Xcloud.id

provinsi: RIAU

  • Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan di tengah pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Distribusi pasokan BBM di 3 provinsi tersebut mulai kembali normal.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menegaskan distribusi BBM tidak boleh terputus. Saat ini, pasokan BBM Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, telah kembali normal dengan pengalihan suplai melalui Fuel Terminal (FT) Krueng.

    Sementara untuk kawasan dengan kerusakan berat di Aceh Tamiang, terdapat tiga SPBU dioperasikan secara terbatas menggunakan Portable Tank Operasional (PTO) dan drum sambil dilakukan pembersihan serta renovasi fasilitas. Kemudian untuk wilayah terisolir seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilayani melalui distribusi multimoda dan jalur udara untuk memenuhi kebutuhan BBM alat berat, evakuasi, serta dapur umum.

    “Sejak awal arahan Bapak Menteri sangat jelas, pasokan energi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan bencana tidak boleh terputus, meskipun akses darat belum sepenuhnya pulih,” ujar Rudy dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025).

    Kemudian untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Aceh, pasokan juga mulai pulih melalui jalur laut Lhokseumawe-Banda Aceh dengan dukungan suplai Sumatera Utara (Sumut) melalui barat Aceh. Sementara untuk wilayah terisolir, distribusi LPG difokuskan melalui jalur udara secara terbatas.

    Sementara untuk di Sumatera Utara, pasokan BBM di Kota Medan kembali normal dan tidak ditemukan antrean panjang. Seluruh SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah beroperasi normal.

    Untuk delapan kabupaten/kota yang sebelumnya mendapatkan suplai dari FT Sibolga, Pertamina melakukan alih suplai dari Dumai, Siantar, dan Teluk Kabung. Distribusi dilakukan dengan penambahan mobil tangki (MT) dan awak mobil tangki (AMT), peningkatan ketahanan stok di titik suplai alternatif, serta pengalihan jalur distribusi untuk mengoptimalkan ketahanan pasokan.

    “Penguatan suplai ini adalah bentuk tindak lanjut konkret atas hasil tinjauan lapangan Menteri ESDM, agar tidak terjadi kelangkaan maupun gejolak di masyarakat,” jelasnya.

    Penanganan khusus juga dilakukan untuk SPBU dengan tingkat kebutuhan tinggi, termasuk SPBU Batang Toru di Tapanuli Selatan, dengan tambahan distribusi Pertalite dan Biosolar secara bertahap sejak 5 hingga 7 Desember 2025.

    Sementara itu, pasokan LPG di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir disalurkan melalui kapal dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, serta dukungan pengiriman tabung dari SPBE Pakpak Bharat.

    Kemudian untk Sumatera Barat, pasokan BBM dan LPG relatif aman. Namun, gangguan distribusi masih terjadi akibat putusnya jalan nasional Lembah Anai dan kemacetan di Sitinjau Lauik.

    Kementerian ESDM mendorong percepatan pemulihan akses darat, serta percepatan pemulihan kelistrikan dan jaringan komunikasi. “Kami terus berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi BBM dan LPG ke wilayah terisolir berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    (ahi/hns)

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Daftar 26 ruas jalan tol yang mendapat diskon tarif tol cukup beragam, mencakup tol-tol utama arus mudik dan balik. Di antaranya Tol Kelapa Gading–Pulogebang, Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cikampek Elevated, Cikampek–Palimanan, Palimanan–Kanci, Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–Batang, Batang–Semarang, Semarang ABC, hingga Tol Cisumdawu.

    Ruas Tol Trans Sumatera juga mendapat porsi besar, seperti Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Kayuagung–Palembang, Indralaya–Prabumulih, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–XIII Koto Kampar, serta Medan–Binjai.

    Selain itu, diskon juga berlaku di Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Indrapura–Kisaran, dan Sigli–Banda Aceh.

    Diskon diberlakukan untuk tarif perjalanan terjauh (barrier to barrier) dan hanya berlaku untuk transaksi menggunakan uang elektronik. Jika saldo tidak mencukupi atau asal–tujuan tidak terdeteksi, potongan tarif tidak dapat digunakan.

