Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

    “Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

    “Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

    Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

    “Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

    Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

    “Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

  • Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar Rp1,44 M di Gresik, PT BRN dan Dirut Jadi Tersangka

    Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar Rp1,44 M di Gresik, PT BRN dan Dirut Jadi Tersangka

    Gresik (beritajatim.com) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera melimpahkan kasus pembalakan liar Hutan Sipora yang barang buktinya masih disita di Pelabuhan Gresik.

    Dalam proses hukum itu, menyeret perusahaan PT Berkah Rimba Nusantara (BRN) dan Dirutnya Ichsan Marsal. Kemenhut menegaskan tak main-main menangani kasus pembalakan liar ini yang merugikan negara sebesar Rp 1,44 miliar.

    Komitmen tersebut disampaikan dalam ungkap kasus di kawasan Pelabuhan Gresik. Pihaknya juga menggandeng lembaga penegakan hukum terkait. Mulai dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda, Kepolisian, dan Kejaksaan.

    Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, akibat kejadian ini negara dirugikan miliaran rupiah. Jumlah ini belum termasuk kerugian lingkungan yang berdampak pada meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi. “Perhitungan sementara bisa mencapai lebih dari Rp 447 miliar,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Modus operandi yang dilakukan PT BRN sangat terorganisir. Mulai dari pemalsuan dokumen, penebangan kayu di luar pemegang hak atas tanah (PHAT), hingga memanipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). “Dokumennya kayu ilegal seolah-olah menjadi legal,” imbuh Dwi Januanto Nugroho.

    Atas kegiatan ilegal ini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf b, c, dan e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Kami juga masih menelusuri dugaan pencucian uang dan tersangka lain yang terlibat,” imbuh Direktur Tipidhut Kemenhut Rudianto Saragih.

    Sementara itu, Direktur Jampidum Kejagung RI Sugeng Riyanta menuturkan, penetapan tersangka tersebut difokuskan pada beneficial owner atau pemilik manfaat. Sejauh ini, tersangka berperan sebagai otak pelaku, mulai dari proses pembalakan hingga pendistribusian. “Sejak awal kami sudah dilibatkan, sekaligus menjadi komitmen kami memerangi praktik pembalakan liar,” urainya.

    Selama proses bergulir, barang bukti ribuan kayu ilegal masih disimpan di kawasan Pelabuhan Gresik sambil menunggu vonis putusan inkrah. Hasil hutan ini pasti akan menjadi aset milik negara melalui mekanisme proses lelang. [dny/kun]

  • Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Gubernur BI Sebut Ada 3 Kunci Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh dan Berdaya Tahan

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan jika terdapat tiga kunci untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan di  2026. Ketiganya yaitu optimisme, upaya maksimal seluruh pihak, dan sinergi. Kita harus optimis bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik dan mampu menghadapi tantangan.

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki modal fundamental yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

    “Bank Indonesia akan all out merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dan seluruh upaya tersebut harus dilakukan bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional.,” ujar Perry Warjiyo, saat membuka gelaran Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta (1/12/2025).

    Dia menyampaikan arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2026. Pertama, Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah.

    Ketiga, kebijakan  sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk  QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (product), harga (pricing), pelaku (participants), dan infrastruktur (infrastructure) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

  • Program Rp3–5 Juta per RT di Magetan Masuk APBD 2026, Minimal Butuh Rp14 M Per Tahun

    Program Rp3–5 Juta per RT di Magetan Masuk APBD 2026, Minimal Butuh Rp14 M Per Tahun

    Magetan (beritajatim.com) – Program bantuan dana 3–5 juta rupiah per Rukun Tetangga (RT) akhirnya dipastikan masuk dalam Rancangan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026.

    Program yang diberi nama Program Guyub Rukun ini merupakan salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kini mulai diwujudkan dalam kebijakan anggaran daerah.

    Diketahui, jumlah RT yang ada di Magetan mencapai 4.678, jika masing-masing RT mendapatkan Rp3 juta, maka kebutuhan anggaran per tahun mencapai Rp 14,043 miliar. Jika mencapai Rp5 juta per RT per tahun, maka butuh Rp23,39 miliar.

