Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Rupiah berpotensi menguat seiring ekspektasi suku bunga Fed dipangkas

    Rupiah berpotensi menguat seiring ekspektasi suku bunga Fed dipangkas

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta bergerak stagnan nol poin atau 0 persen menjadi tetap Rp16.653 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.

    Pengamat pasar uang yang juga Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan kurs rupiah berpotensi menguat seiring kenaikan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

    “Ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS yang mencapai 86 persen di Desember untuk sementara membantu mendorong penguatan rupiah belakangan ini,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan, menyusul penutupan pemerintah (government shutdown) AS terlama dalam 43 hari, inflasi moderat, dan data ketenagakerjaan yang menurun.

    The Fed diprediksi memangkas suku bunga 25 basis points (bps) dengan ekspektasi 86 persen.

    Para pejabat The Fed terpecah antara dua jalur yang harus ditempuh bank. Beberapa pejabat mengatakan bank harus tetap berhati-hati agar tak mengganggu upaya melawan inflasi, sementara yang lain mengatakan kondisinya tepat untuk pemangkasan suku bunga.

    “Di sisi lain, bencana banjir bandang Sumatera sedikit banyak mendorong pemerintah dan BI (Bank Indonesia) untuk memberikan stimulus sehingga penguatan rupiah bisa tertahan. Rupiah juga masih tertekan dengan kebijakan pelonggaran atau stimulus beberapa waktu belakangan ini,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diprediksi berkisar Rp16.630-Rp16.680 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah pada Jumat pagi bergerak stagnan di Rp16.653 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi bergerak stagnan di Rp16.653 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta bergerak stagnan 0 poin atau 0 persen menjadi tetap Rp16.653 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masa Depan Stablecoin di Indonesia: Tren, Risiko, dan Manfaat Praktis

    Masa Depan Stablecoin di Indonesia: Tren, Risiko, dan Manfaat Praktis

    Selain itu, stablecoin memungkinkan settlement relatif instan, tanpa harus menunggu hari kerja bank, sehingga cocok untuk ekonomi global yang bergerak cepat. Bagi investor ritel, stablecoin memberikan pintu masuk ke dunia kripto dengan risiko nilai yang lebih rendah dibanding koin spekulatif.

    Mereka bisa deposit IDR untuk mulai menggunakan stablecoin, misalnya menukarkan rupiah ke stablecoin melalui exchange lokal, lalu memanfaatkan stablecoin untuk transaksi, aset digital, atau diversifikasi portofolio tanpa terpapar fluktuasi besar.

    Risiko & Tantangan

    Stablecoin memiliki resiko karena regulasi di Indonesia belum memberi kepastian status legal untuk pembayaran domestik, ada potensi ketidakjelasan hukum jika stablecoin digunakan untuk transaksi rutin.

    Hal ini bisa menimbulkan risiko bagi pengguna maupun pedagang, terutama jika regulasi diperketat tanpa pemberitahuan dini.

    Stabilitas nilai stablecoin bergantung pada cadangan yang mendasarinya,misalnya cadangan dolar AS atau aset riil. Jika cadangan tidak transparan atau manajemen cadangan buruk, stablecoin bisa mengalami de-peg atau kehilangan patokan nilai, sehingga pengguna bisa mengalami kerugian.

    Selain itu, dari sisi sistem keuangan nasional, adopsi stablecoin secara luas bisa menimbulkan tantangan bagi kebijakan moneter dan stabilitas mata uang lokal jika tidak dikelola dengan bijak, terutama terkait kontrol arus modal, likuiditas, dan potensi capital outflow.

    Memandang ke Depan: Peluang dan Apa yang Perlu Disiapkan

    Melihat tren global dan kondisi lokal saat ini, masa depan stablecoin di Indonesia tampak menjanjikan — tetapi masih memerlukan fondasi regulasi dan edukasi yang kuat. Jika otoritas keuangan menyusun kerangka hukum mendukung transparansi dan perlindungan konsumen.

  • BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral mendapat mandat baru untuk memperkuat sektor riil lewat sejumlah kebijakan.

    Draf Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi mandat kepada Bank Indonesia (BI) untuk meracik bauran kebijakan yang mampu menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. 

    Pasal 7 UU P2SK menegaskan bahwa BI bertugas menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Untuk mencapai tujuan tersebut, BI meracik bauran kebijakan yang diarahkan menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

    Lebih rinci, beleid itu menuturkan bahwa otoritas moneter melakukan sinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    “…antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau,” demikian bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) draf UU P2SK, dikutip pada Kamis (4/12/2025).

    Menanggapi isi draf tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa sejatinya apa yang diatur dalam draf tersebut telah dilakukan oleh otoritas moneter.

    Namun dengan dicantumkan dalam UU P2SK, hal ini kian memperkuat posisi BI dalam membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah dan BI dapat selaras. 

