Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Menko Airlangga Bidik Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp 35 Triliun

    Menko Airlangga Bidik Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp 35 Triliun

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) menjelaskan, pasar otomotif Indonesia memasuki fase baru setelah kehadiran mobil listrik skala massal membuat harga mobil konvensional mengalami koreksi signifikan.

    Dalam pameran otomotif di Bumi Serpong Damai (BSD), harga rata-rata mobil turun hingga kisaran Rp 300 juta. Bahkan beberapa model kini ditawarkan hanya Rp 175–190 juta, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kalau kita lihat kemarin di pameran di Bumi Serpong Damai harga mobil rata-rata Rp 300 juta rupiah dan bahkan ada mobil yang harganya Rp 175 sampai Rp 190 juta. Artinya, dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Airlangga di Rapimnas Kadin, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari meningkatnya penetrasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik dari produsen lokal maupun global. Kompetisi harga yang ketat memaksa produsen mobil berbahan bakar bensin untuk menyesuaikan harga agar tetap kompetitif.

    Koreksi harga tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama di segmen menengah.

    Kondisi pasar menunjukkan bahwa selera konsumen mulai bergeser. Penjualan mobil listrik naik 18,27% sepanjang 2025, jauh melampaui pertumbuhan penjualan mobil konvensional yang cenderung stabil. Sementara itu, penjualan sepeda motor naik 8,4%, menandakan permintaan kendaraan pribadi tetap tinggi.

    “Penjualan mobil stabil namun penjualan mobil listrik naik 18,27 persen jadi terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ujarnya.

     

  • "Kampung Dollar" Muara Gembong yang Dulu Makmur Kini Tenggelam Ditelan Rob Megapolitan 4 Desember 2025

    "Kampung Dollar" Muara Gembong yang Dulu Makmur Kini Tenggelam Ditelan Rob Megapolitan 4 Desember 2025