  • 4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.
    Sedangkan gerakan
    donasi
    tersebut, kata Endipat, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).
    Endipat juga mengeluarkan pernyataan soal “sok paling Aceh dan Sumatera” dalam rapat kerja tersebut.
    Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.
    Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endipat, kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
    Lantas, siapakah sosok
    Endipat Wijaya
    yang menyinggung soal
    donasi Rp 10 miliar ke Sumatera
    ? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari laman resmi DPR dan Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984.
    Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2006. Setelah itu, Endipat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss German University pada 2019.
    Sebelum terjun ke politik, Endipat Wijaya diketahui pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia hijrah ke Kalimantan Timur dengan bergabung PT Kaltim Prima Coal.
    Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau.
    Endipat Wijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di dapil tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

    “Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

    Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

    Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

    Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

    Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

    Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

    Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

    Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

    Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tony Wenas Raih BIG 40 Awards: Sosok Transformatif Bawa Freeport Lewati Periode Krusial

    Tony Wenas Raih BIG 40 Awards: Sosok Transformatif Bawa Freeport Lewati Periode Krusial

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mendapatkan Penghargaan BIG-40: Mining Crisis Resilience and Strategic Stability.

    Penghargaan itu diberikan kepada Tony atas kepemimpinannya yang kuat dan transformatif di PTFI. Tony berhasil memimpin perusahaan melewati periode krusial.

    Periode krusial itu mulai dari mengelola krisis ketidakpastian regulasi dan negosiasi pasca-divestasi saham mayoritas hingga memastikan standar tertinggi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tambang kelas dunia.

    Selain itu, resiliensi Tony dalam menghadapi tantangan operasional, bencana alam, dan geopolitik memastikan stabilitas strategis PTFI.

    Kontribusi kepemimpinan Tony dinilai sangat vital dalam menjamin kelangsungan produksi tembaga dan emas, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pertambangan jangka panjang.

    Adapun, penghargaan BIG-40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-40 Harian Bisnis Indonesia.

    Penghargaan BIG-40 merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup berbagai bidang—ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga—dengan dampak pada skala nasional.

    Penghargaan BIG-40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa. Figur itu mencakup para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, dan tokoh penggerak pembangunan daerah.

    Lalu, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh tim redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut. BIG-40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    Profil Tony Wenas

    Pengalaman Tony Wenas di pucuk kepemimpinan perusahaan-perusahaan besar sudah terbentang panjang. Sebelum didapuk menjadi Presiden Direktur PTFI pada Desember 2018, dia adalah Wakil Presiden Eksekutif & Direktur PTFI.

    Pria kelahiran 1962 ini juga pernah menjadi orang nomor satu di PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Berkat Resources Indonesia, dan PT Vale Indonesia Tbk.

    Lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (UI) itu memulai karirnya sebagai Department Contract Administrator di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO) pada 1989 hingga 1991.

    Selanjutnya, dia menjabat sebagai Pro Manager & Special Assistant to BOD di PT Bank Merincorp pada 1991 hingga 1993. Kemudian, pada 1994 hingga 1999, Tony menjabat sebagai Corporate Legal Manager di PT Bakrie Communications Corp.

    Berikutnya, Tony menjabat sebagai Senior Manager Legal di PT Pasifik Satelit Nusantara pada 1999 hingga 2001. Tony kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif & Direktur PTFI sepanjang 2001 hingga 2010.

    Hengkang dari PTFI, dia kemudian menjadi Presiden & CEO PT Vale Indonesia Tbk dalam rentang waktu 2010 hingga 2011. Tony selanjutnya menjabat sebagai Country Head Indonesia Intrepid Mines Ltd pada 2012 hingga 2014.

    Tony kemudian kembali kepada PTFI sebagai Direktur/Wakil Presiden Eksekutif pada 2017 hingga 2018. Selanjutnya, dia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PTFI sejak 2018 hingga saat ini.

    Di bawah kepemimpinannya, sejak Desember 2018, PTFI menjalankan negosiasi penting dengan pemerintah Indonesia, termasuk penyelesaian isu divestasi, izin khusus (IUPK), dan perpanjangan periode operasi hingga 2041.

  • Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Kuningan, Beritasatu.com – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Para korban memohon pemerintah segera memulangkan mereka setelah mengaku mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan selama enam bulan berada di negara tersebut.

    Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan para korban menangis meminta pertolongan. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi sesampainya di Kamboja justru ditempatkan di sebuah apartemen tanpa kejelasan pekerjaan maupun kontrak kerja.

    Dari tujuh WNI tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima korban lainnya berasal dari Jakarta, Karawang, Lampung, Riau, dan Manado.

    Keluarga korban di Kuningan baru mengetahui kondisi ini setelah video para korban viral di media sosial. Haryana, ayah salah seorang korban, mengaku terkejut dan berharap pemerintah segera bertindak.

    “Kami berharap anak saya bisa pulang, saya mohon bantuan pemerintah untuk memulangkan anak saya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

    Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kuningan bergerak cepat dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali keterangan lebih lanjut. Kapolres Kuningan, AKBP M Ali Akbar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri.

