provinsi: rupiah

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Analis anggap kurs rupiah cenderung stabil kendati melemah tipis

    Analis anggap kurs rupiah cenderung stabil kendati melemah tipis

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.628 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.625 per dolar AS.

    Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan nilai tukar rupiah cenderung stabil kendati mengalami pelemahan tipis pada hari ini.

    “Pelaku pasar lebih melihat pada volatilitas rupiahnya, kestabilannya, bukan hanya naik turunnya saja. Terkait pelemahan yang tipis hari ini, lebih karena faktor domestik bencana alam (di Pulau Sumatera),” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, rupiah memperoleh sentimen positif dari peningkatan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, ditambah isu penggantian Kepala The Fed.

    Mengutip Anadolu, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa dirinya akan mengumumkan pilihan Kepala The Fed berikutnya pada awal tahun depan.

    Orang yang bertanggung jawab atas proses seleksi, Menteri Keuangan Scott Bessent, mengatakan sebelumnya bahwa pilihan tersebut mungkin akan diumumkan sebelum Natal.

    Tanpa memberikan informasi lain, Trump mengatakan kepada wartawan pada Minggu (30/11), bahwa ia tahu siapa yang akan ia dinominasikan.

    Selama berbulan-bulan, Presiden AS telah mendesak The Fed untuk memangkas suku bunga dan mengatakan bahwa memilih pengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai Ketua Fed berakhir pada Mei 2026, akan memberi kesempatan terbesarnya untuk mereformasi organisasi.

    Ia mengecam Powell karena terlalu ragu-ragu dan malu-malu dalam mengupayakan pemangkasan suku bunga dan mengisyaratkan bahwa dirinya berharap pengganti Powell akan bertindak lebih tegas untuk menurunkan suku bunga.

    “Faktor global masih akan memberikan ruang penguatan rupiah ke depan seiring dengan prospek penurunan bunga The Fed. Namun, pelaku pasar masih mencermati kemampuan fiskal pemerintah yang semakin bergantung pada penerbitan obligasi negara, terutama dalam penanganan bencana alam Sumatera,” kata Rully.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak data di level Rp16.632 per dolar AS, sama seperti hari sebelumnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi Berbasis Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

    Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi Berbasis Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

     

    Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Adendum III Kontrak Payung dengan Asuransi Jasindo. Selain itu, juga diteruskan dengan peluncuran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen dengan mekanisme pembiayaan Pooling Fund Bencana.

    Peluncuran ini sekaligus menandai pembayaran premi pertama asuransi Barang Milik Negara melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.

    “Kedua kegiatan ini menjadi langkah konkrit dalam memperkuat perlindungan aset negara melalui skema pengasuransian yang berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi percepatan transformasi tata kelola risiko di tingkat nasional, dengan harapan implementasi Asuransi BMN Preferen mampu menghadirkan standar mitigasi risiko yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di seluruh Kementerian dan Lembaga,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, Rabu (3/12/2025).

    Hingga 2025, nilai BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp 61 triliun. Dengan peluncuran skema pooling fund bencana, cakupan asuransi pada tahun ini bertambah sekitar Rp 30 triliun dengan piloting pada tiga kementerian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, sehingga total cakupan tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun.

    Asuransi BMN Preferen menghadirkan pola perlindungan aset negara yang lebih terstruktur dengan menetapkan standar pertanggungan yang sama bagi seluruh kementerian/lembaga. Pembiayaan pooling fund berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam pengelolaan dana bersama yang memungkinkan pembayaran premi dilakukan diluar anggaran Kementerian/Lembaga (Rupiah Murni).

    Sehingga, pemulihan BMN yang terdampak bencana dapat direspons lebih cepat dan pelayanan umum dapat berkesinambungan serta stabilitas fiskal keuangan negara dapat terjaga.

     

     

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • Harga Naik Rp 4 Juta, Nyicil BYD Atto 1 per Bulan Bayar Berapa?

    Harga Naik Rp 4 Juta, Nyicil BYD Atto 1 per Bulan Bayar Berapa?

    Jakarta

    Harga BYD Atto 1 varian termurah naik Rp 4 juta. Kalau kamu belinya kredit, nyicil per bulannya jadi segini.

    BYD Atto 1 Dynamic naik harga. Kalau saat peluncuran Atto 1 varian murah ini dibanderol Rp 195 juta, terbaru harganya Rp 199 juta. Sedangkan Atto 1 Premium alias varian termahalnya masih dibanderol harga yang sama, yakni Rp 235 juta.

    Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan menjelaskan bahwa kenaikan tersebut salah satunya karena ada fluktuasi nilai tukar rupiah.

    “Kedua, memang saat ini demand-nya cukup tinggi. Kita juga perlu memenuhi ekspektasi customer. Memenuhi ekspektasi customer ini juga ada investasi untuk peningkatan pelayanan. Salah satunya bisa jaringan, orang, kemudian distribusi, logistik. Nah kita butuh satu ruang untuk bisa mengoptimalkan itu. Jadi kita meningkatkan harga sedikit dari yang tipe terendah,” jelas Luther.

    Nah buat kamu yang mau beli BYD Atto 1 termurah dengan cara kredit, tentu ada perubahan pada besar uang muka maupun cicilan tiap bulan. Sebelumnya, uang muka 30 persen, maka biayanya Rp 58,5 juta. Kini dengan persentase serupa, maka uang mukanya menjadi Rp 59,7 juta. Selanjutnya cicilan paling rendah mulai Rp 3,5 jutaan maka sekarang menjadi Rp 3,6 jutaan. Berikut ini skema nyicil BYD Atto 1 dengan simulasi uang muka 30 persen.

    Skema Cicilan BYD Atto 1

    Harga: Rp 199 juta
    DP 30 persen: Rp 59,7 juta

    Tenor: 12 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 78.590.143
    Cicilan: Rp 12,931 juta per bulanTenor: 24 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 72.680.586
    Cicilan: Rp 7,014 jutaTenor: 36 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 70.766.153
    Cicilan: Rp 5,093 jutaTenor: 48 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 69.810.282
    Cicilan: Rp 4,131 jutaTenor: 60 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 69.287.973
    Cicilan: Rp 3,603 juta

    Spesifikasi BYD Atto 1

    Itu tadi skema cicilan BYD Atto 1. Perlu diingat, skema di atas tidak mengikat. Untuk mengetahui lebih jelasnya, bisa mengunjungi dealer BYD terdekat. Sebagai informasi tambahan BYD Atto 1 varian Dynamic menggunakan baterai Blade 30,08 kWh dengan jarak tempuh maksimum 300 km.

    BYD Atto 1 menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 75 kW, torsi 135 Nm dan kecepatan maksimum 120 km/jam. Sedangkan untuk berakselerasi dari nol ke 50 km/jam hanya memerlukan waktu 4,9 detik.

    (dry/rgr)

  • Menata Ulang Hidup di Rumah Berdinding Anyaman Kayu

    Menata Ulang Hidup di Rumah Berdinding Anyaman Kayu

    Kepala Desa Mekarsari M. Ilham Maulana menjelaskan Kampung KDM singkatan yang diberikan warga sebagai bentuk apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

    Dari target 28 rumah, saat ini 26 unit rumah telah berdiri di lahan seluas 2.700 meter persegi yang menampung 21 KK dari Desa Mekarsari. 

    “Total semua dari Pak Gubernur ada 20 unit rumah, Pak Bupati 5 unit, dan dari desa kita baru 1 unit. Sekarang sudah 26 unit yang berdiri,” jelas Ilham.

    Rumah-rumah tersebut dibangun dengan desain unik, yakni rumah panggung berukuran 5×7 meter, dengan ruang utama 5×5 meter dan dapur dan WC seluas 5 meter. Ilham menyebut desain ini adalah permintaan khusus dari Gubernur Jawa Barat. 

    “Pak Gubernur langsung meminta supaya pembangunan itu dikembalikan ke ornamen zaman dulu. Inginnya rumah panggung,” ujarnya. 

    Desain rumah panggung ini berbeda dengan rencana awal BNPB yang mengusulkan bangunan permanen. Menurut Misbah, desain kayu ini memberikan kenyamanan.

    “Kalau di sini adem, kalau panas gini kita masuk ke dalam enak adem gitu. Ini karena kayu, jadi tidak dingin kalau malam,” tuturnya.  

    Anggaran untuk pembangunan ini mencapai ratusan juta rupiah. Meliputi bantuan provinsi sejumlah Rp 800 juta, dengan rincian Rp 40 juta kali 20 unit rumah, bersumber dari CSR Bank BJB.

    “Jadi Rp 800 juta itu dari Gubernur, Rp 200 juta dari Bupati, dari desa baru satu di angka Rp 40 juta,” jelasnya. 