    “Kampung Dollar” Muara Gembong yang Dulu Makmur Kini Tenggelam Ditelan Rob
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kampung Beting di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dulunya sangat berlimpah ikan, udang, dan kepiting.
    Melimpah ruahnya sumber makanan itu membuat warga berlomba-lomba mendirikan usaha tambak di belakang rumahnya yang langsung laut.
    Warga berbondong-bondong mengubah area mangrove di belakang rumahnya, menjadi area tambak.
    Pasalnya, bisnis tambak milik warga di Kampung Beting begitu menjanjikan dan bisa datangkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya.
    Berkembangnya usaha tambak warga membuat Kampung Beting mencapai masa kejayaannya pada tahun 1980-an hingga disebut sebagai ”
    Kampung Dollar
    “.
    Namun, kejayaan itu hanya tinggal kenangan semata. Kondisi Kampung Beting kini memperihatinkan.
    “Sedih lah saya kecil di sini, dulu di sana adalah kampung terpadat dan ekonomi bagus banget perputarannya di sana,” ucap warga bernama Halima (38) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (2/12/2025).
    Namun, sekitar tahun 2000-an, bisnis tambak warga di
    Muara Gembong
    perlahan-lahan habis karena tergerus abrasi.
    Sejak itu pula, perekonomian warga di Muara Gembong, khususnya Kampung Beting terganggu.
    Padahal, dulu Halima bisa bersekolah dan mendapatkan kehidupan yang layak karena orangtuanya adalah seorang petani tambak bandeng dan udang.
    Ia mengaku, terakhir panen hasil tambak milik orangtuanya sekitar tahun 2005-an. Kini, Halima tak bisa lagi mencicipi ikan dari tambak belakang rumahnya.
    “Kalau nelayan mungkin masih produktif, tapi kalau petani tambak mungkin abrasi itu permasalahannya enggak bisa panen bandeng, udang, enggak bisa kayak dulu,” ucap dia.
    Dalam 10 tahun ke belakang, abrasi di wilayah ini semakin parah dan membuat Kampung Beting perlahan tenggelam.
    Sebab, adanya abrasi membuat banjir rob dengan ketinggian sekitar 50 cm terjadi sekitar satu minggu sekali di kampung ini.
    Banjir rob mudah masuk ke perumahan warga karena laut di Muara Gembong tak dilengkapi dengan tanggul beton.
    Selain dikelilingi laut, Kampung Beting juga dialiri Sungai Citarum yang arusnya cukup kencang.
    Sungai Citarum yang mengalir di sepanjang Kampung Beting kanan dan kirinya juga tidak dilengkapi oleh tanggul.
    Jadi, ketika hujan tiba, air sungai itu juga mudah meluap ke rumah-rumah warga.
    Tak heran, kampung ini mudah sekali tenggelam ketika banjir dari laut atau sungai datang.
    Sering tenggelamnya Kampung Beting membuat sebagian warga memilih meninggalkan tempat tinggalnya.
    “Warganya juga sudah banyak yang pindah karena rumahnya sudah tidak layak huni dan akses jalan sudah terputus,” ujar Halima.
    Pasalnya, meski banjir rob tidak sedang datang, beberapa rumah warga tetap tergenang air berwarna cokelat.
    Sementara sebagian area depan rumah warga yang sudah tak tergenang justru dipenuhi lumpur dari kali sehingga tidak bisa lagi dipijak.
    Mirisnya lagi, karena sudah tenggelam dan tak berpenghuni, sekitar dua minggu lalu sebagian akses listrik di Kampung Beting ujung sudah dicabut oleh PLN.
    KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Kampung tenggelam di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Tempat tinggal Halima di Kampung Gobah juga sudah mulai terkena abrasi.
    “Sebetulnya, sudah mulai terkena abrasi tapi belum ke pemukiman, karena kalau Kampung Gobah itu pemukimannya hanya sepanjang aliran Sungai Besar Citarum,” ucap dia.
    Namun, seluruh tambak warga di Kampung Gobah juga sudah hancur tergerus oleh abrasi.
    Oleh karena itu, ia takut suatu saat kampung tempat tinggalnya memiliki nasib yang sama seperti Kampung Beting.
    Halimah berharap pemerintah bisa segera melakukan tindakan untuk mengatasi abrasi di kawasan Muara Gembong.
    Ia juga meminta agar pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama menanggulangi abrasi.
    Di Muara Gembong sudah banyak kegiatan menanam mangrove untuk mengatasi abrasi.
    Namun, dampak penanaman mangrove itu dinilai belum signifikan untuk mencegah abrasi.
    Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa membangun tanggul untuk penahan abrasi di sekitar laut Muara Gembong.
    Sebab, jika tak ada tanggul, maka ia khawatir seluruh desa di Muara Gembong bisa tenggelam.
    “Karena kalau dibiarkan bisa satu kampung, dua kampung, atau satu desa akan tenggelam, kan kita berusaha kayaknya kalau masyarakat masih mau lah kalau pemerintah bikin seperti apa,” ucap dia.
    Ketua RT 05, RW 06, Dusun 3, Maska juga menilai, penanaman mangrove di kampungnya belum terlalu efektif untuk mencegah abrasi.
    “Banyak sih komunitas yang terjun di wilayah saya ini, cuma penurunan alat berat untuk menanggulangi abrasi belum ada, baru sebatas penanggulangan dengan cara penanaman pohon mangrove atau apa itu aja, yang tidak langsung berdampak hasilnya berbeda dengan alat berat untuk tanggul,” ujar Maska.
    Maska berharap, ada bantuan berupa alat berat dari pemerintah untuk mengatasi abrasi.
    Menjalani hidup di
    Kampung Tenggelam
    tentu saja bukan perkara yang mudah untuk dijalani warga.
    Ketika terjadi rob, air laut bukan hanya merendam perumahan, tapi juga merendam akses jalan utama keluar masuknya warga.
    Saat jalan terendam rob, warga akan sulit untuk keluar desa dan terhambat ketika mau beraktivitas.
    “Justru itu karena akses jalan yang terendam justru motor sampai ke jok airnya. Orang sering terganggu mau berpergian,” ujar Maska.
    Sering terjadinya rob membuat jalan di sepanjang Desa Kampung Beting rusak parah.
    Warga lain bernama Udin (24) juga mengaku, aktivitasnya begitu terganggu setiap kali rumahnya terendam rob.
    Udin terpaksa harus menunggu rob surut ketika ingin beraktivitas ke luar rumah.
    “Bisa aja, tapi nunggu airnya surut, biasanya tiga jam surut. Sekarang air datangnya pagi,” ucap Udin.
    Ia mengaku, begitu tersiksa dengan kondisi Kampung Beting yang seringkali tenggelam.
    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyebut, hancurnya kejayaan Kampung Dollar atau Kampung Beting terjadi di tahun 2000-an.
    Pasalnya, di tahun itu usaha tambak warga di Kampung Beting habis total tergerus abrasi.
    “Sejak tahun 2000-an, abrasi dan penurunan muka tanah jadi penyebab rusaknya tambak nelayan di Muara Beting, dan hingga saat ini tidak ada lagi tambak warga yang aktif,” ungkap Susan.
    Abrasi parah yang terjadi di kampung ini disebabkan karena banyaknya hutan mangrove yang diubah menjadi area tambak warga.
    Padahal mangrove sendiri memegang peran penting untuk mencegah abrasi di daerah pesisir.
    Tak heran, jika kondisi Kampung Beting saat ini begitu memperihatinkan karena sudah tenggelam dan tak ada lagi perputaran roda ekonomi.
    Oleh sebab itu, Susan menilai tenggelamnya Kampung Beting di Muara Gembong bukan murni karena faktor alam.
    “KIARA menilai bahwa hal ini bukan murni faktor alamiah, tetapi human made disaster atau bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia,” ucap dia.
    Berdasarkan data dari KIARA, Menteri Kehutanan atas usulan Bupati Bekasi, menerbitkan surat keputusan Menhut Nomor SK.475/Menhut-II/2005 pada 16 Desember 2005 untuk mengubah fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 5,1 hektare di Muara Gembong.
    Di sisi lain, berdasarkan dokumen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem Pesisir Muara Gembong, Teluk Jakarta 2019 menyebutkan, bahwa menurut Perhutani di tahun 2010 luas hutan mangrove alami di Muara Gembong mencapai 10,4 hektare, akan tetapi 95 persen vegetasi mangrove tersebut berubah menjadi tambak dan lahan pertanian.
    Berdasarkan data tersebut, mangrove di wilayah Muara Gembong tersisa 524 hektare. Hal ini berbanding terbalik dengan data citra satelit yang diolah MapBiomas Indonesia 2025 yang menyatakan bahwa di tahun 2010 hanya tersisa sekitar 67 hektare dan tahun 2023 hanya sekitar 23 hektare.
    “Jelas degradasi luas ekosistem mangrove ini catatan buruk tata kelola mangrove yang dilakukan pemerintah,” ucap dia.
    Pemerintah disarankan bisa membangun kembali rumah-rumah masyarakat dan infrastruktur ekologisnya yang adaptif terhadap banjir rob.
    Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa tidak adanya perizinan usaha maupun aktivitas industri ekstraktif dan eksploitatif lainnya yang membebani wilayah pesisir dan menyebabkan abrasinya semakin parah.
    “Selain itu, juga menghentikan, mengevaluasi, mengaudit, serta memproses industri maupun korporasi yang terbukti berkontribusi terhadap alih fungsi mangrove dan penurunan muka tanah yang terjadi baik di pesisir Muara Gembong maupun dalam scope yang lebih besar yaitu pesisir pantai utara Jawa,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNI terima dua penghargaan BI Awards 2025 pada Pertemuan Tahunan BI