    Dalam dokumen Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD mengenai Raperda APBD 2026, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut telah masuk dalam seluruh dokumen perencanaan resmi daerah mulai dari RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, hingga KUA-PPAS 2026.

    Program Guyub Rukun dirancang sebagai stimulan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah, yakni RT. Setiap RT akan mendapatkan alokasi antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan warga seperti kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan.

    Pemerintah daerah menyebut program ini merupakan bagian dari visi-misi kepala daerah yang wajib diakomodasi dalam APBD.

    “Program Guyub Rukun alokasi anggaran 3–5 juta per RT per tahun merupakan tagline visi, misi, dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi prioritas untuk didanai,” terang Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti.

    Wanita yang lekat disapa Nanik Sumantri itu, juga memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut telah melalui penguatan regulasi dan penjabaran dalam rencana pembangunan.

    “Program ini sudah tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dan telah dijabarkan dalam RKPD 2026 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2026,” demikian tertulis dalam dokumen resmi.

    Kajian Finalisasi Model Penyaluran Sedang Berjalan

    Meski sudah masuk APBD, Pemkab Magetan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyempurnaan konsep penyaluran agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

    “Pelaksanaan feasibility study Program Guyub Rukun sedang berjalan untuk memberikan konsep dan model agar implementasinya dapat berjalan baik, efektif, dan efisien serta memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat,” terang Nanik.

    Kajian ini mencakup mekanisme penganggaran, tata cara penggunaan dana, bentuk pertanggungjawaban, hingga potensi risiko penyalahgunaan.

    Sejumlah fraksi sebelumnya mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program ini, mengingat jumlah RT di Magetan mencapai ribuan dan memerlukan mekanisme penyaluran yang sangat rapi. DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi agar bantuan RT tidak tumpang tindih dengan program desa maupun kelurahan.

    Badan Anggaran DPRD meminta pemerintah memastikan bahwa program ini tidak sekadar menggugurkan janji politik, tetapi benar-benar menjadi pengungkit pemberdayaan masyarakat.

    Jika berjalan sesuai rencana, Program Guyub Rukun dapat menjadi salah satu program dengan dampak langsung paling luas di Magetan. Setiap RT memiliki kebutuhan dan karakter berbeda. Pemerintah berharap dana stimulan ini dapat menjadi ruang partisipasi warga dalam menentukan masalah prioritas mereka sendiri.

    Mulai dari perbaikan lingkungan, dukungan kegiatan sosial, hingga penguatan solidaritas warga, program ini berpotensi menjadi agenda tahunan yang langsung menyentuh masyarakat.

    Namun DPRD juga mengingatkan bahwa tanpa sistem yang kuat, program yang masif seperti ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Kajian yang sedang berlangsung harus memastikan bahwa Program Guyub Rukun tidak hanya efektif, tetapi juga akuntabel. [fiq/ted]

  • Pemkab Ponorogo Pastikan Relokasi TPA Mrican Jalan 2026, Ini Rencana Lengkapnya

    Pemkab Ponorogo Pastikan Relokasi TPA Mrican Jalan 2026, Ini Rencana Lengkapnya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican akhirnya menemukan titik terang. Setelah Raperda APBD 2026 disahkan, proyek strategis itu dipastikan mulai bergerak pada awal tahun depan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk menyiapkan fasilitas di lokasi baru. Di mana tempat baru tersebut, digadang-gadang lebih ramah lingkungan.

    Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyebut seluruh kebutuhan dasar relokasi sudah dihitung matang. Anggran di APBD 2026 nanti, akan digunakan untuk membangun landfill, kolam pengolahan lindi, kantor operasional, hingga penyambungan jaringan listrik.

    “Sudah disiapkan tinggal di eksekusi,” ungkap Jamus, ditulis Senin (1/12/2025).

    Berbeda dengan TPA lama, fasilitas baru memiliki kapasitas landfill lebih kecil, hanya sekitar 5.000 meter persegi. Namun konsep pengelolaan sampah yang diusung justru menempatkan minimasi residu sebagai roh utama. Dengan skema itu, hanya sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali yang boleh masuk ke landfill.

    DLH Ponorogo menargetkan proses lelang dimulai Januari 2026. Jika semua berjalan mulus, pembangunan sarana inti TPA diproyeksikan rampung dalam dua hingga tiga bulan.