    Misbah, yang kini kembali bekerja sebagai petani sawah dan kebun di sekitar lokasi baru, merasakan manfaat relokasi ini. 

    “Paling kita dari rumah yang awal dipindah ke sini. Kita tinggal terima kunci saja, tidak ada biaya tambahan,” katanya.

     

  • Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Liputan6.com, Jakarta Nurhidayah, istri Indra Jaya Usman (IJU) legislator dari Partai Demokrat tersangka kasus korupsi dana siluman DPRD NTB, membantah keterlibatan sebagai pengepul aliran uang.

    Kuasa Hukum Nurhidayah, Abdul Majid mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhidayah bukan soal aliran uang yang dibagikan suaminya.

    “Kami dampingi beliau (Nurhidayah) ke penyidik kejaksaan hanya untuk mengkonformasi pertanyaan lanjutan yang sudah ditanyakan pada pemeriksaan beberapa waktu lalu, yaitu apakah mengenal dua tersangka lainnya, itu saja,” ujar Majid, Selasa (2/12).

    Saat ditanya, apakah Nurhidayah mengetahui soal pembagian uang yang dilakukan oleh suaminya. Majid, tegas membantah. Menurutnya, Nurhidayah tidak pernah mencampuri urusan suaminya meskipun mereka satu ranjang.

    “Intinya Bu Nurhidayah tidak tahu sama sekali soal aliran uang yang dibagi oleh suaminya. meskipun mereka satu rumah,” ujar Majid.

    Untuk itu, Majid meminta agar publik tidak terlalu membesar-besarkan soal dugaan keterlibatan Nurhidayah di kasus ‘Dana Siluman’ ini.

    “Ini adalah upaya klarifikasi dari kami agar tidak membias,” tutup Abdul Majid.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Mereka adalah Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan dua anggota DPRD lainnya yakni, Indra Jaya Usman (IJU) dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip.

    Penyidik menahan ketiganya di dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda selama 20 hari. Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Sementara itu, Muhammad Nashib Ikroman di Rutan Lombok Tengah.

    Terhadap ketiganya, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Untuk diketahui, sejak awal bergulirnya penanganan kasus dugaan korupsi ini, Tim Pidsus Kejati NTB telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Mereka berasal dari kalangan anggota DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pihak kontraktor yang diduga sebagai pengepul uang.

    Penyidik juga telah menyita barang bukti uang senilai Rp 2 miliar lebih dari 15 orang anggota DPRD NTB. Uang miliaran rupiah tersebut dibagikan oleh para tersangka kepada rekan-rekan anggota dewan lainnya dengan variasi 150-300 juta rupiah per anggota.

    Setelah penetapan tersangka, penyidik kini tengah memeriksa puluhan anggota DPRD NTB lainnya untuk dimintai keterangan.

  • Pemkab Mojokerto Kencangkan Pengawasan Mesin Pelinting Rokok, Amankan Kontribusi Rp37 M DBHCHT

    Pemkab Mojokerto Kencangkan Pengawasan Mesin Pelinting Rokok, Amankan Kontribusi Rp37 M DBHCHT

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memperketat pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting rokok sebagai upaya memastikan legalitas dan kepatuhan industri hasil tembakau (IHT) di wilayah setempat, sekaligus menjaga penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mencapai puluhan miliar rupiah.

    Pengawasan ketat ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari pemanfaatan DBHCHT tahun 2025. Kegiatan pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk memverifikasi dan mendaftarkan mesin pelinting rokok sesuai amanat regulasi, termasuk Permenkeu Nomor 72 Tahun 2024.

    Kegiatan pengawasan rutin ini dilaksanakan di PT Rajawali Sumber Rejeki, Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal. Pabrik ini menjadi prioritas karena tercatat sebagai satu-satunya pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) di Kabupaten Mojokerto, dari total sembilan industri hasil tembakau yang ada, meliputi pabrik SKT, SKM, dan industri vape.

    Tim pengawasan terpadu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, dengan didampingi tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, serta Disperindag Provinsi Jawa Timur.

    Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Noerhono, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2014, PP Nomor 29 Tahun 2018, serta Permenperin Nomor 72 Tahun 2008 tentang pendaftaran dan pengawasan mesin sigaret.

    “Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh mesin pelinting rokok di Mojokerto terdaftar, digunakan sesuai ketentuan, dan tidak disalahgunakan untuk produksi ilegal. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian,” ungkapnya.