    BNI terima dua penghargaan BI Awards 2025 pada Pertemuan Tahunan BI

    Jakarta (ANTARA) – Bank BNI meraih dua penghargaan dalam ajang BI Awards 2025, yang digelar Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (3/11/2025).

    Penghargaan tersebut memperkuat posisi BNI sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

    “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat,” kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Putrama mengatakan penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi perseroan dalam mendukung program strategis Bank Indonesia.

    Ia menambahkan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap solid di tengah tekanan global.

    Ia menilai kinerja tersebut merupakan hasil sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong transformasi ekonomi nasional.

    “Dengan sinergi dan arah kebijakan ekonomi yang tepat, Indonesia berada pada jalur positif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Putrama.

    Pada BI Awards 2025, BNI meraih penghargaan Bank Mitra Pengendalian Moneter Rupiah Terbaik serta Bank Penggerak Ekonomi Kerakyatan Bank KBMI 3 dan 4.

    Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan. Presiden RI Prabowo Subianto turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut.

    BNI menyampaikan komitmen untuk memperkuat inovasi layanan perbankan digital serta meningkatkan kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

    Perseroan menilai langkah tersebut penting untuk memperluas inklusi keuangan, mempercepat digitalisasi transaksi, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan capaian ini, BNI menegaskan peran aktifnya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program berbasis digital.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rompi Taktis Verrell Bramasta Viral, Ternyata Segini Harganya

    Rompi Taktis Verrell Bramasta Viral, Ternyata Segini Harganya

    Jakarta: Anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi sorotan publik setelah fotonya saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, viral pada akhir November 2025. Sorotan tertuju pada rompi loreng yang ia kenakan, yang sekilas tampak menyerupai perlengkapan militer.

    ​Verrell terlihat mengenakan rompi dengan corak loreng yang tampak seperti perlengkapan militer. Alhasil, rompi tersebut langsung viral dan ramai dikritik warganet karena diduga merupakan rompi antipeluru.

    ​Netizen menilai penggunaan rompi antipeluru di lokasi bencana alam yang bukan merupakan zona konflik sangatlah berlebihan dan dianggap sebagai gimick atau “salah kostum”.
    Bukan Rompi Antipeluru, Melainkan Tactical Vest

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell Bramasta memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rompi yang dikenakannya bukan rompi antipeluru maupun pelampung, melainkan rompi taktis atau tactical vest, yang umum digunakan untuk membawa perlengkapan di lapangan.

    “Sangat tidak benar dan itu disinformasi. Dibilang anti peluru atau pelampung, salah besar,” ujar Verrell seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Desember 2025.

    Ia menjelaskan bahwa rompi tersebut tidak dilengkapi pelat balistik, sehingga tidak memiliki fungsi pertahanan diri. Menurutnya, fungsi utama rompi tersebut adalah untuk membawa barang-barang secara praktis saat berada di lapangan.

    “Rompi taktis ini tidak dilengkapi pelat balistik dan fungsinya memang untuk membawa perlengkapan. Saya pada saat itu membawa air minum, uang kas untuk dibagi-bagi, dan sebagainya,” kata Verrell.
     