    “Pertengahan tahun sudah bisa dipakai,” terang Jamus.

    Lalu, bagaimana nasib TPA Mrican yang selama ini menjadi tumpuan pembuangan sampah Ponorogo? Jamus memastikan area lama tidak akan dibiarkan terbengkalai. Pemkab Ponorogo berkomitmen melakukan penataan ulang dan pemulihan lingkungan sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup. Hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

    “TPA lama harus kita olah kembali supaya kembali normal. Tidak dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

    Relokasi ini menjadi momentum besar bagi Ponorogo untuk memperbaiki pola pengelolaan sampah dan memperkuat upaya pengurangan residu sejak dari rumah tangga. Pemkab Ponorogo berharap, TPA baru tidak hanya sekadar lokasi pembuangan terakhir, tetapi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. [end/aje]

  • Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Liputan6.com, Aceh Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korbannya.

    Crisna Akbar, perwakilan dari koalisi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Aceh, mengatakan, saat ini masih banyak daerah di Aceh yang masih belum dijangkau oleh penanganan darurat diakibatkan karena kesulitan akses.

    “Misalnya dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata dia dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (1/12/2025).

    Crisna juga menyoroti pentinganya mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pusat informasi ini dapat dijadikan saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

    “Kita juga mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh agar mengalihkan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (BPBA) yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga,” ungkap dia.

    Penanganan bencana banjir dan longsor di provinsi paling utara pulau Sumatra itu menurut Crisna harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan utama, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, dapat terpenuhi. Agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.

    “Kami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan,” tegas Crisna.

    Crisna juga menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Ini guna memastikan adanya penanganan bencana yang berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, KontraS Aceh, Balai Syura, P2LH, dan Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Selanjutnya, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA.

     

  • Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Liputan6.com, Aceh Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korbannya.

    Crisna Akbar, perwakilan dari koalisi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Aceh, mengatakan, saat ini masih banyak daerah di Aceh yang masih belum dijangkau oleh penanganan darurat diakibatkan karena kesulitan akses.

    “Misalnya dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata dia dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (1/12/2025).

    Crisna juga menyoroti pentinganya mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pusat informasi ini dapat dijadikan saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

    “Kita juga mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh agar mengalihkan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (BPBA) yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga,” ungkap dia.

    Penanganan bencana banjir dan longsor di provinsi paling utara pulau Sumatra itu menurut Crisna harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan utama, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, dapat terpenuhi. Agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.

    “Kami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan,” tegas Crisna.

    Crisna juga menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Ini guna memastikan adanya penanganan bencana yang berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, KontraS Aceh, Balai Syura, P2LH, dan Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Selanjutnya, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA.

     

  • Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    Menuju 2030, BI Pacu Pendalaman Pasar Valas dan Pasar Uang untuk Dorong Pembiayaan Nasional

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) dalam rangka mendorong kapasitas pembiayaan perekonomian nasional.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan upaya pendalaman tersebut dipercepat sesuai arah Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

    Langkah ini, ujar Perry, bertujuan meningkatkan kapasitas pembiayaan nasional, dengan target volume transaksi pasar uang mencapai Rp81 triliun per hari dan transaksi pasar valas meningkat menjadi 18 miliar dolar AS pada 2030.

    “Pendalaman pasar uang dan pasar valas terus kami akselerasi sesuai blueprint 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional dengan sasaran transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030,” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), dikutip Minggu, 30 November. 

    Ia menjelaskan target tersebut akan dicapai melalui peningkatan transaksi repo dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembentukan struktur suku bunga pasar yang lebih efisien, serta penguatan peran diler utama (primary dealer).

    Selain itu, BI memperkuat kapasitas pelaku pasar melalui kerja sama dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), termasuk pengembangan infrastruktur pasar uang berbasis teknologi.

    Sinergi pembiayaan juga diperkuat bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Danantara, serta asosiasi industri. Di sisi lain, BI tetap mendorong pengembangan UMKM, ekonomi hijau, serta ekonomi dan keuangan syariah guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

    Buku PTBI 2025 mencatat perkembangan positif implementasi BPPU bersama APUVINDO. Rata-rata harian transaksi pasar uang meningkat dari Rp10,12 triliun pada 2020 menjadi Rp54,43 triliun hingga Oktober 2025. Transaksi pasar valas naik dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 10,15 miliar dolar AS pada periode yang sama.

