milik (SHM), karena dapat menciptakan preseden buruk dan membuka potensi sengketa serupa terhadap aset BUMN di berbagai daerah.

    Sebagai solusi, mereka mengusulkan pembentukan Panitia Ad Hoc Nasional guna meminimalkan risiko Tipikor serta mencegah konflik berkepanjangan.

    “Panitia Ad Hoc nantinya akan memastikan solusi yang bersifat komprehensif, transparan, dan sah secara hukum,” pungkas Trio Marpaung.

    GENTA Indonesia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil keputusan yang tidak merugikan negara sekaligus tetap menjamin hak warga yang terdampak. (ted)

  • Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais membuat langkah politik yang cukup mengejutkan publik.

    Partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan serupa sebenarnya telah pernah disampaikan Partai Ummat. Tepatnya, setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menggelar pertemuan di Jakarta pada 7 Desember 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mendukung serta mendoakan agenda kerja Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    Keputusan ini menjadi perbincangan karena pada Pilpres 2024 lalu, Partai Ummat berdiri di barisan berseberangan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun kini arah politik partai besutan Amien Rais itu bergeser dengan alasan mempertimbangkan tantangan besar yang disebut sedang dihadapi Presiden Prabowo.

    Partai Ummat menganggap Prabowo tengah memikul beban berat yang disebut sebagai warisan pemerintahan sebelumnya (Jokowi), salah satunya soal utang negara.

    Dalam siaran persnya, Partai Ummat menyebut angkanya mencapai sekitar Rp8.000 triliun.

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi siaran pers tersebut.

    Selain persoalan utang, Partai Ummat juga menyinggung persoalan sumber daya alam Indonesia yang disebut selama ini banyak bocor ke luar negeri.

    Mereka menaruh harapan agar Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menekan lahirnya regulasi, baik melalui UU maupun Keppres, yang tegas memutus aliran kekayaan tersebut.

  • Siapa Cepat Dia Dapat! KPK Lelang Tas Dior dan LV Mulai Rp 19 Juta

    Siapa Cepat Dia Dapat! KPK Lelang Tas Dior dan LV Mulai Rp 19 Juta

    Jakarta

    KPK membuka lelang harta rampasan koruptor pada 9 Desember 2025 mendatang. KPK akan melelang sejumlah aset salah satunya tas mewah merek Christian Dior hingga Louis Vuitton (LV).

    Dilihat detikcom di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025), tas Christian Dior dilelang dengan harga limit Rp 22.000.000. Tas tersebut berwarna krem dan bertuliskan Saddle M Calfskin.

    Tas Dior Foto: Barang Mewah yang Dilelang KPK (Adhfar/detikcom)

    Selain itu, ada dua tas merk Louis Vuitton (LV) yang berada di kisaran harga limit Rp 19 juta-an. Terdapat model Metis dengan tertulis warna Monogram Brown Floral dengan harga limit Rp 19.385.000, dan tas LV model Speedy Bandouliere dengan harga limit Rp 19.125.000.

    Tas LV Foto: Barang Mewah yang Dilelang KPK (Adhfar/detikcom)

    Selain ketiga tas itu, terdapat belasan tas lain yang dilelang KPK. Ada juga beberapa sepatu hingga ikat pinggang yang dilelang oleh KPK.

    Pelelangan ini dibuka hingga 9 Desember 2025. Lelang dilakukan serentak di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

    Barang Mewah yang Dilelang KPK Foto: Barang Mewah yang Dilelang KPK (Adhfar/detikcom)

    Dalam pelelangan ini, terdapat 176 lot barang yang dilelang dari 33 perkara. Total kisaran harga barang tersebut sejumlah Rp 289 miliar rupiah.

    (zap/dhn)

  • Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto bicara soal upaya redenominasi alias penyederhanaan nilai harga rupiah.

    Rencana itu dapat membuat nilai rupiah makin ringkas bisa jadi yang awalnya Rp 1.000 jadi Rp 1.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin pun memberikan saran sebelum kebijakan ini diambil.

    Menurutnya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ada memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional.

    Tujuan agar perekonomian nasional khususnya Indonesia bisa lebih efisien dan bebas korupsi.

    “Bereskan dulu pengelolaan ekonomi nasional supaya efisien dan bebas korupsi,” tulisnya dikutip Rabu (26/11/2025).

    Ia menyebut kebijakan ini nantinya bakal percuma diambil dan diterapkan jika nilai rupiah masih lemah.

    Selain itu, faktor lainnya seperti pengelolaan ekonomi nasional juga punya andil besar.

    “Percuma nol dihapus kalau rupiah terus melemah akibat pengelolaan ekonomi nasional tetap berantakan,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)