    Rompi jenis ini umumnya dilengkapi sistem kantong modular atau MOLLE, yang dirancang untuk memudahkan pemakainya membawa perlengkapan tanpa menghambat mobilitas di area dinamis.
    Berapa Harga Tactical Vest Tersebut?
    Setelah Verrell mengklarifikasi bahwa rompi tersebut bukan perlengkapan militer, muncul pertanyaan publik mengenai harga rompi yang viral itu. Rompi taktis serupa yang dijual di berbagai platform e-commerce dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp1.700.000.

    Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rompi antipeluru asli, yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.

    Rompi dalam rentang harga tersebut umumnya dikategorikan sebagai assault vest ringan atau rompi lapangan, yang berfungsi sebagai alat bantu angkut tanpa pelat baja atau kevlar. Informasi ini menguatkan kembali klarifikasi Verrell bahwa rompi tersebut bersifat praktis, bukan protektif.

    Barang yang sempat viral dan dianggap berlebihan itu pada kenyataannya merupakan perlengkapan lapangan ringan dengan fungsi logistik.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi sorotan publik setelah fotonya saat meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat, viral pada akhir November 2025. Sorotan tertuju pada rompi loreng yang ia kenakan, yang sekilas tampak menyerupai perlengkapan militer.
     
    ​Verrell terlihat mengenakan rompi dengan corak loreng yang tampak seperti perlengkapan militer. Alhasil, rompi tersebut langsung viral dan ramai dikritik warganet karena diduga merupakan rompi antipeluru.
     
    ​Netizen menilai penggunaan rompi antipeluru di lokasi bencana alam yang bukan merupakan zona konflik sangatlah berlebihan dan dianggap sebagai gimick atau “salah kostum”.
    Bukan Rompi Antipeluru, Melainkan Tactical Vest

    Menanggapi kritik tersebut, Verrell Bramasta memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rompi yang dikenakannya bukan rompi antipeluru maupun pelampung, melainkan rompi taktis atau tactical vest, yang umum digunakan untuk membawa perlengkapan di lapangan.

    “Sangat tidak benar dan itu disinformasi. Dibilang anti peluru atau pelampung, salah besar,” ujar Verrell seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Desember 2025.
     
    Ia menjelaskan bahwa rompi tersebut tidak dilengkapi pelat balistik, sehingga tidak memiliki fungsi pertahanan diri. Menurutnya, fungsi utama rompi tersebut adalah untuk membawa barang-barang secara praktis saat berada di lapangan.
     
    “Rompi taktis ini tidak dilengkapi pelat balistik dan fungsinya memang untuk membawa perlengkapan. Saya pada saat itu membawa air minum, uang kas untuk dibagi-bagi, dan sebagainya,” kata Verrell.
     

     
    Rompi jenis ini umumnya dilengkapi sistem kantong modular atau MOLLE, yang dirancang untuk memudahkan pemakainya membawa perlengkapan tanpa menghambat mobilitas di area dinamis.
    Berapa Harga Tactical Vest Tersebut?
    Setelah Verrell mengklarifikasi bahwa rompi tersebut bukan perlengkapan militer, muncul pertanyaan publik mengenai harga rompi yang viral itu. Rompi taktis serupa yang dijual di berbagai platform e-commerce dibanderol antara Rp300.000 hingga Rp1.700.000.
     
    Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rompi antipeluru asli, yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.
     
    Rompi dalam rentang harga tersebut umumnya dikategorikan sebagai assault vest ringan atau rompi lapangan, yang berfungsi sebagai alat bantu angkut tanpa pelat baja atau kevlar. Informasi ini menguatkan kembali klarifikasi Verrell bahwa rompi tersebut bersifat praktis, bukan protektif.
     
    Barang yang sempat viral dan dianggap berlebihan itu pada kenyataannya merupakan perlengkapan lapangan ringan dengan fungsi logistik.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan respons yang berbeda terkait rencana DPR merevisi Undang-undang No.4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (PPSK).

    Purbaya sebelumnya menganggap bahwa revisi UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih terlalu dini.

    Dia menuturkan bahwa UU P2SK baru berusia 2 tahun. Dia juga menyarankan supaya UU eksisting bisa berlaku penuh terlebih dahulu, sehingga nanti saat pelaksanaannya diketahui kelebihan dan kekurangannya.

    “Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaannya juga pertengahan tahun 2023, baru mulai. Jadi menurut saya sih terlalu dini untuk mengubah RUU-P2SK,” kata Purbaya, pertengahan September lalu.

    Meski demikian, Purbaya tidak menutup setiap masukan yang ada dalam pelaksanaan beleid tersebut. Dia akan mempelajari setiap masukan dan memastikan sikap apakah setuju atau tidak terhadap amandemen UU P2SK.

    “Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus diubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat merubah peraturan.”

    Setuju Revisi UU P2SK

    Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang akan mengatur lebih rinci peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dia menilai adanya revisi UU tersebut bisa mempererat koordinasi pemerintah dengan bank sentral untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi di DPR beberapa waktu lalu menunjukkan mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin terperinci.

