provinsi: rupiah

  • Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    BELAKANGAN
    publik dibuat gaduh oleh pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam forum itu, ia menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera.
    Donasi yang disebutnya “sekitar Rp 10 miliar” itu, menurut Endipat, “kecil” bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang mencapai “triliunan rupiah”.
    Narasi ini sontak memicu gelombang kritik. Di tengah solidaritas publik yang mengalir spontan dari berbagai penjuru, pernyataan semacam ini terasa janggal. Bukan hanya karena menyentuh sensitivitas warga yang sedang berduka, tetapi juga karena berpotensi meremehkan energi kemanusiaan yang lahir dari inisiatif warga.
    Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah
    Ferry Irwandi
    . Relawan independen yang dalam hitungan hari mampu menggalang miliaran rupiah untuk korban banjir dan longsor. Di mata publik, aksi seperti ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian yang hadir ketika negara masih meraba-raba langkah.
    Dalam banyak peristiwa bencana, publik sering kali menyaksikan hal yang sama: warga bergerak lebih cepat dari pemerintah. Kehadiran mereka bukan untuk menandingi negara, melainkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak selalu mampu dijangkau oleh sistem birokrasi.
    Dalam situasi darurat, menit dan jam pertama adalah segalanya. Di titik inilah relawan menjadi penopang hidup para penyintas.
    Pernyataan bahwa kontribusi warga “kecil” bukan hanya tidak tepat secara etis, tetapi juga keliru dalam memahami dinamika penanganan bencana. Negara memiliki kewajiban konstitusional menghadirkan bantuan, itu tidak bisa disebut sebagai kemurahan hati, melainkan mandat.
    Sebaliknya, kontribusi publik adalah tindakan moral yang lahir dari empati, tanpa kewajiban, tanpa birokrasi, tanpa anggaran rutin. Mengukurnya hanya dengan angka berarti melupakan substansi solidaritas itu sendiri.
    Dalam konteks Sumatera, relawan hadir sejak hari pertama dengan perahu karet seadanya, dapur umum dadakan, logistik swadaya, dan informasi digital yang sering kali lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah. Warga yang saling mengulurkan tangan memainkan peran krusial ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh.
    Bagian lain dari pernyataan Endipat yang memicu polemik adalah dorongannya kepada Komdigi agar “mengamplifikasi” capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan. Catatan ini menyingkap persoalan lain: narasi publik diasumsikan sebagai arena kompetisi citra, bukan ruang untuk menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
    Dalam penanganan bencana, perhatian pemerintah semestinya fokus pada efektivitas, bukan popularitas. Bila pemerintah merasa publikasi resmi kurang, solusinya bukan menyepelekan relawan atau membanding-bandingkan kontribusi, melainkan memperbaiki transparansi, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan. Bukan tugas warga untuk membuat negara terlihat hadir; itu tanggung jawab negara itu sendiri.
    Sebaliknya, kehadiran relawan justru membantu pemerintah mengurangi beban penanganan. Alih-alih dipandang sebagai “kompetitor viral”, mereka semestinya diapresiasi sebagai mitra kemanusiaan. Negara yang percaya diri tidak akan merasa tersaingi oleh solidaritas warganya.
    Salah satu kritik terbesar publik adalah tentang cara pandang yang menjadikan empati sebagai objek perbandingan kuantitatif. Rp 10 miliar dari publik memang tidak sebanding dengan triliunan anggaran pemerintah, tetapi tidak seharusnya dibandingkan sejak awal. Yang satu adalah kewajiban negara, yang lain adalah kemurahan hati masyarakat. Yang satu muncul dari pajak dan alokasi APBN, yang lain berasal dari dompet pribadi dan kepedulian spontan.
    Fakta bahwa masyarakat bisa menghimpun miliaran rupiah dalam hitungan hari justru menegaskan dua hal. Pertama, tingginya rasa
    solidaritas warga
    . Kedua, adanya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial akar rumput. Relawan dipercaya karena dianggap sigap, transparan, dan dekat dengan penyintas. Kritik terhadap pemerintah harus dibaca sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara.
    Polemik ini harusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi sesaat. Pemerintah perlu menyadari bahwa apresiasi terhadap relawan tidak akan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, merangkul relawan sebagai mitra strategis akan memperkuat ketahanan sosial saat bencana.
    Sikap defensif dan fokus pada citra justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membela reputasi daripada memperbaiki pelayanan. Di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan amplifikasi narasi, melainkan transparansi data, kecepatan respons, dan komunikasi publik yang empatik.
    Pada akhirnya, bencana adalah urusan semua pihak. Baik itu negara, masyarakat sipil, relawan, dan warga biasa. Tidak ada yang perlu merasa paling berjasa. Yang terpenting adalah memastikan para penyintas mendapatkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
    Solidaritas warga bukan kompetitor negara. Ia adalah fondasi yang menguatkan kita setiap kali bencana datang. Dan fondasi seperti ini tidak boleh diremehkan. Tidak pernah “kecil”. Tidak akan pernah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR Endipat Wijaya menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/12/2025).

