Xcloud.id

provinsi: rupiah

  • Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Kemenperin Genjot Pendidkan Vokasi dan Adopsi AI buat Cetak SDM Industri

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan fondasi utama dalam mendorong daya saing industri nasional, serta memastikan Indonesia mampu bersaing dalam rantai pasok global.

    “Pemerintah menempatkan pendidikan vokasi sebagai pilar strategis dalam mewujudkan industrialisasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis inovasi. Kampus vokasi harus melahirkan talenta yang kompeten, siap kerja, dan mampu mengembangkan nilai tambah industri,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Agus menekankan, penguatan ekosistem vokasi menjadi semakin penting di tengah dinamika global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri terhadap SDM yang memiliki skill spesifik.

    “Pendidikan vokasi tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga motor penggerak inovasi, kewirausahaan, dan keberlanjutan industri nasional,” tambahnya.

    Saat melakukan kunjungan kerja di Politeknik ATK Yogyakarta, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menegaskan, Politeknik ATK Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya institusi pendidikan teknologi kulit dan alas kaki di Asia Tenggara, dan harus mampu menjadi pusat keunggulan serta rujukan industri regional.

    “Politeknik ATK Yogyakarta harus menjadi center of excellence, dan juga menjadi rujukan industri dalam proses penyamakan kulit, desain alas kaki dan produk kulit, hingga desain produk turunan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, pentingnya kurikulum berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah ekonomi. Ia menyebut lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi mampu menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi.

    “Kulit mentah bisa murah, tetapi ketika diproses menjadi produk berkualitas, nilainya bisa miliaran rupiah. Ini soal kemampuan menciptakan nilai tambah,” tegas Doddy.

    Adopsi Teknologi

    Doddy menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi, termasuk AI dan digitalisasi, dalam proses pembelajaran dan riset terapan. “Vokasi itu backbone industri. Lulusannya harus berkualitas dan dirasakan industri. Kita harus terus belajar, memanfaatkan teknologi, termasuk AI, untuk meningkatkan keunggulan nasional,” imbuhnya.

    Menurut Doddy, BPSDMI fokus untuk mengembangkan SDM industri kompeten melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan. Saat ini, BPSDMI mengelola 11 politeknik, 2 akademi komunitas, 7 balai diklat industri, dan 9 SMK di berbagai wilayah.

    Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Sonny Taufan menyampaikan, pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi industri yang unggul di tingkat global pada tahun 2030, khususnya untuk sektor kulit, produk kulit, alas kaki, karet, dan plastik.

    Oleh karena itu, pengembangan kurikulum, fasilitas, dan model pembelajaran di Politeknik ATK Yogyakarta, dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan industri.

    “Kami fokus mencetak tenaga ahli yang siap kerja, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi motor penggerak industri hilir. Arah pembangunan pendidikan vokasi kami sejalan dengan kebijakan Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Sonny.

    Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta menerapkan model pendidikan dual sistem, yakni empat semester pembelajaran di kampus dan dua semester di industri melalui skema MBKM, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung pada proses produksi dan teknologi terkini.

    “Industri menginginkan tenaga kerja yang siap operasional dan memiliki mindset teknologis. Skema ini menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Sonny.

    Peningkatan Mutu

    Penguatan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta didukung berbagai fasilitas berstandar industri, termasuk laboratorium kimia, mikrobiologi, polimer, pengujian fisis, desain, pengolahan limbah, serta showcase Industri 4.0.

    Politeknik ATK Yogyakarta juga mengembangkan Satelit PIDI 4.0, termasuk pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pemeriksaan kualitas kulit bagi mahasiswa dan pelaku IKM.

    “Transformasi digital tidak bisa ditunda. Kami membawa teknologi 4.0 langsung ke bengkel kerja, agar mahasiswa dan IKM memiliki kemampuan praktik terkini,” jelas Sonny.

    Selain itu, penguatan kewirausahaan dilakukan melalui teaching factory serta inkubasi bisnis industri, yang telah melahirkan berbagai startup di sektor sepatu, kulit, dan material plastik daur ulang.

    Hingga akhir November 2025, serapan lulusan Politeknik ATK Yogyakarta mencapai 80,92%, menunjukkan kepercayaan industri terhadap kualitas talenta vokasi.

    “Tingginya serapan lulusan menunjukkan bahwa industri percaya pada kualitas kurikulum vokasi kami,” ujar Sonny.