    Draf beleid itu mengatur bahwa BI dalam kebijakannya memastikan lingkungan ekonomi kondusif bagi sektor riil hingga penciptaan lapangan kerja. 

    Purbaya, yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menilai selama ini kementeriannya, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung terikat di koridor masing-masing. 

    Dia menilai revisi UU P2SK nantinya akan bisa membuat keempat institusi di KSSK itu berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan. 

    “‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah,” ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya menyebut dulu BI hanya fokus menjaga nilai tukar dan stabilitas harga. OJK dan LPS juga fokus di masing-masing area kewenangannya. Kini, dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, dia menyebut perlu dorongan kebijakan lain di luar fiskal. 

    Menurut Purbaya, hal itu dialaminya saat masih menjabat Ketua LPS. Sebagaimana diketahui, dia baru diangkat menjadi Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu. 

    “Kalau kemarin-kemarin saya diskusi KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami. ‎Kalau sekarang, daerah kami juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi,” paparnya. 

    Mantan Ekonom Danareksa itu mencontohkan kebijakan BI dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang dinilai olehnya menyebabkan pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) tumbuh melambat dari 13% pada September 2025, menjadi 7% di Oktober. 

    Padahal, terang Purbaya, pada September lalu dia telah menginjeksi sistem keuangan dengan kas pemerintah Rp200 triliun melalui himbara. Akibat pertumbuhan M0 yang melambat pada Oktober, dia memutuskan untuk memindahkan lagi Rp76 triliun dari kas pemerintah di BI ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta. 

    Purbaya menilai banyak uang diserap oleh SRBI sehingga pertumbuhan base money melambat pada awal kuartal IV/2025 itu. ‎Adapun dengan adanya revisi UU P2SK, dia berharap ke depan pemerintah dan BI bisa lebih terbuka dan menyatu serta menyamakan pandangan lebih cepat. 

    “‎Nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kami bisa samakan pandangan dengan lebih cepat,” terangnya.

    Pengaturan RUU P2SK

    DPR dan pemerintah diam-diam sedang membahas perubahan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    Inti dari perubahan UU itu adalah penguatan peran DPR dalam pengawasan tiga lembaga negara yang bergerak di sektor keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Soal LPS, misalnya, di bagian angka 43 terjadi perubahan substansi pasal 69. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota dewan komisioner. Aturan yang lama, hanya memuat 7 poin pemberhantian anggota dewan komisioner.

    Ketujuh poin itu antara lain berhalangan tetap, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak menjalankan tugas selama lebih dari 6 bulan, hubungan keluarga dengan sesama dewan komisioner, dan tidak memenuhi syarat.

    Dalam rencana perubahan beleid UU PPSK, terutama dalam dokumen tanggal 8 September 2025, ada penambahan yakni mengenai peran DPR.

    Sehingga salah satu pertimbangan presiden untuk memberhentikan anggota Dewan Komisioner LPS adalah: hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dewan komisioner (pasal 69 ayat 1 huruf h).

    Selain di pasal tersebut, penguatan peran DPR juga tampak dalam hubungannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelumnya di bagian angka 57, terutama pasal 86, Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke Menteri Keuangan.

    Menariknya, dalam rencana perubahan beleid yang baru, proses penyampaian rencana kerja dan anggaran LPS kepada DPR. DPR nantinya memberikan persetujuan paling lambat 30 November tahun berjalan. Selain itu di Pasal 97 Ketua Dewan Komisioner LPS juga wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke presiden dan DPR, tidak lagi ke Menkeu.

    Pencopotan Gubernur BI

    Poin lainnya adalah terkait pemberhentian anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Dewan Gubernur BI bisa diberhentikan di tengah jalan ketika mengundurkan diri, berhalangan tetap, melakukan kejahatan hingga tidak hadir secara fisik.

    Namun dalam draf rencana amandemen UU itu, ditambah satu poin yakni hasil evaluasi dari DPR.

    Selain penegasan mengenai evaluasi, draf tersebut juga menekankan bahwa DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Komisioner LPS, Dewan Komisioner OJK dan Dewan Gubernur BI. Hasil rekomendasi evaluasi tersebut bersifat mengikat.

    Adapun Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro tidak membantah mengenai proses amandemen beleid tersebut. Dia hanya memastikan proses pembahasan masih berlangsung. “Belum final, lagi proses pembahasan.”

  • Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan bahwa “kegiatan siluman” yang muncul tanpa tercantum spesifik dalam dokumen acuan, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah terselesaikan.

    Perbaikan pun telah dilakukan sehingga proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar bisa dilanjutkan.

    “Sudah beres mungkin saat ini sudah proses pengajuan ke Gubernur,” ungkap Syahrul pada Kamis (4/12/2025).

    Meski telah direvisi, Syahrul tetap menyoroti soal “kegiatan siluman” tersebut. Menurut Syahrul, semua kegiatan harusnya dicantumkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

    “Ya, harusnya tercantum di RAPBD,” tegasnya.