    Dalam rapat tersebut, ia menyinggung bahwa para relawan lebih viral saat memberikan bantuan bencana Sumatra dibandingkan kerja pemerintah.

    Endipat Wijaya mengklarifikasinya. Menurut dia, pernyataannya tersebut bukan ditujukan kepada relawan atau donatur yang membantu korban bencana Sumatra, tapi kinerja Komdigi dalam hal publikasi dan  penyebaran informasi.

    Endipat memandang, muncul persepsi keliru di media sosial disebabkan oleh ketimpangan informasi. Bantuan relawan cepat viral, sementara kerja-kerja besar negara justru jarang terlihat. Padahal, pemerintah telah mengerahkan anggaran triliunan rupiah, ribuan personel, posko evakuasi, logistik, dan berbagai upaya pemulihan untuk korban bencana.

    “Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan,” kata Endipat dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (9/12/2025).

    Politikus Gerindra ini mengklaim, dirinya tidak pernah berniat mengecilkan peran relawan. Menurut dia, relawan sebagai energi kemanusiaan bangsa yang selalu bergerak tanpa pamrih setiap kali terjadi bencana.

    “Relawan bekerja dengan hati, negara bekerja dengan kewajiban. Dua-duanya penting, dan tidak boleh dipertentangkan,” ungkap Endipat.

    Dia pun berharap, semuanya kembali dalam upaya bersama dalam penanganan bencana, bukan lagi perdebatan yang memecah perhatian dari mereka yang sedang membutuhkan bantuan.

     

     

  • Cuma Segini Untung Loper Koran di Era Digital

    Cuma Segini Untung Loper Koran di Era Digital

    Jakarta

    Keberadaan loper atau penjual koran kian tergerus seiring peralihan media cetak ke platform digital. Sementara mereka yang masih berjuang melawan arus, mencari rupiah yang tak seberapa dari penjualan koran yang semakin kurang diminati.

    Rino (40), salah satu dari sedikit penjual koran yang tersisa di Jakarta, mengatakan dalam sehari dirinya paling banyak hanya bisa menjual sampai 10 eksemplar. Jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Sebab dari setiap satu eksemplar koran yang berhasil dijualnya, ia hanya mendapat keuntungan Rp 1.000-4.000 saja. Artinya paling banyak dalam sehari, untung bersih yang diterimanya hanya Rp 10.000-40.000 saja, itu pun kalau dagangannya benar laku semua.

    “Tergantung korannya, kalau ini (sembari menunjukkan salah satu eksemplar) itu harga jual Rp 3.000, dari sana beli Rp 2.000. Kalau Kompas, dari sana Rp 9.000, bisa jual Rp 12.000-13.000,” kata Rino saat ditemui detikcom di lokasi, Selasa (9/12/2025).

    Alih-alih mendapatkan keuntungan dari berjualan koran, sehari-hari dirinya banyak mendapatkan pemasukan dari bantuan mereka yang rela berbagi dengan memberi uang lebih saat membeli koran. Berkat itu, meski dagangannya sering tersisa, dalam sehari dirinya masih bisa mengumpulkan untung bersih setidaknya Rp 50.000.