    Pengawasan ini sangat penting karena sektor industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menegaskan sektor ini tidak hanya menyerap ribuan tenaga kerja, tetapi juga memberikan pemasukan signifikan melalui dana bagi hasil cukai.

    “Tercatat ada 3.618 tenaga kerja yang terserap dari industri hasil tembakau di Mojokerto. Selain itu, daerah menerima DBHCHT mencapai Rp37,28 miliar. Ini menunjukkan sektor ini sangat strategis bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Anggaran pengawasan menggunakan DBHCHT tahun 2025 dengan pagu Rp15 juta untuk pelaksanaan semester pertama dan kedua, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam pengawasan IHT. Rizal Octavian menekankan bahwa kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk menekan peredaran rokok ilegal serta menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

    “Pengawasan diperlukan agar setiap mesin pelinting terpantau dan digunakan sesuai aturan, sekaligus mencegah produksi rokok ilegal. Terima kasih atas pendampingan dari Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo serta Disperindag Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

    Ia juga mengimbau kepada PT Rajawali Sumber Rejeki agar meregister dan menggunakan mesin pelintingnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen melaksanakan pengawasan mesin pelinting rokok secara rutin setiap semester, yakni pada Juni dan Desember.

    Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi operasional industri hasil tembakau serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Kegiatan pengawasan ditutup dengan peninjauan langsung ke area produksi PT Rajawali Sumber Rejeki, termasuk unit mesin pelinting rokok yang menjadi fokus pemeriksaan. [tin/beq]

  • Aksi Pengrusakan Saat Konvoi di Tuban: Delapan Pelaku Masih di Bawah Umur

    Aksi Pengrusakan Saat Konvoi di Tuban: Delapan Pelaku Masih di Bawah Umur

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang remaja dan anak di bawah umur sebanyak 8 orang diamankan Tim Jatanras Polres Tuban usai melakukan tindak pidana kekerasan dan pengrusakan setelah melakukan konvoi kendaraan di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

    Kanit Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polres Tuban, IPDA Moh. Rudi membenarkan adanya tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban berinisial DAS, warga Dusun Ngrembit, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

    “Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 30 November 2025 sekitar pukul 00.45 WIB di pertigaan Gang Dolar Dusun Purboyo Mayangsekar, Desa/Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Terduga pelaku secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,” ujar IPDA Moh. Rudi, Selasa (02/12/2025).

    Diketahui, pelapor berinisial DAS ini melaporkan 8 orang terduga pelaku yang telah melakukan kekerasan dengan melempar batu dan merusak kendaraan miliknya, Honda Beat No. Pol: S-6605-IQ warna merah putih. Adapun terduga pelaku di antaranya:

    AF, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
    MS, Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
    ZJA, Desa Ngrejeng, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
    ATP, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
    ME, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
    AET, Desa Dahor, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
    GJM, Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.
    FAI, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

    Rudi menceritakan, sebelum terjadi pengrusakan secara bersama-sama, korban saat itu sedang cangkruk di Gang Dolar sebelah selatan gapura bersama temannya. Tiba-tiba ada delapan orang dari arah timur, rombongan konvoi sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berjumlah kurang lebih 50 kendaraan dan peserta sekitar 100 orang.

    “Karena mereka memakai cadar dan menuju ke arah barat sambil blayer-blayer dan mengumpat, mereka kemudian berhenti di TKP dan mengambil batu lalu melempar ke arah korban yang sedang duduk-duduk,” terang Rudi.

    Karena lemparan tersebut, korban yang juga bersama temannya ini kemudian membalas dengan lemparan batu yang sama. Namun, rombongan konvoi ini justru tidak terima dan mengejar korban beserta temannya.

    “Korban yang dikejar langsung berlari masuk ke gang dan sepeda motor Honda Beat milik korban tertinggal di pintu masuk gang, sehingga rombongan langsung merusak motor milik korban,” kata Rudi.

    Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rengel dan diteruskan ke Polres Tuban. “Kami yang mendapatkan laporan tersebut, Tim Jatanras langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku,” bebernya.

    Dari 8 pelaku tersebut dijerat Pasal 170 Ayat 1 KUHP. Namun, karena mayoritas pelaku masih di bawah umur, kasus ini dilakukan Restorative Justice. Kini, 8 orang terduga pelaku telah dipulangkan dan dijemput oleh orang tuanya. “Karena masih anak-anak sehingga korban hanya minta ganti rugi dan dilakukan mediasi di Polres,” tutup Rudi. [dya/kun]