    Implementasi kebijakan Dealer Utama sejak Mei 2024 turut mendorong lonjakan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder serta transaksi repo antar pelaku pasar. Peran Dealer Utama dalam transaksi SRBI meningkat dari rata-rata 73 persen pada 2024 menjadi 84 persen hingga Oktober 2025.

  • Akhir Cerita Staf yang Rampok BLT Rp 600 Juta dan Bacok Kepala Kantor Pos Takalar

    Akhir Cerita Staf yang Rampok BLT Rp 600 Juta dan Bacok Kepala Kantor Pos Takalar

    Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Cabang Takalar, Sulawesi Selatan, Suwanto Tahir, mengalami luka parah setelah menjadi korban penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh pegawainya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam, sekitar pukul 19.30 Wita, di Kantor Pos Cabang Takalar, saat aktivitas pelayanan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) baru saja selesai dan kantor bersiap ditutup.

    Saat kejadian, korban tengah mengamankan uang BLT senilai ratusan juta rupiah ke dalam brankas kantor. Namun secara tiba-tiba, korban diserang dari belakang oleh Suprianto Gassing, yang diketahui merupakan staf Kantor Pos Cabang Takalar.

    Pelaku memukul kepala dan tubuh korban menggunakan tabung alat pemadam api ringan (APAR), lalu membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terjatuh bersimbah darah. Pelaku juga merampas telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri.

    Meski dalam kondisi luka serius, korban masih sempat dipapah keluar oleh warga sekitar dan segera dilarikan ke RSUD Padjonga Dg Ngalle Takalar untuk mendapatkan perawatan intensif.

    “Saya dipukul dari belakang, lalu dibacok. Dia mau ambil uang BLT itu. Pelakunya Suprianto, staf kami sendiri,” ujar Suwanto Tahir.

    Kesaksian tersebut turut dibenarkan oleh salah satu pegawai kantor pos, Daeng Senga, yang melihat langsung kondisi lokasi kejadian usai insiden berdarah itu.

    “Betul, yang menikam itu teman sekantor. Waktu saya lihat, lantai kantor sudah penuh darah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Wilayah Makassar, Adi, yang mendatangi lokasi, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia pun enggan berspekulasi ihwal dugaan perampokan itu, ia mengaku menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.

    “Kami sangat prihatin. Korban dan pelaku sama-sama merupakan karyawan kami. Saat ini kami menunggu hasil penyelidikan dari Polres Takalar,” ujarnya.

    Mendapat laporan dari warga, tim Satreskrim bersama Inafis Polres Takalar langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memastikan uang BLT ratusan juta rupiah masih tersimpan aman di dalam brankas.

    Hingga dini hari, Kantor Pos Cabang Takalar masih dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, tim Resmob Polres Takalar terus melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri usai melakukan penganiayaan.

     

  • Segini Harga Gift Paus di TikTok, Apakah Menjadi yang Paling Mahal?

    Segini Harga Gift Paus di TikTok, Apakah Menjadi yang Paling Mahal?

    Jakarta –

    Apakah kalian pernah nonton live streaming di TikTok? Kalau pernah, pasti pada momen tertentu, menyaksikan bagaimana sejumlah penonton memberikan gift paus kepada sang kreatornya. Kira-kira, berapa ya harga gift tersebut?

    Sebelumnya perlu diketahui, gift di TikTok merupakan jenis hadiah virtual berbentuk stiker atau animasi, yang dikirim oleh penonton kepada kreator. Biasanya, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka selama live streaming berlangsung.

    Namun, sebelum penonton memberikan gift, mereka harus membelinya terlebih dahulu. Pembeliannya ini dilakukan menggunakan uang asli, lalu akan dikonversikan dalam bentuk koin TikTok.

    Untuk gift yang diterima oleh kreator, akan dikonversikan dalam bentuk diamond. Nantinya diamond dapat dicairkan ke rupiah menjadi uang tunai.

    Terkait harga gift paus dan rincian gift lainnya, bisa simak uraiannya berikut.