    “Ya paling dapat lebih dari yang beli tuh biasanya Rp 3.000 (harga koran), dikasih Rp 10.000 nggak usah kembalian,” ucapnya.

    Namun dengan keuntungan yang sangat tipis, ditambah sedikitnya koran yang laku, Rino bahkan mengaku kesulitan membeli makan. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan uluran tangan satu dari sekian banyak pengguna jalan yang rela memberinya makan.

    “Untungnya nggak seberapa. Makanannya sekarang bisa Rp 15.000 sekali makan,” tuturnya.

    “Ya nunggu yang kasih saja. Alhamdulillah biasanya ada saja sih, orang kantoran lewat bawah nasi kotak, dikasih. Ada saja yang kasih,” kata Rino lagi.

    (ahi/fdl)

  • Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko Megapolitan 9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Profesi
    bank keliling
    kerap dipandang negatif karena erat dengan kegiatan penagihan utang. Namun, bagi sebagian orang, pekerjaan ini dijalani karena keterbatasan pilihan.
    Carlos (38), warga asal Medan yang kini tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, merupakan salah satu orang yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
    Menjalani pekerjaan sebagai bank keliling mungkin bukan impian banyak orang. Pekerjaan ini acap kali mendapat stigma buruk karena berkaitan dengan penagihan utang yang kerap memicu konflik.
    Namun bagi sebagian warga, pekerjaan ini tetap dijalani karena keterbatasan peluang kerja. Carlos mengaku sudah terjun ke bisnis bank keliling sejak 2011.  Ia menjelaskan, usaha ini bisa dijalankan oleh individu maupun kantor tertentu, meski tidak beroperasi sebagai lembaga resmi.
    Awalnya, Carlos bekerja sebagai petugas bank keliling di sebuah kantor. Tugasnya mendatangi permukiman padat untuk menawarkan pinjaman dari rumah ke rumah. Semakin banyak nasabah yang didapat, semakin besar pula penghasilan bulanannya.
    “Dulu zaman saya itu delapan persen, tergantung lihat drop atau nagihnya. Kalau saya bisa nerima minimal Rp 4 juta dan ada targetnya,” ucap Carlos ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di kawasan Cilincing, Senin (8/12/2025).
    Setelah bertahun-tahun bekerja pada orang lain, Carlos akhirnya memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan modal sendiri.
    Dengan modal awal sekitar Rp 10 juta, ia mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah setianya. Saat ini, Carlos memiliki sekitar 90 nasabah yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Utan Kayu, Kenari, Kramat, Djuanda, dan Pasar Baru.
    Kebanyakan nasabahnya adalah ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal usaha. Carlos menyebutkan, ia tidak menentukan batasan pinjaman bagi nasabah.
    “Itu mah enggak dibatasi, tergantung nasabahnya bagus atau tidak kita nilai. Nilainya pertama kami  kenal dia kasih secukupnya dulu kayak awal Rp 500.000,” ucap dia.
    Jika pembayaran lancar, ia tidak ragu meningkatkan nominal pinjaman. Besaran pinjaman terbesar yang pernah ia berikan mencapai Rp 50 juta.
    “Kalau benar bayarnya nambah, enggak ada maksimalnya, paling gede bisa mencapai Rp 50 juta. Kalau kayak begitu bayarnya mingguan sekitar Rp 2,5 juta,” tuturnya.
    Meski nominal besar, bunga yang dikenakan tetap sama, yaitu sekitar 20 persen.
    Dengan banyaknya nasabah, Carlos bisa meraup keuntungan besar setiap bulan.
    “Kalau untung sebenarnya susah dihitungnya. Tapi, kalau sebulan Rp 25 juta–30 juta,” ungkapnya.
    Sebagian besar keuntungan berasal dari nasabah pedagang di sekitar Stasiun Gambir yang meminjam dalam jumlah besar. Namun, jumlah nasabah di kawasan itu menurun seiring persaingan ketat dengan bisnis
    online
    .
    Akibatnya, banyak pedagang takut mengambil pinjaman karena khawatir tidak mampu mencicil saat usaha sedang sepi.
    Meski sempat berjaya, Carlos mengakui bahwa profesi ini berisiko tinggi. Konflik dengan nasabah kerap terjadi, mulai dari adu mulut hingga bentrok fisik. 