    Namun kini polemik “kegiatan siluman” itu telah diselesaikan dan dilakukan perbaikan. Sehingga RAPBD Kota Blitar bisa disahkan dan dilanjutkan ke pengesahan Gubernur.

    “Sudah selesai perbaikannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Syahrul Alim secara gamblang menyebutkan dua pos anggaran yang menjadi sorotan tajam legislatif yakni rencana anggaran untuk Sirkuit Sentul dan proyek Wisata Sumber Udel.

    Menurutnya, munculnya alokasi dana untuk program-program ini dalam RAPBD, padahal tidak terperinci di KUA-PPAS, menunjukkan kurangnya penajaman program dan kejelasan posisi anggaran dari pihak eksekutif. Hal ini dinilai krusial agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

    Selain masalah kegiatan yang tidak tercantum, DPRD juga menyoroti keterlambatan dan dinamika kepastian anggaran dari pusat. Syahrul mengungkapkan, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun ini mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan, ketika RAPBD sudah memasuki proses finalisasi, tiba-tiba masih ada tambahan anggaran signifikan dari pemerintah pusat.

    “Bahkan sudah dalam proses APBD, kita masih mendapat tambahan 6,4 miliar dari program stunting,” jelasnya. (owi/ian)

  • DPR memastikan revisi UU P2SK tak ganggu independensi bank sentral

    DPR memastikan revisi UU P2SK tak ganggu independensi bank sentral

    Bank sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. Di sini yang menjadi perdebatan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tidak sedikit pun mengganggu independensi Bank Indonesia (BI).

    Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, ia mengatakan bahwa instrumen fiskal saja tidak cukup dan perlu didukung oleh dorongan kebijakan moneter. Oleh sebab itu, revisi UU P2SK memberikan penguatan terhadap peran bank sentral.

    “Bank sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. Di sini yang menjadi perdebatan. Kita mengarah ke sana, tanpa sedikit pun kita ingin mengganggu independensi bank sentral. Tidak ada satu pun independensi dari bank sentral yang ingin kita pengaruhi atau apa pun,” kata Misbakhun dalam acara “Financial Forum 2025”, di Jakarta, Rabu.

    Menurut Misbakhun, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU P2SK telah selesai disusun dan sudah dikirim kembali oleh pemerintah kepada DPR. Saat ini, dokumen tersebut masih berada di tangan pimpinan DPR dan menunggu penjadwalan untuk dibahas.

    Namun, pekan depan DPR mulai memasuki masa reses pada Selasa (9/12), sehingga waktu pembahasannya masih menunggu arahan dari pimpinan DPR.

    Ia menekankan bahwa DPR perlu menentukan waktu yang paling tepat, agar prosesnya tidak dianggap sengaja diperlambat maupun dipercepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari publik.

    “Kita tunggu saja arahan yang paling ideal supaya tidak diinterpretasikan macam-macam oleh publik,” kata Misbakhun.

    Pada dasarnya, ujar Misbakhun, DPR ingin memberikan penguatan kepada seluruh kementerian dan lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk sejumlah kewenangan yang diatur dalam regulasi terkait.

    Penguatan ini diharapkan dapat memperkokoh peran serta tanggung jawab antarlembaga, sekaligus menunjukkan komitmen DPR untuk menjalankan politik yang produktif dan memberikan kontribusi positif bagi tata kelola sektor keuangan nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan, penguatan RUU P2SK dirancang secara fundamental untuk mengatasi kelemahan struktural, memperkuat sistem keuangan, dan membuka potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Hal ini salah satunya ditempuh melalui penguatan kelembagaan melalui penambahan tugas dan fungsi BI dengan tambahan tugas “mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja” selain tugas moneter.

    Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penguatan independensi dan penambahan cakupan tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait dengan asuransi, serta penguatan peran dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memperjelas peran OJK dalam penyidikan.

    Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengamini bahwa ketentuan dalam revisi UU P2SK telah dibahas bersama dan saat ini naskahnya telah kembali ke DPR.

    Dalam revisi tersebut, BI memperoleh mandat baru yaitu memastikan seluruh kebijakan yang dilakukan bank sentral diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

    Ia menambahkan bahwa unsur “penciptaan lapangan pekerjaan” merupakan elemen baru yang secara spesifik ditambahkan dalam revisi tersebut.

    Sebelumnya, UU P2SK menetapkan tiga mandat utama BI, yaitu menjaga stabilitas rupiah, mendorong stabilitas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, yang pada ujungnya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kini, konsep “pertumbuhan ekonomi berkelanjutan” itu diperjelas dengan memasukkan aspek penciptaan lapangan kerja. Menurut Destry, hal ini membuat mandat BI menjadi lebih konkret dan menuntut keterlibatan yang lebih kuat pada sektor riil.