    “Jadi saya tetap melihat bahwa keselarasan ini menunjukkan bahwa ini pun juga mestinya direspon juga oleh positif dari sisi investor, sehingga harapannya nanti akan merefleksikan juga bagaimana soliditas dari sisi komunikasi kebijakan kita,” tutur Josua ketika ditemui di sela-sela media briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

    Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

    “Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di real sector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

    Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

    Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

    Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

    Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

    Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

    Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

    Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

    Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

    Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

    Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

    Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

    Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Jakarta –

    Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

    Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini.

    Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

    “Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.

    (igo/hns)

  • BSI Sharia Economic Outlook 2026: Keuangan Syariah Indonesia Menunjukkan Momentum Pertumbuhan yang Kuat

    BSI Sharia Economic Outlook 2026: Keuangan Syariah Indonesia Menunjukkan Momentum Pertumbuhan yang Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, didukung konsumsi rumah tangga yang solid, program prioritas pemerintah, dan menguatnya peran ekonomi serta keuangan syariah nasional.

    Proyeksi ini disampaikan dalam BSI Sharia Economic Outlook 2026 bertema “Indonesia 2026: Resilient, Bold, and Promising,” yang disusun oleh Office of Chief Economist (Kantor Ekonom) BSI.

    Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan, analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama: normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, menguatnya daya tarik Rupiah, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    “Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat, meskipun lanskap global tetap penuh ketidakpastian,” ujar Banjaran.

    Selain itu, tim ekonom BSI mencatat, ekonomi global pada 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 3,2 persen berdasarkan proyeksi IMF, dengan Kawasan ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu blok dengan prospek paling menarik, seiring pergeseran pusat pertumbuhan ke Asia.

    Di sisi lain, dunia masih menghadapi lima dinamika utama: risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar yang terlalu tinggi, perang dagang yang terus membayangi, pertumbuhan yang terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

  • MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,”

    Jakara (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bukan hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun juga memastikan bansos tersebut diterima oleh yang berhak.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan transformasi menyeluruh mutlak dilaksanakan, dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor. Pemerintah juga memotong proses bisnis pengajuan bantuan sosial dipangkas dari tujuh tahap, menjadi tiga tahap.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    Melalui piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses bisnis yang sebelumnya tujuh tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” ujar Rini.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Presiden juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu.

    Dengan dukungan teknologi, Bapak Presiden meyakini bahwa penyaluran bantuan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau setiap keluarga secara tepat.

    “Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Penculikan dan Pemerkosaan Remaja di Lampung Dipicu Utang Rp10 Juta Jadi Ratusan Juta

    Kasus Penculikan dan Pemerkosaan Remaja di Lampung Dipicu Utang Rp10 Juta Jadi Ratusan Juta

    Liputan6.com, Lampung – Fakta baru terungkap dalam kasus penculikan sekaligus pemerkosaan terhadap remaja perempuan berinisial NA (16) di Lampung Timur. Aksi kejahatan yang dilakukan tersangka Ida Bagus Made Wibawa (27), itu disebut dipicu persoalan utang orang tua korban kepada orang tua pelaku.

    Kasatreskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Boyoh mengatakan, utang tersebut awalnya sebesar Rp10 juta, namun kemudian berbunga sangat tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah.

    “Yang kami identifikasi utangnya Rp10 juta. Namun, berbunga banyak sampai ratusan juta. Jadi ya konteksnya bukan utang piutang, jangan dicampur adukan,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

    Kendati demikian, ia menegaskan persoalan utang piutang itu sama sekali tidak bisa menjadi alasan pembenar tindakan penculikan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

    “Ya mau punya utang atau enggak, tetap tidak dibenarkan menyetubuhi dan menculik anak di bawah umur. Itu fokus utama penindakan kami,” tegas Boyoh.

    Ia juga menyebut pihaknya tidak masuk ke ranah pribadi keluarga tersebut. “Nah itu urusan mereka, kami fokus pada perbuatan pidananya,” jelasnya.

    Barang-Barang Milik Korban Ikut Dirampas

    Tak hanya menculik korban selama enam bulan, pelaku juga diduga mengambil sejumlah perabotan rumah tangga milik orang tua korban.

    Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan barang-barang yang diduga hasil pencurian, di antaranya ; satu termos air panas warna pink, satu unit setrika merek Maspion, satu alat mandi (shower) tanpa merek, satu kompor listrik merek Raksonic, satu televisi merek Sharp, satu magic com merek Miyako, satu kulkas merek Sharp warna merah yang telah dicat hitam, satu selimut warna cokelat kombinasi dan satu bungkus plastik berisi pakaian milik korban.

    Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat atas kasus penculikan serta persetubuhan anak di bawah umur. Polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengembangkan penyidikan.

  • Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.

    Tito mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar. Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.

    “DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri.

    Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar. Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.

    Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen. Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.

    Perbesar

    Mendagri di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Humas: Kemendagri)… Selengkapnya

    Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional. Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional. Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM. “Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.