    Jumlah mahasiswa baru juga meningkat signifikan dari 149 pada 2024 menjadi 265 di 2025, termasuk 40 mahasiwa baru dari kelas industri berbasis beasiswa. Selain itu, Politeknik ATK Yogyakarta aktif menjalin kerja sama internasional dengan industri dan perguruan tinggi, termasuk program magang ke Tiongkok serta kelas industri dengan pemerintah daerah dan asosiasi sektor industri.

    Dalam bidang riset, Politeknik ATK menjalankan penelitian terapan di bidang penyamakan ramah lingkungan dan material sole berkelanjutan. “Riset kami diarahkan untuk mendukung industri yang hijau, efisien, dan berorientasi masa depan,” tambah Sonny.

    Halaman 2 dari 3

    (ily/ara)

  • Dolar AS Melemah ke Rp 16.647 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Dolar AS Melemah ke Rp 16.647 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam menyentuh Rp 16.600 pagi ini usai Bank Sentral AS (The Fed) kembali memangkas suku bunga.

    Dikutip dari data Bloomberg, Kamis (10/12/2025), nilai tukar dolar AS pukul 09.09 WIB berada pada level Rp 16.647 atau minus 41 poin (0,25%). Pada perdagangan pagi ini, dolar AS dibuka di level Rp 16.675.

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap mata uang lainnya cenderung melemah. Nilai tukar dolar AS menguat 0,12% terhadap dolar Australia, namun melemah 0,06% terhadap euro.

    Selanjutnya, mata uang Paman Sam terhadap dolar Singapura minus 0,05%. Dolar AS juga melemah terhadap yuan China 0,09%.

    Berikutnya, dolar AS melemah 0,21% terhadap yen, melemah terhadap ringgit 0,29%, serta loyo terhadap bath 0,28%.

    (rea/ara)

  • Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com) – PT Sirod Sejahtera Abadi yang merupakan pengembang perumahan “Sirod River Park” di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diduga merugikan banyak konsumen. Informasi tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Kabupaten Malang.

    Ironisnya, PT Sirod diajak bertemu dengan korban, DPRD Kabupaten Malang hingga aparat penegak hukum, tidak meresponnya. Padahal, dugaan menipu konsumen pembelian rumah, sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini, pengembang tidak juga menyelesaikan pembangunan rumah yang dipesan oleh konsumen.

    Penuturan salah satu konsumen saat RDPU, Rabu (10/12/2025) mengungkapkan, korban dari PT Sirod antara 40 sampai 45 orang. Namun yang berjuang menuntut haknya sebagai konsumen hanya 10 orang, ada kemungkinan sebagian takut.

    “Terkait permasalahan ini, kami sudah berupaya baik secara kekeluargaan tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ungkap, salah satu konsumen yang akrab disapa mbak Nana, Rabu (10/12/2025) sore.

    Nana menuturkan, dirinya membeli rumah sejak tahun 2022, tapi hingga sekarang tidak ada wujudnya. Padahal dirinya sudah membayar sebesar Rp 240 juta untuk dua kapling tanah yang dibelinya.

    Sesuai kesepakatan harga jual setiap unitnya sebesar Rp 120 juta, dirinya membayar secara tunai sebesar Rp 240 juta. Rumah yang dibelinya akan dijadikan satu menjadi dua lantai (tingkat).

    Nana diminta pengembang harus menambah biaya pembangunan sebesar Rp 20 juta dan disepakati secara bersama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu rumah yang dibelinya pada PT. Sirod hingga sekarang tidak ada wujudnya.

    “Maka terkait permasalah ini kami meminta bantuan DPRD dan sudah dua kali dilakukan pertemuan. Pada pertemuan pertama ada rekomendasi, pihak PT sanggup mengembalikan dananya konsumen dengan waktu 3 bulan,” tegas Nana.

    Namun hingga waktu yang ditentukan, pihak PT tidak melakukan apa yang telah disepakati saat pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, pihak PT justru tidak datang.

    “Terkait hal ini sudah kami laporkan juga pada Polres Malang, ATR BPN, Dinas Ciota Karya, DPMPTSP Kabupaten Malang. Bahkan dalam waktu dekat, kami sepakat akan melaporkan hal ini ke Polda Jatim,” imbuh Nana.

    Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang,Tantri Bararoh yang memimpin jalanya RDPU mengaku, pihak DPRD hanya memfasilitasi korban dari pengembang. Sedangkan untuk langkah lebih lanjut, pihaknya akan menelusuri dengan OPD terkait.