    “Sekarang, ekonomi yang berkelanjutan itu lebih dispesifikkan yaitu ada tambahan ‘lapangan pekerjaan’, itu buat kami menjadi lebih riil bahwa BI juga harus banyak ke sektor riil,” kata Destry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    Penang (ANTARA) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang secara aktif terus mendorong kemudahan transaksi pembayaran bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia.

    Salah satu upaya yang gencar dilakukan adalah mendorong pihak-pihak terkait seperti di rumah sakit, farmasi, restoran, retailer dan merchant-merchant yang berada di Malaysia khususnya Penang, Kedah dan Perlis, yang menjadi wilayah kerja KJRI Penang, mengakseptasi penggunaan sistem pembayaran quick response (QR cross border payment).

    “KJRI Penang sangat berkepentingan bagi terciptanya kemudahan dan keamanan bertransaksi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja kami,” kata Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan kerja sama QR Cross Border Payment” di Penang, Malaysia, Rabu.

    Melalui QR Cross Border Payment Indonesia-Malaysia, warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, akan dimudahkan melakukan pembayaran hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), di gerai-gerai bisnis yang ada di Malaysia.

    Dengan pembayaran melalui QRIS, masyarakat Indonesia memiliki alternatif dan tidak lagi bergantung pada money changer untuk bertransaksi di Penang.

    Pembayaran menggunakan rupiah dapat dilakukan hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), yang terdapat di gerai, melalui aplikasi pembayaran di telepon pintar.

    Pada acara tersebut, KJRI Penang memberikan apresiasi kepada kalangan industri dan pelaku bisnis di Penang yang telah mengakseptasi pembayaran melalui QRIS sebagai salah satu opsi pembayaran.

    KJRI Penang mendorong agar semakin banyak gerai bisnis di Wilayah Kerjanya yang juga menerima pembayaran melalui QRIS.

    Untuk diketahui QR Indonesia (QRIS) dari Indonesia dan QR DuitNow dari Malaysia telah disepakati oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagai QR Cross Border Payment sejak Mei 2023.

    Dengan integrasi itu WNI di Malaysia dapat melakukan pembayaran dengan mudah di Malaysia, demikian juga sebaliknya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    “Resep” dari PTBI 2025 untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melalui Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 telah merumuskan “resep” bagi perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan.

    Rangkaian “resep” tersebut juga dirancang sebagai antisipasi terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Meski sepanjang 2025 Indonesia menunjukkan resiliensi ekonomi yang solid, bekal ini tetap memerlukan keterpaduan langkah.

    Terlebih, ketidakpastian serta gejolak ekonomi global diperkirakan masih akan membayangi dinamika perekonomian dunia, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang berlanjut hingga perlambatan ekonomi dunia.

    “Sinergi” kata kuncinya, sebagaimana yang ditegaskan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Resep pertama dimulai dari penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bagi negara manapun untuk tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan, stabilitas sangatlah penting.

    Pada tahun depan, stabilitas semakin dibutuhkan. Ini bukan hanya untuk mengungkit pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, tetapi juga untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang cepat berubah.

    Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang harus terus dijaga, termasuk batas defisit fiskal di bawah 3 persen PDB. Selain itu, ketahanan serta stabilitas sektor perbankan wajib terus diperkuat. Semua ini memerlukan sinergi fiskal dan moneter.

    “Stabilitas yang dinamis. Harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapat manfaat. Itulah ‘Sumitronomcis’,” tegas Gubernur BI.

    Resep kedua, transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Transformasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural yang saling melengkapi.

    Kebijakan industrial dapat diarahkan dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang fokus pada peningkatan nilai tambah. Di sisi lain, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, kecepatan birokrasi, konektivitas infrastruktur, hingga investasi dan perdagangan.

    Resep ketiga menekankan pentingnya perluasan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Transformasi sektor riil membutuhkan modal besar, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

    Karena itu, kebutuhan pendanaan yang signifikan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dapat diperkuat melalui perbankan dan berbagai lembaga keuangan, serta investasi swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

    Resep keempat, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Pemanfaatan QRIS, mobile banking, e-commerce, hingga BI-FAST telah memudahkan aktivitas masyarakat, sementara digitalisasi transaksi keuangan pemerintah juga terus berkembang.

    Resep kelima atau terakhir menekankan pentingnya penguatan kerja sama investasi dan perdagangan, terutama di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Dalam hal ini, kerja sama bilateral dan regional dapat dihubungkan dengan agenda hilirisasi dan kebutuhan pembiayaan nasional. Tak hanya berhenti di situ, kerja sama juga mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal (local currency transactions/LCT) hingga sistem pembayaran digital antarnegara.

    Kelima “resep” yang saling terhubung ini diyakini mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi sekaligus lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

    Dengan proyeksi pertumbuhan 4,7-5,5 persen pada 2025 yang berpotensi meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan 5,1-5,9 persen pada 2027, arah kebijakan ini memberi dasar optimisme.

    BI sendiri berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui bauran kebijakan yang pro-stability sekaligus pro-growth, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran pada 2026 akan diarahkan lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan.