    “Ya, ribut berantam mulut maki-makian dan baku hantam pernah karena dia ditagihnya enggak benar dan dia lebih galak,” ungkapnya.
    Carlos bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya saat itu. Namun, keuntungan besar yang ia peroleh juga sempat membuatnya terlena dan habis sia-sia.
    “Itu untungnya bisa menggelapkan mata karena kan penyakitnya di situ juga, main judi, mabuk, perempuan, duit yang kita pegang jadi bawaannya panas habis lah tuh modalnya,” kata Carlos.
    Kini, tanpa modal, Carlos tak bisa lagi menjalankan bisnis bank keliling dan beralih menjadi tukang tambal ban. Meski demikian, ia tidak menyesal pernah menjalani profesi itu selama belasan tahun.
    Selain Carlos, ada pula Roni (bukan nama sebenarnya), pemuda asal Medan berusia 24 tahun yang memilih menjadi bank keliling setelah lulus SMA. Ia merantau ke Jakarta mengikuti saudaranya yang lebih dulu menjalani bisnis tersebut.
    “Ya, saya karena ikut saudara ini bisnis saudara dan saya belum pernah coba kerjaan lain,” tuturnya.
    Meski bukan impiannya, Roni tetap menjalani pekerjaan itu. Ia berharap bisa berhenti setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa
    stigma negatif
    .
    Menurut Roni, menjalani profesi ini lebih banyak dukanya ketimbang suka.
    “Enggak ada sukanya. Kalau dukanya banyak dimarahin nasabah adu mulut tapi enggak terlalu parah,” jelasnya.
    Roni kini memiliki sekitar 80 nasabah yang tersebar di Warakas, Koja, dan Cilincing. Gajinya dihitung berdasarkan total pinjaman nasabah dikali lima persen. Semakin sedikit nasabah, semakin kecil gaji yang diterima.
    Selain itu, gajinya bisa dipotong jika ada nasabah menunggak. Ia bahkan memiliki nasabah yang menunggak hingga tiga tahun.
    “Kalau nunggak berbulan-bulan ada, ya, kami kan tahu usahanya dia apa, kalau udah surut usahanya kami juga enggak tega nagihnya, kalau udah normal lagi usahanya baru ditagih lagi,” ujarnya.
    Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menjelaskan metode jemput bola menjadi daya tarik utama bank keliling. Mereka hadir langsung di depan rumah warga yang sedang terdesak kebutuhan.
    Teknik ini membuat masyarakat mudah terjerat pinjaman dengan bunga tinggi, apalagi petugas bank keliling bekerja keras membujuk pelanggan karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah nasabah.
    Tak heran jika banyak sekali orang yang mudah terbujuk rayuan para bank keliling karena desakan ekonomi. Bagi Rakhmat, masyarakat yang terjerat bank keliling merupakan korban sehingga tidak bisa disalahkan.
    “Ya, masyarakat merupakan individu yang tak berdaya, karena mereka korban dari kebijakan ekonomi yang menyebabkan mereka itu mengalami kemiskinan, mengalami kondisi secara terpuruk di sosial ekonominya, jadi mereka pada posisi yang lemah, enggak berdaya untuk mengatasi iming-iming tersebut,” jelasnya.
    Kondisi ini membuat warga mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
    Rakhmat menegaskan, pemerintah perlu turun tangan mengatur praktik bank keliling agar tidak merugikan warga.
    “Pemerintah enggak boleh tinggal diam, karena ini menyangkut faktor ekonomi masyarakat sebagai bagian negara harus hadir tidak boleh dibiarkan,” katanya.
    Ia menyarankan pemerintah memperkuat
    literasi keuangan
    masyarakat dengan menggandeng Bank Indonesia dalam program edukasi di tingkat RT/RW dan RPTRA.
    “Mereka bikin forum acara di kampung di RT dan RW, RPTRA di Jakarta untuk melakukan literasi, finansial, apa itu bank keliling, risikonya apa,” ujar Rakhmat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Baim Wong menunjukkan kepedulian mendalam terhadap korban banjir dan tanah longsor di Aceh. Aktor bernama lengkap Muhammad Ibrahim itu menyerahkan bantuan senilai Rp 50 juta untuk meringankan beban para penyintas.