    “Karena bagaimanapun juga harus tahu legalitas dari PT. Sirod dalam membuka lahan perumahan tersebut,” tegasnya.

    Tantri menegaskan, dari hasil RDPU kedua yang dilakukan, PT Sirod Sejahtera Abadi tidak mengatongi ijin sama sekali terkait kegiatannya dalam membangun kawasan permukiman di Dusun Kedung Monggo itu.

    Apalagi dari keterangan dari pihak desa maupun kecamatan bahwa lahan yang dipakai itu merupakan lahan hijau.

    “Maka terkait hal ini DPRD meminta pada korban untuk membuat laporan secara tertulis pada Badan Perlindungan Konsumen dan nantinya bagian hukum akan membantu,” pungkas Tantri. (yog/but)

  • Dana Korupsi KONI 2023 Dikembalikan, Pemkot Kediri Pastikan Masuk Kas Daerah

    Dana Korupsi KONI 2023 Dikembalikan, Pemkot Kediri Pastikan Masuk Kas Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Pemkot Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditegaskan melalui kegiatan Penyerahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Hibah KONI 2023 yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 Rabu (10/12/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyerahkan pengembalian dana dari perkara korupsi yang melibatkan tiga terpidana, yakni Arif Wibowo, Dian Ariani, dan Kwin Atmoko. Total dana yang berhasil dipulihkan mencapai Rp1.019.460.000. Dari jumlah tersebut, Rp700 juta merupakan uang pengganti atas perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja hibah tahun 2023 yang dikembalikan oleh Arif Wibowo dan akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Kediri. Sementara sisanya berupa denda, uang pengganti tambahan, serta biaya perkara dari dua terpidana lainnya, disetorkan ke kas negara.

    Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, memastikan bahwa pengembalian ini akan diterima secara sah oleh pemerintah daerah.

    “Setelah dana sebesar Rp700 juta masuk ke RKUD, pihak kejaksaan akan bersurat kepada kami, selanjutnya kami akan menyampaikan laporan kepada pihak Kejaksaan yang menerangkan bahwa dana tersebut telah diterima di RKUD,”kata dia.
    Selanjutnya, dana ini nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kota Kediri, khususnya program-program pembangunan dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sugeng

    Pemerintah Kota Kediri memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri atas upaya penyelesaian perkara ini, sekaligus dukungan berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Kediri.

    “Kami atas nama Pemerintah Kota Kediri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kerja sama yang konsisten dalam penegakan dan pencegahan korupsi ini menunjukkan bahwa semangat membangun Kota Kediri yang bebas dari praktik-praktik penyimpangan bukan hanya slogan, tetapi komitmen bersama.”kata Sugeng.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Raden Roro Theresia Tri Widorini, merinci nilai dana yang berhasil dipulihkan dari perkara tersebut.

    “Hari ini telah diamankan total dana Rp1.019.460.000. Rinciannya antara lain uang pengganti Rp700 juta dari Arif Wibowo, serta dari Dian Ariani kami menerima denda Rp50 juta, uang pengganti Rp219.450.000, dan biaya perkara Rp5.000. Dari Kwin Atmoko juga diterima denda Rp50 juta dan biaya perkara Rp5.000,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa momentum Hakordia 2025 dimanfaatkan tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan.

    “Selain penegakan hukum, kami bersama Pemerintah Kota Kediri terus melakukan edukasi dan sosialisasi antikorupsi di berbagai instansi. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, kami memberikan pemahaman sejak dini agar budaya antikorupsi tertanam kuat di masyarakat,” ungkapnya.

    Dengan selesainya proses pemulihan dana ini, Pemkot Kediri menegaskan kembali bahwa setiap rupiah anggaran publik harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kualitas hidup warga.

    Sinergi yang terjalin antara Pemkot Kediri, Kejaksaan, dan sektor perbankan menjadi bukti kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi di Kota Kediri berjalan nyata dan terukur. [nm/but]

  • Sidang Suap Perintangan Penyidikan Korupsi CPO Ungkap Aliran Dana Ratusan Juta ke Bareskrim Polri

    Sidang Suap Perintangan Penyidikan Korupsi CPO Ungkap Aliran Dana Ratusan Juta ke Bareskrim Polri

    GELORA.CO –  Sidang perkara dugaan suap perintangan penyidikan terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dengan terdakwa pengacara Marcella Santoso dan sejumlah pihak lainnya kembali mengungkap fakta mengejutkan.

    Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2025) hari ini, seorang saksi membeberkan adanya aliran dana ratusan juta rupiah ke Bareskrim Polri yang disebut-sebut sebagai jatah tunjangan hari raya (THR).

    Fakta mengejutkan tersebut terungkap saat seorang saksi bernama Rizki yang merupakan pegawai di Ariyanto Arnaldo Law Firm (AALF), memberikan kesaksiannya. Pernyataan Rizki disampaikan setelah Ketua Majelis Hakim Effendi membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya.

    Dalam BAP milik Rizki yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Effendi, Rizki disebut pernah diminta staf kantor bernama Titin untuk mengantarkan dana senilai Rp500 juta kepada seseorang bernama Victor di lantai 17 Mabes Polri.

    “Saat itu saya pernah diminta oleh ibu Titin untuk mengantarkan uang sebanyak Rp500 juta kepada Pak Victor di Mabes Polri lantai 17. Selain THR tersebut saya juga pernah sebanyak dua kali kepada Pak Rizki di lantai 17 Bareskrim Polri, namun berapa jumlah besarnya saya tidak tahu dan bulan apa penyerahan itu saya juga tidak tahu,” kata Ketua Majelis Hakim Effendi saat membacakan BAP milik Rizki.

    “Bagaimana dengan keterangan ini?” tanya Hakim Effendi usai membacakan BAP. 

    “Benar Pak,” kata Rizki saat ditanya Hakim Effendi mengenai kebenaran BAP tersebut.

    Selain itu, Saksi tersebut juga mengaku pernah dua kali menyerahkan uang kepada seorang bernama Rizki di lantai 17 Bareskrim Polri. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang diserahakan dan waktu pasti penyerahan uang tersebut.

    Selain Rizki, Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menghadirkan empat saksi lainnya, yakni Melinda selaku Legal dan Litigasi Musim Mas Group, Feynita Susilo selaku mantan pegawai AALF, Anissa Saviranda Rury dan Tasya Caroline Uli selaku Junior Associate AALF. 

    Kesaksian para saksi tersebut dihadirkan untuk memperkuat dakwaan terkait upaya perintangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. 

    Sementara, para terdakwa dalam sidang perkara perintangan penyidkan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) adalah advokat Marcella Santoso, Ariyanto, dan Junaedi Saibih.

    Lalu, terdakwa lainnya ialah Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV, serta M. Adhiya Muzakki. 

  • Kapal Cepat Trans Laut Beroperasi, Dukung Konektivitas Ekonomi Kawasan Tapal Kuda-Madura

    Kapal Cepat Trans Laut Beroperasi, Dukung Konektivitas Ekonomi Kawasan Tapal Kuda-Madura

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak meresmikan operasional layanan Trans Laut di Pelabuhan Probolinggo, Rabu (10/12/2025).

    Layanan Trans Laut melengkapi layanan Bus Trans Jatim yang saat ini sudah beroperasi pada 8 koridor.

    Peresmian layanan Trans Laut ditandai pelepasan Kapal Cepat Trans Laut dari Pelabuhan Probolinggo – Gili Ketapang – Gili Mandangin – Pelabuhan Branta Pemekasan.

    Trans Laut menurutnya adalah bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan aksesbilitas transportasi laut untuk pemerataan ekonomi warga di wilayah kepulauan khususnya wilayah Madura dan Tapal Kuda.

    “Layanan Jatim Akses tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di perkotaan, tapi juga di kepulauan,” kata Wagub Emil.

    Karena Indonesia sebagai negara maritim, Pemprov Jatim tidak hanya berhenti berpikir kontinental atau layanan transportasi berbasis darat saja, melainkan juga berpikir maritim memenuhi kebutuhan akses transportasi laut.

    “Wes Wayahe, warga kepulauan di Jatim merasakan Trans Laut. Layanan ini bukan hanya membangkitkan roda ekonomi, tapi secara tidak langsung wisata bahari juga akan terangkat,” jelasnya.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, Kapal cepat Trans Laut Jatim sudah melakukan pelayaran perdana pada 24 November 2025 lalu.

    Hingga hari ini, total penumpang yang dilayani oleh Kapal Cepat Trans Laut Jatim mencapai 1.418 penumpang.

    Sama dengan Bus Trans Jatim, kapal cepat Trans Laut menggunakan skema Buy The Service KMP Express Bahari dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur.