    Harga Gift TikTok Paling Mahal

    Harga gift TikTok mulai dari satu koin hingga puluhan ribu koin. Apabila dikonversi ke rupiah bisa menjadi ratusan rupiah hingga menyentuh belasan juta rupiah. Untuk lebih lengkapnya, bisa cek penjelasan berikut.

    Gift TikTok Universe = 44.999 koin (Rp 10.799.760)Gift TikTok Stars = 39.999 koin (Rp 9.599.760)Gift Anjing Laut dan Paus = 34.500 koin (Rp 8.280.000)Gift Leon dan Lion = 34.000 koin (Rp 8.160.000)Gift Sam Si Paus = 30.000 koin (Rp 7.200.000)Gift Singa = 29.999 koin (Rp 7.199.760)Gift Berkeliling Dunia = 29.999 koin (Rp 7.199.760)Gift Api Naga = 26.999 koin (Rp 6.479.760)Gift Phoenix = 25.999 koin (Rp 6.239.760)Gift Impian Adam = 25.999 koin (Rp 6.239.760)Gift Natal di London = 20.000 koin (Rp 4.800.000)Gift Kastil Fantasi = 20.000 koin (Rp 4.800.000)Gift Kapal Pesiar = 20.000 koin (Rp 4.800.000)Gift Pesawat Ulang Aling TikTok = 20.000 koin (Rp 4.800.000)Gift Taman Hiburan = 17.000 koin (Rp 4.080.000)Gift Bundaran HI = 16.999 koin (Rp 4.079.760)Gift Rosa Nebula = 15.000 koin (Rp 3.600.000)Gift Grand Final Live Fest = 10.999 koin (Rp 2.639.760)Gift Elang = 10.999 koin (Rp 2.639.760)Gift Antarbintang = 10.000 koin (Rp 2.400.000)Harga Gift TikTok Paling Murah

    Kendati demikian, kalian juga bisa memberikan gift TikTok dengan harga yang lebih murah. Berikut rincian harganya.

    Gift Mawar = 1 koin (Rp 250)Gift TikTok = 1 koin (Rp 250)Gift Ketupat = 1 koin (Rp 250)Gift Pan = 1 koin (Rp 250)Gift Ice Cream Cone = 1 koin (Rp 250)Gift Ayam Rendang = 1 koin (Rp 250)Gift Jari Hati = 5 koin (Rp 1.250)Gift Tempe Tahu = 5 koin (Rp 1.250)Gift Helm = 10 koin (Rp 2.500)Gift Kalung Persahabatan = 10 koin (Rp 2.500Gift Rosa = 10 koin (Rp 2.500)Gift I Love U = 10 koin (Rp 2.500)Gift Parfum = 20 koin (Rp 5.000)Gift Buket Bunga = 30 koin (Rp 7.500)Gift Mahkota Kecil = 99 koin (Rp 24.750)Gift Paper Crane = 99 koin (Rp 24.750)Gift Topi = 99 koin (Rp 24.750)Gift Hati Tangan = 100 koin (Rp 25.000)Gift Confetti = 100 koin (Rp 25.000)Gift Beruang Mishka = 100 koin (Rp 25.000Gift Ayam dan Soda = 100 koin (Rp 25.000)Harga Koin TikTok untuk Memberikan Gift

    Namun sebelum dapat memberikan gift ke kreator, penonton wajib memiliki koin terlebih dahulu. Berikut daftar harga koinnya.

    30 koin = Rp 5.50050 koin = Rp 9.125100 koin = Rp 18.429150 koin = Rp 27.643350 koin = Rp 64.500500 koin = Rp 92.143700 koin = Rp 129.0001.000 koin = Rp 184.2861.400 koin = Rp 258.0003.500 koin = Rp 645.0007.000 koin = Rp 1.129.00017.000 koin = Rp 3.225.000

    Untuk minimal pembelian koin TikTok adalah 30 koin atau (Rp 5.500) dan maksimal pembelian sebesar 2.500.000 koin (Rp 460.714.250.) Meski pihak TikTok tidak merinci berapa harga untuk 1 koinnya, tapi jika dihitung secara kasar maka 1 koin TikTok sama dengan Rp 184 hingga sekitar Rp 230-an.

    (hps/afr)