    Donasi itu diserahkan melalui perusahaan miliknya PT Folago Karya Indonesia. Secara simbolis, bantuan dari Baim Wong diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/12/2025).

    Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai kerusakan infrastruktur dan kerugian materiil yang diderita warga Aceh akibat intensitas curah hujan yang tinggi baru-baru ini.

    Penyerahan donasi dilakukan oleh Jonathan P Damanik, perwakilan relawan dari perusahaan milik Baim Wong.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat yang terdampak, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ibrahim atau dikenal Baim Wong dan PT Folago Karya Indonesia atas donasi yang sangat berarti ini. Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lokasi bencana,” ujar Sekda Aceh M Nasir.

    Sementara itu, Jonathan seusai menyerahkan bantuan, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian Baim Wong dan tim untuk ikut serta meringankan beban yang dialami warga Aceh.

    “Kami berharap donasi sebesar Rp 50 juta rupiah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mendesak para korban, mulai dari makanan, air bersih, hingga pemulihan awal,” kata Jonathan.

  • IHSG Sesi I Hari Ini 9 Desember 2025 Turun dari Rekor Tertinggi

    IHSG Sesi I Hari Ini 9 Desember 2025 Turun dari Rekor Tertinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) turun dari rekor tertinggi pada penutupan sesi I perdagangan hari ini, Selasa (9/12/2025).

    IHSG pada sesi ini bergerak dalam rentang 8.663-8.749 sebelum akhirnya ditutup melemah 38,72 poin atau 0,44% ke level 8.671,9.

    Total 32,2 miliar saham diperdagangkan dengan nilai mencapai Rp 14,39 triliun dari 1,89 kali transaksi.

    Sebanyak 244 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 407 saham melemah, dan 149 saham stagnan.

    Sehari sebelumnya, IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) ke level 8.710,6.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Selasa siang.

    Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot exchange berada pada level Rp 16.678 per dolar AS, naik 17 poin atau 0,10% dibandingkan kemarin.

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Tabiat Ayu Puspita Pemilik WO Diduga Tipu 230 Pengantin, Tertutup tapi Rutin Bantu Warga Sekitar

    Tabiat Ayu Puspita Pemilik WO Diduga Tipu 230 Pengantin, Tertutup tapi Rutin Bantu Warga Sekitar

    GELORA.CO  – Terungkap tabiat Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) yang diduga melakukan penipuan terhadap ratusan calon pengantin. 

    Kasus dugaan penipuan WO Ayu Puspita terungkap dari keluhan calon pengantin yang menyewa jasa WO Ayu Puspita yang disampaikan melalui unggahan TikTok. 

    Sepupu korban, Nana, menceritakan bahwa pernikahan saudaranya kacau hingga membuat pengantin menangis. 

    Saat itu, katering yang sudah dipesan justru tidak menyiapkan hidangan sesuai pesanan. 

    “Acara sudah mulai katering nggak ada sama sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/12/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

    Pihak keluarga pengantin sempat menghubungi pihak katering yang semestinya disediakan oleh WO Ayu Puspita. 

    Namun, respons yang diterima tidak jelas. 

    “Saat dihubungi bilangnya sudah dekat tapi minta share location enggak dikasih,” kata Nana.

    Warganet yang mengaku turut sebagai korban kemudian membanjiri kolom komentar. 

    Para korban pun berkomunikasi lebih lanjut melalui grup obrolan WhatsApp untuk menyamakan informasi. 