    Kapal Cepat Trans Laut Jatim memberikan layanan transportasi laut yang cepat, aman, dan efisien.

    Rute yang disiapkan menghubungkan dua wilayah antara hinterland Probolinggo dengan Pulau Madura sisi Selatan dan Timur yang secara kultural memiliki hubungan kekerabatan yang erat.

    “Kapal Cepat Trans Laut Jatim memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan keagamaan, sektor pariwisata, serta perdagangan antar daerah,” kata Nyono.

    Kapal Cepat Trans Laut Jatim beroperasi selama 6 hari dalam sepekan. Untuk Senin – Kamis atau Weekday menempuh rute Pelabuhan Probolinggo –Gili Ketapang – Gili Mandangin – Pelabuhan Branta.

    Pada Weekend atau Sabtu – Minggu, menempuh rute Pelabuhan Probolinggo –Gili Ketapang – Gili Mandangin – Branta –Giliiyang – Kalianget.

    “Untuk hari Jumat tidak ada pelayanan karena kapal menjalani perawatan teknis,” jelasnya.

    Untuk tarif Kapal Cepat Trans Laut Jatim dipatok mulai Rp 30.000 – Rp 235.000 untuk sekali jalan sesuai dengan panjang rute yang dilalui.

    Menyambut peluncuran dan sebagai upaya sosialisasi, ada promo spesial naik Kapal Cepat Trans Laut Jatim sampai dengan akhir tahun.

    “Sampai akhir tahun 2025, naik Kapal Cepat Trans Laut Jatim cukup bayar Rp 5.000 sampai dengan Rp 18.000 rupiah. Tarif ini untuk sudah termasuk asuransi penumpang dan pas masuk penumpang,” pungkas Nyono. (tok/ian)

  • DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengingatkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

    Hal itu dia sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia mulanya menegaskan bahwa menteri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) harus memiliki kompetensi dalam memberantas PETI.

    Menurut Ramson, permasalahan PETI harus dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, dia menilai keberadaan PETI dapat merugikan negara hingga ribuan triliun, terlebih jumlah PETI saat ini mencapai lebih dari 2.700 titik.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ucap Ramson.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar, yang difokuskan untuk memberantas PETI.

    Menurut Ramson, keberadaan Satgas Halilintar juga perlu didukung oleh kebijakan dari kementerian terkait untuk menggalakkan pemberantasan PETI.

    “Saya sangat hormat pada kegiatan Presiden Prabowo melakukan tindakan extraordinary, yaitu membentuk Satgas Halilintar,” ujar Ramson.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    Dia mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Bangka Belitung.

    “Sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi, hingga batu kapur.

    “Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

    Febriel menegaskan pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang. Secara total, masih ada 200 perusahaan lagi yang masuk daftar verifikasi Satgas Halilintar PKH.

    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

    Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan nilai kerugian mencapai Rp800 triliun.

    Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun selama hampir dua dekade.

    Jika dihitung secara konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya.

    Dia juga menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

  • Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai daerah terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Penilaian IGA 2025 menempatkan Lamongan sebagai daerah yang paling unggul, berkat 203 inovasi yang dilaporkan, terdiri dari 72 inovasi digital dan 131 non-digital.

    Dari sekian inovasi tersebut, ada dua inovasi yang menjadi sorotan utama, yakni Simaya (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2), serta program Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjelaskan, inovasi Simaya sukses meningkatkan kemudahan dan transparansi pelayanan pajak, sekaligus mendorong kenaikan realisasi PBB-P2 dari 43 miliar rupiah di tahun 2022.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menerima piagam penghargaan pada acara Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu juga meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, keadilan sosial hingga transparansi dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat pun mengalami peningkatan dari angka 88,84 persen pada 2022, menjadi 90,07 persen di tahun 2024.

    “Selain mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, bisa di mana saja dan kapan saja,” ujarnya.

    Sementara inivasi Laserku yang semula hanya berfokus pada pengobatan kesehatan dengan kunjungan rumah untuk masyarakat yang rentan, berkembang menangani aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Hingga saat ini, terhitung sudah ada 5.131 keluarga yang menerima manfaat dari program Laserku. Mukai dsri bantuan sembako kepada 852 keluarga, bantuan uang tunai kepada 752 keluarga, memberdayakan ekonomi 114 keluarga, hingga memperbaiki rumah tidak layak huni kepada 518 keluarga.