    “Polres Kuningan bersama pihak keluarga kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri sebagai dasar penyelidikan sekaligus upaya percepatan pemulangan para korban ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

    Kuningan, Beritasatu.com – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Para korban memohon pemerintah segera memulangkan mereka setelah mengaku mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan selama enam bulan berada di negara tersebut.

    Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan para korban menangis meminta pertolongan. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi sesampainya di Kamboja justru ditempatkan di sebuah apartemen tanpa kejelasan pekerjaan maupun kontrak kerja.

    Dari tujuh WNI tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima korban lainnya berasal dari Jakarta, Karawang, Lampung, Riau, dan Manado.

    Keluarga korban di Kuningan baru mengetahui kondisi ini setelah video para korban viral di media sosial. Haryana, ayah salah seorang korban, mengaku terkejut dan berharap pemerintah segera bertindak.

    “Kami berharap anak saya bisa pulang, saya mohon bantuan pemerintah untuk memulangkan anak saya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

    Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kuningan bergerak cepat dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali keterangan lebih lanjut. Kapolres Kuningan, AKBP M Ali Akbar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri.

    “Polres Kuningan bersama pihak keluarga kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri sebagai dasar penyelidikan sekaligus upaya percepatan pemulangan para korban ke Indonesia,” pungkasnya.

  • BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya

    BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya

    BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan potensi banjir rob yang dapat terjadi sepanjang Desember 2025, terutama selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
    Kepala
    BMKG

    Teuku Faisal Fathani
    menjelaskan,
    banjir rob
    tersebut berkaitan dengan fenomena fase Perigee dan Bulan Purnama yang terjadi pada 4
    Desember 2025
    , serta fase Bulan Baru pada 20 Desember 2025.
    “Ini memicu kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan banjir rob, beberapa sudah diberitakan terjadi di Utara Jakarta,” ujar Faisal dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025).
    Faisal memaparkan, periode potensi banjir rob sebetulnya sudah dimulai sejak akhir November.
    Pada 29 November hingga 3 Desember, rob tercatat telah terjadi di sejumlah wilayah pesisir.
    “Ini adalah periodenya pada tanggal 29 November hingga 3 Desember, ini terjadi di pesisir Sumatera bagian Timur Selatan, Kalimantan bagian Barat Selatan, dan Pantura Jawa,” jelas Faisal.
    Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, wilayah terdampak banjir rob diprediksi semakin luas pada awal hingga pertengahan Desember 2025.
    “Pada 2 sampai 10 Desember juga meluas ke pesisir Sumatera, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku,” kata Faisal.
    Tak hanya itu, Faisal juga mengungkap bahwa rentang ancaman banjir rob akan terus berlanjut dan masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah pesisir.
    “Pada 5 sampai 15 Desember ini juga masih terjadi terutama di Banten, Jakarta, pesisir Utara Timur Jawa, serta beberapa wilayah di Kepulauan Riau dan Kalimantan,” jelas Faisal.
    Dia menambahkan, wilayah di Pantura juga belum terbebas dari risiko tersebut.
    “Selanjutnya 6 sampai 12 Desember juga terjadi di Pantai Utara Jakarta, Banten, dan Pantura Jawa Barat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, 4 Lainnya Diminta Menyusul

    8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, 4 Lainnya Diminta Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir dan longsor di musim hujan.

    Namun, masih terdapat empat daerah yang belum menetapkan status siaga tersebut, yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.

    “Ada empat daerah yang belum menetapkan status siaga hidrometeorologi, dari 12 kabupaten/kota di Riau ini. Kami mengimbau kabupaten/kota yang belum menetapkan jangan sampai setelah kejadian baru ditetapkan,” kata Kepala BPBD dan Damkar Riau, M. Edy Afrizal, dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).

    Adapun untuk delapan daerah yang sudah menetapkan status siaga hidrometeorolgi, Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Dumai.

    Edy Afrizal meminta keempat daerah tersebut segera menetapkan status siaga karena merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor. Termasuk jika pintu waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang dibuka, dan akan menyebabkan terjadi banjir terutama daerah di bantaran sungai, seperti Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

    “Daerah yang rawan bencana itu seperti Kampar dan Pelalawan. Sekarang ini curah hujan cukup tinggi dikhawatirkan terjadi banjir apalagi waduk PLTA dibuka. Kalau untuk daerah pesisir itu biasanya rawan banjir rob, dan sudah terjadi di Kota Dumai, Inhil dan Bangkalis. Biasanya banjir rob sebentar dan surut satu dua jam,” jelasnya.