    Arahan Presiden Prabowo Subianto

    Menanggapi arah transformasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan urgensi untuk menghadirkan solusi yang cepat, tepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Arah transformasi ekonomi harus dibarengi dengan tekad kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan maupun korupsi.

    Pemerintah yang memiliki niat lurus, menurut Presiden, adalah pemerintah yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai dasar dari setiap keputusan, serta menjalankan kebijakan dengan akal sehat dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

    Ia menambahkan bahwa seluruh kebijakan harus dijalankan dengan ketenangan, keyakinan, dan rasa percaya diri. Sikap ini diperlukan agar proses pembangunan tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal maupun dinamika politik global.

    Dalam pandangan Presiden, tekad untuk “berdiri di atas kaki sendiri” bukan slogan semata, tetapi landasan moral yang harus mewarnai setiap langkah pembangunan nasional.

    Dengan arah kebijakan yang terstruktur serta komitmen kuat pada stabilitas, transformasi, dan kerja sama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.

    Tantangan global memang tidak mudah, tetapi kesiapan institusi, ketegasan kebijakan, dan sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga momentum.

    Ke depan, keberhasilan implementasi “lima resep” BI akan sangat bergantung pada konsistensi, integrasi kebijakan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

    Jika hal ini terjaga, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan resiliensi, tetapi juga melangkah menuju perekonomian yang lebih berdaya saing dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Potret Korban Banjir Langkat: Evakuasi Motor Pakai Sampan, Gatal-gatal, Bantuan Beras 2 Ons Medan 3 Desember 2025

    Potret Korban Banjir Langkat: Evakuasi Motor Pakai Sampan, Gatal-gatal, Bantuan Beras 2 Ons Medan 3 Desember 2025

    Potret Korban Banjir Langkat: Evakuasi Motor Pakai Sampan, Gatal-gatal, Bantuan Beras 2 Ons
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Setelah seminggu terdampak banjir, warga di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, mulai mengevakuasi barang-barang berharga dari rumah mereka.
    Adapun beragam cara warga melakukan evakuasi, mulai dari menggunakan rakit, sampan, hingga berjalan kaki menembus banjir untuk mengambil sejumlah pakaian.
    Salah satunya, Wan (50).
    Ia menceritakan baru saja kembali ke rumahnya di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Jalan Bambu Runcing.
    “Tadi saya kembali ke rumah untuk ambil barang berharga. Ini saya bawa sepeda motor pakai sampan nelayan di sini,” kata Wan saat diwawancarai di Jalan Khairil Anwar pada Rabu (3/12/2025).
    Ia mengatakan, biaya sampan itu mencapai ratusan ribu rupiah.
    Menurutnya, biaya itu wajar sebab nelayan yang ada di sekitar tak bisa lagi berlayar.
    Wan pun menilai sejauh ini respons pemerintah untuk menolong korban bencana di desanya terkesan lamban.
    Sebab, sudah seminggu dia mengungsi di rumah warga. Ia tak mendapati adanya posko dari pemerintah.
    Selain itu, bantuan sembako juga terbatas, bahkan, bantuan untuk air bersih tak kunjung didapati.
    “Nah, yang sulit itu air. Enggak ada bantuan dari pemerintah,” ucapnya.
    Hal senada disampaikan Agus Salam, warga Jalan Karantina, Kelurahan Tanjung Pura.
    Menurutnya, banjir kali ini cukup mengerikan.
    “Kami sama anak sudah menyelamatkan diri masing-masing. Saya mengungsi di Stadion Bambu Runcing,” ungkap Agus.
    ”
    Kondisi kesehatan
    , rata-rata kena kutu gatal-gatal, sakit perut. Obat-obatan belum ada bantuan. Makanan seadanya. Masih kuranglah. Makanya kadang berebut,” tambahnya.
    Ia menuturkan, ketinggian air di rumahnya masih mencapai satu meter.
    Adapun menurutnya, banjir berlarut-larut menggenangi permukiman warga karena jebolnya tanggul untuk menahan aliran Sungai Batang Serangan.
    “Makanya, benteng itu dulu harus diperbaiki. Kalau enggak, air sungai itu masuk terus. Ya kalau begitu, sampai tiga hari masih banjir ini,” ucap Agus.
    Di sisi lain, Anum (50) mengungkapkan
    bantuan pemerintah
    masih sangat minim.
    Bahkan, sekadar posko pun tak didapati mereka.
    “Kemarin kepala dusun, yang suruh mengambil bantuan, cuma 2 ons beras, indomie satu bungkus, minyak makan entah 1 ons mungkin,” ucap Anum.
    “Ada itu enggak kami ambillah, untuk apa. Makannya ya terpaksa menumpang sama keluarga. Yang dibutuhkan ya air bersih, bahan pokoklah,” tuturnya.
    Dia berharap, pemerintah sigap untuk memberikan bantuan.
    Sebab, sudah seminggu ini, dia bersama warga setempat lainnya sudah mencoba bertahan hidup secara mandiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.