    “Hasil dari implementasi Laserku, mampu meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07 di tahun 2024. Begitupun dengan indeks kesehatan yang terus menunjukkan perubahan positif dari 0,806 menjadi 0,847 di tahun 2024,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, keberlanjutan dari seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Lamongan didukung dengan legalisasi inovasi, budaya kerja, dukungan anggaran, dukungan (masyarakat, akademisi, praktisi, swasta, media), kolaborasi antar OPD, dan insentif.

    “Terlebih seluruh inovasi yang ada telah linier dengan RPJMD hingga program prioritas pemerintah provinsi hingga pusat,” ucapnya. (fak/but)

  • Hukuman Naik Jadi 6 Tahun, Nikita Mirzani Sebut Hukum Indonesia Bobrok

    Hukuman Naik Jadi 6 Tahun, Nikita Mirzani Sebut Hukum Indonesia Bobrok

    Jakarta, Beritasatu.com –  Selebritas Nikita Mirzani langsung menyinggung soal bobroknya sistem hukum Indonesia setelah hukumannya dinaikkan menjadi enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa (9/12/2025). Setelah putusan itu dibacakan, Nikita Mirzani mengunggah respons bernada kecewa lewat Insta Story yang dikutip Beritasatu.com pada Rabu (10/12/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Nikita Mirzani menulis kalimat keras bahwa siapa pun presiden yang memimpin, kondisi hukum Indonesia tetap buruk. Ia menilai masih ada oknum yang mudah disuap sehingga keputusan bisa berubah, bahkan membuat yang benar menjadi salah.

    “Mau siapa pun presidennya hukum di Indonesia akan selalu bobrok. Karena setiap individu gampang disogok. Ada uang semua lancar. Yang benar jadi salah, welcome to Indonesia,” tulis Nikita di akun Instagramnya.

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi memperberat hukuman Nikita Mirzani menjadi enam tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan itu dibacakan dalam sidang banding terbuka yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Andini, SH. Ruang sidang dipenuhi awak media dan pengunjung, namun Nikita Mirzani maupun kuasa hukumnya tidak hadir.

    Dalam amar putusan, majelis menyatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik, serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman itu lebih berat dibanding vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sebelumnya menjatuhkan empat tahun penjara dan menyatakan unsur TPPU tidak terbukti.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ucap hakim.

    Wakil Ketua PT DKI Jakarta, Dr Albertina, menjelaskan bahwa hukuman diperberat karena pada tingkat banding unsur pencucian uang dinilai terbukti. “Kalau di Pengadilan Negeri itu tidak terbukti pencucian uangnya. Di Pengadilan Tinggi, menurut majelis, terbukti juga pencucian uangnya. Jadi dua dakwaan kumulatif itu terbukti,” ujarnya.

    Dengan putusan tersebut, proses hukum Nikita Mirzani dipastikan terus bergulir, sementara komentar keras Nikita Mirzani kembali memicu perhatian publik atas kondisi hukum di Indonesia.

  • Cabuli 8 Santri, Pengasuh Ponpes di Sumenep Divonis 20 Tahun Bui-Kebiri Kimia

    Cabuli 8 Santri, Pengasuh Ponpes di Sumenep Divonis 20 Tahun Bui-Kebiri Kimia

    Jakarta –

    Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan di Sumenep, M Sahnan (51) 20 tahun penjara serta kebiri kimia selama 2 tahun. Ustaz dan ketua yayasan pondok pesantren (ponpes) di Arjasa itu dinilai terbukti mencabuli 8 santrinya.

    Sidang vonis terdakwa digelar tertutup di Pengadilan Negeri Sumenep pada Selasa (9/12). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Andri Lesmana, hakim anggota I Akhmad bangun Sujiwo dan hakim anggota II Akhmad Fakhrizal.

    “Terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa terhadap anak untuk melakukan persetubuhan,” kata Humas PN Sumenep Jetha Tri Darmawan menirukan ketua majelis hakim, Andri Lesmana, dilansir detikJatim, Rabu (10/12/2025).

    Vonis 20 tahun penjara lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu 17 tahun penjara. Terdakwa juga didenda Rp 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar ditambah dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 20 tahun dan denda 5 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar ditambah dengan kurungan selama 6 bulan,” terang Jetha.

    “Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tindakan kepada terdakwa dengan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik masing-masing selama 2 tahun,” pungkasnya.

    Terdakwa diketahui sudah melakukan pencabulan kepada 8 orang. Seluruh korban merupakan santri terdakwa.

    (dek/idh)