    Dari hasil diskusi para korban, WO tersebut diduga memberikan penawaran yang sama secara menggiurkan untuk menarik pelanggan. 

    Pemilik WO Ditangkap

    Pemilik WO, Ayu Puspita bersama empat pegawainya ditangkap Polres Metro Jakarta Utara.

    Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, mengatakan  bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para korban terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan WO tersebut.

    “Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa pelapor terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan salah satu wedding organizer di wilayah Jakarta,” ujar Erick di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (8/12/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Menurutnya, modus yang dilakukan adalah WO menerima pembayaran penuh untuk penyelenggaraan acara pernikahan, termasuk catering.

    Namun, saat hari pelaksanaan layanan tersebut tidak diberikan.

    “WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi, kemudian pada hari H tidak terlaksana sesuai kesepakatan. Salah satu contoh, makanan yang harusnya dihadirkan saat pesta tidak datang,” kata Erick.

    Akibatnya, para korban yang merasa dirugikan kemudian membuat laporan polisi.

    Erick menyebut sebagian korban mengaku telah membayar hingga puluhan juta rupiah.

    Saat ini, lima orang dari PT APS telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Utara.

    Ayu Puspita pun turut diamankan dari penangkapan ini.

    “Ada lima orang yang sedang kami periksa, termasuk pemilik, manajer, dan karyawan,” jelas Erick.

    Ayu Puspita dan para pegawainya sebelumnya diamankan di wilayah Jakarta Timur setelah warga memberikan informasi kepada polisi.

    Mereka kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara karena laporan resmi berada di wilayah tersebut.

    Erick mengatakan jumlah korban diperkirakan masih bertambah.

    “Termasuk dari korban lain masih banyak yang berdatangan. Ternyata banyak yang menjadi korban WO tersebut,” ujarnya.

    Ia menambahkan, laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Utara baru satu, namun kejadian serupa juga muncul di wilayah lain dan berpotensi ditangani lintas polres.

    Terkait kerugian, polisi belum dapat memastikan total nominalnya.

    “Kerugian masih dihitung, karena banyak korban-korban baru,” kata Erick

    Pengakuan Ayu Puspita

    Ayu Puspita mengakui ada masa keuangan dalam usahanya. 

    Penyidik Polres Metro Jakarta Utara menanyakan kesanggupan Ayu menyelenggarakan pernikahan kliennya yang sudah membayar lunas. 

    “Ini untuk menjawab konsumen Ibu yang depan polres itu. Untuk pernikahan 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Kurniawan, dan 28 Desember 2025 atas nama Ardita, ibu sanggup gak menyelenggarakan?” tanya penyidik.

    Sayangnya, Ayu Puspita mengaku belum sanggup. 

    “Untuk hari ini saya masih belum bisa Pak,” jawab Ayu Puspita dengan suara lemas.

    Penyidik kembali mengulangi pertanyaan.

     Namun, Ayu Puspita memberikan jawabannya yang tidak sesuai.

    “Sanggup apa enggak ke depannya?” tegas penyidik.

    “Saya belum ada gambaran pasti ke depannya Pak,” kata Ayu Puspita.

    Mendengar jawaban Ayu Puspita, penyidik lalu kembali bertanya namun dengan menaikkan nada bicaranya.

    “Sanggup apa gak sanggup?! Itu jawabannya,” tanya penyidik.

    “Untuk saat ini belum sanggup Pak,” jawab Ayu Puspita.

    Uang untuk DP Rumah

    Tercatat 230 pasangan calon pengantin menjadi korban dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar.

    Dalam video yang diunggah akun @jktnewsreborn, Ayu tampak mengenakan kerudung hitam dan kemeja bergaris biru-putih, sementara para korban terus menyampaikan tuntutan. 

    Dalam pemeriksaan awal, Ayu menyampaikan bahwa manajemen keuangan perusahaannya mengalami masalah serius.

    Ia mengakui menerapkan pola gali lubang tutup lubang, menggunakan pembayaran dari klien baru untuk membiayai kebutuhan acara klien sebelumnya.

    Selain itu, sebagian dana yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian rumah mewah serta kegiatan bepergian ke luar negeri.

    “Saya menggunakan sebagian dana untuk membayar uang muka rumah, tapi (saya) sedang berusaha menjual rumah tersebut untuk mengembalikan uang klien,” ucap Ayu.

    Klien Tergiur Harga Murah

    Seorang korban, Satrio Yuda, menceritakan bahwa dirinya tergiur salah satu paket pernikahan yang ditawarkan WO Ayu Puspita. 

    Menurutnya, pkaet yang ditawarkan memiliki harga miring dibanding WO lain. 

    “Kita diiming-imingi bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu. Dari total, jadi kan kita ada pembayaran itu ada tiga termin gitu.”

    “Jadi untuk termin pertama itu DP 50 persen, nah terus dari marketingnya itu biasanya WhatsApp,” kata Satrio di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (8/12/2025), dikutip dari Tribun Jakarta. 

    “Untuk kalau mau pembayaran lagi nanti kita dapat beberapa bonus-bonus, jadinya banyak yang tergiur lah.”

    “Saya itu bonusnya sekitar 14 gubukan. Jadi kalau mungkin kalau dihitung secara yang lain lagi itu ya, 14 gubukan dengan harga Rp 170 juta ya terhitung murah sih,” sambungnya lagi.

    Satrio mengungkap, dirinya dan pasangan sudah membayar sekitar Rp 147 juta dari total paket Rp 170 juta.

    Menurut Satrio, sejak awal WO tersebut tampak meyakinkan karena aktif mengikuti pameran pernikahan di berbagai tempat.

    Satrio dan pasangannya yang merupakan customer WO Ayu Puspita sedianya menikah pada 24 Januari 2026 di salah satu gedung di Depok, Jawa Barat.

    Ia mengaku pertama kali mengetahui adanya masalah dari pihak gedung yang mengabarkan kasus viral WO Ayu Puspita pada akhir pekan kemarin.

    “Pihak gedung ini punya grup sesama venue. Mereka ngasih tahu bahwa WO Ayu Puspita ada masalah, makanan nggak datang pas acara salah satu pasangan,” kata dia.

    Dari informasi yang tersebar di grup WhatsApp, disebutkan ada lebih dari 200 pasangan calon pengantin yang menjadi korban, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 16 miliar.

    Satrio juga menceritakan nasib korban lain yang pernikahannya digelar pada 6 Desember 2025.

    Saat itu, pihak catering tidak datang, dekorasi setengah jadi, tamu sudah terlanjur hadir, hingga keluarga mempelai jatuh pingsan karena panik.

    “Kebanyakan catering-nya nggak datang. Ada yang desainnya cuma setengah jadi. Tamu udah datang semua. Akhirnya ada yang pesan nasi padang sama makanan sekitar gedung,” ucapnya.

    Saat ini, Satrio bersama para korban lain sudah membentuk grup komunikasi dan tengah melapor resmi ke Polres Metro Jakarta Utara.

    Mereka berharap ada penyelesaian yang jelas dari pihak berwajib.

    “Harapan saya sih semoga uang kami bisa kembali. Kalau nggak bisa kembali, minimal gimana caranya acara kami tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Satrio.

    Tabiat Ayu Puspita

    Terpisah, Ketua RT 01/RW 05 Kelurahan Ceger, Azli membongkar tabiat Ayu Puspita.

    Menurut Azli, Ayu Puspita dikenal dermawan di lingkungan tempat usahanya kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.

    Ayu membuka usaha WO di Jalan H. Siun II, RT 01/RW 05, Ceger, sejak lima tahun lalu. 

    Selama itu pula, Ayu kerap memberikan bantuan kepada warga di sekitar tempat usahanya.

    Mulai dari bantuan gerobak sampah untuk lingkungan, memberikan makanan setiap ada kegiatan warga seperti kerja bakti, hingga hadiah doorprize saat warga mengadakan acara.

    “Sosialnya cukup bagus. Banyak membantu kegiatan. Dibantu gerobak sampah, bantu nasi boks kalau ada acara,” kata Azli.

    Hanya saja, warga tidak mengenal ayu dan suaminya karena tidak pernah berkomunikasi secara langsung. 

    Bahkan, pengurus lingkungan dan warga sekitar hanya berkomunikasi dengan para pegawai yang tinggal pada empat unit rumah disewa Ayu sebagai kantor usaha WO dijalankan.

    Selama menjalankan usaha, Ayu belum pernah menyerahkan data kependudukan kepada pengurus lingkungan.

    “Kalau melihat sehari-hari, hari Sabtu, Jumat wah itu ramai sekali di rumahnya tuh. Ada tujuh juru masaknya, belum mobil-mobil angkutan untuk acara mendukung usaha catering,” ujar Azli.

    Selain memberikan bantuan kepada warga sekitar, Ayu juga dikenal juga kerap mengadakan santunan anak yatim pada sebuah musala yang berada tak jauh dari kantor operasional WO.

    Sehingga warga sekitar tidak menyangka bahwa WO tersebut kini terjerat kasus dugaan penipuan, banyak catering yang tidak diantar pengelola WO kepada klien saat pesta pernikahan berlangsung.

    Sejak Minggu (7/12/2025) sejumlah korban penipuan yang sudah membayarkan uang jasa datang ke kantor WO untuk menuntut ganti rugi atas penipuan yang mereka alami.

    “Orangnya baik kok. Suka ngasih santunan Bu Ayu. Santunan anak yatim itu hampir tiap bulan ngadain santunan anak yatim.”

    “Tapi saya bukan berhubungan dengan Bu Ayunya ya,” tutur warga sekitar, Niman

  • Kurs Dolar Stabil, Rupiah Menguat Tipis Didukung Sentimen The Fed dan Indeks Kepercayaan Konsumen

    Kurs Dolar Stabil, Rupiah Menguat Tipis Didukung Sentimen The Fed dan Indeks Kepercayaan Konsumen

    Liputan6.com, Jakarta – Kurs dolar stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa di Jakarta bergerak menguat tipis sebesar 1 poin atau 0,01 persen ke level Rp16.694 per dolar AS. Penguatan rupiah ini terjadi di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang menunggu rilis data indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia.

    Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah berpotensi melanjutkan penguatan terbatas seiring investor yang menerapkan strategi wait and see.

    “Rupiah diperkirakan akan datar terhadap dolar AS dengan kecenderungan menguat terbatas. Investor wait and see mengantisipasi rilis data indeks kepercayaan konsumen Indonesia yang diperkirakan akan sedikit lebih tinggi,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Bank Indonesia sebelumnya mencatat IKK pada Oktober 2025 berada di level 121,2, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang berada di 115,0. Kenaikan optimisme konsumen tersebut ditopang perbaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), masing-masing tercatat 109,1 dan 133,4.

    Menurut Lukman, untuk November 2025 IKK diperkirakan naik lagi menjadi 122, sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

     

  • Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

    Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra. Desakan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.

    Oleh karena itu, Endipat mendesak Komdigi untuk segera bertindak dan memastikan kerja keras pemerintah tidak tenggelam oleh narasi yang didominasi pihak lain.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Endipat juga menyinggung adanya pihak yang hanya datang sekali, tetapi terlihat seolah-olah paling aktif bekerja.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh,” tambahnya.

    Dia menegaskan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah adalah pihak yang pertama kali hadir dan langsung bergerak untuk mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Bandingkan Bantuan Relawan dan Pemerintah

    Politikus Gerindra ini secara eksplisit menyinggung aksi relawan yang berhasil menggalang donasi hingga Rp 10 miliar dan menjadi viral. Padahal, menurutnya, bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah jauh lebih besar, namun justru seperti tak terlihat.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tutur dia.

    Sebagai bukti, Endipat membeberkan saat pertama bencana Sumatra terjadi, TNI AU sudah hadir.

    “Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan,” kata dia.